DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; nama dan tempat kedudukan; maksud dan tujuan; kegiatan usaha; jangka waktu berdiri; modal dasar; ketentuan peralihan; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati cirebon.
4.Badan usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adatah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51°/o (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
6.Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
7.Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara lan8sung.
8.Perseroan Terbatas yang disingkat Pr adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan peljanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9.Perseroda BPR Kabupaten Cirebon adalah BUMD di bidang jasa keuangan perbankan berbentuk BPR yang berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memperluas inklusi keuangan.
10.Modal Dasar adalah modal dasar PI` BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) yang harus dipenuhi oleh pemegang saham dalam jangka waktu tertentu dan/atau batasan maksimal seluruh nilai saham yang dapat diterbitkan oleh Pr BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) yang besarannya ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham dan tercantum dalam Peraturan Daerah dan/atau Anggaran Dasar.
11.Saham adalah bukti kepemilikan modal PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda). BAB 11 NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda).

Pasal 3

Pr BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di wilayah Daerah.

BAB ILL

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) didirikan dengan maksud memberikan pelayanan di sektor keuangan kepada masyarakat serta menjalankan kegiatan perbankan sebagai salah satu kontribusi pendapatan asli daerah berdasarkan standar operasional dan tata kelola perusahaan yang balk.

Pasal 5

Pr BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) didirikan dengan tujuan,

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.meningkatkan akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang balk; dan
e.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) meliputi:

a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito beljangka, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ;
c.melakukan kegiatan transfer dana balk untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
d.menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
e.melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
f.melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan;
1. 9.melakukan kelja sama dengan lembagajasa keuangan lain dan kelja sana dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah ;
h.melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
i.melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) dapat:

a.menghimpun dana Pemerintah Daerah, pemerintah desa, badan usaha milik daerah, dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito beljangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersanakan ;
b.melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
c.melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat daerah; dan
d.membantu pemerintah desa dalaln melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa berdasarkan penunjukan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

Pr BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB VI

MODAL DASAR

Pasal 9

(1)Modal dasar PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) terdiri dari seluruh nilai nominal saham.
(2)Modal dasar PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(3)Modal disetor sampai dengan 31 Desember 2024 berdasarkan audit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) .

Pasal 10

Komposisi saham PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) terdiri atas:

a.Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51°/o (lima puluh satu persen); dan
b.pemegang saham lainnya paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen). KETENTUAN PERALIHAN Pasal 1 1

(1)Seluruh kekayaan, hak, kewajiban, dan kepegawaian perusahaan umum daerah bank perekonomian rakyat Kabupaten Cirebon, beralih statusnya menjadi kekayaan, hak, kewajiban, dan kepegawaian Pr BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda).
(2)Organ dan pegawai perusahaan umum daerah bank perekonomian rakyat Kabupaten Cirebon yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai berakhimya masa jabatan atau masa tugasnya.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan I.embaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5) Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5) sepanjang mengatur perusahaan umum daerah bank perkreditan rakyat Kabupaten Cirebon;
b.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Nomenklatur Perumda Barik Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon menjadi Perumda Bank Perekonomian Rakyat dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) (I,embaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan I,embaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 73) sepanjang mengatur perusahaan umum daerah bank perekonomian rakyat Kabupaten Cirebon;
c.Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 72);
d.Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 e. tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 4); dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peru bah an Nama Pe ru sahaan D aerah B ank Perkreditan Rakyat Babakan menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengu ndan gan Peratu ran D aerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon. Ditetapkan di Sumber pada tanggal 12 Desember 2025 BUPATI CIREBON, ITD IMRON Diundangkan di Sumber pada tanggal 12 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREB0N, TI`D HENDRA NIRMALA LEMBARAN DAERAII KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT : (10/252/2025). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON I. UMUM Keberadaan perusahaan umum daerah BPR Kabupaten Cirebon sebagai BUMD selama ini berperan penting dalaln menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Keberadaan perusahaan umum daerah BPR Kabupaten Cirebon dimaksud tidak hanya mendukung inklusi keuangan, tetapi juga menjadi instrumen strategis bagi Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah. Seiring dengan perkembangan regulasi nasional, dinamika sistem perbankan, dan tuntutan tata kelola perusahaan modem, bentuk badan hukum perusahaan umum daerah BPR Kabupaten Cirebon diperlukan transformasi menjadi Perseroda agar lebih fleksibel dalam pengembangan usaha, membuka akses permodalan yang lebih luas serta meningkatkan daya saing sesuai standar operasional dan tata kelola perusahaan yang baik secara berkesinambungan. Selain itu, hal tersebut merupakan wujud penyesuaian terhadap amanat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dimana penyesuaian bentuk hukum dan tata kelola BUMD di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk penguatan peran lembaga perbankan dalam rangka pengembangan sektor keuangan yang akuntabel dan profesional. Pembentukan Peraturan Daerah ini diarahkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap peningkatan serta pengembangan potensi PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) sesuai kondisi daerah agar memiliki fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan usaha, meningkatkan daya saing dalam menghadapi perkembangan industri dan teknologi perbankan serta memperluas bentuk layanan dan akses perbankan bagi masyarakat. Penyesuaian aspek normatif juga dilakukan terhadap eksistensi seluruh produk hukum daerah yang terkait dengan pendirian FT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) agar tetap serasi dan selaras dengan asas dan materi muatari peraturan perundang-undangan yang baik.

11.PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…