DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Flores Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2015

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Sadan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, yang menyebabkan materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bina Usaha Dana tidak sesuai lagi maka perlu disesuaikan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bina Usaha Dana;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Scanned with CamScanner
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bina Usaha Dana (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0108); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR dan

Menetapkan

Menetapkan BUPATI FLORES TIMUR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BINA USAHA DANA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bina Usaha Dana (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0108), diubah sebagai berikut:

l.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan wajib memenuhi persyaratan:

a.sehat jasmani dan rohani;
b.memiliki kompetensi, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, berperilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c.reputasi keuangan yang baik;
d.memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
e.memahami manajemen perusahaan;
f.memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
g.berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu); ( Scanned with CamScanner
h.pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
1. 1.berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
j.tidak pemah menjacli anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
k.tidak pemah dihukum karena rnelakukan tindak pidana yang rnerugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
1. 1.tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
m.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah dan/ atau calon anggota legislatif.
1. 2.Ketentuan Pasal 20 ayat (1) cliubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan 5 (lirna) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
1. a.Direksi yang mernilik kemarnpuan khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk 3 (tiga) kali rnasa jabatan; dan
2. b.ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Setiap calon Direksi yang akan rnengikuti Fit And Proper Test pada OJK wajib melampirkan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
(3)Proses pengangkatan Direksi dilaksanakan dalarn RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah persetujuan OJK.
(4)Setelah mendapat persetujuan dari OJK pemegang saham melaksanakan RUPS untuk menetapkan pengangkatan Direksi.
(5)Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Sebelum menjalankan tugas Direksi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati.
(7)Setiap pengangkatan Direksi harus dilaporkan kepada OJK dengan dilarnpirkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direksi paling larnbat 10 (sepuluh) hari setelah RUPS.
(8)Pelantikan dan Pengarnbilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Keputusan RUPS tentang Pengangkatan Direksi cliterbitkan.
(9)Proses pengangkatan Direksi yang baru dilaksanakan oleh RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Direksi berakhir.
(10)Dalam hal terjadi perpanjangan masa jabatan dan/atau penggantian Dircksi, calon Dewan Direksi wajib memperoleh persetujuan dari OK sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Direksi PT BPR Bina Usaha Dana, datur dengan Peraturan Bupati dan disampaikan alam RUPS.4 Scanned with CamScanner r

3.Diantara Pasal 30 dan Pasal 31, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 30A sehinggal berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

(1)Anggota Dewan Komisaris terdiri dari unsur:
1. a.Independen; dan
2. b.Pejabat Pemerintah Daerah.
(2)Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diutamakan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap PT. BPR Bina Usaha Dana.

4.Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Komisaris wajib mernenuhi persyaratan:

a.sehat jasrnani dan rohani;
b.merniliki kompetensi, integritas, kepernirnpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk mernajukan dan rnengembangkan perusahaan;
c.reputasi keuangan yang baik;
d.rnemahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
e.rnernahami rnanajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi rnanajemen;
f.berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
g.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
h.tidak pernah dinyatakan pailit;
1. 1.tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan/atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j.tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
k.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
1. 5.Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masajabatan.
(2)Setiap calon Dewan Komisaris yang akan mengikuti Fit And Proper Test pada OJK wajib melampirkan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
(3)Proses pengangkatan Dewan Komisaris dilaksanakan dalam RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah persetujuan OJK.
(4)Setelah mendapat persetujuan dari OJK pemegang saham melaksanakan RUPS untuk menetapkan pengangkatan Dewan Komisaris. f Scanned with CamScanner
(5)Pengangkatan Dewan Komisaris scbagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Sebclum menjalankan tugas Dcwan Komisaris dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati.
(7)Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan scbagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan paling lama 14 (cmpat bclas) hari scjak ditetapkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Dewan Komisaris.
(8)Setiap pengangkatan Dewan Komisaris PT BPR Bina Usaha Dana dilaporkan kepada OJK dengan melampirkan Keputusan Bupatr tentang Pengangkatan Dewan Komisaris paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah RUPS.

