DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Empat Lawang

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur perubahan ketentuan mengenai susunan Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Empat Lawang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
7.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 4);
8.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG dan BUPATI EMPAT LAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 huruf d dan huruf e ditambahkan 1 (satu) angka baru, sehingga berbunyi:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Empat Lawang merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang, terdiri dari :
1. 1.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
2. 2.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. 3.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
4. 4.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. 5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal;
6. 6.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
7. 7.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8. 8.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan;
9. 9.Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial;
10. 10.Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian dan Perikanan;
11. 11.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. 13.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Tenaga Kerja dan bidang Tranmigrasi;
14. 14.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan;
15. 15.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
16. 16.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
17. 17.Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata;
18. 18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan;
19. 19.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
20. 20.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan ketertiban Umum;
21. 21.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran.
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi urusan penunjang Keuangan;
3. 3.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, serta Penelitan dan Pengembangan;
4. 4.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. 2.Pasal 12 dihapus.
7. 3.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 14

(1)Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan Pasal 17 huruf c diubah dan ditambah satu huruf, yaitu huruf f, sehingga Pasal 17 berbunyi:

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

a.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 2);
b.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 3);
c.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2012 Nomor 5);
d.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2010 Nomor 4);
e.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2012 Nomor 7);
f.Pasal 14 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2012 Nomor 4); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
1. 5.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat Tahun 2021. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang. Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal 27 Januari 2021 BUPATI EMPAT LAWANG, ttd H. JONCIK MUHAMMAD Pj. Diundangkan di Tebing Tinggi Pada tanggal 29 Januari 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG, ttd INDERA SUPAWI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2021 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR (1-5/2021). Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, ttd FAIZAL US, S.H.,M.M. NIP.196307031986081015

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang Nomor 1 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 14

Pasal 17

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 14

Pasal 17

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2020