DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu Nomor 05 Tahun 2019

Nomor: 05
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Dompu

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur perubahan susunan perangkat daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik BUPATI DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR <?^TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Huum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Than 2018 Nomor 157); 7.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU dan BUPATI DOMPU

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 3 huruf e angka 4 dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: a.Sekretariat Daerah, mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten, dengan tipe A ; b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten, dengan tipe B; c.Inspektorat, menyelenggarakan fungsi pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan tipe A; d.Dinas terdiri dari: 1.Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyelengarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, dengan Dinas Daerah tipe A; 2.Dinas Kesehatan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan Dinas Daerah tipe B; 3.Dinas Sosial, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan Dinas Daerah tipe A; 4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan Dinas Daerah tipe B; 5.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan Dinas Daerah tipe B; 6.Dinas Perhubungan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (untuk wilayah daratan) dan Bidang Perhubungan (untuk wilayah kepulauan) dengan Dinas Daerah tipe B; 7.Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik dengan Dinas Daerah tipe A; 8.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dengan Dinas Daerah tipe B; 9.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan Dinas Daerah tipe A; 10.DinasPerindutriandanPerdagangan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan Dinas Daerah tipe B; 11.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan Dinas Daerah tipe B; 12.Dinas Pertanian dan Perkebunan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan Dinas Daerah tipe A; 13.Dinas Ketahanan Pangan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan Dinas Daerah tipe B; 14.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelengarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Dinas Daerah Tipe B; 15.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan Dinas Daerah tipe B; 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan Dinas Daerah tipe C; 17.Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan dengan Dinas Daerah tipe C; 18.Dinas Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan Dinas Daerah tipe B; 19.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan Dinas Daerah tipe A; 20.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan Dinas Daerah Tipe B; 21.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan Dinas Daerah tipe A; 22.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dengan Dinas Daerah tipe C; dan 23.Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Sub Urusan Kebakaran dengan Dinas Daerah tipe B;

e.Badan Daerah terdiri dari: 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan serta unsur penelitian dan pengembangan, dengan Badan Daerah tipe A; 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur kepegawaian dan unsur pendidikan dan pelatihan dengan Badan Daerah tipe B; 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur keuangan, dengan Badan Daerah tipe B; 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggungulangan bencana ,dengan Badan Daerah Tepe B;dan 5.Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur Urusan Penunjang Keuangan Daerah, dengan Badan Daerah tipe B; 6.Kecamatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan Perangkat Daerah terdiri dari: 1.Kecamatan Dompu dengan Tipe A; 2.Kecamatan Woja dengan Tipe A; 3.Kecamatan Pajo dengan Tipe A; 4.Kecamatan Hu'u dengan Tipe A; 5.Kecamatan Manggelewa dengan Tipe A; 6.Kecamatan Kilo dengan Tipe A; 7.Kecamatan Kempo dengan Tipe A;dan 8.Kecamatan Pekat dengan Tipe A; Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAHUN 2019 NOMOR .Q9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR ^ TAHUN 2019 ARI H. BAMBANG M. YASIN ERAH MPU, Diundangkan di Dompu pada tanggal 40- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu. Ditetapkan di Dompu pada tanggal O^~O^ ^BUPATI DOMPU, PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. I.UMUM Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dala Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Unsur Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaanya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk melindungi melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Perangkat daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sampai dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan di bidang sub urusan bencana. Penyesuaian status kelembagaan dan pengisian jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu serta pengisian jabatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Dompu sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lama 2 (dua) Tahun sejak Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah diundangkan. II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR OS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 NOMOR PENJELASAN

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik BUPATI DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR <?^TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Huum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Than 2018 Nomor 157); 7.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU dan BUPATI DOMPU

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Pasal 3

e.Badan Daerah terdiri dari: 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan serta unsur penelitian dan pengembangan, dengan Badan Daerah tipe A; 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur kepegawaian dan unsur pendidikan dan pelatihan dengan Badan Daerah tipe B; 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur keuangan, dengan Badan Daerah tipe B; 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggungulangan bencana ,dengan Badan Daerah Tepe B;dan 5.Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur Urusan Penunjang Keuangan Daerah, dengan Badan Daerah tipe B; 6.Kecamatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan Perangkat Daerah terdiri dari: 1.Kecamatan Dompu dengan Tipe A; 2.Kecamatan Woja dengan Tipe A; 3.Kecamatan Pajo dengan Tipe A; 4.Kecamatan Hu'u dengan Tipe A; 5.Kecamatan Manggelewa dengan Tipe A; 6.Kecamatan Kilo dengan Tipe A; 7.Kecamatan Kempo dengan Tipe A;dan 8.Kecamatan Pekat dengan Tipe A; Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAHUN 2019 NOMOR .Q9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR ^ TAHUN 2019 ARI H. BAMBANG M. YASIN ERAH MPU, Diundangkan di Dompu pada tanggal 40- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu. Ditetapkan di Dompu pada tanggal O^~O^ ^BUPATI DOMPU, PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. I.UMUM Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dala Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Unsur Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaanya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk melindungi melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Perangkat daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sampai dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan di bidang sub urusan bencana. Penyesuaian status kelembagaan dan pengisian jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu serta pengisian jabatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Dompu sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lama 2 (dua) Tahun sejak Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah diundangkan. II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR OS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 NOMOR PENJELASAN

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu Nomor 05 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 3

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016

PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 3

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016

PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016