DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang Nomor 63 Tahun 2023

Nomor: 63
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BAB VI : TATAKERJA BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturan BupatitentangKedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas danFungsi SertaTataKerjaPadaSekretariatDaerah; ten tang1999Tahun28 Mengingat1.Undang-UndangNomor29Tahun1959tentangPembentukan DaerahTingkatIIdiSulawesi(LembaranNegaraRepublik Tahun1959Nomor74,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor1822); 2.Undang-UndangNomor PenyelenggaraanNegaraYangBersihdanBebasdariKorupsi, KolusidanNepotisme(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun1999Nomor75,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor3851)sebagaimanatelahdiubahdengan Undang-UndangNomor30Tahun2002tentangKomisi PemberantasanTindakPidanaKorupsi(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2002Nomor137,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4250); 3.Undang-UndangNomor12Tahun2011tentangPembentukan PeraturanPerundang-undangan(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2011Nomor82,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5234),sebagaimana telahdiubah beberapakaliterakhirdenganUndang-UndangNomor13 Tahun2022TentangPerubahanKeduaAtasUndang-Undang Nomor12Tahun2011tentangPembentukanPeraturan Perundang-undangan(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2022Nomor143,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6801); 4.Undang-UndangNomor5 Tahun2014 tentangAparaturSipil Negara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor6,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5494); 5.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor244,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5587),sebagaimana telahdiubahbeberapakaliterakhir denganPeraturanPemerintahPengganti Undang-Undang Nomor2 Tahun2022 tentangCiptaKerja(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2022Nomor238,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6841);

6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 22) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 61); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas Perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Bupati adalah Bupati Enrekang.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Enrekang.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang.
8.Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang. 9.Bagian adalahbagianyangadapadaSekretariatDaerah KabupatenEnrekang
10.SubbagianadalahSubbagianPengelolaanBarang/Jasa, SubbagianTataUsahaPimpinan, SekretariatDaerah, Staf AhlidanKepegawaian,SubbagianPerlengkapan,Subbagian Rumahtangga,SubbagianProtokol. 11.JabatanPelaksanaadalahsekelompokjabatanyangberisi fungsidantugaspelaksanakegiatanpelayananpublikserta administrasipemerintahandanpembangunan. 12.JabatanFungsionaladalahsekelompokjabatanyangberisi fungsidantugasberkaitandenganpelayananfungsional berdasarkanpadakeahliandanketerampilantertentu. 13.JabatanFungsionaladalahsekelompokjabatanyangberisi fungsidan tugasberkaitandenganpelayananfungsional berdasarkanpadakeahliandanketerampilantertentu. 14.ASNadalahAparaturSipilNegarayaitupegawai pemerintah baikyang berstatusPNSataupunPPPK.
15.PNSadalahPegawaiNegeriSipilyaitupegawaiyang diangkat olehpemerintahdenganstatussebagaipegawaitetap. 16.PejabatPembinaKepegawaian, yang selanjutnyadisingkat PPKadalahpejabatyang mempunyai kewenangan menetapkanpengangkatan,pemindahan, danpemberhentian PegawaiASNdanpembinaanmanajemenASNdiinstansi pemerintahsesuaidengan ketentuanperaturanperundang- undangan. 17.PejabatyangBerwenang,yangselanjutnyadisingkatPyB adalahpejabatyang mempunyai kewenanganmelaksanakan prosespengangkatan, pemindahan,danpemberhentian PegawaiASNsesuaidengan ketentuanperaturanperundang- undangan. 18.Tugas adalahikhtisardarifungsi danuraian tugas.
19.Fungsiadalahpekerjaanyang merupakanpenjabarandari tugas.
20.Uraian tugas adalahpaparan ataubentangan atas semua tugas jabatanyang merupakan upayayang dilakukan pemegang jabatan. BABII KEDUDUKAN Pasal 2

(1)SekretariatDaerahKabupatenEnrekangmerupakanunsur staf.
(2)SekretariatDaerahsebagaimanadimaksudpadaayat(1) dipimpinolehSekretarisDaerahyangberkedudukandibawah danbertanggungjawabkepadaBupati. BABIII SUSUNANORGANISASI Pasal 3
(1)SusunanOrganisasiSekretariatDaerah,terdiriatas: a.SekretarisDaerah b.AsistenPemerintahandanKesejahteraanRakyat: 1.bagianpemerintahan 2.bagiankesejahteraan rakyat,dan

3.bagianhukum c.AsistenPerekonomian,danPembangunan: 1.bagianperekonomian;
2.bagian administrasipembangunan; 3.bagianpengadaanbarang danjasa,terdiriatas subbagianpengelolaanpengadaanbarang danjasa; 4.bagiansumberdayaalam.

d.AsistenAdministrasi Umum: 1.bagianorganisasi; 2.bagian umum: a)subbagian tatausahapimpinan, sekretariatdaerah, staf ahli dankepegawaian; b)subbagianperlengkapan;dan c)subbagian rumah tangga. 3.bagianprotokol dan komunikasi pimpinan,terdiri atas subbagianprotokol;
1. 4.bagianperencanaandan keuangan;dan
e.KelompokJabatanFungsional danPelaksana.

(2)Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 4

( 1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah lainnya sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perungang- undangan.

(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah melenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan pemerintah Daerah;
2. b.pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
(3)U raian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana kegiatan Sekretariat Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksaaan tu gas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; danprogram f.mengoordinasikandanmenyelenggarakanperumusan danpenyusunankebijakanumumpemerintahdaerah; g.mengoordinasikandanmengendalikanpenyusunan rancangan anggaranpendapatandanbelanjadaerah;
6. h.Menyelenggarakanpembinaandanpengendalian administrasipemerintahan; i.menyelenggarakanpengendalian pelaksanaanpembangunan; j.menyelenggarakandanmengoordinasikanpelaksanaan evaluasidanpenyusunanpelaporanpenyelengaraan pemerintahandanpertanggungjawabanBupati; k.menyeleggarakanpembinaandanpengendalian pengelolaansumberdaya aparatur,keuangan,rumah tangga,saranadanprasaranadalamlingkungan PemerintahDaerah; 1.menyelenggarakanpembinaandanpengembangan organisasidan tatalaksanadilingkunganPemerintah Daerah; m.menyelenggarkanpengelolaanpengadaanbarang/jasa, pengelolaanlayanapengadaansecaraelektronik,serta pembinaandan advokasi pengadaanbarang/jasa; n.menyelenggarakanpengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugasperangkatdaerah; o.menyelengarakanpelayan administratifdanpembinaan aparatursipilnegarapadainstansi daerah; p.menyelengarakankoordinasidankonsultasidengan lembagapemerintah atau nonpemerintah,dalam rangka menyelengarakan tugasdanfungsi; q.menilaikinerjapegawaiAparaturSipilNegarasesuai ketentuanperaturanperundang-undangan; r.menyusunlaporan hasilpelaksanaan tugasSekretaris Daerahdanmemberikansaranpertimbangan kepada atasansebagaibahanperumusan kebijakan;
7. s.menyelengarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tu gas.

