DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Januari 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PERENCANAAN BAB IV PENYELENGGARAAN REKLAME BAB V PERIZINAN BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN BAB VII PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME BAB VIII PENGHENTIAN DAN/ATAU PEMBONGKARAN REKLAME BAB IX JAMINAN PEMBONGKARAN BAB X PENGAWASAN BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XII KETENTUAN PIDANA BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan reklame guna mendapatkan optimalisasi dan tercapainya keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika, aspek sosial budaya, aspek ketertiban dan keamanan, aspek keselamatan, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaaatan dan aspek pendapatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah diperlukan pengaturan pengendalian dan pengawasan reklame dalam bentuk izin penyelenggaraan reklame;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah tentang Izin Penyelenggaraan Reklame; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 3);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Meneteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
11.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020 Nomor ……, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor ………); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH dan BUPATI BUTON TENGAH, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
6.Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran Reklame.
7.Penyelenggara Reklame adalah setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
8.Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN); atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi tertentu.
11.Titik Lokasi Reklame yang selanjutnya disebut Titik Reklame adalah batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
12.Panggung Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
13.Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
14.Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan reklame di wilayah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah

a.terciptanya penyelengaraan Reklame yang tertib sesuai kaidah tata ruang dan persyaratan keindahan dan estetika wilayah;
b.meningkatkan pelayanan perizinan bidang Reklame kepada Penyelenggara Reklame.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan di bidang Reklame berdasarkan aspek:

a.etika dan estetika kota
b.sosial budaya;
c.ketertiban dan keamanan;
d.keselamatan;
e.kepastian hukum;
f.kemanfaatan;dan
g.pendapatan.

Pasal 5

(1)Pola penyebaran Reklame didasarkan pada kawasan yang terdiri atas :
1. a.kawasan Reklame; dan
2. b.kawasan tanpa Reklame (white area).
(2)Kawasan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
1. a.kawasan pengendalian ketat;
2. b.kawasan pengendalian sedang; dan
3. c.kawasan khusus.
(3)Kawasan tanpa Reklame (white area) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan yang tidak diperkenankan untuk Penyelenggaraan Reklame, kecuali yang semata-mata memuat nama dan/atau logo perusahaan sebagai identitas gedung atau perusahaan.
(4)Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Kawasan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dirinci menjadi Titik Reklame.
(2)Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditempatkan :
1. a.pada sarana dan prasarana umum; atau
2. b.di luar sarana dan prasarana umum.
(3)Titik Reklame pada sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
1. a.sisi luar trotoar atau bahu jalan;
2. b.median jalan;
3. c.halte bus;
4. d.jembatan penyeberangan orang;
5. e.jembatan penyeberangan multi guna;
6. f.ornamen kota;
7. g.terminal;
8. h.stasiun kereta api;
9. i.terowongan (underpass);
10. j.waduk;
11. k.gelanggang olah raga;
12. l.pasar modern; dan
13. m.pasar tradisional.
(4)Titik Reklame di luar sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.di atas bangunan;
2. b.menempel pada bangunan;
3. c.di halaman; atau
4. d.di area terbuka.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Titik Reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Setiap pemanfaatan Titik Reklame pada sarana dan prasarana umum dikenakan sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Besaran nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keluasan bidang reklame dan nilai strategis.
(3)Hasil penerimaan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 8

Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian, dan budaya bangsa;
b.tidak bertentangan dengan norma agama, etika, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, dan kesehatan;
c.materi atau isi reklame tidak menyinggung perasaan suku, agama, ras atau golongan tertentu;
d.sesuai dengan rencana tata ruang kota.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditempatkan pada :
1. a.Titik Reklame yang telah ditetapkan;panggung reklame; dan/atau
2. b.sarana lain.
(2)Pembangunan panggung reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau penyelenggara reklame.

Pasal 10

(1)Jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari :
1. a.reklame papan/billboard;
2. b.reklame megatron;
3. c.reklame kain;
4. d.reklame melekat (stiker);
5. e.reklame selebaran;
6. f.reklame berjalan;
7. g.reklame udara;
8. h.reklame suara;
9. i.reklame peragaan; dan
10. j.reklame film (slide).
(2)Reklame papan/billboard sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiberglass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain sejenis lampu pijar atau alat lain yang bersinar dan dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan, ditempelkan atau ditulis pada bangunan tembok dinding pagar, tiang dan sebagainya.
(3)Reklame megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jenis reklame yang dipasang menggunakan layar monitor besar berupa satu atau lebih program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
(4)Reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. merupakan reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis.
(5)Reklame melekat (stiker) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan reklame yang berbentuk lembaran lepas yang diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi/orang lain.
(6)Reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada benda lain.
(7)Reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki atau ditempatkan, ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan atau mekanik.
(8)Reklame udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.
(9)Reklame suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau perantara alat atau pesawat apapun.
(10)Reklame peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
(11)Reklame film (slide) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipergunakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau dipergunakan melalui pesawat televisi.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…