DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo No. 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 Oktober 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 3 Tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : dan BUPATI GORONTALO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan dengan cara perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) ditentukan rumus sebagai berikut: RIG- TL x IL x LRTU x IG.

a.RIG -.5- (Retribusi Izin Gangguan) Pemerintah Daerah.
b.TRU (Tarif Ruang Usaha) adalah besarnya pungutan per m dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka lingkungan, meliputi: l, Industri a) Luas 1- 100 m2 b) Luas 101- 500 m? c) Luas 501- 1.000 m? d) Luas diatas 1.000 m? . Gilingan: a) Luas 1-100 m2 b) Luas 101-500 m2 c) Luas 501-1.000 m2 d) Luas diatas 1.000 m2 . Bengkel/pencucian kendaraan 200.000,00/ m2? . Supermarket, dan swalayan a) Luas 1-100 m2 b) Luas 101- 500 m2 c) Luas 501-1.000 m? d) Luas diatas 1.000 m? a) Luas 1-100 m? b) Luas 101-500 m2 c) Luas 500-1.000 m? d) Luas diatas 1.000 m? . Gudang: a) Luas 1-100 m? b) Luas 101-500 m? c) Luas 500-1.000 m2? d) Luas diatas 1.000 m? . Hotel/ Penginapan / Kost-Kosan: a) Luas 1-100 m? b) Luas 101-500 m? sesuai adalah jumlah biaya Retribusi Izin Gangguan yang harus dibayarkan kepada dengan kondisi Rp 125,00/ m? Rp 150,00/ m? Rp 175,00/ m? Rp 200,00/ m? Rp 100,00/ m2 Rp 125,00/ m2 Rp 150,00/ m2 Rp 175,00/ m2 Rp Penetapan Rp 200,00/ m? Rp 250,00/ m? Rp 300,00/ m? . Rumah Makan Restoran,cafe, dan pub: Penetapan Rp 120,00/ m2 Rp 150,00/ m2? Rp 175,00/ m2 Penetapan Rp 150,00/ m2? Rp 200,00/ m? Rp 250,00/ m? Penetapan Rp 200,00/ m? Cc. Besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan berdasarkan cara penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) c) Luas 500-1.000 m2 d) Luas 500-1.000 m2 IL (Indeks Lokasi) adalah angka indeks yang didasarkan Rp 250,00/ m? Rp 300,00/ m? pada klasifikasi jalan dengan parameter:
1. 1.Jalan utama (negara/provinsi), dengan nilai : 3
2. 2.Jalan Sekunder (kabupaten) dengan nilai :2
3. 3.Jalan Lingkungan (desa), dengan nilai z1 IG (Indeks Gangguan) adalah angka kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter:
4. 1.Gangguan besar, dengan nilai
5. 2.Gangguan menengah, dengan nilai
6. 3.Gangguan kecil, dengan nilai LRTU (Luas Ruang tempat Usaha) adalah luasan tempat usaha.

Pasal 19

ditetapkan sebagai berikut :

a.Perusahaan Golongan I: 1.Toko Perabot/furniture 2.Toko elektronik 3.Toko klontong 4.Toko bahan bangunan 5.Toko onderdil 6.Toko pakaian / butik 7.Toko sepatu 8.Toko kosmetik 9.Toko buku /ATK / fotocopy 10.Toko aksesoris 11.Toko obat
1. 12.Toko sepeda
2. 13.Toko mesin jahit
3. 14.Toko pakan ternak
4. 15.Toko pertanian
5. 16.Toko emas -7 15 :3 Rp 250.000,00 Rp 250.000,00 Rp 150.000,00 Rp 350.000,00 Rp 300.000,00 Rp 200.000,00 Rp 200.000,00 Rp 200.000,00 Rp 200.000,00 Rp 200.000,00 Rp 200.000,00 Rp 200.000,00 Rp 200.000,00 Rp 200.000,00 Rp 250.000,00 Rp 200.000,00 #-si? indeks besar
6. 17.Toko jamu
7. 18.Toko bunga . Perusahaan Golongan II : 1.Show Room 2.Percetakan/Sablon 3.Usaha batu bata/kapur 4.Usaha tegel, genteng, lisun 5.Konveksi 6.Dagang keliling 7.Apotek 8.Tukang Emas 9.Studio/ Fotocopy 10.Tukang gigi 11.TV kabel 12.Dagang hasil bumi 13.Warnet/ Wartel/Jastel 14.Loundry/ Wasserey Perusahaan Golongan III: . Bank . Koperasi . Perusahaan Asuransi . Pembiayaan/finance . Praktek Dokter . Rumah bersalin . Klinik swasta D0 AI DUR DB » — .Akuntan, pengacara, notaris Konsultan
8. 9.Tukang Gunting Rambut, salon, Tata rias . Perusahaan Golongan IV:
9. 1.Tower, menara, dan sejenisnya
10. 2.Kontraktor: a) CV. Modal s/d Rp50.000.000,00 b) CV. Modal Rp51.000.000,00 s/d Rp200.000.000,00 c) CV. Modal Rp201.000.000,00 s/d Rp499.000.000,00 Rp 200.000,00 Rp 200.000,00 Rp 300.000,00 Rp 250.000,00 Rp 100.000,00 Rp 150.000,00 Rp 250.000,00 Rp 200.000,00 Rp 250.000,00 Rp 200.000,00 Rp 200.000,00 Rp 150.000,00 Rp 300.000,00 Rp 250.000,00 Rp 250.000,00 Rp 150.000,00 Rp 750.000,00 Rp 250.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 250.000,00 Rp 500.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 150.000,00 Rp 2.500.000,00 Rp 150.000,00 Rp 200.000,00 Rp 250.000,00 Ll9.2 d) CV. Modal Rp500.000.000,00 Rp 350.000,00 ke atas
11. 3.Perseroan Terbatas (PT) Rp 750.000,00
12. 4.Usaha Dagang (UD) Rp 300.000,00
13. 5.Jasa komersial lainnya Rp 250.000,00

Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut:

a.Pemberian ijin trayek untuk Rp100.000,00/tahun mobil penumpang umum
b.Pemberian ijin trayek insidentil — Rp 35.000,00/pergi pulang

Pasal 29

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut:

a.Surat Izin Usaha Perikanan untuk pembudidayaan ikan di air tawar:
1. 1.Usaha pembenihan/pendederan ikan dengan luas lahan 0,75 ha (nol koma tujuh puluh lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/ha/tahun.
2. 2.Usaha pembesaran di kolam air tenang dengan luas lahan 2 ha(dua hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp 200.000,00(dua ratus ribu rupiah)/ha/tahun
3. 3.Usaha pembesaran di kolam air deras lebih dari 5 (lima) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit - 100 m? ditetapkan sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah)/m?/tahun.
4. 4.Usaha keramba jaring apung lebih dari 4 (empat) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit - 4x (7 x 7 x 2,5 m?) ditetapkan sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah)/m?/tahun.
5. 5.Usaha keramba lebih dari 50 (lima puluh) unit, dengan ketentuan 1 unit - 4x 2x 1.5 m' ditetapkan -.9- sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah)/m'/tahun.
b.Surat Izin Usaha Perikanan untuk pembudidayaan ikan di air payau dan di laut: L, Usaha pembenihan/pendederan dengan luas lahan 0,5 ha (nol koma lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/ha/tahun. . Usaha pembesaran ikan dengan luas lahan 2 ha (dua hektar) atau lebih 1 (satu) unit Keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit - 4 kantong ukuran 4x 3x 3 m'/kantong ditetapkan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)/m?/kantong/tahun. . Usaha pembudidayaan rumput laut dengan menggunakan metode: a) lepas dasar lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1(satu) unit - (100 x 5) m? ditetapkan sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah)/m?/tahun. b)usaha rakit apung lebih dari 20 (dua puluh) unit denganketentuan 1 (satu) unit - 20 rakit, 1 rakit - (5x 2,5) m? ditetapkan sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah)/m? tahun. c) Long Line lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit - 1 ha ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ha/tahun. . Usaha kerang hijau dengan menggunakan: a) Usaha rakit apung atau rakit tancap lebih dari 30 (tiga puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit - 4 x 4 m? ditetapkan sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah)/m?/tahun. b) Long Line 10 (sepuluh) unit ukuran 100 (seratus) meter ditetapkan sebesar Rp20,00 (dua puluh rupiah)/m/ tahun. . Usaha kerang mutiara dengan luas lahan 1 ha (satu hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu rupiah)/ha/tahun. Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Ditetapkan di Limboto pada al !2 oktober 2017 NELSON POMALJNGO Diundangkan di Limboto pada tanggal 12 Olitoker S617 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO, U. TAYEB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 9 MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH NIP. 19700805 199903 1 006 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO, PROVINSI GORONTALO: (8/52/2017 ) Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agarsetiaporang dapatmengetahuinya,memerintahkan pengundangan PeraturanDaerahinidenganpenempatannyadalamLembaranDaerah KabupatenGorontalo DitetapkandiLimboto pada tanggal : NELSONPOPtTALINGO DiundangkandiLimboto padatanggal SEKRETARISDAERAH KABUPATEN GORONTALO, JAH U. TAYEB LEMBARANDAERAHKABUPATENGORONTALOTAHUN2017NOMOR ATI.BULOTO,SH NIP.197008051999031006 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO,PROVINSIGORONTALO:(8/52/2017) Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agarsetiaporang dapatmengetahuinya,memerintahkan pengundangan PeraturanDaerahinidenganpenempatannyadalamLembaranDaerah KabupatenGorontalo DitetapkandiLimboto pada tanggal DiundangkandiLimboto padatanggal SEKRETARISDAERAH KABUPATEN GORONTALO, JAH U. TAYEB MUH,RAHMATI.BULOTO,SH NIP.197008051999031006 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO,PROVINSIGORONTALO:(8/52/2017)

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…