(1)Setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah mengikutsertakan perancang peraturan perundang- undangan.
(2)Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Produk Hukum Daerah dapat mengikutsertakan analis hukum, jabatan fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan, analis legislatif dan tenaga ahli.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak. Ditetapkan di Demak pada tanggal 21 Juli 2023 BUPATI DEMAK, TTD EISTI’ANAH Diundangkan di Demak pada tanggal 21 Juli 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, TTD AKHMAD SUGIHARTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 9 – 127 / 2023 ) NO JABATAN PARAF
1.SEKDA
2.Plt. ASISTEN I
3.Plt. KABAG HUKUM Salioan aetfU.U.1 dc:npn Mluty&1 ' BAOJAN HUKUM PATEN DBM.AK PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH I. UMUM Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan bagian pembangunan hukum nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berlandaskan Pancasila sebagai idiologi dan sumber dari segala sumber hukum. Pembentukan Produk Hukum Daerah dimaksudkan mewujudkan pembentukan produk hukum yang terencana, sistematis, dan terpadu serta berkepastian hukum.
Untuk mewujudkannya dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan. Penambahan beberapa substansi dalam Peraturan Daerah ini selain merupakan implikasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Beberapa hal yang perlu disempurnakan antara lain menambahkan metode omnibus, memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation), dan membentuk peraturan perundang- undangan secara elektronik. Metode omnibus dalam pembentukan Produk Hukum Daerah dicantumkan sejak tahap perencanaan dalam dokumen perencanaan pembentukan Perda. Penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1