DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menjelaskan tentang KETENTUAN UMUM, PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, UNIT PELAKSANA TEKNIS, STAF AHLI, JABATAN PERANGKAT DAERAH, KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2.Bupati adalah Bupati Ciamis.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
9.Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
10.Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, serta pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
11.Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
12.Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
13.Badan adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14.Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh camat.
15.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Jenis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis terdiri atas :

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas;
e.Badan; dan
f.Kecamatan.

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.

Pasal 4

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

a.Sekretariat Daerah tipe A;
b.Sekretariat DPRD tipe A;
c.Inspektorat tipe A;
d.Dinas tipe A terdiri atas :
1. 1.Dinas Pendidikan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan lingkungan hidup;
5. 5.Dinas Sosial, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
6. 6.Dinas Tenaga Kerja, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, dan transmigrasi;
7. 7.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. 8.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang pertanian, dan pangan;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. 10.Dinas Komunikasi dan Informatika, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
11. 11.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, dan perindustrian;
12. 12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal, dan unit pelayanan terpadu satu pintu;
13. 13.Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan, dan kepemudaan dan olahraga;
14. 14.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
15. 15.Dinas Peternakan dan Perikanan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan, dan urusan kelautan dan perikanan sub urusan perikanan; dan
16. 16.Satuan Polisi Pamong Praja, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran.
e.Dinas tipe B, terdiri atas :
1. 1.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. 2.Dinas Perhubungan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan; dan
3. 3.Dinas Pariwisata, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata.
f.Badan tipe A, terdiri atas :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan; dan
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
g.Kecamatan tipe A, terdiri atas :
1. 1.Kecamatan Ciamis;
2. 2.Kecamatan Cikoneng;
3. 3.Kecamatan Cijeungjing;
4. 4.Kecamatan Sadananya;
5. 5.Kecamatan Cimaragas;
6. 6.Kecamatan Panumbangan;
7. 7.Kecamatan Cihaurbeuti;
8. 8.Kecamatan Panjalu;
9. 9.Kecamatan Kawali;
10. 10.Kecamatan Cipaku;
11. 11.Kecamatan Panawangan;
12. 12.Kecamatan Jatinagara;
13. 13.Kecamatan Rancah;
14. 14.Kecamatan Cisaga;
15. 15.Kecamatan Tambaksari;
16. 16.Kecamatan Rajadesa;
17. 17.Kecamatan Sukadana;
18. 18.Kecamatan Banjarsari;
19. 19.Kecamatan Lakbok;
20. 20.Kecamatan Pamarican;
21. 21.Kecamatan Cidolog;
22. 22.Kecamatan Sindangkasih;
23. 23.Kecamatan Baregbeg;
24. 24.Kecamatan Sukamantri;
25. 25.Kecamatan Lumbung;
26. 26.Kecamatan Purwadadi; dan
27. 27.Kecamatan Banjaranyar.

Pasal 5

Pembentukan Kecamatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat, dibentuk kelurahan yang dipimpin oleh lurah sebagai perangkat Kecamatan.
(2)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Kelurahan Ciamis, yang merupakan perangkat Kecamatan Ciamis;
2. b.Kelurahan Kertasari, yang merupakan perangkat Kecamatan Ciamis;
3. c.Kelurahan Sindangrasa, yang merupakan perangkat Kecamatan Ciamis;
4. d.Kelurahan Benteng, yang merupakan perangkat Kecamatan Ciamis;
5. e.Kelurahan Maleber, yang merupakan perangkat Kecamatan Ciamis;
6. f.Kelurahan Cigembor, yang merupakan perangkat Kecamatan Ciamis; dan
7. g.Kelurahan Linggasari, yang merupakan perangkat Kecamatan Ciamis.
(3)Pembentukan kelurahan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, dibentuk unit pelayanan terpadu satu pintu yang melekat pada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 8

(1)Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Unit Pelaksana Teknis :
1. a.di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan; dan
2. b.di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat.
(3)Unit Pelaksana Teknis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(4)Unit Pelaksana Teknis rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 3 (tiga) orang staf ahli.
(2)Staf ahli diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(3)Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli bupati oleh bupati.

Pasal 10

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum atau tata usaha.

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris DPRD, inspektur Daerah, asisten sekretaris Daerah, kepala Dinas, kepala Badan, dan staf ahli merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris inspektorat, inspektur pembantu, sekretaris Dinas, sekretaris Badan, kepala bagian, dan camat merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
(4)Kepala bidang pada Dinas dan Badan serta sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
(5)Lurah, kepala subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, kepala seksi pada dinas dan badan, Kepala unit pelaksana teknis pada Dinas dan Badan kelas A, sekretaris Kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
(6)Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan kelas B, kepala subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan kelas A, kepala subbagian pada Kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
(7)Kepala Unit Pelaksana Teknis satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Kepala Unit Pelaksana Teknis rumah sakit Daerah dipimpin oleh direktur yang diangkat dari dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
(9)Kepala Unit Pelaksana Teknis pusat kesehatan masyarakat dipimpin oleh kepala yang diangkat dari pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (13)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2019

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ciamis Nomor 33 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ciamis Nomor 26 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (13)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2019

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ciamis Nomor 33 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ciamis Nomor 26 Tahun 2025