DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Agustus 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026 termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, RPJMD, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan RPJMD, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822): :
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007. Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725): 5. 10. Undang-Undang Nomor32Tahun2009tentang PerlindungandanPengelolaanLingkunganHidup (LembaranNegara RepublikIndonesiatahun2009Nomor 140,TambahanNegara Republik IndonesiaNomor5059), Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2014Nomor244,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhirdenganUndang-UndangNomor9 Tahun2015tentangperubahankeduaatasUndang-Undang Nomor23tahun 2014tentangPemerintahanDaerah lembaranNegara Republik IndonesiaTahun2015nomor58, tambahanlembaranNegara Republik Indonesianomor 5679), PeraturanPemerintahNomor8Tahun2008tentang Tahapan,TataCaraPenyusunan,Pengendaliandan EvaluasiPelaksanaanRencanaPembangunanDaerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2008Nomor 21,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4698),0| PeraturanPemerintahNomor2Tahun2018tentang Standar PelayananMinimal, .PeraturanPresidenNomor59tahun 2017tentang Pelaksanaan PencapaianTujuan Pembangunan Berkelanjutan: PeraturanMenteriDalamNegeriNomor86Tahun2017 tentangTataCaraPerencanaan, Pengendaliandan Evaluasi PembangunanDaerah,TataCara EvaluasiRancangan Peraturan DaerahtentangRencanaPembangunanJangka Panjang DaerahdanRencanaPembangunanJangka MenengahDaerahsertaTataCaraPerubahan Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah,Rencana PembangunanJangkaMenengahDaerah, danRencana KerjaPemerintah Daerah(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1312), Mean Panen |Hugo | Shen | AS 2 J SEKDA | WABUP SS DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENGORONTALO Menetapkan dan — BUPATI GORONTALO MEMUTUSKAN: -PERATURAN DAERAH TENTANGRENCANAPEMBANGUNAN JANGKAMENENGAHDAERAH KABUPATENGORONTALO TAHUN2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan: 1.DaerahadalahKabupatenGorontalo. 2.PemerintahanDaerahadalahpenyelenggaraan Urusan PemerintahanolehPemerintah DaerahdanDewan PerwakilanRakyatDaerahmenurutasasotonomidan TugasPembantuandenganprinsipotonomi seluas-luasnya dalamsistem danprinsipNegaraKesatuanRepublik Indonesiasebagaimana dimaksuddalamUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun1945. 3.Pemerintah Daerahadalah Bupatisebagaiunsur penyelenggaraPemerintahan Daerahyangmemimpin pelaksanaan—urusanpemerintahanyang menjadi )kewenangandaerah otonom. 4.Bupati adalah Bupati Gorontalo. 5.:Perangkat DaerahadalahunsurpembantuBupati dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahanyang menjadikewenanganDaerah. 6.RencanaPembangunanJangka Panjang Daerah Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disebutRPJPDadalahdokumen perencanaanpembangunandaerah untukperiode20(dua puluh) tahun. Ag NG Kakak ISKPDI AS 2/4 SEKDA | WABUP 7.RencanaiPembangunanJangkaMenengahDaerah KabupatenGorontalo yang selanjutnyadisebutRPJMD adalahdokumenperencanaanpembangunanDaerah untuk periode5(lima)tahun. 8.RencanaKerjaPemerintahDaerahyang selanjutnya disingkatRKPDadalahdokumenperencanaanDaerah untukperiode1(satu)tahun. 9.RencanaStrategisPerangkatDaerahyang selanjutnya disingkatdenganRenstraPerangkat Daerahadalah dokumenperencanaanPerangkatDaerah untukperiode5 i(lima)tahun. 10.RencanaKerjaPerangkatDaerahyang selanjutnyadisingkat: RenjaPerangkatDaerahadalahdokumenperencanaan PerangkatDaerah untukperiode1(satu)tahun. 11,PembangunanDaerahadalahusahayangsistematikuntuk pemanfaatansumberdaya yangdimilikiDaerah untuk) peningkatandanpemerataan pendapatanmasyarakat, kesempatankerja,lapangan berusaha,meningkatkanakses dankualitaspelayananpublikdan dayasaingdaerahsesuai dengan urusanpemerintahanyang menjadi kewenangannya. | 12.PerencanaanPembangunanDaerahadalah suatuproses untukmenentukankebijakanmasadepan, melaluiurutan pilihan,yangmelibatkanberbagaiunsurpemangku kepentingan, gunapemanfaatandanpengalokasiansumber daya yangadadalam jangkawaktutertentudiDaerah. 13.Visiadalahrumusanumummengenai keadaanyang diinginkan padaakhir periodeperencanaan. 14.Misiadalahrumusanumummengenai upaya-upayayang akandilaksanakan untukmewujudkanvisi. 15.Strategi adalahlangkah-langkahberisikanprogram- programindikatifuntukmewujudkanvisidanmisi. 16.Kebijakan adalaharah/tindakanyang diambiloleh Pemerintah Daerah untuk mencapaitujuan.| 17.Programadalah bentuk instrumen kebijakan yangberisi satu ataulebihkegiatan yang dilaksanakanolehPerangkat Daerahataumasyarakat, yang dikoordinasikanoleh L Nogom | SKPD) AS 2 L/SEKNA |WABUP P » L- 18. 19.

