DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Linkup Transportasi, Penelolaan dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji dari daerah asal embarkasi dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pembiayaan Transportasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP Dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAAN TRANSPORTASI PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMA'AH HAJI BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.Jama'ah Haji adalah Jama'ah haji Kabupaten Cilacap.
5.Biaya Transportasi Haji adalah segala biaya yang dibutuhkan untuk pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji reguler dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah.
6.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jama'ah Haji ke Arab Saudi.
7.Debarkasi adalah tempat kedatangan Jama'ah Haji dari Arab Saudi.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.
9.Biaya Operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan konsumsi baik untuk pemberangkatan maupun pemulangan Jama'ah haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah.
10.Transportasi adalah Pengangkutan Jama,ah haji dari embakrasi ke dabarkasi dan dari debarkasi ke embarkasi.
11.Ibadah haji Reguler adalah Penyelenggaraan ibadah haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang dalah hal ini oleh Kementerian Agama Republik indonesia, yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Daerah ini disusun untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan biaya transportasi bagi jama,ah yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tujuan Peraturan Daerah ini disusun guna meningkatkan pelayanan bagi jama'ah haji agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah penyediaan sarana transportasi pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah.

BAB IV

PEMBIAYAAN TRANSPORTASI HAJI

Pasal 4

(1)Biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jama'ah haji dari daerah ke embarkasi, dan dari debarkasi ke daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
(2)Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 4

Pasal 5

Pemerintah daerah dapat membantu biaya operasional pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji sesuai kemampuan keuangan daerah yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Bupati mengkoordinasikan penyelenggaraan ibadah haji di tingkat daerah.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Pengelolaan dan pertanggungjawaban pembiayaan trasportasi jama'ah haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap. Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 29 September 2016 BUPATI CILACAP, ttd TATTO SUWARTO PAMUJI Diundangkan di Cilacap pada tanggal 29 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP ttd SUTARJO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2016 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 10 /TAHUN 2016) 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 1 0 TAHUN 2016 TENTANG PEMBIAYAAN TRANSPORTASI PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMA'AH HAJI I. UMUM Bahwa ibadah haji merupakan Rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat, baik secara finansial, fisik maupun mental, di samping itu kesempatan untuk menunaikan ibadah haji yang semakin terbatas juga menjadi syarat dalam menunaikan kewajiban ibadah haji. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyelenggaraan ibadah haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga negara yang beragama Islam. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas Pemerintah, namun demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jama,ah haji dari daerah asal embarkasi, dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 3

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 3

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2009