DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Oktober 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN BAB V MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG BAB VI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH BAB VII PENETAPAN BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN BAB IX TATA CARA PENAGIHAN BAB X PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI BAB XI KEBERATAN DAN BANDING BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XIII KEDALUWARSA BAB XIV PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XVI KETENTUAN KHUSUS BAB XVII PENYIDIKAN BAB XVIII KETENTUAN PIDANA BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentanq Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah- ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.'bahwa berdasarkan pertimbangan. seoaqaimana '. -. · dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, pertu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATJJAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON TENGAH, BUPATIBUTONTENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENT ANG .i 1 .' . ! · t · 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang tengmga · · · Hukum Acara Pidana (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan· Lembaran · Negara- Republik Indonesia Nemer 3209}; .. ,, .

2.Undang-.Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran . Negara Republik Indonesia Nomor · 4286);
3.Und~ng.:Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Ket..anganAntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara ·Republik Indonesia Nornor 4438);
4.Undang.:.Unda:,gNomor 28 T shun 2009 tentanq Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran· Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); .5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang · Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun -2009 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, . !!. 2
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang · Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pernerintahan Daerah ( l:.embaran ... Negara Republik Indonesia Tanun 2015 Nomor 58, . Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesla 5679); -.
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentanq Pengelolaan Keuangan Dae rah (Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesl' Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala . Daerah atau . Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan ··. L.,~rribaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); ·
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahur 2009 tentanq Tata Naskah Dinas di Lingkungar Pernerintah Daerah; Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562): 3 .. .··~ ~· ·e BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 . )alam Peraturan Daeran ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupsten Buton Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah ·Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur p~nyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4.Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dlnas Pendapatan Pengelola "Keuanqan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Tengah.
5.Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah. .
6.Pejabat adalah pegawai neqeri sipil yang diberi tugas tertentu d bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- . undangan. ·:~ DEWAN PERWAKILAN RA.l<YAT DAERAH 'I· KABUPATEN BUTON TENGAH dan BUPATI BUTQN TENGAH MEMUTUSKAN: ~enetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN. • Dengan Persetujuan Bersama 4 ..:. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan kornanditer, perseroan lainnya, badan . usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam .bentlik apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun. persekutuan, perkumpufan, yayasan, organisasl massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan berituk badan lainnya tennas.uk kontrak investasi kolektif oan bentuk usaha tetap.

f.Pajak Oaerah adalah kontribusl.{~ajitf kepada Daerah yang terutang oleh .oranq pribadi atau badan yang bersifat inemaksa berdasarkan Undanq-Undanq, dengan tidak mendaμatkan - imbalan secara langsung dan digunakan untuk · keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. . ~- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral ·, · bukan logam dan batuan, balk dari sumber alam di dalam dan . · atau permukaan bumi dan atau laut untuk dimanfaatkan. • · · ~.o. Mineral Bukan Logam can Batuan adalah mineral bukan logam ' dan batuan diluar panas burni, minyak dan gas buml, serta air tanah sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang- undangan di bid~ng mineral d~r~ batubara. ~ 1. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat · dike.nakan Pajak. ' ~. ~12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Sadan, meliputi pembayar -. · pajak, pemotonq pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ·· ketentuan Peraturan Perundang-und_anganperpajakan daerah. • = 5 ' . ~ Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutanq sampai kegiatan penagihan pajak { kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. -. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat . · SPTPD, adalah surat yang oleh VV.!~)ibh1Pajak digunakan untuk · rnelaporkan penghitungan dan/atau :;pembayaran pajak, Objek · !. ' pajak dan/atau bukan Objek paiak, danratau harta dan kewajiban ". sesuai dengan ketentuan peraturan · perundanq-undanqan · perpajakan daerah. · · I. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, . adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan. formulir atau telah dilakukan : dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran : yang ditunjuk olen Bupati.
1. 3.Surat Ketetapan. Pajak Daerah, yang· selanjutnya disingkat SKPD; adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. : Masa Pajak adalah · suatu jangka waktu tertentu, yang menjadi I dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan _ rne\aporkan pajak yang terutang. ". ; Tahun Pajak adalah jangka waktu yang .lamanya 1 {satu) tanun ·· kalender. kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun bukli . yan~ tidak sama denqan tahun kalender . . Pajak yang terutanq adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai ·_ dengan ketentuan peraturan · __ : perundang-undangan perpajakan daerah, 6 ~ Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya ; · di$ingkat SKPDKB, adalah surat ~etet~pan paja~ y~ng ~ menentukan besamya jumlah pokok pajak, [urnlah kredit paiak, jumlah kekuran~an pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi _ administratif, dan jumlan pajak yang masih harus dibayar. 0 ~1 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang setanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah i ditetapkan. ~ ~- Surat Ketetapan Pajak Daerah Niiiil, yang selanjutnya. disingkat J SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah i pokok pajak sarna besarnya dengan jumlah kredit pajak atau ; pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
b.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang ·selanjutnya i _q_isingkat SKPDLB, adalah surat .-ketetapan pajak yang . · menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah ·t kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutanq, ~~· Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, ~ adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi ad ministratif berupa bunga dan/atau denda. ~5: Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang ' rnernbetulkan kesalahan tulis, -kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tarnbahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, ·Surat· Ketetapan Pajak·.Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. . 7 -ca·.:.; .- ~
1. 6.Surat Keputusan Keberatan adal~h .. 'surat keputusan atas l keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat - 1<etetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tembshen, Surat· Ketetapan · Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan P~jalc. Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan ·atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oien Wajib Pajak. t7. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas bandif!g terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan. oleh Wajib Pajak. " !8. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan ·yang rneliputl harta; -kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau -jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak terse but. ~9. Pemeriksaan adatah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau buk1i _yang dilaksanakan secara Objektif dan profesional berdasarkan suatu standar perneriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalarn rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, ~O. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencarl serta rriengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di b[dang perpajakan daerah ·-yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 8
d.batu kapur;
e.batu apung;
f.batu permata;
g.bentonit; ».
h.dolornit: ~ -. f ~ ! t I i

