DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Donggala No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Bantuan Pendidikan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Prinsip dan Tujuan, Pendanaan Bantuan, Pemberian Bantuan, Tugas dan Wewenang Pengelolaan Dana Bantuan, Pengawasan, dan Peran Serta Masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara unluK moningkatkan kualitas pengetahuan dan pemahaman akan ilmu dami mencerdaskan kehidupan bangsa lndonasla;
b.bahwa pemerintah daerah Kabupaten Oonggala berkewajiban menlelenggarakan urusan pendidikan dalam rangka mewujudkan sumber daya masyarakst Donggala yang menguasai ilmu p€ngetahuan;
c.bahwa masih terdapat anak-anak di Kabupaten Donggala menghadapi kesulitan biaya pendidikan sehingga dipandang pBrlu untuk dib€ri bantuan d€mi kelancaran mengikuti proses belajar;
d.berdasarkan pertimbangan s€bagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dibentuk peraluran Daerah Kabupaten Donggala tentang Bantuan Pendidikan.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubtik lndonesia Tahun '1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembenlukan daerah Tingkat ll di Sulawesi Dongggala (Lembaran Negara 103 3. 4. Tahun '1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor Z0 Tahun 2003 tenlang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430i l: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi; Tahun 2004 Nomor '125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) s€bagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 20Og (Lembaran Neg-ara Republik Indonesia Tahun 200g Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4&l4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintahan pusat dan pemerintahan Daeiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443g) : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO5 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1S7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45): Peraturan Psmerintah Nomor 5g TAhun 2005 tentano Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republii lndonesia Tahun 2005 Nomor .t40, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 4b7g): Peraturan Pemerintah Nomor .t9 tahun 2O0S tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang pembagian Urusan Pemerinlah antara pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerinlah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOOT Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO7 tentang pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik 10. 104 11. 12. '13. 14. Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 476)i Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendanaan Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Sj05) Sebagaimana telah diubah dengan peraluran Pemerinlah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan pemerinlah Nomor 17 Tahun 2O1O tentang Pengelotaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5157); Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2OOg Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3); Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Donggala 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 1); tu5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA dan BUPATI OONGGALA,

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TEI{TANG BANTUAN PENDIDIKAN.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian bantuan pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.keadilan:
b.keterbul€ani
c.tanggung jawab
d.Pedindungan: dan
c.kes€imbangan

Pasal 3

Pemberian bantuan pendidikan bertuiuan untuk:

a.memenuhi hak pendidikan bagi masyarakal; - b. meningkatkan aksos layanan p€ndidikan;
c.membantu "t"u t"''nlli-*ul-Ju"n oLv" pendidikan dalam menempuh dan/alau menYelesaikan Pendidikan; - d. mendukung dan mengembangkan prosram f19idl!11'.nasional: ;. meningkaikan kualitas sumber daya manusia di daerah'

BAB III

PENDANAAN BANTUAN

Pasal 4

(1 ) Dana bantuan pendidikan ditetapkan dalam APBD '

(2)Dana u"n,u"n p"nJilil"i-i-d"n"ttn"n" dimaksud pada ayat (1) dianggafkan setiap tahun anggaran'

Pasal 5

(1)Oana bantuan pendidikan dapat berasal dan:
1. a.Pemerintah Pusat:
2. b.Pemerintah Provinsi 108
3. c.Badan usaha milik negara alau badan usaha milik daerah;
4. d.Bantuan dari luar negeri;
5. e.Pengusaha; dan
6. f.Perorangan
(2)Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendidikan.
(3)Dana bantuan kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendidikan dilarang digunakan untuk kep€ntingan lain.
(4)Sumber dana bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) sebagai sumber p€ndapatan daerah dimasukkan ke dalam kas daerah.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN

Pasal 6

Jenis bantuan bagi pGerta didik meliputi:

a.Beasiswa
b.Biaya pendidikan; dan
c.Jaminan pendidikan.

Pasal 7

(1)Jenis bantuan beasiswa diperuntukkan dan diberikan bagi anak putus s€kolah tingkat sekolah dasar (So) dan sekolah menengah pertama (SMP) dari keluarga yang Kurang mampu.
(2)Jenis bantuan s€lain sebagaimana dimaksud pada ayat (l), diperuntukkan bagi peseria didik SD atau SMP yang aktif dari keluarga yang kurang mampu.

Pasal 8

Jenis bantuan biaya pendidikan dapat diberikan kepada Mahasis,wa atau Mahasiswa Baru yang Kurang Mampu. 109

Pasal 9

, Jenis bantuan jaminan pendidikan diperuntukkan dan dibedkan bagi peserta didik yang miskin atau tidak mamou.

Pasal 10

(1)fviteria penerima Beasiswa untuk anak putus sekolah sampai pada tingkat SMP yang naik kelas dan kurang mampu secara ekonomi.
(2)Syarat penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yaitu:
1. a.Siswa putus sekolah atau rawan pulus sekolah;
2. b.mempunyai surat keterangan kurang mampu dari Kepala Desa atau nama lain atau dari Lurah:
3. c.penduduk yang berdomisili alau bertempat tinggal di wilayah Kabupalen Donggala yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK).
4. d.diusulkan oleh pimpinan sekolah dan mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2010