DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 April 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0046), diubah yaitu: Ketentuan Pasal 1 ditambah 3 angka yakni angka 8, angka 9 dan angka 10; Ketentuan Pasal 3 huruf b dan huruf c; Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f dan huruf g; Diantara Pasal 7 dan Pasal 8, disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 7A, dan Pasal 7B; Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Ketentuan Pasal 10 diubah; Ketentuan Pasal 11 ditambah 2 ayat yakni ayat (2) dan ayat (3); Ketentuan Pasal 12 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 ayat yakni ayat (1a); Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A; Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (4) diubah; Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 15A; Ketentuan Pasal 16 diubah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan susunan kepengurusan Partai Politik di Daerah yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya;

b.fotocopy Surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
c.surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris KPU Daerah;
d.nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan;
e.rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dengan mencantumkan 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
f.laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
g.Surat Pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas meterai dengan menggunakan kop surat partai politik.

(5)Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di buat dalam rangkap 2 (dua).
(6)Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkar Daerah yang membidangi urusan Politik.

4.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8, disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 7A, dan Pasal 7B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf g, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7B

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada Tahun Anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

5.Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Verifikasi kelengkapan administrasi Partai Politik dilakukan oleh Tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik di Daerah.
(2)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan politik.
(3)Keanggotaan Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
1. a.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan politik;
2. b.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum;
3. c.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan;
4. d.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan; dan
5. e.Komisi Pemilihan Umum.
(4)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.

6.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik di Daerah dengan melampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan adminstrasi.
(2)Ketua atau sebutan lain Partai Politik di Daerah menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
(3)Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan.
(4)Format Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7.Ketentuan Pasal 11 ditambah 2 ayat yakni ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.
(2)Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari besaran bantuan yang diterima.
(3)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

8.Ketentuan Pasal 12 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Kegiatan Pendidikan Politik bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. b.meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
3. c.meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
(1a)Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan kegiatan:
1. a.pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. b.pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
3. c.pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
(2)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

9.Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, antara lain berupa:

a.seminar;
b.lokakarya;
c.dialog interaktif;
d.sarasehan; dan
e.workshop.
1. 10.Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
(2)Partai Politik wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
(3)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat rekapitulasi, realisasi penerimaan dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik perkegiatan.
(4)Format Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11.Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 15A dan Pasal 15B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 15B

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A.

12.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Ketua Partai Politik di Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15B, kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan yang tembusannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan politik paling lama 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh BPK. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur. Ditetapkan di Larantuka pada tanggal 22 APRIL 2015 BUPATI FLORES TIMUR, ttd YOSEPH LAGADONI HERIN Diundangkan di Larantuka pada tanggal 22 APRIL 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR, ttd ANTON TONCE MATUTINA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 02 TAHUN 2015 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA PEMBINA TINGKAT I NIP. 19700525 199703 1 007 PENJELASAN ATAS PERATURAAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK I. UMUM Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sehingga perlu dilakukan penyesuian materi muatan Peraturan Daerah Nomorr 1 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada partai Politik di Kabupaten Flores Timur. Dalam perubahan peraturan perundang-undangan tersebut mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistim dan kelembagaan Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Partai politik. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dimaksud, Partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Flores Timur yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Partai Politik maka penggunaan Bantuan Keuangn Partai Politik paling sedikit 60% (enam puluh persen) untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. Materi Pendidikan politik berkaitan dengan pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik dan pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Selain itu, Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Flores Timur. kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan BPK sudah selesai memeriksa laporan tersebut 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya BPK menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran tersebut kepada partai politik paling lama 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Peraturan Daerah ini memuat ketentuan mengenai pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD Kabupaten Flores Timur oleh BPK guna menindak lanjuti ketentuan Pasal 34A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Penggunaan nomenklatur pemeriksaan dalam Peraturan Daerah ini dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 0109

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…