DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 17 Maret 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

- Dalam peraturan daerah ini diatur beberapa ketentuan diantaranya: 1. Ketentuan Umum 2. Asas dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Hak Anak; 5. Kelembagaan; 6. Pengawasan; 7. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha; 8. Tanggung Jawab; 9. Sanksi; 10. Pembiayaan; 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya,
b.bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan Upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak,
c.bahwa urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak. 1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun1945, 2.Undang-Undang Nomor29Tahun1959 tentang Pembentukan Daerah-DaerahTingkatIIdiSulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1959Nomor 10. 11, 12. 2 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Sistem Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Republik nomor 4279), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik nomor 4301): Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Pengesahan Convention On The On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1990 Nomor 57): Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168): Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 tentang 3 IndikatorKabupaten/KotaLayakAnak(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2012Nomor169): 13.PeraturanMenteriNegaraPemberdayaan Perempuandan PerlindunganAnakRepublik IndonesiaNomor13tentang PanduanPengembanganKabupaten/kotaLayakAnak (BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2012Nomor170): 14.PeraturanMenteriNegaraPemberdayaan Perempuandan PerlindunganAnakRepublikIndonesiaNomor14Tentang PanduanEvaluasiKabupaten/KotaLayakAnak(Berita Negara Republik IndonesiaTahun2012Nomor170): Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENGORONTALO

Menetapkan

Menetapkan : dan BUPATI GORONTALO MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

Pasal 1

DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan: 1.Pemerintahdaerah adalah Bupati danperangkatdaerah sebagaiunsur penyelenggarapemerintahandaerah. Anakadalah seseorang yangbelumberusia18(delapanbelas) tahundanbelum menikah, termasukanak yangmasih dalamkandungan. Hak anakadalah bagiandarihakasasimanusiayangwajib dijamin, dilindungi,dandipenuhiolehorangtua,keluarga, masyarakat, pemerintah,dan negara. KebupatenLayakAnakyang selanjutnyadisingkatKLA adalah kabupatenyang mempunyaisistempembangunanberbasis hak anakmelaluipengintegrasiankomitmendansumberdaya pemerintah, masyarakatdan dunia usaha yang terencana secaramenyeluruhdan berkelanjutan dalam kebijakan, programdan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. 4 GugusTugasKLAKabupatenadalahlembagakoordinatifdi tingkatkabupatenyangmengoordinasikanupayakebijakan, program,dan kegiatanuntukmewujudkanKLA. AparaturadalahPegawaiNegeriSipil,TenagaKontrak/Abdi danPegawaiTidakTetapyangbekerjapadainstansi Pemerintah Daerahdan/atau PemerintahPusatyang beradadiwilayahadministrasiKabupatenGorontalo. Masyarakatadalahsetiaporangataubadanhukumyang berada padawilayahKabupatenGorontalo. RencanaAksiDaerahPengembanganKLAyang selanjutnya disingkatRAD-KLAadalahdokumenyangmemuatkebijakan, program,dan kegiatanuntukmewujudkanKLA.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

KebijakanPengembanganKLA dilaksanakan berdasarkanasas- asasyangmeliputi: a. s tatapemerintahanyangbaik,yaitutransparansi, akuntabilitas,partisipasi,keterbukaaninformasi,dan supremasihukum, non-diskriminasi,yaitu tidakmembedakansuku,ras,agama, jeniskelamin, bahasa,pahampolitik,asalkebangsaan,status ekonomi,kondisifisikmaupunpsikisanak, ataufaktor lainnya, kepentinganterbaikbagianak,yaitumenjadikanhalyang paling baikbagianaksebagaipertimbangan utamadalam setiapkebijakan,program,dan kegiatan: hakuntukhidup,kelangsungan hidup,danperkembangan anak,yaitumenjaminhakuntukhidup,kelangsunganhidup danperkembangananaksemaksimal mungkin,dan penghargaanterhadappandangananak,yaitumengakuidan memastikan bahwasetiapanak yang memilikikemampuan untukmenyampaikanpendapatnya,diberikankesempatan untuk mengekspresikan pandangannyasecara bebas terhadap segala sesuatuhalyangmempengaruhidirinya.

Pasal 3

Tujuan Pengembangan KLA adalah membangun inisiatif PemerintahKabupaten yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam difinisi, strategi, dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada satu wilayah kabupaten.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak mencakup pemenuhan tumbuh kembang anak dan perlindungan anak.

Pasal 5

Untuk mewujudkan terselenggaranya KLA sebagaimana dimaksud pada pasal 4 harus mempertimbangkan aspek manajemen, aspek pengembangan, dan aspek substansi, meliputi :

a.aspek manajemen meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan:
b.aspek pengembangan meliputi komitmen dan gugus tugas, aspek substansi, meliputi pemenuhan hak sipil dan kebebasan, Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan perlindungan khusus.

BAB IV

HAK ANAK

Pasal 6

Kebijakan Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi:

a.hak sipil dan kebebasan:
b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif: » kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus.

Pasal 7

Pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak meliputi : a. b. C. setiap anak berhak atas identitas, pemberian Kutipan akta kelahiran yang dibebaskan dari bea, adanya upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan cakupan registrasi dan kepemilikan akta kelahiran, dan/atau penyediaan fasilitas informasi layak anak yang dapat diakses semua anak.

Pasal 8

Setiap anak memiliki kebebasan :

a.berpendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya, untuk dapat berpendapat sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dibentukwadah partisipasi anak dalam bentuk forum anak ataupun kelompok anak lainnya, keanggotaan forum anak ataupun kelompok anak lainnya adalah perwakilan anak-anak dari tingkat Desa dan Kecamatan yang mewakili semua kelompok anak, laki-laki dan perempuan, tanpa diskriminasi, termasuk anak berkebutuhan khusus, forum anak maupun kelompok anak lainnya diberikan peran dalam proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak, dan suara anak wajib didengarkan dalam setiap perencanaan pembangunan.

Pasal 9

Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, memastikan bahwa:

a.Penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak,
b.Anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu,
c.Pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi, dan/atau
d.Anak-anak yang berada di lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)/panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

Pasal 10

Untuk mengurangi pernikahan dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya dalam bentuk pendidikan, sosialisasi, advokasi dan pemberian konsultasi prapernikahan. Kesehatan dasar dan kesejahteraan memastikan bahwa :

a.setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang paripurna,
b.setiap anak cacat berhak mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya, C. setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, dan/atau
d.setiapanakmencapai standar pelayanan kesehatan tertinggi dalam hal fisik, mental, spritual, moral dan sosial.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1979

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1979

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014