(1)
(3)RPJMDsebagaimana dimaksud dalamPasal2berfungsi Pemerintah Daerah untukmencapaisasarandantujuan pembangunanDaerah. KeuanganDaerahadalahsemuahak dankewajibandaerah dalamrangkapenyelenggaraanPemerintahanDaerahyang dapatdinilaidengan uangtermasuk didalamnyasegala bentukkekayaanyangberhubungandenganhakdan kewajibandaerahtersebut.| PengendaliandanevaluasiPembangunanDaerahadalah suatuprosespemantauandansupervisidalampenyusunan danpelaksanaankebijakanpembangunansertamenilai hasilrealisasikinerjadankeuanganuntukmemastikan tercapainyatargetsecaraekonomis,efisiendanefektif.

BAB II

RPJMD

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati terpilih hasil pemilihan tahun 2020. RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun denganberpedomanpadaRPJPDdanRPJMNserta memperhatikanrencanapembangunanjangkamenengah ProvinsiGorontalodanRTRW.

Pasal 3

sebagai: a.landasandanpedomanbagiPemerintah Daerah dalam "melaksanakan PembangunanDaerah untuk jangka waktu5 (lima)tahun terhitung sejaktahun 2021 sampai dengan tahun 2026,i WYABUP Han l pi Le. 52/ SEKDA (- 3

(2)pedomandalampenyusunanRenstraPerangkatDaerah sesuai periodeRPJMD, pedomandalampenyusunan RKPDsesuai periodeRPJMD, acuanbagiseluruhpemangkukepentingandalam pelaksanaankegiatanpembangunansesuai periodeRPJMD, instrumenevaluasipenyelenggaraanPemerintahanDaerah sesuai periodeRPJMD.

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.BABI Pendahuluan,
b.BABII Gambaran Umum Kondisi Daerah,
c.BABIII Gambaran Keuangan Daerah,
d.BABIV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah, PBABV.Visi,Misi,TujuandanSasaran, BABVIStrategi,ArahKebijakandanProgram 55 PembangunanDaerah, g.BABVII'KerangkaPendanaanPembangunandan ProgramPerangkatDaerah, h.BABVIIIKinerjaPenyelenggaraan Pemerintahan 2000Daerah,dan iBABIX”Penutup. Dokumen RPJMDsebagaimana dimaksudpadaayat(1) tercantum dalamLampiranmerupakanbagian yangtidak terpisahkandariPeraturanDaerahini,

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. Pengendaliandan evaluasisebagaimana dimaksudpada .ayat(1)meliputi: a.pengendalian terhadapperumusankebijakanRPJMD, b.pelaksanaan RPJMD,dan c.evaluasi terhadaphasilRPJMD. , / KOGOM | SKPD in SEKDA | WABUP LIBSHMASK II I-

(3)TatacarapengendaliandanevaluasipelaksanaanRPJMD. sebagaimana dimaksudpadaayat(1)danayat(2) dilaksanakansesuaidengan ketentuanperaturan |perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

(1)PerubahanRPJMDdapatdilakukanapabila: a. C. hasilpengendaliandanevaluasimenunjukkanbahwa prosesperumusantidaksesuaidengan tahapandan tatacarapenyusunanrencanapembangunandaerah yangdiaturberdasarkanketentuanperaturan perundangundangan, hasilpengendaliandanevaluasimenunjukkanbahwa substansi yangdirumuskan,tidaksesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangan, dan/atau terjadiperubahanyangmendasar.
(2)Perubahanyangmendasar sebagaimana dimaksudpada ayat(1)hurufc,meliputi: a b c. d. e f. g terjadinyabencanaalam, goncanganpolitik, krisisekonomi, konfliksocial, gangguan keamanan, pemekaranDaerah,dan/atau perubahankebijakannasional.

Pasal 7

RKPD Tahun2021 yangtelahditetapkansebelum berlakunya Peraturan Daerahinitetapberlaku sampai dengan berakhirnya RKPD Tahun2021:| | KARGH(SPD!AS2 | SHKNA WABUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Ditetapkan di Limboto pada tanggal 25 Agustus 2021 Diundangkan di Limboto pada tanggal 25 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO, ADIJAH U.TAYEB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO : (3/19/2021)

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…