DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan perubahan terhadap beberapa bidang prangkat daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, perlu penyesuaian nomenklatur, tugas, fungsi dan susunan organisasi badan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, perlu dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 109). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 87); dan
b.Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 109), diubah sebagai berikut:

Pasal 4

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah tipe A;
b.Sekretariat DPRD tipe A;
c.Inspektorat tipe A;
d.Dinas tipe A terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan lingkungan hidup;
5. 5.Dinas Sosial, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. 6.Dinas Ketenagakerjaan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan transmigrasi;
7. 7.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. 8.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian, dan pangan;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. 10.Dinas Komunikasi dan Informatika, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
11. 11.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, dan perindustrian;
12. 12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan unit pelayanan terpadu satu pintu;
13. 13.Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dan kepemudaan dan olahraga;
14. 14.Dinas Perpustakaan dan Arsip, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
15. 15.Dinas Peternakan dan Perikanan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan, dan urusan kelautan dan perikanan sub urusan perikanan; dan
16. 16.Satuan Polisi Pamong Praja, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran.
e.Dinas tipe B, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. 2.Dinas Perhubungan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
3. 3.Dinas Pariwisata, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
f.Badan tipe A, terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, pengembangan, riset dan inovasi Daerah;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
5. 5.Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
g.Kecamatan tipe A, terdiri atas:
1. 1.Kecamatan Ciamis;
2. 2.Kecamatan Cikoneng;
3. 3.Kecamatan Cijeungjing;
4. 4.Kecamatan Sadananya;
5. 5.Kecamatan Cimaragas;
6. 6.Kecamatan Panumbangan;
7. 7.Kecamatan Cihaurbeuti;
8. 8.Kecamatan Panjalu;
9. 9.Kecamatan Kawali;
10. 10.Kecamatan Cipaku;
11. 11.Kecamatan Panawangan;
12. 12.Kecamatan Jatinagara;
13. 13.Kecamatan Rancah;
14. 14.Kecamatan Cisaga;
15. 15.Kecamatan Tambaksari;
16. 16.Kecamatan Rajadesa;
17. 17.Kecamatan Sukadana;
18. 18.Kecamatan Banjarsari;
19. 19.Kecamatan Lakbok;
20. 20.Kecamatan Pamarican;
21. 21.Kecamatan Cidolog;
22. 22.Kecamatan Sindangkasih;
23. 23.Kecamatan Baregbeg;
24. 24.Kecamatan Sukamantri;
25. 25.Kecamatan Lumbung;
26. 26.Kecamatan Purwadadi; dan
27. 27.Kecamatan Banjaranyar. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis. Ditetapkan di Ciamis pada tanggal 1 Oktober 2025 BUPATI CIAMIS, Cap/Ttd HERDIAT SUNARYA Diundangkan di Ciamis pada tanggal 1 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, Cap/Ttd ANDANG FIRMAN TRIYADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT: (4/181/2025) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah tersebut antara lain mengatur mengenai jenis, nomenklatur dan tipelogi Perangkat Daerah, serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 4

Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 138

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ciamis Nomor 33 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ciamis Nomor 33 Tahun 2025