DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 21 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan dan belanja daerah adalah semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran .

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat

(1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasa! 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
1. b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke daIam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggaI 20 September 2021;
2. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. BUPATIDOMPU, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat • Menimbang • PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2021 PERATURAN DAERAH KABUPATENDOMPU NOMOR 03 TAHUN2021 TENTANG BUPATI DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT • Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negam. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirobangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan . - Lembaran Negam.Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tarnbahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nemer 55 Tahun 2005 tcntang • • Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6177);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S107) . - sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5209);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6041);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor6057);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kcpala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri • • Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); ·18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan . - Laporan Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ,Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pcnjabaran Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah • Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dompu.
3.Bupati adalah Bupati Dompu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRDKabupaten Dompu.
5.Satuan Ketja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Kantor, dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu.
6.Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati .
7.Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Perbup adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Perundang-undangan yang Iebih tinggi.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10.Penerimaan daerah adalah rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
11.Pengeluaran daerah adalah rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedlanya dana atas penerim.aan daerah dalanl jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas helanja daerah dan pengeluaran pemhiayaan daerah. PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHANANGGARAN FENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. Menetapkan MEMUTUSKAN : SUPATI DOMPU dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU Dengan Persetujuan Bersama Tentang Penjabaran Perubahan Pendapatan Anggaran dan Belanja daerah;
26.Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor01). • • l{odWOl~l{'gamnl~l{ 'npJAJPUJ gpud~l{ UU~UBq UUJ.I~w:xI um{~ueSu:)m >[Illun lIl:D{8~IP St.n:JA BfuBI~lfBI8P'B {8!808 trerutreq Braut38 "9Z; "ueSUBpun-Suepmu:xi uamrerod UBtllu~;)lf trnSU;)P pmses ~ umymu~IP !(8ll.:>alf 'U8tffi!d UBt{BlU!.I3W;)({ tresnm Imp q!fUM. traqtQtI!.I;)w;)({ tresnm -efuepq uaqnuanrad UlDfSl:r.lpopdm;)m l.{RPlas l.{R.I3Up lm8uen;)lf trendumm3lf UBSU3P !Dnsas QSdV UIB{BP UBlf.Ill~tm!P radep usef nma 'Sue.mq 'Suen adruoq lfBIBpe '[recUt{ efueI;)S "gZ; "l!IDl.I3l Qd}lS eped awccRI UIB{BP mruuearar SueA qw3ey sBlPopd uarsses uaradeouod atffi8 lfB.I3aQ UBt.{UlU!.I3W3d UB:Japi3lf trsp ~O.Id lIl:D{8UBSlfUPtu IDfSUB.I UIefBP 1J!Bl lfBtI!d /llS!l3lf lJ"B1{!d/llDJBl8AslruI UpBd3l( {Bnfw nlll13 UBlflfB.I3S!PUIDfB SueA '8Saf/3ue.req l(nStruI.I:Jl 'UBJllq (seI~ nnp] Z;I !.IBP SUU.IIDf llAUlwpmm f8I!U almA mmf/Stre.IBq UtrepeSuad UIDf.I'8SSUBSU3m >[Illun umreun8w StmA llftm{act 'l.