Pasal 3

. ~) Objek Pajak ad alah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Loqarn ~ r dan Batuan yang meliputi: . • , a. asbes; · b. batu tulis; c.. batu setengah permata;

Pasal 2

Oengan Nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di punqut Pajak .atas kegiatan pengan]bilar:t Mineral Bukan Logam dan Batuan baik dari sumber alarri di dalam dan I atau parrnukaan bumi untuk di maofaetsan. b Paiak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dlmaksud f pada ayat (1) adalah pungutan daerah atas kegiatan _ pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alarn di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. ! BAB JI NAMA; OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 9 ee. tawas (alum); · i x. pasir kuarsa: :. y. perlit; . z. phospat;· i aa. talk; O bb. tanah serap (fullers earth); cc. tanah diatome; dd. tan ah liat;

o.kactin: :-p leusit; ~ .
q._magnesit;
r.mika;
s.marrner; .; i,' t nitrat:.. LI. opsidien; ~ .. v . oker: :·.w. pasir dan kerikil; c 'k, grafit;
1. 1.granit/andesit; m:-···gips;
n.kalsit; feldspar; garam batu (hellte): 10 Pasal 4,,_. '· t1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Sadan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. p) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Sadan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. ff. tras: gg. yarosif: hh. zeo\it; ii. basal; ll· trakkit; dan kk. Mineral· Bukan Loqam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. . . ~) Oikecuali~an dari Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat J) adalah:: ·
a.kegiatan pengambilar. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata ildak d1manfaatkan secara kornerslal, sepertl kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rurnah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrij,,Jtelepon, penanaman pipa air/gas;
b.keglatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang. ~ , merupakan ikutan dari kegiatan pectambangan lainnya, yang .··,·· tidak dirnanfaatkan secara kornersial. 11 .. :f3esaran Pokok Pajak yang terutanq dihitung dengan cara ;nengalikan tarif. secaqairnana dimaksud dalam Pasal 6 dengan ~asar pengenaan. pajak sebagaimana dirriaksud dalam Pasal 5 ayat !(1).. . ; l ~ ! .··,·· ti Pasal 7 ? Pasat 5 ~) Dasar Penqenaan Pajak adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan .. Mineral Bukan Lcgam dan Batuan. ~) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung denqan. J mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar I atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam J dan Batuan. ~ . ~) Nilai pasar sebagaimana. dimaksud pada ayat (2) adalah harga ~ rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah, ~ . f4) Da'am ha! nilai pasar dari hasil' produksi Mineral Bukan Lo·g·am ~ dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit i diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh . : lnstansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral j bdkan logam dan batuan. : ' .~ a ~ Pasal 6 i .· farif Pajak .dit~tapkan sebesar 20% (dua puluh persen). 12 ... ?{ t •. -! .! . .• 'fl ,, :,·,
l..

