DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 September 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Cirebon

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.UndangUndang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
2. 3.UndangUndang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. 4.UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
4. 5.UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. 7.UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. 8.UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Mengingat

9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 2
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 02 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2, Seri, B.1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON dan BUPATI CIREBON

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2 Seri, B.1), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 10 , angka 12 diubah dan ditambah 3 (tiga) angka baru yaitu angka 48, angka 49 dan angka 50, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

6.Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappenda adalah adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
10.Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kost dengan akumulasi jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
12.Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering;
48.Objek pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tertentu adalah objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi perolehan hak karena waris dan wasiat;
49.Objek Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan tertentu adalah objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada daerah yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar atau keberadaannya bernilai tinggi dan mempunyai sifat khusus;
50.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.
2.Ketentuan Pasal 6 diubah menjadi 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
(2)Jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cumacuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.

3.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

4 Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan pajak hotel diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 11 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
(2)Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
(3)Calon wajib pajak restoran dapat diberikan tenggang waktu pembayaran pajak paling lama 3 (tiga) bulan setelah adanya kegiatan.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi orang atau badan yang mengusahakan restoran dengan pola waralaba dan/atau cabang dari usaha sebelumnya.
(5)Orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan nilai penjualan minimal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan, dikukuhkan menjadi wajib pajak.
(6)Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang nilai penjualannya kurang dari Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

6.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran.
(2)Jumlah yang seharusnya dibayar kepada restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cumacuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.

7.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan pajak restoran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 5

8.Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(3)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a.tontonan film;
1. b.pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana; c.kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
2. d.pameran; e.diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
3. f.sirkus, akrobat, sulap; g.permainan bilyar, bowling; h.pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan/olahraga;
4. i.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan
5. j.pertandingan olahraga.
  1. 9.Ketentuan Pasal 20 diubah menjadi 2 ayat yaitu ayat (1) dan ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Besar tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah sebagai berikut:
1. a.tontonan film : 1) didalam gedung sebesar : 25% 2) diluar gedung/keliling sebesar : 15%
2. b.pagelaran kesenian, musik , tari, dan/atau busana : 20%
3. c.pagelaran kesenian rakyat / tradisional sebesar : 10%
4. d.kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar: 25%
5. e.pameran sebesar : 20%
6. f.diskotik, klab malam, karaoke,live musik dan sejenisnya sebesar : 35%
7. g.sirkus, akrobat, sulap sebesar : 20%
8. h.permainan bilyar, bowling sebesar : 30%
9. i.pacuan kuda, balap kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar : 20%
10. j.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar : 35%
11. k.pertandingan olahraga sebesar : 15%
(2)Untuk jenis hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf f dengan pola penjualan berupa paket atau sejenisnya, dikenakan pajak sebesar 20 %.

10.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan pajak hiburan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 6

11.Ketentuan Pasal 25 ditambah 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.UndangUndang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
2. 3.UndangUndang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. 4.UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
4. 5.UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. 7.UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. 8.UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Mengingat

9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 2
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 02 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2, Seri, B.1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON dan BUPATI CIREBON

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 10 , angka 12 diubah dan ditambah 3 (tiga) angka baru yaitu angka 48, angka 49 dan angka 50, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

6.Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappenda adalah adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
10.Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kost dengan akumulasi jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
12.Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering;
48.Objek pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tertentu adalah objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi perolehan hak karena waris dan wasiat;
49.Objek Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan tertentu adalah objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada daerah yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar atau keberadaannya bernilai tinggi dan mempunyai sifat khusus;
50.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.
2.Ketentuan Pasal 6 diubah menjadi 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
(2)Jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cumacuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.

3.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

4 Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan pajak hotel diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 11 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
(2)Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
(3)Calon wajib pajak restoran dapat diberikan tenggang waktu pembayaran pajak paling lama 3 (tiga) bulan setelah adanya kegiatan.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi orang atau badan yang mengusahakan restoran dengan pola waralaba dan/atau cabang dari usaha sebelumnya.
(5)Orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan nilai penjualan minimal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan, dikukuhkan menjadi wajib pajak.
(6)Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang nilai penjualannya kurang dari Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

6.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran.
(2)Jumlah yang seharusnya dibayar kepada restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cumacuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.

7.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan pajak restoran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 5

8.Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(3)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a.tontonan film;
1. b.pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana; c.kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
2. d.pameran; e.diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
3. f.sirkus, akrobat, sulap; g.permainan bilyar, bowling; h.pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan/olahraga;
4. i.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan
5. j.pertandingan olahraga.
  1. 9.Ketentuan Pasal 20 diubah menjadi 2 ayat yaitu ayat (1) dan ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Besar tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah sebagai berikut:
1. a.tontonan film : 1) didalam gedung sebesar : 25% 2) diluar gedung/keliling sebesar : 15%
2. b.pagelaran kesenian, musik , tari, dan/atau busana : 20%
3. c.pagelaran kesenian rakyat / tradisional sebesar : 10%
4. d.kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar: 25%
5. e.pameran sebesar : 20%
6. f.diskotik, klab malam, karaoke,live musik dan sejenisnya sebesar : 35%
7. g.sirkus, akrobat, sulap sebesar : 20%
8. h.permainan bilyar, bowling sebesar : 30%
9. i.pacuan kuda, balap kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar : 20%
10. j.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar : 35%
11. k.pertandingan olahraga sebesar : 15%
(2)Untuk jenis hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf f dengan pola penjualan berupa paket atau sejenisnya, dikenakan pajak sebesar 20 %.

10.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan pajak hiburan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 6

11.Ketentuan Pasal 25 ditambah 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 20

Pasal 22

Dasar hukum (8)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 91 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2016

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 02 Tahun 2001

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 20

Pasal 22

Dasar hukum (8)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 91 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2016

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 02 Tahun 2001

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011