DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 21 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan ayat (2) Pasal 5, penyisipan Pasal 18A, Pasal 18B dan Pasal 18C, penambahan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 26, penambahan ayat (3) Pasal 31, perubahan Pasal 101, penambahan Bab XIA, penyisipan Pasal 101A, perubahan Pasal 105.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pembentukan produk hukum daerah yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan produk hukum daerah sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat;
c.bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1) diubah sebagai berikut:
1.Penjelasan ayat (2) Pasal 5 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
2.Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 18A, 18B, dan 18C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

(1)Penyusunan Rancangan Perda dapat menggunakan metode omnibus.
(2)Penggunaan metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan dalam Propemperda.
(3)Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan metode penyusunan peraturan perundang- undangan dengan:
1. a.memuat materi muatan baru;
2. b.mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang- undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
3. c.mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pasal 18B

Materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan tersebut.

Pasal 18C

(1)Pembentukan Produk Hukum Daerah dapat dilakukan secara elektronik.
(2)Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
(3)Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Produk Hukum Daerah yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Produk Hukum Daerah yang dibentuk dalam bentuk cetak.
(5)Produk Hukum Daerah yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Produk Hukum Daerah yang ditandatangani secara nonelektronik.
(6)Pembentukan Produk Hukum Daerah secara elektronik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Ketentuan Pasal 26 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Sekretaris daerah menugaskan kepala PD yang membidangi hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
(2)Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan PD yang membidangi hukum berkoordinasi dengan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(3)Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimakusd dalam Pasal 25 dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.
(4)Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 31 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
(2)Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
(3)Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

(1)Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah.
(2)Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
(3)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan Produk Hukum Daerah.
(4)Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau rancangan Produk Hukum Daerah, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
(5)Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Produk Hukum Daerah menginformasikan kepada masyarakat tentang pembentukan Produk Hukum Daerah.
(6)Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Produk Hukum Daerah dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
1. a.rapat dengar pendapat umum;
2. b.kunjungan kerja;
3. c.seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
4. d.kegiatan konsultasi publik lainnya.
(7)Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan Produk Hukum Daerah.
(8)Pembentuk Produk Hukum Daerah dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

6.Di antara BAB XI dan BAB XII ditambahkan 1 (satu) bab yakni BAB XIA sehingga berbunyi sebagai berikut:
7.Di antara Pasal 101 dan Pasal 102 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 101A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101A

(1)Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.
(2)Bupati mendelegasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada PD yang membidangi hukum.
(3)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
1. a.meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka pembentukan Produk Hukum Daerah;
2. b.meningkatkan kualitas Produk Hukum Daerah;
3. c.melakukan evaluasi terhadap pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. d.menghindari potensi munculnya uji materi atau gugatan terhadap Produk Hukum Daerah; dan
5. e.melaksanakan program dan kegiatan lainnya agar pembentukan Produk Hukum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melalui PD yang membidangi hukum melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pembentukan produk hukum di lingkungan PD dan Pemerintah Desa.

8.Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

(1)Setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah mengikutsertakan perancang peraturan perundang- undangan.
(2)Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Produk Hukum Daerah dapat mengikutsertakan analis hukum, jabatan fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan, analis legislatif dan tenaga ahli. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak. Ditetapkan di Demak pada tanggal 21 Juli 2023 BUPATI DEMAK, TTD EISTI’ANAH Diundangkan di Demak pada tanggal 21 Juli 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, TTD AKHMAD SUGIHARTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 9 – 127 / 2023 ) NO JABATAN PARAF

1.SEKDA
2.Plt. ASISTEN I
3.Plt. KABAG HUKUM Salioan aetfU.U.1 dc:npn Mluty&1 ' BAOJAN HUKUM PATEN DBM.AK PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH I. UMUM Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan bagian pembangunan hukum nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berlandaskan Pancasila sebagai idiologi dan sumber dari segala sumber hukum. Pembentukan Produk Hukum Daerah dimaksudkan mewujudkan pembentukan produk hukum yang terencana, sistematis, dan terpadu serta berkepastian hukum. Untuk mewujudkannya dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan. Penambahan beberapa substansi dalam Peraturan Daerah ini selain merupakan implikasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Beberapa hal yang perlu disempurnakan antara lain menambahkan metode omnibus, memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation), dan membentuk peraturan perundang- undangan secara elektronik. Metode omnibus dalam pembentukan Produk Hukum Daerah dicantumkan sejak tahap perencanaan dalam dokumen perencanaan pembentukan Perda. Penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan " adalah bahwa setiap pembentukan Produk Hukum Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Huruf b Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat' adalah bahwa setiap jenis Produk Hukum Daerah harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang- undangan yang berwenang. Produk Hukum Daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Huruf c Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam pembentukan Produk Hukum Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Huruf d Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap pembentukan Produk Hukum Daerah harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Huruf e Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Produk Hukum Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan berbangsa, dan bernegara. Huruf f Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Produk Hukum Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Produk Hukum Daerah sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Huruf g Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa pembentukan Produk Hukum Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan). Angka 2

Pasal 18A

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 18A

Pasal 18B

Pasal 18C

Pasal 26

Pasal 31

Pasal 101

Pasal 101A

Pasal 105

Pasal 5

Pasal 18A

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 18A

Pasal 18B

Pasal 18C

Pasal 26

Pasal 31

Pasal 101

Pasal 101A

Pasal 105

Pasal 5

Pasal 18A

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021