DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

pedoman pelaksanaan dalam pemberian bantuan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan khususnya bagi buruh tani tembakau dan/atau anggota masyarakat lainnya, yang bersumber dari DBH CHT

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin efektifitas, akuntabilitas dan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tersebut, diperlukan pedoman untuk mengatur pelaksanaannya dengan menyusun peraturan bupati;
c.bahwa Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Petani Tembakau, Buruh Tani Tembakau dan Pekerja Rentan Lainnya Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Ponorogo, perlu untuk direviu dan disusun kembali menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah S A L I N A N Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);
8.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 762);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 20);
16.Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 83); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3.Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4.Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo.
5.Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.
6.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo.
7.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan.
8.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah jaminan berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah jaminan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
11.Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan, bahan industri atau sumber energi yang mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan usaha jasa pertanian.
12.Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan.
13.Anggota Masyarakat Lainnya adalah masyarakat peserta jaminan sosial ketenagakerjaan di luar buruh tani tembakau yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
14.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15.Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya, atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
16.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.
17.Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan kesesuaian data usulan.
18.Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa data tersebut telah sesuai kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang akan dimasukkan ke dalam basis data telah diketahui dan dapat dijelaskan sumber dan kebenaran datanya.
19.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan dalam pemberian bantuan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan khususnya bagi buruh tani tembakau dan/atau anggota masyarakat lainnya, yang bersumber dari DBH CHT.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

a.untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, agar buruh tani tembakau dan/atau anggota masyarakat lainnya, dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktivitasnya;
b.sebagai bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial, untuk menjamin pekerja bukan penerima upah rutin kategori buruh tani tembakau dan/atau anggota masyarakat lainnya, agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
c.untuk memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja bukan penerima upah rutin kategori buruh tani tembakau dan/atau anggota masyarakat lainnya;
d.sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten dalam menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan; dan
e.untuk memastikan pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi buruh tani tembakau dan/atau anggota masyarakat lainnya, dapat berjalan secara akuntabel dan tepat sasaran.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.jenis program;
b.sasaran dan kriteria;
c.mekanisme pendataan;
d.besaran iuran dan tata cara pembayaran;
e.pembiayaan;
f.penghentian dan penggantian kepesertaan; dan
g.monitoring dan evaluasi.

BAB II

JENIS PROGRAM

Pasal 5

(1)Jenis Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
1. a.Program JKK; dan
2. b.Program JKM.
(2)Program JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaminan berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Program JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja ataupun bukan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SASARAN DAN KRITERIA

Pasal 6

(1)Sasaran program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah peserta bukan penerima upah rutin yang terdiri dari :
1. a.buruh tani tembakau dan/atau;
2. b.anggota masyarakat lainnya.
(2)Anggota Masyarakat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pekerja di bidang pertanian;
2. b.pekerja yang kondisi kerjanya jauh dari nilai standart dan memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim.
(3)Sasaran program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila sudah terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebelum memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun, ketika berusia diatas 65 (enam puluh lima) tahun masih dapat diberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 7

Kriteria program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah :

a.terdaftar sebagai penduduk Kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
b.terdaftar dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi data buruh tani tembakau dan/atau anggota masyarakat lainnya melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV

MEKANISME PENDATAAN

Pasal 8

(1)Pendataan sasaran program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan oleh :
1. a.Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk pekerja di bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan.
2. b.Dinas Tenaga Kerja untuk pekerja yang kondisi kerjanya jauh dari nilai standart dan memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim.
(2)Dalam pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan serta Dinas Tenaga Kerja dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
(3)Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan BPJS Ketenagakerjaan.
(4)Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan BPJS Ketenagakerjaan.
(5)Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), sebagai dasar penetapan penerima bantuan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan.
(6)Penetapan penerima bantuan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam Keputusan Bupati.
(7)Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BPJS Ketenagakerjaan melakukan proses pendaftaran peserta.

BAB V

BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

(1)Besaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi buruh tani tembakau dan/atau anggota masyarakat lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, untuk setiap peserta sebesar Rp16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Program JKK sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan; dan
2. b.Program JKM sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan.
(2)buruh tani tembakau dan/atau anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat tagihan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk kepesertaan buruh tani tembakau dan/atau anggota masyarakat lainnya kepada Dinas Tenaga Kerja.
(2)Berdasarkan surat tagihan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja melakukan pembayaran melaui transfer kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan setiap bulan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang Nomor 63 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang Nomor 63 Tahun 2023