Pasal 5

(1)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Asisten yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum, dan otonomi daerah dan kerja sama, dan pengordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelakasanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum, dan otonomi daerah dan kerja sama.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum, dan otonomi daerah dan kerja sama;
2. b.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, hukum, dan otonomi daerah dan kerja sama;
4. d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum, dan otonomi daerah dan kerja sama;
5. e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesra; dan f.pelaksanaanfungsilainyangdiberikanolehSekretaris Daerahdi bidangpemerintahan,kesejahteraan rakyat, hukum,danotonomidaerahdanhukum,kesradankerja samayangberkaitandengantugasnya.
(3)Uraian tugasAsistenPemerintahandanKesejahteraanRakyat sebagaimanadimaksudpadaayat(1)sebagaiberikut: a.menyusunrencanakegiatanAsistenPemerintahandan Kesrasebagaipedomandalampelaksanaantugas; b.mendistribusikandanmemberipetunjukpelaksanaan tugas; c.memantau, mengawasidanmengevaluasi pelaksanaan tugasdalamlingkunganAsistenPemerintahan KesejahteraanRakyatuntukmengetahuiperkembangan pelaksanaantugas; d.menyusunrancangan,mengoreksi,memarafdan/atau menandatanganinaskahdinas; e.mengikuti rapat-rapatsesuaidenganbidangtugasnya; f.mengoordinasikanperumusankebijakanpemerintah daerahbidangtatapemerintahan,hukum,kesejahteraan rakyatdankerjasama; g.menyelenggarakanpenyusunanbahanpengoordinasian pelaksanaantugasdinasdaerahdanlembaga teknis daerahyang berkaitandenganbidangtatapemerintahan, hukum,kesejahteraan rakyatdankerjasama; h.mengoordinasianpemantauandanevaluasikebijakan daerahbidangtatapemerintahan,hukum,kesejahteraan rakyatdankerjasama; i.mengoordinasikanpelaksaan tugasperangkatdaerah sesuaipembidangan tugas; j.mengoordinasikanpenyeleggaraanpelayanan administratifpadaperangkatdaerahsesuaipembidangan tugas; k.menyelenggarakankoordinasi pembidangan tugas; 1.menilai kinerjapegawaiAparaturSipilNegarasesuai ketentuanperaturanperundangan-undangan; yanglain
1. m.menyusun laporan hasil pelaksaan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
2. n.menyelenggarakan tugas kedinasan diperintahan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 6

(1)Bagian Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan Kerja Sama.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pemerintahan melaksanakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan Otonomi Daerah dan Kerja Sama;
2. b.penyiapan bahan pengoordiasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan,administrasi kewilayahan, dan Otonomi Daerah dan Kerja Sama;
3. c.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan Otonomi Daerah dan Kerja Sama;
4. d.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan Otonomi Daerah Kerja Sama;
5. e.penyipan bahan pelaksanaan pembinaan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah Kerja Sama; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
(3)Uraian tugas Kepala Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana kegiatan Bagian Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksaaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Administrasi Pemerintahan, administrasi kewilayahan dan Otonomi Daerah dan Kerja Sama;
7. g.menyiapkan bahan Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Administrasi Pemerintahan, administrasi kewilayahan dan Otonomi Daerah dan Kerja Sama;
8. h.melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi Pembentukan, Penghapusan dan Pemekaran Wilayah Kecamatan dan/ atau Kelurahan;
9. i.melaksanakan koordinasi penegasan Kecamatan Kelurahan serta nama Pemindahan ibukota kecamatan;
10. j.melaksanakan Fasilitasi Toponimi dan Pemetaan Wilayah;
11. k.menyiapkan bahan penetapan kode dan data Kewilayaan; batas daerah, lain dan/atau
  1. 1.menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenanganBupati kepada Camat;
12. m.menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan;
13. n.menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
14. o.menyusun bahan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD);
15. p.menghimpun data ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD);
16. q.melaksanakan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) perangkat daerah;
17. r.melaksanakan fasilitatasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati;
18. s.memfasilitasi pengusulan isin dan cuti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. t.menyusun bahan Laporan Akhit Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah;
20. u.melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum;
21. v.melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota legislatif;
22. w.memfasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
23. x.mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan Bagian Pemerintahan administrasi kewilayahan dan Otonomi Daerah dan Kerja Sama;
24. y.menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama;
25. z.menyiapkan bahan, penyelenggaraan fasilitasi, dan pengoordinasian dalam rangka penatausahaan penyelengaraan pengelolaan administrasi dan tata pemerintahan daerah; aa. menyiapkan bahan, penyelengaraan fasilitasi, dan pengoordinasian pelaksanaan administrasi kepala daerah/ wakil kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD); bb. menyiapkan bahan, penyelenggaraan fasilitasi dan pengoordinasian pelaksanaan kinerja pemerintahan daerah dalam rangka akuntabilitas kepala daerah, penyelengaraan pemerintahan daerah serta pelaporan dan dokumentasi penyelenggaran pemerintahan daerah; cc. menyiapakan bahan, penyelenggaran fasilitasi dan pengoordinasian pembinaan daerah otonom dalam rangka penataan daerah otonom, evaluasi daerah otonom dan pembinaan daerah otonom baru dd. menyipakan bahan penyelnggaraan fasilitasi dan pengoordinasian pelaksanaan penataan urusan pemerintahan dalam rangka penataan urusan wajib, urusan pilihan dan pengendalian urusan; ee. menyiapkan bahan, penyelenggaraan fasilitasi dan pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan wilayah ff. menyiapkan bahan, penyelenggaraan fasilitasi dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dekonsentrasi dan pembantuan; gg. melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pembakuan standar pelayanan minimal; hh. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, supervisi dan pembinaan serta memberikan petunjuk teknis dalam rangka penyelengraan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan pelaksanaan tata pemerintahan umum; ii. melaksanakan koordinasi, fasilitasi pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penataan wilayah, keagrariaan, serta pembinaan pengembangan wilayah kecamatan; ii. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi penyelengaraan Standar Pelayanan Minimal; kk. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kerjasama dalam dan luar negeri;
  1. 11.melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggarakan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah; mm. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintahan atau non pemerintahan, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; nn. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; oo. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian Pemerintahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan pp. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahan olehatasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 7

