~ . KEBERATAN DAN BANDING BAB XI ,::., r, ~ . 'J i r ) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penquranqan atau penqhapusan sanksi administratif dar. penquranqan atau g pembatalari ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ~ (2) diatur denqan Peraturan Bupati. . i . . ~ f I: t. !
e.mengurangkan ketetapan pajak · terutang · berdasarkan pertimbangan kemampuan .membayar .. Wajib Pajak atau ..
kondisi tertentuObjek pajak. · ..... ·
d.rr.embatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan i ;; c. mengurangkan atau rnembatalkan STPD;
~ b. mengurangkan .atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; 19 · fi Ii, .!I -; z: ! .! . ~ ! e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan t · ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan I daerah. \) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia .? dengan disertai alassn-alaeen yang jelas. . . ;) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3· ~ (tiga) bulan sejak tanggal surat, tE1nggal pemotongan atau I pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika i - ·· Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa · 1angka waktu itu tidak ! dapat dipenuhi karena keadaan di Iuar kekuasaannya. = . ~) Keberatan dapat diajukan apablla Wajib Pajak telah membayar - I sejumlah yang te1ah disetujui wajip pajak. ~) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana C dimaksud pada ayat (1), ayat (2)1 ayat (3), dan ayat (4) tidak B dianggap sebagai Surat Keberatan sehlngga tidak ~ · dipertimbangkan . . b) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupaf ! atau pejabat yang ditunjuk atau tanda per.giriman sura1 g keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti i penerimaan surat keberatan. l'l ! p i i Para12p. j1) Bu.pati dalam jangka waktu paling la~a _ 12 (dua belas) bulan [ sejak tanggal Surat Keberatan ditenrna, harus member e- keputusan atas keberatan yang diajukan. j2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerirru : sel_uruh~ya atau sebaqian, menolak, atau menambah besarnyr i paJak yang terutang. ;.,; t ! f • 20-~ ~·-')II·"·'..· - ~~ .• Pasal 22 · ~ . ~ .. ,) Wajib Pajak dapat mengajukan _permohonan banding hanya · - I kepada Penqadjlan- Pajak ternadap keputusan mengenai J keberatannya .yang ditetapkan o\eh Bupati. ~ . . ~) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : diajukan secara tertulis daiam bahasa Indonesia, dengan alasan J yang jelas dalam janqka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan i dlterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan -- tersebut . . ~) Pengajuan permohonan band.i.ng menangguhk~!1 kewajib~ri ! membayar pajak sampal dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal t penerbitan Putusan Banding. ! & ! ii l l1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan f sebagian. atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak · ! dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (Dua : Person) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. i2) lm~alan bunga sebagaimana dimaksud pada. ayat .(1).. dihitung ; sejak bulan pelunasan sampai denqan diterbitkannya SKPDLB. ii . ; . l:i I i "' ,. .,. Bagian K~ua;::: Banding ~ ~- Pasal 2111 i) Apabila jangka waktu s~ba~aimaria_.dima~sud pada ayat (1) ~ telah lewat dan Bupati tidak m~mben suatu keputusan, ! ··keberatan yang diajukan.tersebut dianggap dikabulkan. t It 21 -------- ----- PEN(.,EMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XII' v ·I ~, . . Pasal 23 f (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat I mengajukan permohonarrpenqernballan kepada Bupati. 1
(2)Bu_pati d~la~ jangka wak.t~ paling lama 12 (dua betas) bulan, seiak diterlrnanya permobonan pengembalian kelebihan t pembayaran Pajak sebaqairnana dimaksud pada ayat (1), harus ·, rnemberikan keputusan .. · :3) Apabila jangka waktu sebaqairnana dimaksud pada ayat (2) t telah di_lampaui dan Bupa~i tidak memberikan suatu keputusan, E p~rmohonan pengembahan pembayaran Pajak dianggap ,1. d1k~pulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan .
• . I I ~ r· r~) Oalam hal keberatan Waji:2 Paj:k dltolak alau dikabuR<an f sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda -·,e sebesar 50% (iima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan ,I keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar t sebelum mengajLlkan·keberatan. £ . . .t (4) Dalarn hat Wajib Pajak rnonqajukan .. permohonan banding,. · l sanksi adminis~ratif berupa denda se_~sar ~0% ~lima puluh I persen) sebaqaimana dimaksud pada ayat (3) tldak d1kenakan.
(5)Oalam hal permohonan · banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding· dikurangi dengan pembayarari pajak y~ng telah dibayar sebelum inengajukan keberatan.
-------- ~
b.ada pengakuan utang pajak dari Wajib·, Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
~
a.diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau BAB XIII KEDALUV\/ARSA 23 ·r·~ f 4 ,4) Apabila Wajib P~jak mempu~yai utan~ Pajak lainnya, kelebihan _; · pembayaran Paiak sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) j tangsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang .! Pajak tersebut.
