DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Kabupaten Layak Anak termasuk didalamnya mengatur tentang Ruang Lingkup, Prinsip da Tujuan, Wewenang Pemerintah Daerah, Kewajiban dan Tanggung Jawab, Tahapan Pengemangan Kabupaten Layak Anak, Indikator Kabupaten Layak Anak, Penguatan Kelembagaan, Kalster Hak Sipil dan Kebebasan, Kalster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kalster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, Klaster Perlindungan Khusus, Desa/Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak, Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan, Penghargaan, Pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Mengingat :v— Peraturan Daerah Bupati Gorontalo tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kabupaten Gorontalo, Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat UI di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822): Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tertang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) , Undang-Undang Nomor 21 Tahun 007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720) , Hukum | SKPD | as 1 J SexDA Twasup 8. 10. 11. 12. 13. 14. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 139), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4699) : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 144), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 153), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 |KokoIskeo)as1 | Stopa j..—.. ta X . tentangKebijakanPengembanganKabupaten/KotaLayak Anak(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2012Nomor 168), 15.PeraturanMenteriPemberdayaan Perempuandan Perlindungan AnakRepublikIndonesiaNomor12Tahun2011 tentangIndikatorKabupaten/KotaLayakAnak(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2012Nomor169): 16.PeraturanMenteriPemberdayaan Perempuandan Perlindungan AnakRepublikIndonesiaNomor8Tahun2014 tentangKebijakan SekolahRamahAnak(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor1761), 17.PeraturanMenteriDesa,PembangunanDaerahTertinggal dan TransmigrasiRepublik IndonesiaNomor11Tahun2019 tentangPrioritasPenggunaanDanaDesaTahun2020. 13.KeputusanPresidenRepublik IndonesiaNomor36Tahun 1990 tentangPengesahanConverationOnThe RightsOfThe Child(KonvensiTentangHak-HakAnak)(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun1990Nomor57, 19.PeraturanDaerahKabupatenGorontaloNomor9Tahun2018 tentangPerlindunganPerempuandanAnak(Lembaran DaerahKabupatenGorontaloTahun2018Nomor9, TambahanLembaranDaerahKabupatenGcrontaloNomor 191), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO dan i BUPATI GORONTALO MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : KABAG|sKPDI AS1 | SEKPA |WABUP| 10. 11. 12. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjamin pelaksanaan urusar pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Menteri adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri Gubernur adalah Gubernur Provinsi Gorontalo Bupati adalah Bupati Goorntalo Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Anak adalah setiap orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang rnasih dalam kandungan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara Kabupaten Layak Anak yang selajutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistern pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengkoordonasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk Kano SKPD | MS1 | SEKPA WABUP 13. 14. 15. 16. 17. mewujudkan kabupaten layak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya diangkat RAD KLA ada serangkaian keebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selarna lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak. Perlindungan Anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan daeri kekerasan dan diskriminasi Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, ekspioitasi seksual! komersia! ataupun eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan ana, kelangsungan hidup anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Perlakuan salah adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat-akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikososial, maupun mental dan mencakup lebih dari satu kategori KABAG | SKPD|181 |SEDA WABUP 13. 14. 15. 16. 17. mewujudkan kabupaten layak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya diangkat RAD KLA ada serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak. Perlindungan Anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harka: dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan daeri kekerasan dan diskriminasi Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi seksual komersial ataupun eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan ana, kelangsungan hidup anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Perlakuan salah adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat-akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikososial, maupun mental dan mencakup lebih dari satu kategori Kana (SKPD) pS1 | SEpPA WAE... vb I|X 5» 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. menurut dampak yang ditimbulkan secara seksual, fisik maupun mental. Penelantaran adalah ketidak pedulian orang tua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka baik fisik maupun psikis seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi dan spiritual, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada penyediaan perumahan, dan pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan. Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperalat , memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Orang tua asuh adalah orang tua tunggal atau orang tua selain keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak vang bersifat sementara tidak terikat dalam hubungan pengangkatan anak. Wali adalah orang tua atau badan yang dalam kenyataannnya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Pekerja Sosial Profesionai adalah sesoang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepeduluan dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidika, pelatihan dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah atau swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak. Ta Tekpoi Rs"| SBKDA |WABUP 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Keluargaadalahunitterkecildalammasyarakatyangterdiri atassuamiistriatausuamiistridananaknya,atauayah dananaknya,atauibudananaknya,ataukeluargasedarah dalamgarisluruskeatasataukebawahsampaidengan derajatketiga. Masyarakatadalah perseorang,keluarga,kelompokdan organisasisosialdan/atauorganisasikemasyarakatan. Pengasuhanadalahupaya untukmendapatkankebutuhan akankasihsayangkelekatan,keselamatandan kesejahteraanyangmenetapdanberkelanjutandemi kepentinganterbaikanakyangdilaksanakanolehorangtua ataukeluargaatauorangtuaasuh,orangtuaangkat,wali sertalembagapengasuhansebagaialternatif terakhir. Pendidikaninsklusifadalahsistempenyelenggaraan pendidikanyang mmernberikankesempatankepadasemua pesertadidikyang memiliki kelainandanmemilikipotensi kecerdasandanatau/bakatistimewauntuk mengikuti pendidikanataupembelajarandalam lingkungan pendidikansecarabersama-samadenganpesertadidikpada umumnya. SekolahRamahAnakadalah satuanpendidikanformal, nonformaldan informalyangaman,bersihdansehat, pedulidanberbudayalingkunganhidup,mampumenjamin, memenuhi,menghargaihakanakdanperlindungananak darikekerasan, diskriminasidanpelakuansalahlainnya sertamednukungpartisipasianak terutama dalam perencanaan,kebijakan,pembelajaran,pengawasandan mekanisme pengaduanterkaitpemenuhanhak dan perlindungan anakdipendidikan. Puskesmas RamahAnakadalahpuskesmasyang memberikanpelayanan kepada anaksecaralengkapdan terpadudengantetapmemperhatikan kebutuhananak. Satuan pendidikan adalahkelompoklayanan pendidikan yangmenyelenggarakanpendidikan padajalur formal, nonformaldan informal padasetiapjenjang danjenis pendidikan. 32. 33. 34. 35. Manajemenberbasissekolahadalahpengordinasiandan penyerasiansumberdayayangdilakukansecaraotonom (mandiri)olehsekolahmelaluisejumlahinputmanajemen untukmencapaitujuan sekolahdalam kerangka pendidikan nasional,denganmelibatkansemua kelompokkepentingan yangterkaitdengansekolahsecaralangsung dalamproses pengambilan keputusan(partisipatif) PenumbuhanBudiPekertiyang selanjutnyadisingkatPBP adalahkegiatanpembiasaansikapdanperilakupositifdi sekolahyangdimulaisejakdariharipertamasekolah,masa orientasipesertadidikbaruuntukjenjang sekolah menengahpertama,sekolahmenengahatasdan sekolah menunguhkejuruan sampaidengankelulusansekolah. Konvensi Hak Anak(KHA)adalah penjanjianantarbangsa- bangsamengenaihakanak. Desa/KeluarahanLayakAnakadalahpembangunan desa/kelurahanyangmenyatukankomitmendan sumberdayapemerintahdesa/kelurahanyangmelibatkan masyarakatdanduniausahayang beradadi desa/kelurahandalamrangkamempromosikan, melindungi,memenuhidanmeghormatifisikanak,yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. b. Cc. Prinsip dan tujuan Wewenang Pemerintah Daerah Kewajiban dan tanggung jawab : Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah Tanggung jawab dan peran serta masyarakat Tanggungjawab orangtua Tanggungjawab dunia usaha dan, NN 8 DN — Tanggungjawab media ) Tahapan pengembangan kabupaten layak anak WABUP men er Bi egpa “EF 4 Ww 4 e.IndikatorKabupatenLayakAnak: 1.Penguatan kelembagaan: 2.KlasterHaksipildankebebasan: 3.Klasterlingkungankeluargadanpengasuhan alternative, Klasterkesehatandankesejahteraan, Klasterpendidikan,pemanfaatanwaktuluang:dan kegiatankebudayaan 6.Klasterperlindungankhusus. Desa/Kelurahanlayakanak, Pembinaan, hoPemantauan,evaluasi danpelaporan: Pendanaan dan:ps. J. Penghargaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN KABUPATEN / KOTA LAYAK ANAK Umum Guna mengefektifkan upaya untuk mewujudkan KLA, penyelenggaraan KLA dilakukan melalui tahapan :