(1)Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai Tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
2. b.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
3. c.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya;
(3)Uraian Tugas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana kegiatan bagian kesejahteraan rakyat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tu gas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bagian kesejahteraan rakyat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.mengoordinasikan penyelenggaran urusan ketatausahaan bagian kesejahteraan rakyat;
7. g.menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan daerah bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan non pelayanan dasar
8. h.menyiapkan bahan dalam rangka pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah terkait bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat nin pelayanan dasar; 1.menyiapkandatatentang saranaperibadatan,sarana pendidikanagamdanpendidikankeagamaan; j.menyiapkanbahanperumusankebijakanyang berhubungandengansaranaperibadatan,sarana pendidikanagamadanpendidikankeagamaan; k.menyiapkanbahankoordinasidenganinstansiterkait dalam rangkapengembangansaranaperibadatan,sarana pendidkan agamadanpendidikankeagamaan; 1.menyiapkanbahanpenyusunanpetunjukpelaksanaandi bidang saranaperibadatan,saranapendidikan agamadan pendidikankeagamaan; m.menyiapkanbahanpertimbanganpemberianbantuandi bidangsaranaperibadatan,saranapendidikan agamadan pendidikankeagamaan; n.menyiapkanbahan,mengoordinasikandanmelakukan perumusankebijakandaerahbidanglembagadan kerukunankeagamaan;
9. o.menyiapkandanmengoordinasikanbahanpedoman pembinaanlembagakeagamaandankerukunanumat beragama; p.melaksanakanpembinaan,fasilitasidanpengembangan kerjasamaantarlembagakeagamaandankerukunan umatberagama; q.menyiapkanbahanpengolahandata,saran,pertimbangan sertakoordinasikegiatandanpenyusunanlaporan programpembinaanumatberagamadankerjasamaantar lembagakeagamaan; r.melaksanakankoordinasilintassektordanpertemuan/ rapat-rapatkoordinasi dibidang kerukunanumat beragamadanserta kerjasama antarlembagakeagamaan; s.memfasilitasidanmengoordinasikanpelaksanaan kegiatankerukunan umatberagamadanaliran sertakerja sama antarlembaga keagamaan; t.memfasilitasi danmengoordinasikan kegiatan musyawarah antar umatberagamadan aliran kepercayaan; u.menyiapkanbahandanmengoordinasikankegiatanforum kerukunanumatberagamadankonsultasikerukunan hidup antarumatberagamadanalirankepercayaan; v.melaksanakankoordinasikerjasamasosial kemasyarakatandankonsultasipenanggulangansecara dinimasalahdankasuskerukunanhidupantarumat beragamadanalirankepercayaan; w.melaksanakanevaluasipelaksanaan kegiatankerukunan umatberagamadanalirankepercayaan; x.menyiapkanbahanperumusankebijakandibidang kesehatan,penanganasosial,pendidikan; y.menyiapkanbahankoordinasipelaksanaankebijakandi bidangkesehatan,penanganansosial,pendidikan; z.menyiapkanbahanpenyusunanpetunjukpelaksanaandi bidangkesehatah,pennganansosial,pendidikan; aa.melaksanakankoordinasidankonsultasi denganlembaga pemerintah atau nonpemerintah,dalamrangka pelaksanaan tugasdanfungsi; bb.menyiapkanbahanperumusankebijakandi bidang kepemudaan,olahragakebudayaandanpariwisata, pemberdayaanperempuandanperlindungan anak, pengendalianpendudukdankeluargaberencana, administrasikependudukandanpencattansipil, pemberdayaanmasyarakatdandesa,transmigrasidan tenagakerja,komunikasi,informasi,statistik,persandian danperhubungan; cc.menyiapkanbahankoordinasipelaksanaankebijakandi bidang kepemudaan, olahraga,kebudayaandan pariwisata,pemberdayaanperempuandanperlindungan anak,pengendalian pendudukdankeluargaberencana, administrasikependudukandan pencatatansipil, pemberdayaanmasyarakatdandsa,transmigrasi dan tenaga kerja,komunikasi,informatika,statistik, persandiandanperhubungan; dd. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, trasmigrasi dan tenaga kerja, komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan; ee. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja, komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubngan; ff. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga brencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, trasmigrasi dan tenaga kerja, komunikasi, informatikaa, statistik, persandian dan perhubungan; gg. menyiapkan bahan, pengoordinasian dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang bina mental spiritual, kesejahteraanrakyar pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar; hh. melaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; ii. menilai kinerja pegawai Apatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; jj. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan kk. melaksanaan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 8

