DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 5 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 119

Lembaga terkait

Ringkasan

Meteri pokok: Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi: a. antisipasi dini; b. pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; c. penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;d. pendampingan dan advokasi; e. rehabilitasi; f. kerja sama dan kemitraan; g. pembinaan dan pengawasan; h. pelaporan; i. pendanaan; j. partisipasi masyarakat; k. penghargaan; dan l. sanksi administrasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Gresik menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif, terutama dikalangan generasi muda sehingga diperlukan penanganan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, salah satu tugas Pemerintah Daerah adalah menyusun Peraturan Daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotika Dan Prekursor Narkotika; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4967);
6.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419); 4
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
16.Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Wadah Peran Serta Masyarakat;
17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XI/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkoba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
18.Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standard Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21.Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 744); 5
22.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1222);
25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 64); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK DAN BUPATI GRESIK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3.Bupati adalah Bupati Gresik. 6
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
6.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
7.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
8.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kantor Kesbangpol adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.
9.Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10.Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
11.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12.Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik.
13.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.
14.Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui tindakan rehabilitasi.
15.Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. 7
16.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
17.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
18.Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
19.Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
20.Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
21.Advokasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika adalah menolong klien atau sekelompok klien untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan, dan membantu memperluas layanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.
22.Pendampingan Sosial adalah kegiatan profesional yang dilakukan oleh seseorang baik di luar lembaga maupun di dalam lembaga yang memiliki kompetensi dan kepedulian sosial untuk mendampingi korban Penyalahgunaan Narkotika.
23.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu dari ketergantungan Narkotika.
24.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. 8
25.Psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman atau keterampilan sebagai usaha pencegahan atau meluasnya gangguan psikologis di suatu kelompok, komunitas, dan masyarakat.
26.Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
27.Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
28.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
29.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
30.Penyelenggaraan rumah kos adalah segala kegiatan usaha dalam penyediaan rumah kos dengan fasilitasnya untuk disewakan kepada penghuni.
31.Tempat usaha adalah hotel, tempat hiburan, cafe, restoran dan sejenisnya.
32.Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejanisnya.
33.Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
34.Desa atau Kelurahan adalah Desa atau Kelurahan yang berada di Kabupaten Gresik. 9

Pasal 2

Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.perlindungan;
c.pengayoman; dan
d.partisipasi.

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk melindungi masyarakat Daerah dari bahaya penyalagunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 4

Pengaturan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah bertujuan untuk:

a.memberikan perlindungan, menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat;
b.memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha dalam pelaksanaan program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan; dan
c.membangun peran serta masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.antisipasi dini;
b.pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c.penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 10
d.pendampingan dan advokasi;
e.rehabilitasi;
f.kerja sama dan kemitraan;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.pelaporan;
i.pendanaan;
j.partisipasi masyarakat;
k.penghargaan; dan
l.sanksi administrasi.

BAB II

ANTISIPASI DINI

Pasal 6

(1)Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini.
(2)Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada:
1. a.keluarga;
2. b.lingkungan Desa/kelurahan;
3. c.satuan pendidikan;
4. d.organisasi kemasyarakatan;
5. e.instansi Pemerintahan Daerah;
6. f.badan usaha;
7. g.hotel/penginapan/tempat hiburan;
8. h.pemondokan/asrama; dan/atau
9. i.tempat ibadah.

Pasal 7

(1)Antisipasi dini pada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
1. a.pemberian pendidikan agama dan akhlak;
2. b.pengawasan secara aktif dan bijaksana; dan/atau
3. c.penyediaan waktu yang cukup untuk berkomunikasi antara orang tua dengan anak.
(2)Keluarga dapat melakukan antisipasi dini selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. 11

Pasal 8

(1)Antisipasi dini pada lingkungan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan memberdayakan Pemerintahan Desa, Kelurahan, lembaga kemasyarakatan, serta semua komponen masyarakat.
(2)Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
1. a.pembentukan dan peningkatan keterampilan kader anti Narkotika berbasis masyarakat di Desa;
2. b.inisiasi pembentukan Desa anti Narkotika;
3. c.pelaporan dan koordinasi dengan pihak yang berwenang apabila terdapat Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa; dan/atau
4. d.sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara periodik.
(3)Perangkat Desa dapat melakukan antisipasi dini pada lingkungan Desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 9

(1)Antisipasi dini pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
1. a.sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. b.pembentukan satuan tugas relawan anti Narkotika;
3. c.fasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika; dan/atau
4. d.koordinasi dengan orang tua/wali jika ada indikasi terjadi Penyalahgunaan Narkotika oleh peserta didik. 12
(2)Sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimasukkan dalam kurikulum terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan pada jenjang pendidikan formal dan non formal.
(3)Satuan pendidikan dapat melakukan antisipasi dini selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 10

(1)Satuan tugas relawan anti Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b beranggotakan:
1. a.Dinas Pendidikan;
2. b.Dewan pendidikan;
3. c.majelis guru mata pelajaran; dan
4. d.perwakilan komite sekolah.
(2)Satuan tugas relawan anti Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
1. a.mengusulkan materi kurikulum anti Narkotika; dan/atau
2. b.memberikan pembekalan pada guru berkaitan dengan integrasi materi anti Narkotika ke dalam kurikulum.

Isi peraturan

Teks119PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

ANTISIPASI DINI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

ANTISIPASI DINI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019