6.Ketentuan Pasal 44 ayat (1) diubah, sehingga PasaJ 44 berbunyi scbagai berikut:

Pasal 44

(1)Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai PT BPR Bina Usaha Dana dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Dircksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
1. a.Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.Warga Negara Indonesia;
3. c.Berkelakuan baik dan belum pernah di hukum;
4. d.Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
5. e.Dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh PT BPR Bina Usaha Dana;
6. f.berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
7. g.Lulus ujian seleksi.
(3)Manajemen kepegawaian PT BPR Bina Usaha Dana berpedoman pada Keputusan Direksi tentang Pedoman Pengelolaan Kepegawaian PT BPR Bina Usaha Dana yang disetujui oleh RUPS melalui Dewan Komisaris.

7.Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1)Pegawai PT BPR Bina Usaha Dana memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
(2)Penghasilan Pegawai PT BPR Bina Usaha Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.gaji;
2. b.tunjangan;
3. c.fasilitas;
4. d.jasa produksi; dan
5. e.bonus akhir tahun.
(3)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h direalisasikan jika PT BPR Bina Usaha Dana ,'f d, dapat mempero e Labat Scanned with CamScanner
(4)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat direalisasikan jika PT BPR Bina Usaha Dana memperoleh Laba Bersih Akhir Tahun mencapai target atau rencana bisnis Bank.
(5)Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan dan skala usaha PT BPR Bina Usaha Dana.
(6)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Dircksi yang discsuaikan dengan rencana kerja dan anggaran PT BPR Bina Usaha Dana.

8.Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1)Tahun buku PT BPR Bina Usaha Dana disamakan dengan tahun takwim.
(2)Laba bersih PT BPR Bina Usaha Dana setelah dipotong pajak yang disahkan oleh RUPS penggunaannya untuk:
1. a.deviden;
2. b.cadangan umum;
3. c.cadangan tujuan; dan
4. d.tanggungjawab sosial perusahaan.
(3)Besaran penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh RUPS bersadarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Bagian Laba/Deviden untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
(5)Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipergunakan untuk membiaya hal-hal yang tidak terduga dan/atau belum dianggarkan sebelumnya serta untuk memperkuat modal yang pelaksanaannya ditentukan oleh RUPS.
(6)Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, penggunaannya ditentukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris.
(7)Dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, penggunaannya ditentukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris.

9.Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

(1)Dana tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (7), dipergunakan untuk keperluan 4 (empat) program utama yautu:
1. a.Pembangunan sarana prasarana fasilitas umum dan sosial di lmgkungan masyarakat;
2. b.Pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan masyarakat;
3. c.Kegiatan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan di lingkungan masyarakat; dan
4. d.Tanggap darurat sosial dan bencana alam di lingkungant Scanned with CamScanner
(2)Dana tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan dan pelaksanaannya diatur setiap tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Pcraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur. Ditetapkan di Larantuka 2 7 pada tanggal 9 AP- V BUPATI 'ES TIMUR, � Diundangkan di Larantuka pada tanggal 9 AR 2019 SEKRET S DAERAH 1- KABUPATE FL7TIMUR,,; f PAULUSI I GERODA LEMBA RAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 1 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: O1 TAHUN 2019 4NTONIUS Scanned with CamScanner PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BINA USAHA DANA I. UMUM Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Dacrah dan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 ten tang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bina Usaha Dana perlu disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Bahwa dalam rangka memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian khususnya di bidang Perbankan dan un tuk meningkatkan penyelenggaraan pemenuhan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah maka PT BPR Bina Usaha Dana diharapkan selalu eksistensi menghadapi persaingan perbankan dan mampu mengikuti dinamika di era perdangangan global. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 0160

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 30A

Pasal 32

Pasal 34

Pasal 44

Pasal 47

Pasal 56

Pasal 58

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 94 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 30A

Pasal 32

Pasal 34

Pasal 44

Pasal 47

Pasal 56

Pasal 58

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 94 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2015