BAB ILL

~A$.AR PENGENAAN, TARI~, DAN CARA ~ERHITUNGAN PAJAK· ..

Pasal 10

! '..saat Pajak Terutanq adalah pada saat pengambilan Mineral Bukan .;Logam dan Batuan. ,• . Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau . jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan ffJupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Mlajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan rnelaporkan pajak ~ang terutang.

Pasal 9

if 'I' BABV 'MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG fajak yang terutang dipu:,gut di wilayah.daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan berlokasi. · BABIV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

13 ---- -- -- -- -- :c(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya ~ _ pajak, Bupati dapat menerbitkan: . · f a. SKPDKB daiam hal: ~ i ~ e I

Pasal 13

". i Pasal.12;; £wajib · Pajak wajib .menghitung, mempethitungkan dan rnenetapkan fpajak terutangnya sendiri dengan . menggunakan SPTPb isebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

BAB VII

PENETAPAN

Pasal 11

" 4) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. -! 2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1). harus diisi denqan ·. }elas, benar dan lengkap serta ditanda!an~ani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. [a) SPTPD yang dimaksud pada ayat ..(1), harus disampaikan 'i kepada Kepala Dlnas, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak. · - .rx

(4)Bentuk, ·isi, tata cara pengisian dan penyarnpalan SPTPD '. ditetapkan dengan P.eraturan Bupati. BABVI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 14 .& ... ~ · 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, ~ pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; ! 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka I waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak ~ disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan • dalam surat teguran; • 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang I terutang dihitung secara jabatan. ! b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang g semula belum terungkap yang nienyebabkan penambahan f jumlah pajak yang terutang. f c. SKPON jika jumlah pajak yang . terutang sama besarnya ~ dengan jumlah kredit palak atau pajak tidak terutang dan tidak "; ada kredit pajak. j Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB .f seoaqairnana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a angka 1) dan ; angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar · · f 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau : . terlambat dibayar untuk jangka waktu,.paling lama 24 (dua puluh i empat) bulan dihitunq sejak saat terutangnya pajak . • ~ Jumleh kekurangan pajak yang terufimg dalam SKPDKBT : sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) huruf b dikenakan sanksi ; administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) f dari jurnlah kekurangan pajak tersebut. ; - ~) Kenaikan sebaqaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak rneiaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. 15 :.. Pasal 14i;. Ii !1) Pembayaran Pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus . . 12) Pajak dilunasi paling larnbat 1-5 (lima belas) hari kerja setelah = saat terutangnya pajak yang rnerupakan tanggal jatuh tempo i bagi Wajib Pajak untl!k meluna_sj pajaknya. ill g3) SKPDKB, · SKPDKBT, STPD .. Surat Keputusan Pembetulan, n Sura_t Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang E rnenyebabkan jumlah pajak yang narus dibayar bertambah I merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam ' jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal I diterbitkan. i ,\ i{4) Bupati atas permohonan Wajib. Pajak setelah memenuhi ~ persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan ~ kepada Wsjib Pajak untuk mengangsur atau menunda i= pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua f persen) sebulan. r; .I.! I i TATACARAPEMBAYARAN BABVlll i) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana ; dimaksud pada ayat (1) ~uruf. a angka 3) dikenakan sa~ksi ! administrat1f berupa ~ena1~an sebesar ~5% _(~ua ~uluh hma j persen) dari pokok pajak ditambah sanksi adrninistrative berupa = bunga sebesar 2% (dua per~en) sebulan. dihitu~g dari pajak ~ _. yang kurang atau terlambat dibayar untuk Jangka waktu paling - lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya
1. a.pajak. I i ii II ~ I,,. 16 11,~~, j •• . ; ~ i i : c. Wajib Pajak dlkenakan sanksi administratif berupa bunga i dan/atau denda. j2) Jurnlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD _ sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ~ ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% • (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima .. belas) i bulan sejak saat terutangnya palak. I i b, dari hasii· penelittan SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebaqai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; . ii 11) Bupati dapat menerbitkan STPD jika: ·· . I · a. pajak dalarn tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; ~ BABIX-- TATACARA PENAGlHAN Pasal 16 .. i:o- • . [j) Pembayaran Pajak y.a1~9 terutang dilakukan di Kas Daerah atau I tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati. t) Pembayaran ·Pajak. sebsqalmana dlrnaksuc pada ayat (1) i dilakukan dengan menggunakan SSPD. • • it) Bentuk, [enls, ukuran dan tatacara pengisian SSPD, ditetapkan r dengar:1 Peraturan Bupati. . ! . .. Pasal 15 ,, ~) Ketentuan. lebih :· 1a'njut rnenqenai tata cara pembayaran, ! penyetoran, pernbayaran dengan angsuran, d~n penundaan ~ pembayaran pajal< diatur dengan Pe.~t~'rP Bupati. u 17 !li>ti• .•. !i · _ a. mengurangkan atau menghapuskari sanksi administrative berupa bunga, dehda , dan kenaikan pajak yang tarutang menurut peraturan perundang undangan perpajakan daerah, _dal.am hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Palak atau bukan karena kesalahannya; - • - - ¥