{u(Bpe usef UBp Stm.mq 'Bfuaps "vZ; "ueSuepun-8U'Bpuwad uarruarad uetllU3l;)l( UB~3p !DnS3S UBl(dlll:JlW Imp NSV !l3A\uSad11.J.Ias'mldO llloSSue trap U'8U!dlII!d ·~.I311a l1{Bd;)}I I!l(BA\ '1.{lU;)l1O eJBd3}1UPOO;)l(UIDfl.I~W SUBA!SBSuadwolf UBl{.mmiu-eSu3m lfIllun UIDfBunSW SUUA ufUUI3q tf6IUPB ~n3ad 'Bftm{;)s "£Z; • "J[3pUadIn{Suuf llrnJUBW .I~W3m 3UUAqaI;)UO t{'BltI!.I;)W3d !.I'8q-!..I'Bq3SUBl~lf lJIllun uare~UB uanml3SUad lfBIBP'B!sruacio UfUBl3S"Z;Z; °ue.m~ue unqm [rues) I WllJBP qB.I3Up uaq!fuM.;)J{ UIDfBdru;)w 8uuA SBl!rup Stm.trojuad !B8uqas 1ID{B!P tmSUBpun-3Ul1puruad UB.IIll'B.IOO U'BtllU3l3lf uu3u;)p nmscs "BAUU!'BIue.mnp3uad trap qwaap 1PIo !{'Bqm;)J{ l1w!.Ial!p npod JIBP!l SUBA OfDRI !..I'BPtm.mnI;)3uad tmmas t{BIBpe qw313p 13fuelag°I Z; "ue8trapun-3uupuru;)({ trarruarod Olffilu~a:lf UBSuap rensos l.{R.I3Upue8UBU3M.3lf!p'Bfuam 3U'8AUl1t{Bl1J!.law;)({uesnm Ulro.mmfuapAuad UB:J~1I!UxI 3uufunu3W lJIllun lIDfiSuaw :'l{BP!l SueA !.I3SaU .mnl nsrs !.IaSau umrep "Bqusn trapsq UBp 'lIDJB.IBAsBW'U!'BI qwaup lf8l1J!.Iawad 'lusnd 1.JBl1J!.Iamad!-fBP {l1Sw~ SueA trarutreq t{'B{"BP'BqBq!l{ UBledepu3dooZ; ".I3jSUB.Qtraradepusd trap l.JRIa'BP!Ise UBlooupuad u!DI3s 1{lU3Up ueredaptred q'BJ'8pBqBS 3tmA 1f8JaBp UBl'Bd13puadU!B1-ll!'B'J'61 ·Jl3fqOmrpup qns uep Jlafqo UB!JU!.I 'lf3fqo mmuaur !J1I!-I!P11.J.IasUAUU!l11 ql1J:)uO t{Bl1J!.l3W3duep • l"BSUdt{BltI!.I3W3d !.IBP .roqnms.roq SUUA'BUBp 1{BIBpu.Ia}sUB.QUlQUdUPU3d"SI ':lfafqo ue!JU!.I qns trap l(afqo UB!Jll!..I'Jlafqo UID[.I'BSBp.IaqP1I!.I!P "Bll3S UID(1IBS!dW3UBA 1{lU3Bp 1lBB.ABlJ3lfUBBlol:)Suad J!SBtI UBp '1f8J3iJp !snq!.IlaI 'qe.I3UP >{Bfud u!l1ps 1{B.I313pU"B'8wp3uad t{B{Bpu qas SueA OVd U!BI-1I!'B1" LI ''l3fqo tmpup qns trap J[3fqo mrpup '}{3fqo mmuour PU!.I!P UBp qwaup repow lI1ml.I3Au:xi I!SBq SUlB t.:('B.IaBp Ulrnwp3Uad 1{B{BPuUID(1IBS!dW8ueA qw3Up tnmAIDl3l( 1IB11(OI3~uadI!sBH"91 ·q3IO.I~!P ~hmA1JBU!Z!.Iad S'Bl'Bnara 3uns~UBI ureoos tmIpCllIP ~Ul1A UUUBA13ladS'Bl'Bqwaup 'Bpud:)l{ lID{B.IBAs'BWqalo U1DfIUM!P 3ueA tm.mA'BClm~ t{'B{"BP'B1{'BJa-ep!snq!-QaH osI °ll1A'J{tu ll"BIDUO[Bwa}{ BAUIeSaq-.msaqas ~ qw311p UBnI.Jooa}f JIlQun UIDfBunSIP trep 8uns8UBI lU'B03S U"B{BqUl! UBJ{lBdBpuaw ){'BP!-l UUSU3P Stmpun -3tmpun 1mJ{.I'BSUp.I3q'BS'('B1D3mlBJ!S.I3q 3UUA unpeq nma rpaqpd Sue.IO qC>IOSUUln.I~ SImA qtU:)'UP UP'e~ q!fUlA !snq!-1luID( qe(Bpu 1{B.I3Bp:l{Bfed"vI "UB3uupun-3tmpuruoo uarruarod UB3uap ransos qtU3BQ UIUIllW3d mq.msup.I3q lruJundW Sue.A qwaup Q3IO.Iad!P SUUAUlQOOBPUadqurePB OVd mqostp 13AUlnfUBJas'qtU3'BP Hsu UlQUdupU3d 0£1 "UB'BU3l(.I3q U'B.mIDiUB unqm opopod umrep' t{!S.I3q tm"BAID[3l{ !B{!U qequnru:xi !'B3uq;)S !IDfB!P SueA qB.IC)up :l{Bq 'BnW3S tJBll1p'B qwaBp UBludapu3d "Z;I Pasal 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp.1.070.085.256.522,OOBertambah sebesar Rp.9.925.264.802,OOSehingga menjadi Rp.1.080.010.521.324,OO Oengan rincian sebagai berikut:
1.Pendapatan daerah

a.Semula Rp.1.057.721.497.777,00
h.Berkurang (Rp.29.827.584.274.001 Jumlah Pendapatan daerah setelah perubahanRp.1.027.893.913.503,OO
1. 2.Belanja Daerah A ~pn'\l11A Pn 1 OhO ~O~ f)t;h t;')') nn selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali daJam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
2. 27.Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan . pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. 28.Belanja tidak terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
3. 29.Belanja transfer adalahpengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Iainnya danj atau dari Pemerintah Oaerah kepada pemerintah desa.
4. 30.Belanja bagi hasil adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupatenj'kota dan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupatenjkota kepada pemerintahan desa.
