Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
a.Sekretariat Daerah tipe A;
b.Sekretariat DPRD tipe A;
c.Inspektorat tipe A;
d.Dinas tipe A terdiri atas:
1.Dinas Pendidikan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2.Dinas Kesehatan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;
4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan lingkungan hidup;
5.Dinas Sosial, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6.Dinas Tenaga Kerja, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan transmigrasi;
7.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian, dan pangan;
9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10.Dinas Komunikasi dan Informatika, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
11.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, dan perindustrian;
12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan unit pelayanan terpadu satu pintu;
13.Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dan kepemudaan dan olahraga;
14.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
15.Dinas Peternakan dan Perikanan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan, dan urusan kelautan dan perikanan sub urusan perikanan; dan
16.Satuan Polisi Pamong Praja, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran.
e.Dinas tipe B, terdiri atas:
1.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2.Dinas Perhubungan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
3.Dinas Pariwisata, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
f.Badan tipe A, terdiri atas:
1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan;
2.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
5.Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
g.Kecamatan tipe A, terdiri atas:
1.Kecamatan Ciamis;
2.Kecamatan Cikoneng;
3.Kecamatan Cijeungjing;
4.Kecamatan Sadananya;
5.Kecamatan Cimaragas;
6.Kecamatan Panumbangan;
7.Kecamatan Cihaurbeuti;
8.Kecamatan Panjalu;
9.Kecamatan Kawali;
10.Kecamatan Cipaku;
11.Kecamatan Panawangan;
12.Kecamatan Jatinagara;
13.Kecamatan Rancah;
14.Kecamatan Cisaga;
15.Kecamatan Tambaksari;
16.Kecamatan Rajadesa;
17.Kecamatan Sukadana;
18.Kecamatan Banjarsari;
19.Kecamatan Lakbok;
20.Kecamatan Pamarican;
21.Kecamatan Cidolog;
22.Kecamatan Sindangkasih;
23.Kecamatan Baregbeg;
24.Kecamatan Sukamantri;
25.Kecamatan Lumbung;
26.Kecamatan Purwadadi; dan
27.Kecamatan Banjaranyar.
Pasal II
1.Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilakukannya pengisian jabatan Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis. Ditetapkan di Ciamis pada tanggal 25 November 2022 BUPATI CIAMIS, Cap/Ttd H. HERDIAT SUNARYA Diundangkan di Ciamis pada tanggal 25 November 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, Cap/Ttd H. TATANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 15 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT: (12/243/2022) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Cap/ttd DENI WAHYU HIDAYAT, SH. NIP. 19781209 200901 1 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah tersebut antara lain mengatur mengenai jenis, nomenklatur dan tipelogi Perangkat Daerah, serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. II. PASAL DEMI PASAL