Pasal 18

~) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati . --; . dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN · atau SKPDLB yang delarn penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atali · kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan , ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan f perpajakan daerah, ~) Bupati. dapat: ! ; PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGU'R.ANGAN KETETAPAN, - DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINlSTRASI BABX I ~,' ' ,, •,,.·, ;\

Pasal 17

&) Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, SKP.DKBT,. t STPD, Surat Keputusari Pemoetulan, Surat Keputusan ~ Kebera~an; dan Putusan Banding yang tidak atau kurang ~ibayar ~ oleh Wajib Pajak. pada waktunya dapat ditagih dengan Surat" : Paksa. · Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. ,! 2) ;: u ~ ¥ i I. i,J ii ~ l i 18 - - -·-· ----·

b.SKPDKBT;
c.SKPDL_B;
d.SKPDN; dan - ¥ r f1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati i atau pejabat yang ditunjuk atas suatu: e ~ a. SKPDKB; "! .: Baqian Kesatuf v • t Keberatan~ i ' : ii •

Pasal 19

~ . KEBERATAN DAN BANDING BAB XI ,::., r, ~ . 'J i r ) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penquranqan atau penqhapusan sanksi administratif dar. penquranqan atau g pembatalari ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ~ (2) diatur denqan Peraturan Bupati. . i . . ~ f I: t. !

e.mengurangkan ketetapan pajak · terutang · berdasarkan pertimbangan kemampuan .membayar .. Wajib Pajak atau .. kondisi tertentuObjek pajak. · ..... ·
d.rr.embatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan i ;; c. mengurangkan atau rnembatalkan STPD; ~ b. mengurangkan .atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; 19 · fi Ii, .!I -; z: ! .! . ~ ! e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan t · ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan I daerah. \) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia .? dengan disertai alassn-alaeen yang jelas. . . ;) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3· ~ (tiga) bulan sejak tanggal surat, tE1nggal pemotongan atau I pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika i - ·· Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa · 1angka waktu itu tidak ! dapat dipenuhi karena keadaan di Iuar kekuasaannya. = . ~) Keberatan dapat diajukan apablla Wajib Pajak telah membayar - I sejumlah yang te1ah disetujui wajip pajak. ~) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana C dimaksud pada ayat (1), ayat (2)1 ayat (3), dan ayat (4) tidak B dianggap sebagai Surat Keberatan sehlngga tidak ~ · dipertimbangkan . . b) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupaf ! atau pejabat yang ditunjuk atau tanda per.giriman sura1 g keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti i penerimaan surat keberatan. l'l ! p i i Para12p. j1) Bu.pati dalam jangka waktu paling la~a _ 12 (dua belas) bulan [ sejak tanggal Surat Keberatan ditenrna, harus member e- keputusan atas keberatan yang diajukan. j2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerirru : sel_uruh~ya atau sebaqian, menolak, atau menambah besarnyr i paJak yang terutang. ;.,; t ! f • 20-~ ~·-')II·"·'..· - ~~ .• Pasal 22 · ~ . ~ .. ,) Wajib Pajak dapat mengajukan _permohonan banding hanya · - I kepada Penqadjlan- Pajak ternadap keputusan mengenai J keberatannya .yang ditetapkan o\eh Bupati. ~ . . ~) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : diajukan secara tertulis daiam bahasa Indonesia, dengan alasan J yang jelas dalam janqka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan i dlterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan -- tersebut . . ~) Pengajuan permohonan band.i.ng menangguhk~!1 kewajib~ri ! membayar pajak sampal dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal t penerbitan Putusan Banding. ! & ! ii l l1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan f sebagian. atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak · ! dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (Dua : Person) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. i2) lm~alan bunga sebagaimana dimaksud pada. ayat .(1).. dihitung ; sejak bulan pelunasan sampai denqan diterbitkannya SKPDLB. ii . ; . l:i I i "' ,. .,. Banding ~ ~- Pasal 2111 i) Apabila jangka waktu s~ba~aimaria_.dima~sud pada ayat (1) ~ telah lewat dan Bupati tidak m~mben suatu keputusan, ! ··keberatan yang diajukan.tersebut dianggap dikabulkan. t It 21 -------- ----- PEN(.,EMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XII' v ·I ~, . . Pasal 23 f (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat I mengajukan permohonarrpenqernballan kepada Bupati. 1

