DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 Oktober 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI BAB III GOLONGAN RETRIBUSI BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYATARIF RETRIBUSI BAB VII PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA BAB VIII PENGATURAN PEMBAGIAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI BAB XIV PENGURANGAN,KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XV KETENTUAN PIDANA BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka ditetapkan retribusi Pelayanan Kesehatan sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum yang menjadi kewenangan pemerintah · kablipaterl/kota;
b.Bahwa untuk lebih "meningkatkan pelayanan kesehatan dasar sebagai objek retribusi dipandarig perlu

Menetapkan

menetapkan. tarif Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya di Kabupaten Buton Tengah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyaraka.t dart jaringannya di Kabupaten Buton Tengah. BUPATI BUTON TENGAH, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PERATURAN DAERAH KABlJPATEN BUTON TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2018 BUPATI BUTON TENGAH PROVINSISULAWESITENGGARA Mengingat Menimbang 2 Republic Indonesia Nomor 5234); -, 10.Undang-Undang Nomor 24 'I'ahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5256); 11.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
1. 12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4139); (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. 7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. 8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lein.baranNegara Repub-likIndonesia Nomor 5063);
4. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara "'-
5. 3.Undang-Und9?-g Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. 5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 3 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 23.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah d.iubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 15); 24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat kesehatan masyarakat; undangan; 21.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-4578);
8. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemcrintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 20.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- 4

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah. ·
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin. pelaksanaan urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. BABI KETENTUAN UMUM PERATURANDAERAHTENTANGRETRIBUSI PELAYANANKESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DI KABUPATENBUTON TENGAH Meneta.pkan MEMUTUSKAN : dan BUPATIBUTONTENGAH Denga.n Persetujuan Bersa.ma - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATENBUTON TENGAH <, Euton Tengah Tahun Anggaran 2018; 30.Peraturan Daerah K.abupaten Buton Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Standar biaya Tahun Anggaran 2018 31.Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah.
25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan daiam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Betita Negara Republik Indonesia. Tahun 2017 Nomor 143); 26.Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 129); 27.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2017; 28.Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata. Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah. 29.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten I 5
3.Kepala Daerah adalah Bupati Buton Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPDTeknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
7.Kepala SKPDadalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah.
8.Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas-tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Penmdang-undan.gan yang berlaku.
9.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya; 10.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 11.Pusat Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, d,ngan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya di wilayah kerjanya. 12.Puskesmas dan jaringannya adalah sarana pelayanan kesehatan yang meliputi Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Pos Bersalin Desa I Kelurahan. 13.Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat},puskel air, kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada. 14.Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu laporan. 15.Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik di poliklinik umum, poliklinik gigi dan mulut, poliklinik KIA-KB-Imunisasi,dan konsultasi tanpa tinggal di ruang rawat inap baik di dalam dan di luar gedung, 6 16.Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilit.a.simedik dengan tinggal di ruang rawat inap, baik untuk pasien umum maupun kebidanan/kandungan. 17.Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang barns diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
18.Pelayanan Ambulan adalah pelayanan yang diberikan dengan mempergunaka.n alat transportasi yang dilengkapi dengan perlengkapan standar yang digunakan secara khusus untuk melakukan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), mengevakuasi penderita/ korban dan merujuk pasien.
19.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan la.innya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 20.Tenaga Medis adalah adalah tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi dan keahlian dalam bidang medis tertentu, meliputi: dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis.
21.Tenaga Paramedis adalah tenaga kesehatan bidan dan perawat yang membantu tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada pasien.
22.Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, pertolongan persalinan, dan tindakan pengobatan yang menggunakan alat, tindakan lainnya yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis. 23.Pela.yanan penunjang adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis meliputi laboratorium, radiodiagnostik dan elektromedik, rehabilitasi medik, dan l~.:t_anan ambulans.
24.Pelayanan laboratorium adalah pemeriksaan y~g dilakukan oleh tenaga analis kesehatan untuk keperluan penegakan diagnostik.
25.Pelayanan radiodiagnostik dan elektromedik adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga paramedis, radiografer untuk keperluan penegakkan diagnostik.
26.Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan. pelayanan di puskesmas dan jaringannya yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.· 27.Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya; 28.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Fesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehata.n. 29.Kartu BPJS Kesehatan adalah kartu yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma. 30.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. ~- r 7 43.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
44.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
45.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 38.Kas Daerah adalah Kas daerah Kabupaten Buton Tengah. 39.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah.
40.Subjek Retribusi adalah orang pribadi ata.u badan yang dapat dikenakan retribusi daerah.
41.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 31.Jasa um.um adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerinta.h Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 32.Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan pelayanan perizinan dibidang kesehatan. 33.Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh puskesmas dan jaringannya atas pemakaian sarana bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan reha bilitasi. 34.Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ a tau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dilakukan tiap tahun. 35.Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 36.Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan dipuskesmas/rumah sakit tidak termasuk pelayanan pendaftaran. 37.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah 8

