Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Empat Lawang merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang, terdiri dari:
1.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
2.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
4.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
6.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
7.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan;
9.Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
10.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
11.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13.Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
14.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Perdagangan;
15.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
16.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
17.Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
19.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
20.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan ketertiban Umum;
21.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran;
22.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
23.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
24.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi, bidang Tenaga Kerja.
e.Badan Daerah Kabupaten Empat Lawang, terdiri dari:
1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi urusan penunjang Keuangan;
3.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, serta Penelitan dan Pengembangan;
4.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang. Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal, 21 Juli 2021 BUPATI EMPAT LAWANG, [ ttd H. JONCIK MUHAMMAD Pj. Diundangkan di Tebing Tinggi pada tanggal, 22 Juli 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG, ttd INDERA SUPAWI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2021 NOMOR 4. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR (4-61/2021).