DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022

Nomor: 15
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilakukannya pengisian jabatan Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39 Tahun 2016) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 87 Tahun 2020). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diubah untuk kedua kalinya, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah tipe A;
b.Sekretariat DPRD tipe A;
c.Inspektorat tipe A;
d.Dinas tipe A terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan lingkungan hidup;
5. 5.Dinas Sosial, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. 6.Dinas Tenaga Kerja, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan transmigrasi;
7. 7.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. 8.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian, dan pangan;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. 10.Dinas Komunikasi dan Informatika, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
11. 11.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, dan perindustrian;
12. 12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan unit pelayanan terpadu satu pintu;
13. 13.Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dan kepemudaan dan olahraga;
14. 14.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
15. 15.Dinas Peternakan dan Perikanan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan, dan urusan kelautan dan perikanan sub urusan perikanan; dan
16. 16.Satuan Polisi Pamong Praja, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran.
e.Dinas tipe B, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. 2.Dinas Perhubungan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
3. 3.Dinas Pariwisata, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
f.Badan tipe A, terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
5. 5.Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
g.Kecamatan tipe A, terdiri atas:
1. 1.Kecamatan Ciamis;
2. 2.Kecamatan Cikoneng;
3. 3.Kecamatan Cijeungjing;
4. 4.Kecamatan Sadananya;
5. 5.Kecamatan Cimaragas;
6. 6.Kecamatan Panumbangan;
7. 7.Kecamatan Cihaurbeuti;
8. 8.Kecamatan Panjalu;
9. 9.Kecamatan Kawali;
10. 10.Kecamatan Cipaku;
11. 11.Kecamatan Panawangan;
12. 12.Kecamatan Jatinagara;
13. 13.Kecamatan Rancah;
14. 14.Kecamatan Cisaga;
15. 15.Kecamatan Tambaksari;
16. 16.Kecamatan Rajadesa;
17. 17.Kecamatan Sukadana;
18. 18.Kecamatan Banjarsari;
19. 19.Kecamatan Lakbok;
20. 20.Kecamatan Pamarican;
21. 21.Kecamatan Cidolog;
22. 22.Kecamatan Sindangkasih;
23. 23.Kecamatan Baregbeg;
24. 24.Kecamatan Sukamantri;
25. 25.Kecamatan Lumbung;
26. 26.Kecamatan Purwadadi; dan
27. 27.Kecamatan Banjaranyar. Pasal II
28. 1.Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
29. 2.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilakukannya pengisian jabatan Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis. Ditetapkan di Ciamis pada tanggal 25 November 2022 BUPATI CIAMIS, Cap/Ttd H. HERDIAT SUNARYA Diundangkan di Ciamis pada tanggal 25 November 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, Cap/Ttd H. TATANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 15 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT: (12/243/2022) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Cap/ttd DENI WAHYU HIDAYAT, SH. NIP. 19781209 200901 1 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah tersebut antara lain mengatur mengenai jenis, nomenklatur dan tipelogi Perangkat Daerah, serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 4

Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 109

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 4

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ciamis Nomor 26 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 4

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ciamis Nomor 26 Tahun 2025