DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi, dan program Bupati terpilih hasil pemiiihan Tahun 2024.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangla Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2025 - 2029. LO Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pcrcncanaan Pcmbangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repullik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemoaran Negara Republik Indoncsia Nomor 5587) scbgaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir Dipindai dengan camscanner I 0 ¢ -2 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 5679);
5.Peraturan Mcmueri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2 0 1 7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pcmbangunan Jangka Panjang Daerah, Rcncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerirtah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1 3 1 2 ) . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO Dan BUPATI GORONTALO MEMUTUSKAN: Menelapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini, yang dimaksud dengan: I. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayenan public dan daya saing daerah sesuai dcngan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dipindai dengan camscanner • -3

2.Perencanaan Pemoangunan Darrah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kcpentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di deerah.
3.Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemartauan dan supervise dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakar pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target selara ekonomis, efisien dan efektif
4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Goronta!o yang selanjutnya discbut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencaraan pembangunan daerah untuk priode 5 (limc).
6.Rencana Krja Pemerintah Daerah yang selanjutrya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan Daerah untuk pcriode 1 (satu) lahun.
7.Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah ada!ah dokumen Perencana Perangkat Dacrah untuk periode 5 (lima) Tahun
8.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerat. untuk periode I (satu) tahun.
9.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilksanakan untuk mewujudkan visi. I I . Strategi adalah Langkah-Langkah berisikan program program indikator untuk mewujudkan visi dan misi.
12.Kebijakan adal.h arah/Tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk encapai tujuan. Dipindai dengan g cam5canner I .4 1 3 . Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lcbih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau rasyarakat, yang dikoordinasikn oleh Pemerintal.an Dacrah untuk mcncapai sasaran dan tujuan pengembangan Daerah.
14.Kcuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dacrah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang bcrhubungan dengan hak dan kewajiban daerah terscbut.
15.Daerah adalah Kabupaten Gorontalo. 1 6 . Pcmcrintahan Dacrah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya selama sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana imaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur pcnyelcnggara Pemcrintah Daerah yang memimpin pclaksanaan urusan pemcrintahan yang mcnjadi kewenangan daerah otonom. 1 8 . Bupati adalah Bupati Gorontalo. 19.Perangkat Daerah adalan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggar.an urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

RPJMD

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi, dan program Bapati terpilih hasil pemiiihan Tahun 2024.
(2)RPIMD sebagaimana dimaksud pada ayat (lj memuat tujuan. sasran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, scrta program Perangkat Daerah dan lints Perangkat Daerah yang disertai dengan Dipindai dengan cam$canner 0 -5 kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lir:a) Tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dcngan Tahun 2029
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan rencana pcmbangunan jangka mcncngah Provinsi Gorontalo dan RTRW.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

a.Landasan dan pcdoman bagi pemerintah Daerah dalamn melaksanakan pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
b.Pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai periode RPJMD;
c.Pcdoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD;
d.Acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pclaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD;
e.Instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai periode RPJMD.

Pasal 4

( I) RPJMD Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan dckumen dengan sistcmatika sebagai berikut:

a.Bab I PENDAHULUAN;
b.Bab II GAMBARAN UMUM OAERAH;
c.l:3ab Ill
d.Bab IV
e.Bab V VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAIN PEMERINTAH DAEP.AH; PENUTUP. Dipindai dengan cam$canner -6.-

(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

( 1 Bupati mela'ukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RP,JMD.

(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dirak:sud pada ayat ( 1 ) melipui:
1. a.Pengendelian terhadap perumusan kebijakan RPJMD;
2. b.Pelaksanaan RPJMD; dan
3. c.Evaluasi terhadap hasil RPJMD
(3)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIV PERUBAHAN RPJMD Pasal 6 ( I ) Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal:
1. a.Hasil pengendalian dan evaluasi renunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
2. b.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
3. c.Terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar scbagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, meliputi;
1. a.terjadinya bencana alam;
2. b.goncangan politik;
3. c.krisis ekonomi; Dipindai dengan camscanner I -7
4. d.konflik sosial;
5. e.gangguan keamanan;
6. f.pemekaran daerah; dan/ atau
7. g.perubahan kebijakan nasional.

