DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 26 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum,Bentuk,besaran dan sumber dana penyertaan modal,Hak dan kewajiban,hasil usaha, pembinaan dan pengawasan,Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali memberikan kontribusi terhadap peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pendapatan daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/ atau koperasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dan Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Sadan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita iii Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR dan BUPATI GIANYAR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3.Bupati adalah Bupati Gianyar.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.
6.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali yang selanjutnya disebut PT. BPD Bali adalah bank milik - - - ---- Pemerintah Provinsi Bali kabupaten/kota di Provinsi Bali. dan pemerintah

Pasal 2

Penyertaan Modal dimaksudkan untuk menambah permodalan yang disertakan oleh Daerah dalam pengembangan usaha yang dikelola oleh PT. BPD Bali sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, meningkatkan pendapatan asli Daerah, dan untuk mewujudkan peningkatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

BAB II

BENTUK, BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal kepada PT. BPD Bali dalam bentuk uang.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada PT. BPD Bali sebesar Rp29.604.458.456,04 (dua puluh sembilan miliar enam ratus empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah empat sen).

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memberikan tambahan Penyertaan Modal pada PT. BPD Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp70.395.541.543,96 (tujuh puluh miliar tiga ratus sembilan puluh limajuta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah sembilan puluh enam sen).
(2)Tambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPD Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direalisasikan secara bertahap selama 3 (tiga) tahun dari tahun anggaran 2024 sampai dengan tahun anggaran 2026.
(3)Besamya tambahan Penyertaan Modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Besarnya Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal kepada PT.BPD Bali sampai dengan tahun anggaran 2026 sebesar Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dari PT. BPD Bali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)PT. BPD Bali berhak menerima Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2)PT. BPD Bali berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

BAB IV

HASIL USAHA

Pasal 9

ttd ttd ,MH.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

BENTUK, BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Pasal 8

HASIL USAHA

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

BENTUK, BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Pasal 8

HASIL USAHA

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020