DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup dan sistematika, pelaksanaan RPJMD, pengendalian dan eveluasi, ketentuan lain-lain, penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rencangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama, serta menyusun dan

Menetapkan

menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; www.jdih.empatlawangkab.go.id

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tanun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. 3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); www.jdih.empatlawangkab.go.id
6. 7.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2018- 2036 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 4);
7. 8.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2012 Nomor 9);
8. 9.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2012 Nomor 18); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG dan BUPATI EMPAT LAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.Daerah adalah Kabupaten Empat Lawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang, sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
5.Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang. www.jdih.empatlawangkab.go.id
7.Rencana Pembanggunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Empat Lawang untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2025.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Empat Lawang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Empat Lawang untuk priode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelengaraan pemerintah Daerah di masa yang akan datang.
14.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunaan daerah.
15.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
17.Sasaran adalah rumusan kondisi yang mengambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian (outcome) program Perangkat Daerah.
18.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
19.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis. www.jdih.empatlawangkab.go.id
20.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
21.Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
22.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output) hasil (outcome), dampak (impact).
23.Pembangunan Daerah adalah usaha sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,kesempatan kerja,lapangan berusaha meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Pasal 2

Ruang Lingkup RPJMD meliputi:

a.Visi, Misi dan Program Bupati;
b.Tujuan, Sasaran, Strategi;
c.Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
d.Program Perangkat Daerah; dan
e.Rencana Kerja dan Pendanaan yang Bersifat Indikatif.

Pasal 3

Isi dan Uraian RPJMD sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dengan sistematika terdiri dari:

a.Bab I Pendahuluan;
b.Bab II Gambaran umum kondisi daerah;
c.Bab III Gambaran keuangan daerah;
d.Bab IV Permasalahan dan isu strategis daerah;
e.Bab V Visi , misi, tujuan dan sasaran;
f.Bab VI Strategi arah kebijakan dan program pembangunan;
g.Bab VII Kerangka pembangunan daerah dan program perangkat daerah;
h.Bab VIII Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
i.Bab IX Penutup. www.jdih.empatlawangkab.go.id

BAB III

PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan RPJMD melalui penyusunan RKPD setiap tahunnya.
(2)Perangkat Daerah melakeanakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

Pasal 6

(1)Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikoordinasikan oleh Bappeda secara berkala.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tapi tidak terbatas pada:
1. a.program Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
2. b.kegiatan Pembangunan Daerah;
3. c.indikator Kinerja Program dan/atau kegiatan Pembangunan Daerah; dan
4. d.target Program dan/atau kegiatan Pembangunan Daerah.
(3)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD yang diterjemabkan dalam Renstra Perangkat Daerah, RKPD.
(4)Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka menjamin bahwa:
1. a.dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahuanan Daerah telah berpedoman pada Program Perangkat Daerah/Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
2. b.indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangu nan jangka menengah Daerah, telah dijabarkan ke dalam rencana Program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah.
(5)Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai umpan balik untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa Program Perangkat Daerah/Program pembangunan dan indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD. www.jdih.empatlawangkab.go.id

Pasal 7

(1)Evaluasi terhadap RPJMD mencakup evaluasi terhadap indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Daerah.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang Daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.
(3)Evaluasi dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah, dengan menggunakan hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalain Pasal 6, hasil evaluasi RKPD dan RKAP BUMD.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

(1)Dalam hal dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2023, maka penyusunan perubahan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada:
1. a.RPJMD 20 18-2023;
2. b.arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2008-2025;
3. c.RPJMN 2020-2024;
4. d.program prioritas nasional dalam RKP 2023;
5. e.program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
6. f.memperhatikan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih.
(2)Dalam hal dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2023 dan/atau dokumen RPJMD 2018-2023 berakhir, maka penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada:
1. a.arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2008-2025;
2. b.RPJMN 2020-2024;
3. c.program prioritas nasional dalam RKP 2023;
4. d.program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah; dan memperhatikan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih.
(3)Struktur Program pada RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Penyusunan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD Perubahan Tahun 2023 dan penyusunan www.jdih.empatlawangkab.go.id RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang. Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal 18 Maret 2019 BUPATI EMPAT LAWANG, ttd. H. JONCIK MUHAMMAD Diundangkan di Tebing Tinggi pada tanggal 18 Maret 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG, ttd. EDISON JAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2019 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN: (1-21/2019) www.jdih.empatlawangkab.go.id PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-XII/2014, menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Penjelasan Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan memperhatikan hal tersebut maka penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Empat Lawang yang mengambil dari penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak dapat diterapkan sehingga perlu dibuat Perhitungan yang baru tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan himbauan dari DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN Nomor: S-743/PK/2015 dan Nomor: S-209/PK.3/2016. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015