DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum,Industri unggulan Daerah,Jangka waktu dan pelaksanaan,Pembinaan dan pengawasan,pelaporan,peran aktif masyarakat, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan Industri kabupaten berisikan Industri andalan masa depan, Industri pendukung, dan Industri hulu, dimana ketiga kelompok Industri tersebut memerlukan modal dasar berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi, inovasi, dan kreativitas dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Indutri Kabupaten Gianyar Tahun 2024-2044; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
12.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
13.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bali Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR dan BUPATI GIANYAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024-2044

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3.Bupati adalah Bupati Gianyar.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Kecamatan adalah Kecamatan di Daerah.
6.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gianyar Tahun 2024-2044 selanjutnya disebut RPIK adalah pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di Daerah.
7.Tri Hita Karana adalah tiga penyebab timbulnya kebahagiaan yaitu sikap hidup yang seimbang atau harmonis antara berbakti kepada Tuhan, mengabdi pada sesama umat manusia, dan menyayangi alam lingkungan berdasarkan pengorbanan suci (yadnya).
8.Berbasisi Budaya Branding Bali adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur yang berkembang, diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan industri barang atau jasa yang ramah lingkungan.
9.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
10.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.
11.Industri Unggulan adalah Industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar dan mampu menyerap tenaga kerja dari Daerah atau bahkan mampu menyerap tenaga kerja dari daerah lain.
12.Kegiatan Industri adalah kegiatan pengembangan dan peningkatan Industri kerajinan skala kecil dan menengah terutama Industri pangan, Industri sandang dan kulit, Industri kerajinan, anyaman rumah tangga dan Industri lainnya.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.pedoman bagi Perangkat Daerah, pelaku Industri, dan pengusaha dalam pembangunan Industri; dan
b.pedoman bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan Industri.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Daerah yang Berbasis Budaya Branding Bali yang berkualitas, kompetitif, visioner, kreatif, berdaya saing, ramah lingkungan dan berkelanjutan yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana dan bersumber dari nilai kearifan lokal Sad Kerthi yang diselenggarakan dalam satu kesatuan wilayah, satu pola, dan satu tata kelola.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Industri Unggulan Daerah;
b.jangka waktu dan pelaksanaan;
c.pembinaan dan pengawasan;
d.pelaporan;
e.peran aktif masyarakat; dan
f.pendanaan.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kawasan yang berdasarkan pada potensi sumber daya Daerah.

Pasal 6

(1)Industri Unggulan Daerah berdasarkan potensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:
1. a.Industri pangan;
2. b.Industri farmasi dan kosmetik berbahan herbal;
3. c.Industri tekstil dan produk tekstil; dan
4. d.Industri kerajinan.
(2)Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Daerah dapat dikembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan unggulan Kecamatan.
(3)Kententuan mengenai Industri unggulan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

JANGKA WAKTU DAN PELAKSANAAN

Pasal 7

(1)RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2044.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) Tahun apabila diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan peninjauan kembali sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal terjadi perubahan kebijakan nasional dan kebijakan pemerintah provinsi yang bersifat strategis serta terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri Daerah yang berlandaskan Tri Hita Karana dan Berbasis Budaya Branding Bali.
(2)Dalam melaksanakan program pembangunan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
(3)Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pengembangan Industri Unggulan Daerah yang berlandaskan Tri Hita Karana dan Berbasis Budaya Branding Bali harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah Daerah.
(2)Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten di wilayah Daerah dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah yang berlandaskan Tri Hita Karana dan Berbasis Budaya Branding Bali.
(3)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah yang berlandaskan Tri Hita Karana dan Berbasisi Budaya Branding Bali.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPIK.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
(3)Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Bupati secara berkala.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RPIK diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023