DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 PERATURAN DAERAH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SURYA GALUH, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT LPK CIMERAK DAN PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO CIAMIS KABUPATEN CIAMIS.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan badan hukum dan nama PD BPR LPK Cimerak telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 2 Jawa Barat Nomor Kep- 12/KR.02/2017 tanggal 21 April 2017 tentang Pengalihan Izin Usaha Atas Perubahan Badan Hukum dari PD BPR LPK Cimerak kepada PT BPR Artha Galuh Mandiri Jawa Barat dan Nomor Kep-13/KR.02/2017 tanggal 21 April 2017 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PD BPR LPK Cimerak menjadi Izin Usaha Atas Nama PT BPR Artha Galuh Mandiri Jawa Barat;
c.bahwa guna Kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Peraturan Daerah sebamaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah; 3
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 185 Seri E);
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Hasil Konsolidasi atau Merger menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 186 Seri E);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger Menjadi Perseroan Terbatas;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 3);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15); 4
21.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 30);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Galuh, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat LPK Cimerak dan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Ciamis; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 PERATURAN DAERAH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SURYA GALUH, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT LPK CIMERAK DAN PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO CIAMIS KABUPATEN CIAMIS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Galuh, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat LPK Cimerak dan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Ciamis, diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan pada Pasal 1 angka 7 dan 8 diubah serta diantara angka 8 dan angka 9 ditambahkan angka 8a sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 5

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Ciamis.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Penyertaan Modal Daerah adalah aset Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada Perusahaan Umum Daerah dalam rangka usaha kerjasama yang merupakan investasi Pemerintah Daerah.
6.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Galuh selanjutnya disebut PD BPR Surya Galuh adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat hasil konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD Lakbok, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD Pangandaran dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD Cijulang milik Pemerintah Kabupaten Ciamis yang keseluruhan modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan serta melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan.
7.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Cimerak selanjutnya disebut PD BPR LPK Cimerak adalah Bank Perkreditan Rakyat yang keseluruhan modalnya dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Ciamis dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk serta melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan. 8a. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Galuh Mandiri Jawa Barat yang selanjutnya disebut PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar adalah hasil perubahan badan hukum dari PD BPR LPK Cimerak setelah memperoleh pengesahan pendirian badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM serta penetapan perubahan badan hukum dan penetapan penggunaan ijin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar.
8.Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Ciamis selanjutnya disebut PT. LKM Ciamis adalah lembaga keuangan non bank yang seluruh modalnya dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Ciamis. 6
9.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai
2.Diantara ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ditambah 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 2a dan Pasal 2b, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Galuh, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat LPK Cimerak dan PT. Lembaga Keuangan Mikro Ciamis Kabupaten Ciamis. Pasal 2a

(1)Modal Dasar PD BPR Surya Galuh ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
(2)Modal Dasar PT. BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Modal Dasar PT. LKM Ciamis, ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 2b
(1)Jumlah penyertaan modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada PD BPR Surya Galuh sampai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 9.618.376.216,- (sembilan milyar enam ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam belas rupiah).
(2)Jumlah penyertaan modal yang telah di setorkan oleh Pemerintah Daerah Kabupayen Ciamis, pada PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar,sampai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 1.740.000.000 (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).
(3)Jumlah penyertaan modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada PT LKM Ciamis, sampai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 2.080.131.000,- (dua milyar delapan puluh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

3.Diantara ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ditambahkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 5a dan Pasal 5b sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam hal PD. BPR LPK Cimerak berubah bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas maka penyertaan modal dilakukan sesuai dengan saham yang ditawarkan. 7 Pasal 5a Penyertaan modal kepada PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, dilakukan sesuai dengan ketentuan penyertaan modal kepada PD BPR LPK Cimerak dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 5b Sampai dengan diterbitkannya ijin konsolidasi untuk PD BPR Surya Galuh oleh Otoritas Jasa Keuangan maka penyertaan modal sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan kepada PD BPR BKPD Lakbok dan/atau PD BPR BKPD Pangandaran dan/atau PD BPR BKPD Cijulang dengan jumlah akumulasi penyertaan modal pasling sedikit sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) setiap tahun.

Pasal 6

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis pada Perusahaan Daerah Kabupaten Ciamis dan Bank Jabar Cabang Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2006 Nomor 4 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis. Diundangkan di Ciamis pada tanggal 4 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, Cap/ttd H. ASEP SUDARMAN Ditetapkan di Ciamis pada tanggal 4 Desember 2017 BUPATI CIAMIS, Cap/ttd H. IING SYAM ARIFIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT: (NOMOR 15/204/2017). Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, AEP SUNENDAR SH., MH NIP. 19621018 198303 1 005 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SURYA GALUH, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT LPK CIMERAK DAN PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO CIAMIS KABUPATEN CIAMIS I. UMUM Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat LPK Cimerak menjadi PT. Artha Galuh Mandiri Jabar merupakan tindaklanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilakukan agar perusahaan lebih leluasa untuk mengembangkan usahanya, sehingga penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dapat terwujud lebih baik, yang merupakan tuntutan dunia usaha modern. Berkenaan hal tersebut, dalam upaya pencapaian tujuan dan target perseroan perlu ditetapkan pemenuhan kewajiban penyetoran modal dasar perseroan melalui penyertaan modal pasca perubahan bentuk hukum PD. BPR LPK Cimerak menjadi PT. Artha Galuh Mandiri Jabar. Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis perlu memberikan penyertaan modal kepada PT. Artha Galuh Mandiri Jabar dan merubah nomenklatur PD. BPR LPK Cimerak menjadi PT. Artha Galuh Mandiri Jabar setelah memperoleh pengesahan badan hukum baru dan pengalihan ijin usaha atas perubahan bentuk serta penetapan pengalihan ijin usaha kepada badan hukum baru oleh instansi yang berwenang, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 52

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…