Pasal 4

(1)Subjek retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari puskesmas dan jaringannya.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi adalah pelayanan Kesehatan pada puskesmas dan jaringannya yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah.
(2)Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.Pelayanan Pendaftaran; dan
2. b.Pelayanan Kesehatan lain yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah meliputi antara lain penyuluhan, pelayanan obat-obatan dasar dan imunisasi dasar.

Pasal 2

<, · Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.

47.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT),Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar SKPDKB), Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keterangan Pajak Tambahan Nihil (SKPI'N),Surat Keterangan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB),atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. 48.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besamya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
49.Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 50.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 9

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK.)mTRIBUSI 46.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah,

Pasal 8

( 1) Struktur dan besamya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya yang meliputi :

a.pelayanan rawat jalan tingkat dasar;
b.pelayanan rawat inap;
c.pelayanan tindakan medik;
d.pelayanan kebidanan;

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYATARIF RETRIBUSI

Pasal 7

( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk' membiayai kegiatan operasional pelayanan, tidak termasuk biaya investaai sarana dan prasarana dan pemeliharaan.
(3)Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan tingkat lanjut;
2. b.Pelayanan rawat inap di puskesmas perawata.n dan rawat inap setara kelas III di Kabupaten Euton Tengah. BABV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI r .ingkat penggunaan jasa pelayanan kesehata.n diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis pelayanan kesehatan, tingkat kesulitan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan kesehatan.

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehata.n termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

(2)Tidak termasuk Subjek Retribusi adalah pada pasien miskin/tidak mampu, pengemis, gelandangan, peserta yang mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah serta pasien yang diakibatkan oleh wabah dan kejadian luar biasa termasuk bencana. 10

BAB ILL

GOLONGAN RETRD3USI

Pasal 10

( 1) Seluruh penerimaan retribusi yang diperoleh dari Puskesmas dan jaringannya harus dibukukan dan penggunaan serta pelaporannya dilaksanakan secara terpusat di Dinas Kesehatan;

(2)Retribusi yang diterima oleh Puskesmas dan jaringannya setiap akhir hari kerja wajib disetorkan sebesar 100% (seratus persen) ke bendahara penerima Dinas Kesehatan paling lama 1 x 24 jam;
(3)Bendahara penerima retribusi Dinas Kesehatan menyetorkan retribusi ke Kas Daerah paling lama 1 hari;
(4)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana ayat (1) adalah:
1. a.Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)
2. b.Jaminan kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah. ... i, .. .A., .. \J,H.... 0.1.J E ~ RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

Pasal 9

(1)Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan situasi perekonomian.
(3)Perubahan tarif retribusi sebagai akibat peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan. dcngan Peraturan Bupati, yang terlebih dahulu dikoordinasikan dengan DPRD Kabupaten Buton Tengah.
1. e.pelayanan laboratorium;
2. f.pelayanan penunjang diagnostik;
3. g.pelayanan surat keterangan kesehatan; dan
4. h.pelayanan visum et repertum.
(2)Struktur dan besaran -tarif retribusi pelayanan kesehatan diperhitungkan berdasarkan perhitungan unit cost masing-masing pelayanan.
(3)Struktur tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.jasa sarana; dan
2. b.jasa pelayanan.
(4)Tarif perawatan dihitung dari hari waktu masuk sampai dengan hari waktu keluar.
(5)Pasien yang dirawat lebih dari 6 jam tanpa menginap hanya observasi tim meclis dihitung 1 (satu) hari perawatan (one day care).
(6)Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagamana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. 11 .•

Pasal 13

(1)Masa Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya ditetapkan berdasarkan saat pemeriksaan dan/ a tau pelayanan kesehatan untuk satu kali pelayanan.
(2)Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan . BABX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 12 <, Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut di wilayah daerah Kabupaten Buton Tengah.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…