(1)Bagian Hukum dipimpin oleh kepala Bagianyang mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, serta dokumentasi dan informasi.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum melaksanakan fungsi:
1. a.penyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia serta dokumentasi dan informasi;
2. b.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia serta dokumentasi dan informasi;
3. c.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia serta dokumentasi dan informasi;
4. d.penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia serta dokumentasi dan informasi; e.pelaksanaantugaslainyang diberikanolehAsisten PemerintahandanKsejahteraanRakyatyang berkaitan dengantugasnya.
(3)Uraian tugasKepalaBagianHukumsebagaimanadimaksud padaayat(1),sebagaiberikut: a.menyusunrencanakegiatanBagianHukumsebagai pedomandalampelaksanaantugas; b.mendistribusikandanmemberipetunjukpelaksanaan tugas; c.memantau, mengawasidanmengevaluasipelaksanaan tugasdalamlingkunganBagianHukumdanHAMuntuk mengetahuiperkembanganpelaksanaantugas; d.menyusunrancangan,mengoreksi,memarafdan/atau menandatanganinaskahdinas; e.mengikutirapat-rapatsesuaidenganbidangtugasnya; f.menyiapkanbahanpenyusunanprodukhukumdaerah; g.melaksanakan harmonisasidansinkronisasiproduk hukumdaerah; h.menyiapakanbahanpenjelasanKepalaDaerahdalam prosespenetapanPeraturanDaerah; 1.menyiapkanbahan analisadankajianprodukhukum daerah;
1. j.melaksanakanpembinaanpenyusunanprodukhukum daerah; k.menyiapkanbahan administrasi pengundangandan autentifikasiprodukhukumdaerah; 1.melaksanakanpemantauandanevaluasi pelaksanaan produkhukumdaerah; m.melaksanakankoordinasipermasalahanhukumdlam penyelenggaraanpemerintahdaerah; n.melaksnakanfasilitasbantuanhukum,konsultasihukum bagiunsurpemerintahdaerahdalam sengketahukum baikdi dalam maupundiluarpengadilan;
2. o.melaksnakan koordinasi danfasilitas kerjasamadalam penanganan perkara hukum; p.melaksanakankoordinasievaluasipenegakandan perlindunganHakAsasiManuasia; q.menyiapkanbahanpenyusunanpendapathukum; r.melaksanakanevaluasidanpelaoranterhadaphasil pengananperkarasengketahukum; s.melaksanakaninvestasidandokumentasiprodukhukum daerahdanperaturanperundang-undangan; t.menghimpunsertamengolahdatadainformasisebagai bahandalam rangkapembentukankebijakandaerah; u.melaksanakanpengelolaanjaringandokumentasidan informasihukum; v.memberikanpelayananadministrasiinformasiproduk hukum; w.melaksanakansosialisasi,penyuluhandandesiminasi produkhukumdaerahmaupunperaturaperundan- undanganlainya; x.melaksanakanevaluasidanpelaporanterhadap dokumentasidaninformasiprodukhukumdaerah; y.mengoordinasikanpenyelenggaraanurusan ketatausahaanBagianHukum; z.menyiapkanbahan,mengoordinasikandanmerumuskan kebijakandaerahdibidang perudang-undangan,bantuan hukumdanHakAsasiManusiasertadokumentasidan informasidalampelaksanaanurusanketatausahaan BagianHukum; aa.melaksanakankegiatanpenatausahaandanmelakukan koordinasi,fasilitasi,pembinaan, evaluasi,supervisiserta konsultasidalam rangkapenyusunanprodukhukum daerah; bb.melaksanakankoordinasi,fasilitasi,supervisi,dan pembinaansertamemberikanpetunjuk teknisdalam rangkapenyelenggaraanperumusanbahanpertimbangan dan bantuan hukumdanHAM; cc.melaksanakankoordinasi,fasilitasipebinaandan memberipetunjuk teknisdalam rangkapelaksanaan kegiatanpenyelenggaraandokuentasihuumdanpublikasi sertapenyuluhanprodukhukum; dd.melaksanakankoordinasi,fasilitasipembinaandan memberipetunjukteknisdalamrangkapenyelenggaraan penyiapandanperumusanbahanpembinaandan petunjuk teknispenataanprodukhukumdaerah; ee.melaksanakanevaluasiimplementasiperundang- undangandi daerah; ff.melaksanakanpemantauandanevaluasipenyelenggaraan kebijakandaerahbidangperundang-undangan,bantuan hukumdanHakAsasiManusia,sertadokumentasidan imformasi; gg.melaksanakankordinasidankonsultasidenganlembaga pemerintahdan nonpemerintah,dalamrangka pelaksanaan tugasfungsi; hh.menilaikinerjapegawaiAparaturSipilNegarasesuai ketentuanperaturanprundang-undangan; ii.menyusunlaporanhasilpelaksanaan tugasKepalaBagian Hukumdanmemberikansaranpertimbangankepda atasansebagai bahanperumusankebijakan;dan .ij. menyelenggarakantugaskedinasanlainyang diprintahkanoleh atasan,sesuaidenganbidangtugasnya untukmendukungkelancaranpelaksanaantugas. BagianKeenam AsistenPerekonomianDanPembangunan Pasal 9
(1)AsistenPerekonomiandanPembangunandipimpinoleh asistenyang mempunyaitugasmembantuSekretarisDaerah dalampengoordinasianpenyusunankebijakandaerah, pengoordinasianpelaksanaan tugasPerangkatDaerah, penyusunan kebijakan daerahdi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaanbarang/jasadan sumberdaya alam.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan fungsi:
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang /jasa dan sumber daya alam;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, administarasi pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam;
3. c.penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang/jasa;
4. d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang/jasa;
5. e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Sekretaris Daerah perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam yang berkaitan dengan tugasnya.
(3)Uraian tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana di maksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana kegiatan asisten perekonomian dan pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendisribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, megawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingungan asisten perekonomian dan pembangunan untuk mengetahui perkembvangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e.mengikutirapat-rapatsesuaidenganbidangtugasnya; f.mengoordinasikanperumusankebijakanbidang perekonomian,pembangunan,pengadaanbarang/jasa dansumberdayaalam; g.mengoordinasikanpemantauandanevaluasikebijakan daerahbidang perekonomian, pembangunan,pengadaan barang/jasadansumberdayaalam; h.mengoordinasikanpelaksanaantugasperangkatdaerah sesuaipembidangantugas; 1.mengoordinasikanpenyelenggaraanpelayanan administratifpadaperangkatdaerahsesuaipembidangan tugas;
5. j.menyelenggarakankoordinasidalamrangkapelaksanaan pemantauandanevaluasipenyelanggaraanpemerintahan danpertanggungjawabanBupati sesuaidengan pembidangan tugas; k.menyelenggarakankoordinasidankonsultasidengan lembagapemerintah atau nonpemerintah,dalamrangka pelaksanaan tugasdanfungsi; 1.menilaikinerjapegawaiaparatursipilnegarasesuai ketentuanperaturanperundang-undangan; m.menyusunlaporanhasilpelaksanaan tugas asisten perekonomiandanpembangunansertamemberikansaran pertimbagankepadaatasan sebagaibahanperumusan kebijakan;dan n.menyelenggarakan tugas kedinasanlainyag diperintahkanoleh atasan,sesuaidenganbidangtugasnya untukmendukungkelancaranpelaksanaan tugas. Bagianketujuh BagianPerekonomian Pasal 10
(1)BagianPerekonomiandipimpinolehKepalaBagianyang mempunyai tugasmembantuAsistenPerekonomiandan pembangunandalam melaksanakan sebagaitugasAsisten Administrasi PerekonomiandanPembangunandalam melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Perekonomian melaksanakan fungsi;
1. a.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan badan usha milik daerah dan badan layanan umum daerah, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
2. b.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
3. c.penyiapa bahan pemantauann dan evaluasi pelaksanaaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil; dan
4. d.pelaksanaaqn fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya;
(3)Uraian tugas Kepala Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), se bagai beriku t:
1. a.menyusun rencana kegiatan bagian perekonomian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tu gas; c.memantau, mengawasidanmengevaluasipelaksanaan tugasdalamlingkunganbagianperekonomianuntu mengetahuiperkembanganpelaksanaantugas; d.menyusunrancangan,mengoreksi,memarafdan/atau menandatanganiaskahdinas; e.mengikutirapat-rapatsesuaidenganbidangtugasnya; f.menyiapkanbahanperumusanpenetapankebijakan teknispengelolaanbadanusahamilikdaerahdanbadan layananumumdaerah; g.menyiapkanbahanpembinaanpengelolaanbadanusaha milikdaerahdanbadanlayananumumdaerah; h.melakukan analisaperkembangandanpencapaiankinerja badan usahamilikdaerahdanbadanlayananumum daerah; i.melakukanmonitoringdanevaluasibadan usahamilik daerahdanbadanlayananumumdarah; j.menyusunbahanperumusankebijakandibidang pengendaliandandistribusiperekonomian; k.menyusunbahanpenyusnanpetunjukpelaksanaandan pedomanumum kegiatanpengendaliandandistribusi perekonomian; 1.melakukanpemantauandanevaluasisertapelaporandi bidang pengendalaiandandistribusiperekonomian; m.memfasilitasidanpembinaandibidang pengendaliandan distribusiperekonomian; n.menyusunbahandandataserta analisadi bidang perencanaandanpengawsanekonomimikrokecil; o.menyusunbahanperumusankebijakandi bidang perencanaandanpengawasanekonomimikrokecil; p.melaksanakan koordinasi denganinstansiterkait terhadap pelaksanaankegiatanperencanaandan pengawasanekonomi mikrokecil; q.menyusunbahanpenyusunanpetunjukpelaksanaandan pedoman umum kegiatanperencanaandanpengawasan ekonomi mikrokecil;
3. r.mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan bagian perekonomian;
4. s.menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan daerah dibidang perekonomian;
5. t.menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan perekonomian daerah;
6. u.mengoordinasikan dan menyelenggarakan kajian dibidang perekonomian daerah;
7. v.mengoordinasikan dan menyelanggarakan pembinaan perekonomian daerah;
8. w.melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan daerah dibidang perekonomian
9. x.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
10. y.menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. z.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian Perekonomian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 11