(2)Bu_pati d~la~ jangka wak.t~ paling lama 12 (dua betas) bulan, seiak diterlrnanya permobonan pengembalian kelebihan t pembayaran Pajak sebaqairnana dimaksud pada ayat (1), harus ·, rnemberikan keputusan .. · :3) Apabila jangka waktu sebaqairnana dimaksud pada ayat (2) t telah di_lampaui dan Bupa~i tidak memberikan suatu keputusan, E p~rmohonan pengembahan pembayaran Pajak dianggap ,1. d1k~pulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan . • . I I ~ r· r~) Oalam hal keberatan Waji:2 Paj:k dltolak alau dikabuR<an f sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda -·,e sebesar 50% (iima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan ,I keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar t sebelum mengajLlkan·keberatan. £ . . .t (4) Dalarn hat Wajib Pajak rnonqajukan .. permohonan banding,. · l sanksi adminis~ratif berupa denda se_~sar ~0% ~lima puluh I persen) sebaqaimana dimaksud pada ayat (3) tldak d1kenakan.
(5)Oalam hal permohonan · banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding· dikurangi dengan pembayarari pajak y~ng telah dibayar sebelum inengajukan keberatan. -------- ~
1. b.ada pengakuan utang pajak dari Wajib·, Pajak, baik langsung maupun tidak langsung. ~
2. a.diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau ' ' ; 5) Pengembalian kele.bihan pembayaran Pajak sebaqairnana J ~ dimaksud pada ayar (1) dilakukan dalam jangka waktu paling ~ ~ lama 2 (dua) bulan sejak dlterbitkannya SKPDLB. i (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan .1 setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga . sebesar · 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan , pembayaran kelebihan pernbayaran Pajak. . (7) Tata cara pengemballan kel~}?ihan pembayaran Pajak f sebag_aimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan [ Bupati. i . I I·;: • l .,. r I · · . . · Pasal 24 5 ('I) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa I setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat ' terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan I tindak pidana di bidang perpajakan daerah. I . ! (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ; ayat (1) tertangguh apabila: ~ i {1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan ornzet paling sedikit ~ Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib - rnenyelenqqarakan pembukuan atau pencatatan. I I J .. PEM.BUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 26 ' Pasal 2°5 · ; 3) Dalam hal dit~rbitk~n Surat Teguran dan Surat Paksa ~( sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa ·1 penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa_ ; tersebut. J(4) Pengakuan uta~g·· Pajak se cara langsung ·Sebagaim'ana 1 dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak de~gan .. =- kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan _ belum rnelunasinyakepada Pemerintah Daerah. . G . I(5) Pengakuan utang secara tidak l~ngsung sebaqalmana dimaksud. I pada · ayat (2) huruf b dapat · diketahui daripengajuan · I permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan · permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. I ;,- 5 Ii ! (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk I melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. I ·(2) Bupati rnenetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak· i yang sudah !<edaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ~ . ~ (3): Tata cara penghapusan piutang 'Pajak yang sudah kedaluwarsa i diatur dengan Peraturan Bupati. , _ E. -. ; t. .: ! n J BAB XIV i 24 ----~. ·T·- '-i BAB.XV· INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 28
(1)lnstansi yang rnelaksanakan pemurigutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencepalan kinerja tertentu.
(2)
1. b.memberikan kesernpatan untuk memasuki tempat atau ru-angan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c..-rnernberikan keteranga.n yang diperlukan. Pasal 27 25 -~--,. .-.-- .. ,--· ·t· . r t (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata ~ care pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada j ayat (1) diatur dengan Pera~uran B_upJ:;1tL ii r .... E' Ii -.~ ~... ! , ~ (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan ~ntuk menguji .. kepatuhan pernenuhan kewajiban perpaiakan daerah . dalam II rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan ' perpajakan daerah.