Pasal 3

KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip perlindngan anak, yang meliputi :

a.Nondiskriminasi
b.Kepentingan yang terbaik untuk anak Cc. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan d.Penghargaanterhadappendapatanak

Pasal 4

KLA bertujuan untuk :

a.Mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mendukung penyelenggaraan perlindungan anak HARUM 1 SKPD) AS1 | SEKDA | Wasur L- v|Ix
b.Mewujudkan pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak
c.Menjadi dasar nagi perangkat daerah terkait dalam menetukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak perlindungan anak.

BAB IV

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah daerah berwenang melakukan :
1. a.Perencanaan kebijakan yang merupakan acuan untuk mewujudkan KLA,
2. b.Implementasi kebijakan tentang KLA mengacu pada indicator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan kiaster hak anak
3. c.Evaluasi kebijakan tenrang pelaksanaan KLA, dan
4. d.Koordinasi dan fasilitas dalam penyelenggaraan KLA.
(2)Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebjakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA
(3)Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 6

Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan:

a.Kabupaten, kecamatan, desa/keluarahan di seluruh Kabupaten Gorontalo menjadi KLA, dan
b.Pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak

Pasal 7

Kebijakan KLA terdiri atas:

a.Dokumen Daerah Kebijakan KLA, dan ya Tn BUP Ceraas | sKPo TTEa . |

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)12- Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan KLA.

Pasal 8

Dokumen Daerah Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan KLA. Dokumen Daerah Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun sekali. Dokumen Daerah Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Larnpiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan penjabaran dari Dokumen Daerah Kebijakan KLA. Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan KLA terdiri atas kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak. Klaster hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

a.hak sipil dan kebebasan,
b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif:
c.kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan
e.perlindungan khusus.

Pasal 10

Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan KLA untuk pertama kali ditetapkan pada periode tahun 2019-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA selanjutnya ditetapkan oleh Bupati setiap 5 ilima) tahun. 3€Bum (SKPD) AS1 | SEKDA jaBup

Pasal 11

(1)Pemerintah daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan menyelenggarakan KLA.
(2)Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat Dar Pemerintah Daerah.
(3)Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
(4)Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat Rencana Aksi Daerah KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…