(1)Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan, serta melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembidangan tugas.
(2)Untuk melaksanakan tugas -sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan fungsi;
1. a.penyiapan bahan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan daerah bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
2. b.penyiapan bahan dalam rangka pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah terkait penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
3. c.penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
4. d.penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka pelaksanaan pelayanan administratif sesuai bidang tugas; dan
5. e.pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
(3)Uraian tugas Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sebagaiman dimaksud pada ayat (1), sebagai brerikut:
1. a.menyusun rencana kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tu gas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Adminidtrasi Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan perumusan kebijakan daerah bidang pembinaan pelaksanaan pembangunan daerah; g.mengoordinasikandanmelakukanpengumpulanbahan koordinasidalamrangkaperumusankebijakandan pembinaanpelaksanaanpembangunandaerah; h.mengoordinasikandanmelakukanpengumpulanbahan koordinasidalamrangkapembinaandanpengembangan pelaksanaanpembangunan,baikdariAnggran PendapatanBelanjaDaerahmaupundanadari pemerintahpusatyang menjadikewenanganpemerintah daerahmaupunpemerintahdaerahkabupaten/kota; i.mengoordinasikandanmelakukansosialisasikebijakan pelaksanaanpembangunandaerah; j.melakukanpenyusunanpedomanpelaksanaanAnggaran PendapatanBelanjaDaerahPemerintahDaerah; k.menyiapkanbahan, mengoordinasikan,danmelakukan penyusunandokumenperencanaanstrategisSekretariat Daerah; 1.menyiapkanbahan,mengoordinasikan,danmelakukan penyusunanrancanganKeputusanBupatitentang pengelolaandanabantuandaripemerintahpusatyang menjadikewenanganPemerintahDaerahmaupun pemerintahdaerah kabupaten/kota; m.menyiapkanbahan,mengoordinasikan,danmelakukan penyusunan rancangankebijakan tentang permasalahan pada tahap pelaksanaankegiatanbaikdanaAnggaran PendapatanBelanjaDaerahmaupundanadari pemerintahpusatyang menjadi kewenanganpemerintah daerahmaupunpemerintahdaerahkabupaten/kota sesuaidenganbidangtugasnya; n.menyiapkanbahandanmelakukankonsultasi dan penelitiandokumenperencanaan anggarandandokumen pelaksanaan anggaranPerangkatDaerah; o.menyiapkanbahan,mengoordinasikan, danmelakukan penusunan rancangan revisi dokumenpelaksanaan AnggaranPendapatanBelanjaDaerah;
7. p.mengoordinasikan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah bidang bina pembangunan daerah;
8. q.menyusun bahan kebijakan dalam rangka mempersiapkan program pembangunan daerah;
9. r.menyusun program, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengendalian program pembangunan daerah;
10. s.melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabuapten/ kota lain serta pihak swasta dalam rangka penyusunan sinegritas program pembangunan daerah;
11. t.mengendalikan sinegritas program pembangunan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta;
12. u.melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pembangunan;
13. v.melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
14. w.menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan dalam rangka pengendalian program pembangunan daerah;
15. x.menyusunan sinegritas program pembangunan daerah;
16. y.melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan daerah;
17. z.melaksanakan penyusunan program pembangunan dalam rangka mengembangkan akses pembangunan daerah; aa. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pembangunan dalam rangka mengurangi resiko dan kerugian pihak lain dalam rangka kelancaran program pembangunan daerah; bb. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah; cc. menyiapan bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan kebijakan daerah bidang penyusunan ; dd. mengoordinasikan melaksanakan fasilitasi, konsultasi dan penelitian dokumen perencanaan anggaran Perangkat Daerah dalam lingkungan Peemerintah Daerah bersama instansi terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan; ee. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep Keputusan Bupati baik dari dana anggaran pendapatan belanja daerah maupun pengelola dana bantuan dari pemerintah pusat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten; gg. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan strategis Sekretariat Daerah; hh. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan aqnggaran pendapatan belanja daerah, dan penyusunan rancangan persetujuan revisi dokumen pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; ii. menyiapkan bahan, m3engoordinasikan, dan melaksanakan penyusunan kebijakan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, non konstruksi dan lembaga sertifikasi; kk. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan telaah dan pengkajian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;
  1. 11.mengoordinasikan dan melaksanakan penyajian data/informasi ten tang kegiatan pelaksanaan pembangunan daerah; mm. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pembentukan tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan; nn. melaksanakan pemantauan dalam rangka monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dikelola Perangkat Daerah baik bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun dana dari Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; oo. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan Pembangunan Daerah; pp. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan terkait bidang bina pembanguanan daerah, bina usaha jasa kontruksi, serta monotoring evaluasib dan pelaporan pembangunan daerah; qq. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, analisis,evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan program,pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah; rr. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi da pelaporan pembangunan daerah; ss. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; tt. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; uu.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan vv. melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 12