' ' ; 5) Pengembalian kele.bihan pembayaran Pajak sebaqairnana J ~ dimaksud pada ayar (1) dilakukan dalam jangka waktu paling ~ ~ lama 2 (dua) bulan sejak dlterbitkannya SKPDLB. i (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan .1 setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga . sebesar · 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan , pembayaran kelebihan pernbayaran Pajak. . (7) Tata cara pengemballan kel~}?ihan pembayaran Pajak f sebag_aimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan [ Bupati. i . I I·;: • l .,. r I · · . . · Pasal 24 5 ('I) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa I setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat ' terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan I tindak pidana di bidang perpajakan daerah. I . ! (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ; ayat (1) tertangguh apabila: ~ i {1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan ornzet paling sedikit ~ Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib - rnenyelenqqarakan pembukuan atau pencatatan. I I J .. PEM.BUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 26 ' Pasal 2°5 · ; 3) Dalam hal dit~rbitk~n Surat Teguran dan Surat Paksa ~( sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa ·1 penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa_ ; tersebut. J(4) Pengakuan uta~g·· Pajak se cara langsung ·Sebagaim'ana 1 dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak de~gan .. =- kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan _ belum rnelunasinyakepada Pemerintah Daerah. . G . I(5) Pengakuan utang secara tidak l~ngsung sebaqalmana dimaksud. I pada · ayat (2) huruf b dapat · diketahui daripengajuan · I permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan · permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. I ;,- 5 Ii ! (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk I melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. I ·(2) Bupati rnenetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak· i yang sudah !<edaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ~ . ~ (3): Tata cara penghapusan piutang 'Pajak yang sudah kedaluwarsa i diatur dengan Peraturan Bupati. , _ E. -. ; t. .: ! n J BAB XIV i 24 ----~. ·T·- '-i BAB.XV· INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 28
(1)lnstansi yang rnelaksanakan pemurigutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencepalan kinerja tertentu.
(2)
b.memberikan kesernpatan untuk memasuki tempat atau ru-angan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c..-rnernberikan keteranga.n yang diperlukan.
Pasal 27 25 -~--,. .-.-- .. ,--· ·t· . r t (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata ~ care pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada j ayat (1) diatur dengan Pera~uran B_upJ:;1tL ii r .... E' Ii -.~ ~... ! , ~ (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan ~ntuk menguji .. kepatuhan pernenuhan kewajiban perpaiakan daerah . dalam II rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan ' perpajakan daerah.
(2)Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
I
a.memperlihatkan darvatau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang rnenjadi dasamya dan dokumen \aln yang i berhubungan denqan Objek Pajak yang terutang;
E , I I ~ ~ t i (3) Ketentuan lebih lanjut menqenal tata cara pemeriksaan Pajak I diatur dengan Peraturan Bupati. · · i -------------- --------------- v r. ~, (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenanq memberi izin i tert~lis kepada pejabat ~ebagairr:ana dimaksud pada ayat (1) ( darr-tenaqa ahh sebaqaimana dimaksud pada ayat (2), agar ' . . l l I
b.Pejabat dan/atau , tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejsbat lembaga negara atau insta.nsi Pemerintah yang berwenang melakukan perneriksaan dalam bidang keuangan daerah.
a.Pejabat dan lenaga ahli yang bertindak sebaqai 'saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
I I .(1) Setiap pejabat dilarar.g .rnemberttahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang dike~ahui ataμ.-,,~iberitahukan kepadanya r oleh Wajib Pajak dalam rangka jabata'n atau pekerjaannya untuk ; menjalankan ketentuan Peraturan Perundangundangan I perpajakan daerah. · · - ··. · 'I (2) Laranqan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga · .. .. 'terhedap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu -~ l dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundanq-undanqan o perpajakan daerar.. I (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayal ( (1) dan ayat (2) adala_h: I ' BAB XVI KETENTUAN KHUSUS Pasal 29 26 ''•·.=. · . Z) pemberian insentif sebagaimana dimaksud pa~a ayat (1) ~ ( ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan clan Belanla Daerah. I .. . f (S) Pemberia·n dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud i 1, pada ayat ( 1) dilaksanakan . sesuai dengan Peraturan i Perundang-uJ:}dangan. ·•i. . \ i BAB XVII PENYIDlKAN Pasal 30
(1)Pejabat Peqawai Negeri Sip ii tertentu ,di lingkungan Pemerintan . Daerah diberi wewenanq khusus'' sebaqai Penyidik untuk rnelakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana. ·
(2)Penyidik .sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah · yano diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Wewenang Penyidlk sebagaimana .dimaksud .pada ayat (1)..
adalah: ,, =3 (6), Permintaan hakim sebaqaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan denga~ keterangan yang diminta. 27 memberikan keteranqan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kspada pihak yang ditunjuk. ,;J ~ (5) Untuk kepentingan pemeriksaan ~i pengadi!an dala~ perkara I i.- · ·~ pidana atau perdata, -atas perrmntaan hak1m sesuat d~ngan J Hukum Acara Pidana dan Hukurn Acara Perdata, Bupati dapat ·~ memberi izin . tertulis kepada pejabat sebaqalrnana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagamana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan me. nperiihatkan bukti tertulis dan keteranqan Wajib Pajak yang ada padanya ... I -------------- ------------ 1 1 . ' c:··meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Sadan sehubungan dengan tlndak pidana di bidang perpajakan Daerah; ·
d.memeriksa buku, catatan, dan dokurnen lain berkenaan denqan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; ·
e.melakukan penqqeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pernousuan, oencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.meminta bantuan tenaqa ahli dalam rangka pelaksanaan · · tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Oaerah;
.Q. menyuruh- berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang ber\angsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h.memotret seseorang ya'ng berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
i.memanggil orang · untuk diQ~~g~r keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksl;
r.· menghentikan penyi<;iikan; dan/atau ... a. mener-ima, rnencan, meligumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah · agar keterangan. atau laporan tersebut · menjadi lebih lengkap dan jelas;
b.rnenellti, rnencari, dan mengumpulkan keterangan rnenqenai orang pribadi atau Sadan tentang kebenaran perbuatan yang dllakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Dae rah;
28 ! ,. .J I -~· '~ ....; • l (Tindak pldana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah ! j melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak l . . .