DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 222

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, produk hukum daerah, perencanaan, penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan, penyusunan produk hukum daerah berbentuk penetapan, pembahasan produk hukum daerah, fasilitasi dan evaluasi rancangan produk hukum daerah, nomor register, penetapan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi, penyebarluasan, partisipasi masyarakat, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan produk hukum daerah perlu diarahkan pada perwujudan tertib hukum yang meliputi tertib materi muatan dan tertib bentuk berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan produk hukum daerah sebagai upaya menjamin kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait tata cara pembentukan produk hukum daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6298);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
5.Bupati adalah Bupati Demak.
6.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
8.Badan pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
9.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
11.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
12.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
13.Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati.
14.Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
15.Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
16.Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
17.Pembentukan perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
18.Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
19.Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
20.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
21.Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
22.Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan..
23.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang- undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
24.Nomor register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
25.Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
26.Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
27.Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Demak.
28.Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Demak.
29.Peran serta masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses persiapan, pembentukan dan pembahasan rancangan perda.
30.Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
31.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Produk Hukum Daerah berbentuk:

a.peraturan; dan
b.penetapan.

Pasal 3

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

a.Perda;
b.Peraturan Bupati; dan
c.Peraturan DPRD.

Pasal 4

Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a.keputusan Bupati;
b.keputusan DPRD;
c.keputusan Pimpinan DPRD; dan
d.keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 5

(1)Pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.penyusunan;
3. c.pembahasan;
4. d.penetapan; dan/atau
5. e.Pengundangan.
(2)Dalam membentuk Produk Hukum Daerah harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan perundang- undangan yang meliputi:
1. a.kejelasan tujuan;
2. b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. c.kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. d.dapat dilaksanakan;
5. e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. f.kejelasan rumusan; dan
7. g.keterbukaan.

Pasal 6

(1)Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat materi muatan:
1. a.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
2. b.penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
(2)Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan untuk mengatur:
1. a.kewenangan Daerah;
2. b.kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
3. c.kewenangan yang penggunanya dalam Daerah;
4. d.kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
5. e.kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 7

(1)Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3)Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penghentian tetap kegiatan;
5. e.pencabutan sementara izin;
6. f.pencabutan tetap izin;
7. g.denda administratif; dan/atau
8. h.sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 8

Perencanaan Rancangan Perda meliputi kegiatan:

a.penyusunan Propemperda;
b.perencanaan penyusunan Rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
c.perencanaan penyusunan Rancangan Perda di luar Propemperda.

Pasal 9

Bupati menugaskan pimpinan PD dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1)Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh PD yang membidangi hukum.
(2)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau instansi vertikal terkait sesuai kewenangan, materi muatan atau kebutuhan.
(3)Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PD yang membidangi hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Isi peraturan

Teks222PDFHirarki

Memuat teks peraturan…