5. 31.Belanja bantuan keuangan adalah belanja yarig dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. 32.Surplus dan defisit adaJah selisih antara pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
7. 33.Pembiayaan daerah adaJah semua penerimaan yang perIu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baikpada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 34.Penerimaan pemhiayaan adalah semua penerimaan yang periu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan rnaupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. 35.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelurnnya Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPAadalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
9. 36.Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yarig bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 37.Pemberian pinjaman daerah adalah pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMO, dan/ atau masyarakat. • • Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
1. a.Pajak daerah
  1. 1.Semula Rp.11.369.905.700,00
  2. 2.Bertambah Rp.807.500.000.00 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp.12.177.405.700,00 b.Rebcibusidaer.ah
  3. 1.Semula Rp.3.802.953.216,00
  4. 2.Bertambah Rp. 63.200.000.00 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 3.866.153.216,00
2. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  1. 1.Semula Rp. 8.806.415.177,00
  2. 2.Berkurang (RD.7.395.022.167' Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 1.411.393.010,00 <II ..". • .... ,. Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersurnber dari:
3. a.Pendapatan asli daerah 1) Semula Rp.l04.770.684.608,00 2) Berkurang (Rp.16.301.860.603,00) Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp.88.468.824.005,00
4. b.Pendapatan transfer 1) Semula Rp.903.068.460.736,00 2) Berkurang (Rp. 19.573.210.870.00) .Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp.883.495.249.866,00
5. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula Rp.49.882.352.433,00 2) Bertambah RD. 6.047.487.199.00 Jumlah lain-lain pendapatan daerah setelah perubahan Rp.55.929.839.632,00 Pasal 3
  1. 3.Pembiayaan Daerah
6. a.Penerimaan Pembiayaan
  1. 1.Semula Rp.12.363.758.745,00
  2. 2.Bertambah Rp.39.752.849.076.48 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.52.116.607.821,00
7. b.Pengeluaran Pembiayaan
  1. 1.Semula Rp.692.000.000,00
  2. 2.Bertambah RD. 0.00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp.692.000.000,OO Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp.51.424.607.821,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00
8. b.Bertambah Rp.9.925.264.802.00 Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.1.079.318.521.324,00 • • Pasal 5 Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
9. a.Belanja Operasional
  1. 1.Semula Rp. 774.814.278.793,00
  2. 2.Bertarnbah Rp. 8.488.814.562.00 Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp. 783.303.093.355,00
10. b.Belanja Modal
  1. 1.Semula Rp. 149.402.675.838,00
  2. 2.Bertambah Rp. 10.053.835.640,00 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 159.456.511.478,00
11. c.Belanja tidak terduga
  1. 1.Semula Rp. 10.000.000.000,00
  2. 2.Berkurang (Ro. 7.000.000.000.00) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00
12. d.Belanjatransfer
  1. 1.Semula Rp. 135.176.301.891,00
  2. 2.Berkurang (Ro. 1.617.385.400.00) Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 133.558.916.491,00
  3. 1.Sernula Rp. 80.791.410.515,00
  4. 2.Berkurang (Rp. 9.777.538.436.00) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 71.013.872.079,00
(2)Pendapatan transfer sebagairnana dirnaksud dalarn pasal 3 huruf b, . bersumber dari :
1. a.Transfer pemerintah pusat
  1. 1.Sernula Rp. 856.525.753.000,00
  2. 2.Berkurang (Rp. 17.169.701.000.00) Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 839.356.052.000,00
2. b.Transfer antar daerah