(1)Bagian Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/ jasa pada pemerintah daerah kabupaten dan melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi Pekonomian dan pembangunan dalam merumuskan, melakukan koordinasi, pembinaan, fasiliasi, monitoring serta evaluasi penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan Barang/ Jasa, pengelolaan Layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa, serta melaksanakan pelayanan administrasi sesuai pembidangan tugas.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan fungsi:
1. a.pengelolaan pengadaan barang/jasa;
2. b.pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
3. c.pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
(3)Uraian tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana sebagaimana di maksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana kegiatan Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Pengadaan Barng/Jasa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.menyiapka bahan, mengoordinasikan, dan melakukan perumusan kebijakan daerah bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik da infrastruktur;
7. g.melaksanakan pelayanan pengadaan baran/jasa pemerintah secara elektronik; h.melaksanakan layananpengadaanbarang/jasa pemerintahsecaraelektronik; i.fasilitaspelaksanaanregistrasidanverifikasipengguna seluruhsisteminformasipengadaanbarang/jasa; J.mengidentifikasikebutuhanpengembangansistem; k.mengembangkansisteminformasiyang dibutuhkanoleh unitkerjapengadaanbarang/jasa(UKPBJ); 1.pelayananinforamsipengadaanbarang/jasapemerintah kepadamaysarakatluas; m.melaksanakanpengelolaaninformasikontrak; n.mengelolainformasimanajen=menbarang/jasahasil pengadaan; o.menyiapkanbahan,mengoordinasikandanmelakukan penyusunankebijakandaerahbidang pembinaandan advokasipengadaanbarang/jasa; p.menyiapkanbahan,mengoordinasikan, danmelakukan penyusunankebijakandaerahbidang pembinaandan advokasi pengadaanbarang/jasa; q.melaksanakanpembinaanbagiparapelakupengadaan barang/jasapemerintah,terutamaparapengelola pengadaanbarang/jasadanpersonilunitkerjapengadaan barang/jasa; r.melaksanakanpengelolandanpengukurantingkat kematanganunitkerjapengadaanbarang/jasa; s.melaksanakanpembinaan hubungandenganpara pemangkukepentingan; t.melaksanakanpengelolaandanpengukuran tingkat kematangan unitkerjapengadaanbarang/jasa;
8. u.melaksanakan analisisbebankerjaunitkerjapengadaan barang/jasa; v.melaksanakanpengelolaanpersonilunitkerjapengadaan barang/jasa; w.melaksanakanpengembangansistemintensifpersonil unitkerjapengadaan barang/jasa; x.melaksanakan fasilitasiimplementasi standarisasi layanan pengadaan secaraelektronik;
9. y.melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
10. z.melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi,kabupaten dan desa; aa. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan / atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerntah, anrtara lain SIRUP,SPSE,e-katalog,e-monev ,SIKAP; bb. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi; cc. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan kebijakan daerah terkait pengeloaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengaadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan Barang/ J asa; dd. mengoordinasikan dan melakasanakan penyusunan kebijakan daerah bidang pengadaan barang/jasa; ee. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah bidang pengadaan barang/jasa; ff. mengoordinasikan dan melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan pengadaan Barabg/Jasa, pengelolaan layanan Pengadaan secara Elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; gg. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan jadwal pelaksanaan pengawsan dan evaluasi penyelengaraan pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; hh. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa, penmgelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
  1. 11.mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelatihan, bimbingan teknis dan sosialiasi pengadaan barang/jasa; .ll- menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan terhadap penyebarluasan informasi dan regulasi menyangkut pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang; kk. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantuan dan evaluasi kebijakan daerah di bidang pengadaan barang/jasa;
  2. 11.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; mm. menilai kenerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; nn. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan oo. melaksanakan tugas kedinasan, lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 13

(1)Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang danJasa dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas membantu kepala bagian pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan barang dan jasa yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Uraian tugas Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyusun pengadaan rencana kegiatan subbagian pengelolaan barang/jasa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tu gas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian pengelolaan pengadaan barang/jasa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakuakn perumusan kebijakan daerah bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa;
7. g.menginvetarisasi paqket pengadaan barang/jasa;
8. h.melakukan riset dan analisis pasar barang/jasa;
  1. 1.menyusun strategi pengadaan barang/jasa;
9. j.menyiapkan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang di butuhkan;
10. k.melakukan pemilihan penyedia barang/jasa;
  1. 1.menyusun katalog elektronik lokal/ sektoral;
11. m.membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa;
12. n.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
13. o.melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
14. p.menilai kenerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. q.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Pengelolaan Barang/Jasa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumasan kebijakan; dan
16. r.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 14