(2)Wajib Pajak yang diperiksa wajib: I
1. a.memperlihatkan darvatau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang rnenjadi dasamya dan dokumen \aln yang i berhubungan denqan Objek Pajak yang terutang; E , I I ~ ~ t i (3) Ketentuan lebih lanjut menqenal tata cara pemeriksaan Pajak I diatur dengan Peraturan Bupati. · · i -------------- --------------- v r. ~, (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenanq memberi izin i tert~lis kepada pejabat ~ebagairr:ana dimaksud pada ayat (1) ( darr-tenaqa ahh sebaqaimana dimaksud pada ayat (2), agar ' . . l l I
2. b.Pejabat dan/atau , tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejsbat lembaga negara atau insta.nsi Pemerintah yang berwenang melakukan perneriksaan dalam bidang keuangan daerah.
3. a.Pejabat dan lenaga ahli yang bertindak sebaqai 'saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; I I .(1) Setiap pejabat dilarar.g .rnemberttahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang dike~ahui ataμ.-,,~iberitahukan kepadanya r oleh Wajib Pajak dalam rangka jabata'n atau pekerjaannya untuk ; menjalankan ketentuan Peraturan Perundangundangan I perpajakan daerah. · · - ··. · 'I (2) Laranqan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga · .. .. 'terhedap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu -~ l dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundanq-undanqan o perpajakan daerar.. I (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayal ( (1) dan ayat (2) adala_h: I ' · . Z) pemberian insentif sebagaimana dimaksud pa~a ayat (1) ~ ( ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan clan Belanla Daerah. I .. . f (S) Pemberia·n dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud i 1, pada ayat ( 1) dilaksanakan . sesuai dengan Peraturan i Perundang-uJ:}dangan. ·•i. . \ i
(1)Pejabat Peqawai Negeri Sip ii tertentu ,di lingkungan Pemerintan . Daerah diberi wewenanq khusus'' sebaqai Penyidik untuk rnelakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana. ·
(2)Penyidik .sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah · yano diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Wewenang Penyidlk sebagaimana .dimaksud .pada ayat (1).. adalah: ,, =3
(6), Permintaan hakim sebaqaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan denga~ keterangan yang diminta. 27 memberikan keteranqan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kspada pihak yang ditunjuk. ,;J ~ (5) Untuk kepentingan pemeriksaan ~i pengadi!an dala~ perkara I i.- · ·~ pidana atau perdata, -atas perrmntaan hak1m sesuat d~ngan J Hukum Acara Pidana dan Hukurn Acara Perdata, Bupati dapat ·~ memberi izin . tertulis kepada pejabat sebaqalrnana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagamana dimaksud pada ayat
(2), untuk memberikan dan me. nperiihatkan bukti tertulis dan keteranqan Wajib Pajak yang ada padanya ... I -------------- ------------ 1 1 . ' c:··meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Sadan sehubungan dengan tlndak pidana di bidang perpajakan Daerah; ·
1. d.memeriksa buku, catatan, dan dokurnen lain berkenaan denqan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; ·
2. e.melakukan penqqeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pernousuan, oencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
3. f.meminta bantuan tenaqa ahli dalam rangka pelaksanaan · · tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Oaerah; .Q. menyuruh- berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang ber\angsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
4. h.memotret seseorang ya'ng berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
5. i.memanggil orang · untuk diQ~~g~r keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksl; r.· menghentikan penyi<;iikan; dan/atau ... a. mener-ima, rnencan, meligumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah · agar keterangan. atau laporan tersebut · menjadi lebih lengkap dan jelas;
6. b.rnenellti, rnencari, dan mengumpulkan keterangan rnenqenai orang pribadi atau Sadan tentang kebenaran perbuatan yang dllakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Dae rah; 28 ! ,. .J I -~· '~ ....; • l (Tindak pldana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah ! j melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak l . . .

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…