DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL BAB III HAK DAN KEW AJIBAN BAB IV HASIL USAHA BABV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyertaan dilaksanakan pada Pembangunan Daerah Bali telah memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pendapatan daerah sehingga akan kembali dilakukan penyertaan modal daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal daerah pada badan usaha milik modal daerah yang sudah Perseroan Terbatas Bank daerah/ atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/ atau koperasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gianyar Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 6 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7012);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2 0 1 7 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 7 8 1 ) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR dan BUPATI GIANYAR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Gianyar.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3.Bupati adalah Bupati Gianyar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.
7.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali yang selanjutnya disebut PT. BPD Bali adalah bank milik Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Pasal 2

Penyertaan Modal dimaksudkan untuk menambah permodalan dalam pengembangan usaha yang dikelola oleh PT. BPD Bali sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

BENTUK, BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal kepada PT. BPD Bali dalam bentuk uang.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada PT. BPD Bali sebesar Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, sebesar Rp20.104.458.456,04 (dua puluh miliar seratus empat juta rupiah empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah koma nol empat rupiah);
b.berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2 0 1 5 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah);
c.berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, sebesar Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
d.berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, sebesar Rp70.395.541.543,96 (tujuh puluh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah koma sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal pada PT. BPD Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), direalisasikan secara bertahap selama 5 (lima) tahun, dari tahun anggaran 2025 sampai dengan tahun anggaran 2030.
(3)Besarnya Penyertaan Modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Besarnya Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB III

HAK DAN KEW AJIBAN

Pasal 6

( 1 ) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dari PT. BPD Bali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2)PT. BPD Bali berhak menerima Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) .

Pasal 7

( 1 ) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) .

(2)PT. BPD Bali berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

BAB IV

HASIL USAHA

Pasal 8

Bagian laba atau hasil usaha dari PT. BPD Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1 ) menjadi pendapatan Daerah dan disetorkan ke kas Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. B AB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

( 1 ) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal.

(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar. Ditetapkan di Gianyar Pada tanggal 7 Mei 2025 BUPATI GIANYAR Ttd. 1 MADE MAHAYASTRA Diundangkan di Gianyar Pada tanggal 7 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR, Ttd. I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR PROVINS! BALI: (5, 17 /2025) Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum kretart Daerah Kabupaten Gianyar, & £ idi.kid adi,SH.,MH. Per bina (IV/a) NIP. 197601 10 200604 1 0 1 1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI I.UMUM Penyertaan Modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, meningkatkan pendapatan asli Daerah, dan untuk mewujudkan peningkatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 9 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan. Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal sampai dengan tahun 2024 kepada PT. BPD Bali sebesar Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut: - berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, sebesar Rp20.104.458.456,04 (dua puluh miliar seratus empat juta rupiah empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah koma nol empat rupiah); - berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2 0 1 5 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratusjuta rupiah); - berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, sebesar Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan - berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, sebesar Rp70.395.541.543,96 (tujuh puluh miliar tiga ratus sembilan puluh limajuta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah koma sembilan puluh enam rupiah). Dari pelaksanaan Penyertaan Modal kepada PT.BPD Bali yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2024 terse but di atas, Pemerintah Daerah akan melaksanakan penambahan Penyertaan Modal yang akan dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yakni tahun 2026 sampai tahun

2030.Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal terse but akan dilaksanakan sebesar Rp500.000.000.000.00 (lima ratus miliar rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut danjuga untuk memberikan landasan hukum terkait pelaksanaan dan pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT.BPD Bali, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020