(1)Bagian Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bagian mempunyai tugas membantu Asisten perekonomian dan pembangunan dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian dan perikanan, sumber daya alam lingkungan hidup dan air dan pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya alam.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Sumber Daya Alam melaksanakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian dan perikanan, sumber daya alam lingkungan hidup dan air, dan evaluasi dan pelaporan;
2. b.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang sumber daya alam pertanian dan perikanan, sumber daya alm lingkungan hidup dan air, dan evaluasi dan pelaporan;
3. c.peyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak di inginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, dan perikanan , sumber dayaalampertambanganlingkunganhidup,danairdan sumberdayaalam;dan d.pelaksanaanfungsilainyangdiberikanolehAsisten PerekonomiandanPembangunanyangberkaitandengan tugasnya.
(3)Uraian tugasKepalaBagianSumberDayaAlam sebagaimana dimaksudpadaayat(1),sebagaiberikut: a.menyusunrencanakegiatanbagiansumberdayaalam sebagaipedomandalampelaksanaantugas; b.mendistribusikandanmemberipetunjukpelaksanaan tugas; c.memantau,mengawasidanmengevaluasipelaksanaan tugasdalamlingkunganbagiansumberdayaalamuntuk mengetahuiperkembanganpelaksanaantugas; d.menyusunrancangan,mengoreksi,memarafdan/atau menandatanganinaskahdinas; e.mengikuti rapat-rapatsesuaidenganbidangnya; f.menyusunbahanpenyusunanpetunjukpelaksanaandan pedomanumum kegiatansumberdayaalam pertanian danperikanan; g.menyusunbahanperumusankebijakandi bidangsumber dayaalampertaniandanperikanan; h.melaksanakankoordinasidenganinstansiterkait terhadappelaksanaan kegiatansumberdayaalam pertaniandanperikanan; i.menyusunbahanpenyusunanpetunjukpelaksanaandan pedoman umum kegiatansumberdayaalampertanian danperikanan;
1. j.melaksanakanpemantauandanevaluasisertapelaporan di bidang sumberdayaalampertaniandanperikanan; k.memfasilitasidanmembinadi bidang sumberdayaalam pertaniandanperikanan; I.menyusunbahandandataserta analisadi bidang sumber dayaalamlingkungan hidupdanair; m.menyusunbahanperumusan kebijakandibidang sumber dayaalamligkungan hidupdan air;
2. n.melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan sumber daya alam lingkungan hidup dan air;
3. o.menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan sumber daya alam lingkungan hidup dan air;
4. p.melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang sumber daya alam lingkungan hidup dan air;
5. q.memfasilitasi dan pembinaan di bidang sumber daya alam lingkungan hidup dan air;
6. r.menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pemantaun evaluasi dan pelaporan sumber daya alam;
7. s.menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program sumber daya alam;
8. t.melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan sumber daya alam;
9. u.melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi dan pelaporan sumber daya alam;
10. v.menyusun rencana evaluasi dan pelaporan program sumber daya alam;
11. w.melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sumber daya alam;
12. x.mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi pelaksanaan program sumber daya alam;
13. y.menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan perumusan kebijakan program sumber daya alam;
14. z.menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan urusan kebijakan daerah bidang sumber daya alam; aa. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan bidang sumber daya alam; bb. mengkoordinasian dan menyelengarakan kajian dibidang sumber daya alam; cc. melaksanakan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan dibidang pengembangansumberdayaalampertanian,perikanan, lingkunganhidupdanair,evaluasidanpelaporan; dd.melaksanakanmonitoring danevaluasipenyelenggraan pemerintahdanpembangunandibidang pengembangan sumberdayaalam pertanian, perikanan,lingkungan hidup,air,evaluasi danpelaporan; ee.melaksanakanpemantauandanevaluasikebijakan dibidangpengembangansumberdayaalampertanian, perikanan,lingkunganhidup,air,evaluasidanpelaporan; ff.melaksanakankoordinasidanpembinaandibidang sumberdayaalampertanian,perikanan,lingkungan hidup,air,evaluasidanpelaporan; gg.melaksanakan koordinasidankonsultasidenganlembaga pemerintahatau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugasddanfungsi; hh.menilaikinerjapegawaiAparaturSipilNegarasesuai ketentuanperaturanperundang-undangan; ii.menyusunlaporan hasilpelaksanaan tugasKepalaBagian SumberDayaAlamdanmemberikansaranpertimbangan kepadaatasansebagaibahanperumusankebijakan;dan jj. melaksanakan tugaskedinasanlainyang diperintahkan oleh atasan,sesuaidenganbidangtugasnyauntuk mendukungkelancaranpelaksanaantugas. BagianKesebelas AsistenAdministrasiUmum Pasal 15
(1)AsistenAdministrasiUmumdipimpinolehAsisten mempunyai tugasmembantuSekretarisDaerahdalam penyusunankebijakandaerah, pelaksanaankebijakan, pengoordinasianpelaksanaan tugasPerangkatdaerahdan pemantauandanevaluasipelaksanaankebijakandaerahdi bidangorganisasi,umum,protokol dan komusinkasi pimpinandanperencanaandan keuangan.
(2)Untukmenyelenggarakan tugassebagaimanadimaksudpada ayat(1),AsistenAdministrasiumummeyelenggarakanfungsi: a.Penyusunankebjakandaerahdibidangorganisasi; b.Pelaksanaankebijakandibidangumum,protokoldan komunikasipimpinan, danperencanaandankeuangan; c.Pengoordinasianpelaksanaantugasperangkatdaerahdi bidangorganisasi; d.Penyiapanpelaksanaanpemantauaandanevaluasidi bidangumum,organisasi,protokol dankomunikasi pimpinan,danperencanaandankeuangan; e.Pementauaandanevaluasipelaksanaankebijakandaerah di bidangorganisasi; f.Penyiapanpelaksanaanpembinaan administrasidanASN padainstansidaerah;dan g.PelaksanaanfungsilainyangdiberikanolehSekretaris Daerahdi bidangorganisasi,umumdanadministrasi pimpinanyang berkaitandengantugasnya.
(3)Uraian tugasAsistenAdministrasiUmumsebagaimana dimaksudpadaayat(1),sebagaiberikut; a.menyusunrencanakegiatanAsistenAdministrasiUmum sebagaipedomandalam pelaksanaan tugas; b.mendistribusikandanmemberipetunjukpelaksanaan tugas; c.memantau, mengawasidanmengevaluasipelaksaan tugas dalamlingkunganAsistenAdministrasiUmum untuk mengetahuiperembanganpelaksanaantugas; d.menyusunrancangan,mengoreksi,memarafdan/atau menandatangani naskahdinas; e.mengikuti rapat-rapatsesuaidenganbidangtugasnya; f.mengoordinasikanperumusan kebijakanbidang organisasi,ketatalaksanaan,keprotokoleran,keuangan dan umum g.mengoordinasikapelaksanaan tugasperangkatdaerah sesuai pembidangan tugas;
1. h.mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi pada perangkat daerah sesuai pembidangan tugas;
2. i.menyelanggarakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pertanggung jawaban Bupati sesuai dengan pembidangan tugas;
3. j.menyelenggaraka koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. k.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  1. 1.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
5. m.menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 16