Pasal 7

RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan, disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2021) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo. Ditetapkan di Limboto pada tanggal 20 P@tu, 2025 UPATI GORONTALO, = # Diundangkan di Limboto pada tanggal 320 260&Tu¢ 202¢ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO SUGONDO A. MAKMUR BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 3 Dipindai dengan camscanner I { -8. FENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029 I. UMUM Prinsip dasar dari penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terpisahkan dari penyeienggaraan pemerintahan di tingkat nasional, dalam rangka mewujudkan kcscjahteraan rnasyarakat rnclalui optimalisasi pelayanan. pemberdayaan agar memiliki produktivitas yang tinggi, serta peningkatan daya saing daerah untuk menarik investasi. Untuk terwujudnya pengelolaan pemerintahan dan pembangunan lebih terarah, maka Pemerintah Daerah wajih menyusun perencanan pembangunan dcerah, di mana perencanaan pembangunan daerath merupakan satu kcsatuan dalam sistem perencanaan pcmbangunan nasional. Pembangunan dacrah bertujuan untuk mengembangkan potensi yang tersedia agar pcrckonomian mengalami pertumbuhan, per kapita meningkat, pemcrataan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan serta masalah-masalah lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam rangka menyeleaggarakan pcmerintahan dan pembangunan, pererintah daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah yang tercliri alas: I ) . Rcncana Pcmbangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); 2). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah (RPJMD]; dan 3). Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra 0PD), 4). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RPJMD dilakukan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, partisipatif, tcrukur, berkeadilan, serta berwawasan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, penyusunan RPJMD mengikuti pendekatan perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah dan Dipindai dengan camscanner f @ -9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan dokumen RPJMD sepenuhnya menggunakan kajian yang bersifat akademik untuk mcnguraikan capaian-capaian pembangunan sebelumnya, hambatan dan tantangan yang dihadapi, isu isu strategis yang dapat menjadi tantangan kedepan serta rekomendasi untuk memberikan arahan apa yang perlu menjadi penguatan nantinya. Penyusunan P.PJMD ini juga telah mengadopsi sistem berbasis elcktronik mclalui penerapan e-planning, yang terintegrasi dalam Sistm Informasi Pembangunan Dacrah (SIPD). Setiap Perangkat Dacrah melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) secara tcrkoordinasi dan harmonis bersama Bappeda scrta pcmangku kepentingan lainnya. Tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengh Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2025-2029 disusun secara sistematis melalui beberapa langkah utama. Proses diawali dengan tahap persiapan awal, yang mencakup identifikasi kebutuhan dasar, penelaahan terhadap dokumen perencanaan sebelumnya, serta penetapan mekanisme kerja dan koordinasi antar perangkat daerah. Selanjutnya, dilakukan penyusunan rancangan awal RPJMD yang berisi penjabaran awal visi, misi, tujuan, sasaran, stretcgi, arah kebijakan, serta kerangka program pembangunan dacrah berdasarkan masukan awal dari pemangku kepentingan. Dengan demikian, RP.JMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025 20.29 @ berperan scbagai dokumen strategis yang tidak hanya menjadi pedoman. tetapi juga menjamin keberlanjutan pembangunan daerah. Lebih dari itu, RPJMD ini juga mencerminkan komitmen terhadap pembangunan yang inklusif, adaptif terhadap perubahan, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat serta pemangku kepentingan dalam proses perumusannya. II. PASAL DEMI PASAL 1-'asal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

Cu!up jelas. PasaJ 3 Cukup jelas. Dipindai dengan G camscanner • • -10.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jclas Pasl 6 Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…