DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan No. 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Grobogan

regulasi_utama

Ringkasan

1. jenis perangkat desa 2. pembentukan UPTD dan UPTB 3. staf ahli

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Bupati adalah Bupati Grobogan.
2.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Grobogan.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Grobogan.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Grobogan.
11.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan.
12.Tipe A adalah Tipologi perangkat daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang besar.
13.Tipe B adalah Tipologi perangkat daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang sedang. 3
14.Tipe C adalah Tipologi perangkat daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang kecil.
15.Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16.Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

JENIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Perangkat Daerah terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
5. 5.Dinas Sosial Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. 6.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7. 7.Dinas Ketahanan Pangan Daerah Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan; 4
8. 8.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
11. 11.Dinas Perhubungan Tipe C, yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12. 12.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
13. 13.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
14. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
15. 15.Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahanbidang pariwisata;
16. 16.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
17. 17.Dinas Pertanian Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
18. 18.Dinas Perternakan dan Perikanan Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub. urusan peternakan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
19. 19.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan; 5
20. 20.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe C, melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi; dan
21. 21.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
e.Badan Daerah, terdiri atas :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan daerah dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah; dan
3. 3.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan.

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Purwodadi Tipe A;
2. b.Kecamatan Toroh Tipe A;
3. c.Kecamatan Geyer Tipe A;
4. d.Kecamatan Grobogan Tipe A;
5. e.Kecamatan Brati Tipe A;
6. f.Kecamatan Klambu Tipe A;
7. g.Kecamatan Wirosari Tipe A;
8. h.Kecamatan Tawangharjo Tipe A;
9. i.Kecamatan Ngaringan Tipe A;
10. j.Kecamatan Kradenan Tipe A;
11. k.Kecamatan Pulokulon Tipe A;
12. l.Kecamatan Gabus Tipe A;
13. m.Kecamatan Godong Tipe A;
14. n.Kecamatan Penawangan Tipe A;
15. o.Kecamatan Karangrayung Tipe A;
16. p.Kecamatan Gubug Tipe A; 6
17. q.Kecamatan Kedungjati Tipe A;
18. r.Kecamatan Tegowanu Tipe A; dan
19. s.Kecamatan Tanggungharjo Tipe A.
(3)Dalam wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, d, dan g dibentuk kelurahan sebagai perangkat kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati harus memperhatikan asas :

a.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPTD DAN UPTB

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD atau UPTB.
(2)UPTD atau UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan.
(2)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal. 7

Pasal 8

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPTD Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit, tata kelola Puskesmas dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
(2)Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
(4)Staf Ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Bupati oleh Bupati.

Pasal 10

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. 8
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025