(1)Bagian Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu asisten administrasi umum dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana dan pelayanan publik, dan reformasi birokrasi dan kinerja.
(2)Untuk melaksanakan tugas -sebagaimana di maksud pada ayat ( 1), Kepala Bagian Organisasi melaksanakan fungsi :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, tatalaksana dan pelayanan publik dan Reformasi Birokrasi dan Kinerja;
2. b.Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisa jabatan,tatalaksana dan pelayanan publik dan Reformasi Birokrasi dan Kinerja;
3. c.penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat di bidang kelembagaan, dan analisis jabatan, tatalaksanadan pelayanan publik dan repormasi birokrasi dan kinerja;
4. d.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, tatalaksana dan pelayanan publik dan reformasi Birokrasi dan kinerja; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.
(3)Uraian tugas Kepala Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut;
1. a.menyusun rencana kegiatan Bagian Organisasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksaan tugas dalam lingkungan Bagian Organiasi untuk untuk mengetahui perk embangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.menyiapkan bahan penyususnan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);
7. g.menyusun bahan koordinasi perumusan tugas dan fungsi jabatan organisasi perangkat daerah;
8. h.menyusun bahan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah dan unit pelaksana teknis daerah;
9. i.menyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);
10. j.menyusun analisis jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi jabatan;
11. k.menyusun kajian akademik terhadap usulan penataan organisasi perangkat daerah;
  1. 1.menyusun profil kelembagaan perangkat daerah;
12. m.menyusun pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja, metode kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja;
13. n.menyiapkan bahan pembinaan serta bimbingan teknis di bidang tatalaksana dan pelayanan publik bagi unit kerja/ organisasi Perangkat Daerah di lingkngan Pemerintah Daerah;
14. o.melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
15. p.menghimpun dan memfasilitasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah;
16. q.menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi Pelayanan Publik;
17. r.melaksanakan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan publik melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangaka pelaksanaan tugas dan fungsi;
18. s.menyusun bahan kebijakan teknis peningkatan reformasi birokrasi dan kinerja;
19. t.menyusun bahan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) kabupaten;
20. u.menyusun road map reformasi birokrasi;
21. v.melakukan fasilitasi prlaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP);
22. w.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanakan kebijakan peningkatan reformasi birokrasi dan kinerja;
23. x.mengoordinasikan penyelenggaraan ketatausahaan bagian Organisasi
24. y.menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana dan pelayanan publik, dan repormasi birokrasi dan kinerja; urusan z.melaksanakankoordinasi,fasilitasi,dankonsultasi penyelenggaraanpenataankelembangaanperangkat daerahkabupaten; aa.melaksanakankoordinasi,fasilitasi,dankonsultasi penyelenggaraankegiatan analisisjabatandan penyusunaninformasijabatan; bb.melaksanakankoordinasi daaaanpembinaan penyelenggaanpenataankelembagaanperangkatdaerah kabupaten; cc.melaksanakankoordinasi,fasilitasi,dankonsultasi penyelegaankegiatananalisajabatandanpenusunan formaqsijabatan; dd.melaksanakankoordinasidanpembinaanpenyelenggaan analisisjabatan; ee.melaksanakansosialisasidanfasilitasipenyusunan standarpelayananpublik; ff.melaksanakankoordinasi,fasilitasi,dankonsultasi menyelenggarakanpembakuanataustandarisasi sarana kerja,tatahubungankerja,sistemkerja,prosedurkerja, danpenataanketatalaksanaanpemerintahanlainnya, sertapenyelengaraanpelayananpublikpadapemerintah daerah; gg.melaksanakankoordinasi,fasilitasi,konsultasi,serta pembinaan terkaitpenyelenggaraankebijakan pemerintahpusatbidangorganisasimeliputipenataan organisasiperangkatdaerah,analisajabatan, ketatalaksanaan,pelayananpublik serta reformasi birokrasi,kinerjadanbudayakerja; hh.melaksanakanpemantauandanevaluasi penyelenggaraankebijakandaerah,analisajabatan, ketatalaksanaan, pelayananpublik,reforrnasi birokrasi dankinerja; ii.melaksanakankoordinasi dankonsultasidenganlembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugasdanfungsi; .ll-menilaikinerjapegawaiAparaturSipilNegarasesuai ketentuanperaturanperundang-undangan; kk.menyusunlaporanhasil pelaksanaan tugasKepala BagianOrganisasidanmemberikansaranpertimbangan kepadaatasansebagaibahanperumusankebijakan;dan 11.melaksanakantugaskedinasanlainyangdiperintahkan olehatasan,sesuaidenganbidangtugasnyauntuk mendukungkelancaranpelaksanaan tugas.
(1)BagianUmum BagianKetigabelas BagianUmum Pasal 17 dipimpinolehKepalaBagianyang mempunyaitugasmembantu asisten administrasiumum dalam melaksanakanpenyiapanpelaksanaankebijakandan pemantauandanEvaluasidi bidangtatausahapimpinan,staf ahli dankepegawain,perlengkapandanrumah tangga.
(2)Untukmelaksanakan tugassebagaimanadimaksudpadaayat
(1),KepalaBagianUmummelaksanakanfungsi: a.penyiapanbahanpelaksanaankebijakandibidangtata usahapimpinan,sekretariatdaerah,staf ahlidan kepegawian,perlengkapanrumah tangga; b.Penyiapanbahanpelaksanaanpemantauandanevaluasi dibidangtatausahapimpinan,stafahli dankepegawaian, perlengkapandanrumah tangga;dan c.Pelaksanaanfungsilainyang diberikanolehAsisten AdministrasiUmumyang berkaitandengan tugasnya.
(3)Uraian tugasKepalaBagianUmum sebagaimanadimaksud padaayat(1),sebagaiberikut: a.menyusunrencanakegiatanBagianUmum sebagai pedomandalam pelaksanaan tugas; b.mendistribusikandanmemberipetunjukpelaksanaan tugas; c.memantau, mengawasi danmengevaluasi pelaksanaan tugasdalamlingkunganBagianUmum untukmengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
1. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
2. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
3. f.mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan pelayanan dan penyelenggaraan urusan uum di bidang tata usaha pimpinan, Sekrtariat Daerah, Staf ahli, Kepagawaian, serta Rumah Tangga dan Perlengkapan;
4. g.mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan dan pelayanan tata usaha pimpinan, Sekretriat Daerah, Staf Ahli,Kepegawaian, Rumah Tangga dan Perlengkapan;
5. h.mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan dan pelayanan tata usaha pimpinan, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepegawian, Rumah Tangga dan Perlengkapan Sekretariat Daerah;
6. i.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan pelayanan tata usaha pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Kepegawaian, rumah Tangga dan Perlengkapan Sekretariat Daerah;
7. j.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
8. k.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; I. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian Umum dan memeberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
9. m.menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang Nomor 63 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

Peraturan turunan (2)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

Peraturan turunan (2)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2025