  1. 1.Semula Rp. 46.542.707.736,00
  2. 2.Berkurang(Rp.2.403.509.870,OO} Jurnlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp.44.139.197.866,00
(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :
1. a.Pendapatan hibah
  1. 1.Semula Rp. "10.349.052.433,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Ro. 0.00 Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 10.349.052.433,00
2. b.Dana Darurat
  1. 1.Semula Rp. 0,00
  2. 2.Bertambahj'berkurang Rp. 0,00
3. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
  1. 1.Semula Rp. 39.533.300.000,00
  2. 2.Bertambah Rp. 6.047.487.199.00 Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 45.580.787.199,00 • • Pasal 6
(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal5 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai
  1. 1.Semula Rp. 444.676.911.850,00
  2. 2.Berkurang (RD.12.874.493.411.00) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 431.802.418.439,00
2. b.Belanja barang dan jasa
  1. 1.Semula Rp. 259.441.453.624,00
  2. 2.Bertambah RD. 10.321.390.684.00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 269.162.844.308,00
3. c.Belanja bunga
  1. 1.Semula Rp. 0,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 0,00
4. d.Belanja subsidi
  1. 1.Semula Rp. 0,00
  2. 2.Bertambah/berkurang RD.0.00 Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,00
5. e.Belanja hibah
  1. 1.Semula Rp. 68.948.913.319,00
  2. 2.Bertambah RD. 10.622.317.289,00 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 79.571.230.608,00
6. f.8elanja bantuan sosial
  1. 1.Semula Rp. 1.747.000.000,00
  2. 2.Bertambah Rp. 419.600.000.00 Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp~2.166.600.000,00
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas :
1. a.Belanja modal tanah
  1. 1.Semula Rp. 1.420.000.000,00
  2. 2.Berkurang (Rp.l10.000.000.00) Jumlah· belanjamodal tanah setelah perubahan Rp. 1.310.000.000,00
2. h.Belanja modal peralatan dan rnesin
  1. 1.Semula Rp. 35.622.456.968,00
  2. 2.Berkurang (RD. 3.104.404.500,00) Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp. 32.518.052.468,00
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung
  1. 1.Semula Rp. 41.047.190.200,00
  2. 2.Berkurang Rp. 2.767.350.421.00 .Jumlah belanja modal bangunan dan gedung Rp. 38.279.839.779,00
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
  1. 1.Semula Rp. 64.183.828.670,00
  2. 2.Bertambah RD. 16.349.312.561,00 Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dam irigasi setelah perubahan Rp.80.533.141.231,00
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya
  1. 1.Semula Rp. 7.129.200.000,00
  2. 2.Berkurang (RD'313.722.000.00) Jumlah belanja modal aset tetap Iainnya setelah perubahan Rp.6.815.478.000,OO • • Pasal 8
(1)Penerimaan pemhiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, terdiri atas :
1. a.Sisa Iebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
  1. 1.Semula Rp. 12.363.758.745,00
  2. 2.Bertambah Rp. 39.752.849.076.00 Jumlah sisa Iebuh perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 52.116.607.821,00
2. b.Pencairan dana cadangan
  1. 1.Semula Rp. 0,00
  2. 2.Bcrtambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00
3. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
  1. 1.Semula Rp. 0,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang diisahkan setelah Pasal 7 Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:
4. a.Penerimaan pembiayaan
  1. 1.Semula Rp. 12.363.758.745,00
  2. 2.Bertambah·Rp.39.752.849.076,OO Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.52.116.607.821,00
5. b.Pengeluaran pemhiayaan
  1. 1.Semula Rp. 692.000.000,00
  2. 2.Bertainbah/berkurang Rp 0.00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 692.000.000,00 •
6. f.Belanja modal aset tidak berwujud
  1. 1.Semula Rp. 0,00
  2. 2.Bertambah/berlrurang Rp. 0,00 Jurnlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp.O,OO
