Dalam peraturan ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2017.
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 Pasal | (l) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo berupa laporan keuangan memuat:
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2017 sebagai berikut:
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 sebagai berikut:
Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf ec untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut :
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Pasal! 7 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:
Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. -.G. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan: Lampiran VII! : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah, Lampiran IX” : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertargih: Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir, Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah, Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah: Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap, Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan: Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya, Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah, Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek: Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang, Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya, Lampiran XX: Ikhtisan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) terdiri dani:
Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. , # | 3 Mi Lampiran VII: Catatan Atas Laporan keuangan: Lampiran VII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah, Lampiran IX”: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertargih: Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penvisihan Dana Bergulir, Lampiran XI : Daftar penvertaan modal (investasi) daerah: Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap, Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi konstruksi Dalam Pengerjaan, Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya, Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah, Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek, Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang: Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya, Lampiran XX: Ikhtisan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Undang-Undang