DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Januari 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II LOKASI DAN PENGUSAHAAN SBW BAB III PENEMUAN GUA SBW BAB IV PENGAMBILAN SBW BAB V PERIZINAN USAHA SARANG BURUNG WALET BAB VI GEDUNG SARANG BURUNG WALET BAB VII PERUBAHAN ATAU PENGALIHAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X SANKSI ADMINISTRATIF BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XII KETENTUAN PIDANA BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa adanya aktivitas pengusahaan Sarang Burung Walet di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Buton Tengah saat ini, untuk itu perlu adanya pengaturan dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan penertiban;
c.bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memberi ruang kepada masyarakat dalam mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet harus memiliki izin usaha;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Meneteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH dan BUPATI BUTON TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Buton Tengah.
3.Bupati adalah Bupati Buton Tengah;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Badan Penanaman Modal Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah.
6.Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah.
7.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah.
8.Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah.
9.Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Buton Tengah.
10.Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan sebagai perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah.
11.Kepala Desa adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah.
12.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
14.Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga Collocalia yaitu: collocalia fuchiphagas, collocalia maxima, colocalia esculenta dan collocalia linchi yaitu burung Walet dan sejenisnya yang dimanfaatkan sarangnya.
15.Sarang Burung Walet yang selanjutnya disingkat SBW dan sejenisnya adalah Sarang Burung Walet alami dan sejenisnya yang dibudidayakan oleh manusia.
16.SBWyang selanjutnya disingkat SBW dan sejenisnya adalah SBW alami dan sejenisnya yang dibudidayakan oleh manusia.
17.Gedung Walet adalah suatu pembangunan tertentu yang dibangun oleh manusia berupa rumah, bangunan, dan tempat lainnya yang dipergunakan untuk pemeliharaan SBWdan sejenisnya.
18.Pengusaha SBWadalah Orang yang memiliki kegiatan atau usaha eksplorasi/eksploitasi, pengambilan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan dan penjualanSBWdi habitat alami dan/atau di luar habitat alami.
19.Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet dan berkembang secara alami seperti Gua di hutan.
20.Usaha SBWadalah meliputi kegiatan eksplorasi/ eksploitasi, pengambilan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
21.Izin Usaha SBW adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada orang pribadi atau badan usaha yang melakukan usaha SBW di habitat alami dan di luar habitat alami.

Pasal 2

Izin Usaha SBWdilakukan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.manfaat;
c.keadilan;
d.kemitraan;
e.efisiensi; dan
f.kelestarian.

Pasal 3

Izin Usaha SBW bertujuan untuk menciptakan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dalam bentuk perizinan terhadap Usaha SBW.

BAB II

LOKASI DAN PENGUSAHAAN SBW

Pasal 4

(1)Lokasi SBW terdiri atas:
1. a.habitat alami; dan
2. b.habitat di luar habitat alami atau habitat buatan.
(2)Lokasi SBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gua alami dan/atau di luar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan atau adat.
(3)Lokasi SBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bangunan, rumah, dan/atau gedung.

Pasal 5

SBW yang berada dihabitat alami dan di luar habitat alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dikelola dan diusahakan oleh setiap orang atau badan dengan memperoleh izin dari Bupati.

BAB III

PENEMUAN GUA SBW

Pasal 6

(1)Setiap orang yang menemukan gua SBWwajib melaporkan dan/atau mendaftarkan kepada Kepala Desa setempat.
(2)Atas dasar laporan penemuan gua SBWsebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Desa setempat mengeluarkan surat keterangan penemuan Gua SBWyang diketahui oleh Camat setempat.
(3)Penemu gua SBWsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan SBW setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
(4)Penemu Gua SBWdapat bekerjasama atau menyerahkan pengelolaan atau pengusahaannya kepada pihak lain dengan persetujuan Bupati.

BAB IV

PENGAMBILAN SBW

Pasal 7

Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan menjaga populasi SBW, pengambilan atau pemanenan SBWdilakukan dengan memperhatikan:

a.masa panen dilakukan setelah anak Burung Walet meninggalkan sarangnya;
b.pemanenan SBWdilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun pada siang hari;
c.SBWsedang tidak berisi telur; dan
d.tidak mengganggu Burung Walet yang sedang mengeram.

BAB V

PERIZINAN USAHA SARANG BURUNG WALET

Pasal 8

(1)Setiap orang atau badan yang akan melakukan Usaha SBWdi habitat alami wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat lain yang berwenang.
(2)Untuk mendapatkan izin Usaha SBWsebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui BPMPTSP dengan melampirkan:
1. a.permohonan tertulis Usaha Sarang Burung Walet;
2. b.identitas pemohon;
3. c.luas areal pemanfaatan;
4. d.peta lokasi yang menunjukkan batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1:1000;
5. e.status kepemilikan hak atas tanah;
6. f.Nomor Pokok Wajib Pajak;
7. g.akte pendirian bagi Badan;
8. h.surat pernyataan kesediaan membayar pajak daerah;
9. i.surat pernyataan kesanggupan untuk menaati semua persyaratan mengenai izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. j.surat kesanggupan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh Kepala Desa.
(3)Izin Usaha SBWyang lokasinya di kawasan hutan negara, kawasan konservasi, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru diberikan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Pasal 9

(1)Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan Usaha SBWdi luar habitat alami atau habitat buatan wajib memiliki izin dari Bupati.
(2)Untuk mendapatkan izin Usaha SBWsebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui BPMPTSP dengan melampirkan:
1. a.proposal Usaha Sarang Burung Walet;
2. b.identitas pemohon;
3. c.luas areal pemanfaatan dengan peta lokasi yang dapat menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 1000;
4. d.mendapatkan persetujuan tidak keberatan dari warga masyarakat di sekitar bangunan yaitu radius 500 (lima ratus) meter, yang diketahui oleh Ketua RT, Kepala Desa dan Camat setempat;
5. e.surat Pernyataan yang menyebutkan waktu penggunaan alat pemanggil burung walet mulai jam 06.00 s/d 19.30 WITA;
6. f.status tanah untuk UsahaSarang Burung Walet;
7. g.menunjukan Nomor Pokok Wajib Pajak ;
8. h.akte pendirian bagi Badan;
9. i.tanda pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir; dan
10. j.memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 10

(1)Berkas permohonan izin disampaikan kepada BPMPT untuk dilakukan pencatatan atau registrasi.
(2)Setelah dilakukan pencatatan dan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkas dilimpahkan kepada tim.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
1. a.Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah;
2. b.BPMPTSP Kabupaten Buton Tengah;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton Tengah;
4. d.Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah;
5. e.Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah; dan
(4)Tim melakukan penilaian terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi:
1. a.kelengkapan berkas;
2. b.verifikasi berkas;
3. c.peninjauan lokasi;
4. d.gambar bangunan/rumah; dan
5. e.letak bangunan.
(5)Hasil Penilaian dituangkan dalam berita acara.
(6)Apabila permohonan izin telah memenuhi persyaratan permohonan diajukan kepada Bupati untuk diterbitkan izin.
(7)Kkeanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(8)Ketentuan mengenai besaran biaya kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…