DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 21 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Empat Lawang

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai perubahan susunan perangkat daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG dan BUPATI EMPAT LAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 1), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 21 ditambah 3 (tiga) angka yaitu angka 22, angka 23 dan angka 24 serta huruf e angka 2, angka 3 dan angka 4 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Empat Lawang merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang, terdiri dari:
1. 1.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
2. 2.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. 3.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
4. 4.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. 5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
6. 6.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
7. 7.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8. 8.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan;
9. 9.Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
10. 10.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
11. 11.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. 13.Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
14. 14.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Perdagangan;
15. 15.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
16. 16.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
17. 17.Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
18. 18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
19. 19.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
20. 20.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan ketertiban Umum;
21. 21.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran;
22. 22.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
23. 23.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
24. 24.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi, bidang Tenaga Kerja.
e.Badan Daerah Kabupaten Empat Lawang, terdiri dari:
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi urusan penunjang Keuangan;
3. 3.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, serta Penelitan dan Pengembangan;
4. 4.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang. Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal, 21 Juli 2021 BUPATI EMPAT LAWANG, [ ttd H. JONCIK MUHAMMAD Pj. Diundangkan di Tebing Tinggi pada tanggal, 22 Juli 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG, ttd INDERA SUPAWI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2021 NOMOR 4. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR (4-61/2021).

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…