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas :
1. a.Semula Rp. 10.000.000.000,00
2. b.Berkurang (Rp. 7.000.000.000,00) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00
(4)Belanja transfer sebagairnana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas :
1. a.Belanja bagi hasil
  1. 1.Semula Rp. 1.517.285.891,00
  2. 2.Bertambah Rp. 87.070.000,00 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 1.604.355.891,00
2. b.Belanja bantuan keuangan
  1. 1.Semula Rp. 133.659.016.00,00
  2. 2.Berkurang (Rp. 1.704.455.400.001 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 131.954.560.600,00 • Pasa19
(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya danj atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2021, dengan tata cera sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau
2. d.Penerimaan pinjaman daerah
  1. 1.Semula Rp. O,~O
  2. 2.Bertambahjberkurang Rp. 0,00 Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00
3. e.Peneriman kembali pemberian pinjaman daerah
  1. 1.Semula Rp. 0,00
  2. 2.Bertambahjberkurang Rp. 0.00 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00
4. f.Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan penwadang-undangan
  1. 1.Semula Rp. 0,00
  2. 2.Bertambahjberkurang Rp.O,OO
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas :
1. a.Pembentukan dana cadangan
  1. 1.Semula Rp. 0,00
  2. 2.Bertambahjberkurang Rp. 0,00 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00
2. b.Penyertaan' modal daerah
  1. 1.Semula Rp. 692.000.000,00
  2. 2.Bertambahjberlrurang Rp. 0,00 Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp. 692.000.000,00
3. c.Pembayaran cicilan pokok hutang yangjatuh tempo
  1. 1.Semula Rp. 0,00
  2. 2.Bertambahj'berkurang Rp. 0,00 Jumlah pembayaran cicilan pokok hutang.yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 0,00
4. d.Pemberian pinjaman daerah
  1. 1.Semula Rp. 0,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah pemberiang pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00
5. e.Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  1. 1.Semula Rp. 0,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 0,00 • • Pasall0 11.Lampiran XI 10.Lampiran X
  3. 9.Lampiran IX
  4. 8.Lampiran VIII
  5. 6.Lampiran VI
  6. 7.Lampiran VII
  7. 5.Lampiran V •
  8. 4.Lampiran N
  9. 3.Lampiran III
  10. 2.Lampiran II • Uraian Iebih lanjut Anggaran Pendapatan dan BeIanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:
  11. 1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Perubahan APBDmenurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintaha Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk. Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD; Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS. dengan Rancangan Perubahan APBD; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; Laporan Kouansan Pomorintah Daorah yans tolah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Daftar Pinjaman Daerah;
6. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; danj'atau
7. c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendall Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan pe~dang-undangan;dan/atau
4. d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang Iebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat. LEMB DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021 NOMOR 03 NOREG PERATURANDAERAH KABUPATEN DOMPU, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR J..f4 PP, S.KM, M.Kes Diundangkan di Dompu Pada tanggal ..J-1 Okto r 2021 SEKRETARIS DAE KABUPATEN DOMPU, D-~-u,~J Oktober 2021 'q'UPATl DOMPUe' Pasal 12 Peraturan daerah ini mu1ai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.. Pasalll Bupati menetapkan .Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. • •

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu Nomor 3 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019