DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 angka 8, perubahan Pasal 2, perubahan Pasal 8, perubahan Pasal 15.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah yang lebih profesional, efektif dan efisien serta untuk menyesuaikan perubahan nomenklatur pada beberapa Perangkat Daerah dan perubahan tipe pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, perlu menata kembali bentuk dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
c.bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional serta dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; BUPATI GROBOGAN SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Bupati adalah Bupati Grobogan.
2.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
8.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Grobogan.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Grobogan.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Grobogan.
11.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan.
12.Tipe A adalah tipologi Perangkat Daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang besar.
13.Tipe B adalah tipologi Perangkat Daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang sedang.
14.Tipe C adalah tipologi Perangkat Daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang kecil.
15.Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16.Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 4
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perangkat Daerah terdiri atas :

a.Sekretariat Daerah, Tipe A;
b.Sekretariat DPRD, Tipe A;
c.Inspektorat Daerah, Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri atas :
1. 1.Dinas Pendidikan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
5. 5.Dinas Sosial, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. 6.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7. 7.Dinas Pangan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
8. 8.Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
11. 11.Dinas Perhubungan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12. 12.Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
13. 13.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
14. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
15. 15.Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 5 kepemudaan dan olah raga, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
16. 16.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
17. 17.Dinas Pertanian, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan perizinan usaha pertanian yang berkaitan dengan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
18. 18.Dinas Peternakan dan Perikanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian yang berkaitan dengan peternakan, dan bidang kelautan dan perikanan;
19. 19.Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
20. 20.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; dan
21. 21.Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
e.Badan Daerah, terdiri atas :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah; dan
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
4. 3.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pada Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat 6 kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

4.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan. Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal 8 April 2025 BUPATI GROBOGAN, SETYO HADI Diundangkan di Purwodadi pada tanggal 8 April 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, ANANG ARMUNANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH (1-19/2025) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 Jumlah Belanja 3.035.847.908.584,00 Total Surplus/(Defisit) -10.050.000.000,00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 15.000.000.000,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 15.000.000.000,00 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 4.950.000.000,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 4.950.000.000,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 15.000.000.000,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 4.950.000.000,00 Pembiayaan Netto 10.050.000.000,00 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 Kab. Grobogan, 10 Desember 2024 Sri Sumarni Bupati Lampiran XVI : Peraturan Daerah Nomor Tanggal Tanggal/Tahun Jumlah Pinjaman/Nilai Jangka Waktu Persentase bunga Tujuan Perjanjian Nominal Obligasi Pinjaman Pinjaman Pengguna Pokok Pinjaman a) Bunga h Pinjaman/Obligasi (Rp) (Tahun) (%) Pinjaman Daerah 3 4 5 6 7 8 9 KABUPATEN GROBOGAN DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 Bupati Sri Sumarni 10 Jumlah Pembayaran tahun ini Kab. Grobogan, 10 Desemb Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi ttd BUPATI GROBOGAN, Cap TTD. SRI SUMARNI Ca TERNAK UNGGAS 7905 Itik pullet lantan - Ekor 119.000 7906 Burung Puyuh - DOQ Umur 1-5 hail - Ekor 11.000 7907 Ayam joper - DOC Umur 1-5 hari - Ekor 11.000 7908 Ayam loper - Pullet Betina 4-6 bulan - Ekor 225.000 7909 Ayam joper - Pullet lantan 4-6 bulan - Ekor 200.000 7910 Ayam KUB - DOC Umur 1-5 hail - Ekor 14.000 7911 Ayam KUB - Pullet Retina Umur 4 - 6 bulan - Ekor 155.000 7912 Ayam KUB - Pullet lantan Umur 4-6 bulan - Ekor 155.000 7913 kik - DOD Umur 1-5 hari - Ekor 15.000 7914 Rik Manila - DOD Umur 1-5 hail - Ekor 25.000 7915 Itik Manila - Pullet Betina Umur 5-6 bulan - Ekor 250.000 7916 Rik Manila - Pullet lantan Umur 5-6 bulan - Ekor 300.000 7917 ltik pullet betina - Ekor 155.000 7918 Burung Puyuh Bulling Puyuh umur 3 - 4 Minggu Ekor 23.200 CCM HEWAN LAINNYA 7919 Binatang Bersuara Mural Ekor 2.978.400 CCIII. LISENSI DAN FRANCHISE 7920 E Book Elcsemplar 100.000 XIV. SOFTWARE 7921 Aplikasi display inforznasi Slide menu informasi Unit 848.200 7922 Aplikasi Web Basic Website Unit 356.000 7923 Software - Office Applications (full package) - Set 5.082.400 7924 Software - Software Backup and Storage FlexStor CBR Client Backup and Recovery license forWindows (7-user) Set 413.200 7925 Software - Software Graphic and Publisher - Set 5.561.300 7926 Upgrade Aplikasi BLUE RPM Kemenhub Interkoneksi penerbitan BLUe RFID Sinkronisasi Database BLUe RFID Setting, Pelatihan dan implementasi Set 12.580.800 7927 Aplikasi E-Raport: CD Unit 150.000 7928 Aplikasi Pembelajaran Digital: CD Unit 3.330.000 7929 Aplikasi Pembelalaran SD : CD Unit 150.000 7930 Office Application - Microsoft Office medium grade Unit 4.758.000 7931 Software Cad / Cam Licensing Subscription Renewal ( 1-Year) + Advanced Support, 1 seat, commercial, VCP, Single-user, Win Unit 4.693.000 CCV. BEBAN KAWAT/EAKSIMILI/INTERNET/TV LANGGANAN 7932 ERKLIKA VOUCHER SMP 1 TABUN Tahun 999.000 7933 ERKLIKA VOUCHER SD 1 TAHUN Tahun 999.000 CCVL BEBAN BARANG DAN JASA BLUD 7934 Vascon isi 25 tes Mnpul 125.400 7935 Stimuno Syr - Hs 29.760 7936 Sivit-Zinc - Tablet 702 7937 Sulcu Cadang Alat Kedokteran RSUD Ki Ageng Selo Wirosari NaN Paket 390.513.073 Telah ditandatangani secara elektronik oleh: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM RIADQA PRIAMBODO, S.H. Pembina NIP. 19820929 200501 1 006 Cap.Ttd Cap.Ttd 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kabupaten Grobogan telah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui surat Nomor : B- 1099/I/OT.00.00/12/2022 tanggal 9 Desember 2022 Perihal Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah dengan diintegrasikan pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan, dengan memasukkan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah meliputi :
1. a.pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
2. b.penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
3. c.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
4. d.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
5. e.pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
6. f.pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
7. g.koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah; dan
8. h.koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah. Selain itu, sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan terdapat unit organisasi bersifat khusus berupa Rumah Sakit Daerah dan unit organisasi bersifat fungsional berupa Pusat Kesehatan Masyarakat yang memberikan layanan secara profesional, yang bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah ini juga memuat perubahan terhadap nomenklatur Perangkat Daerah meliputi Inspektorat menjadi Inspektorat Daerah; Dinas Ketahanan Pangan Daerah menjadi Dinas Pangan; Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah menjadi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; serta Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kemudian diatur pula perubahan tipe Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari yang semula tipe B menjadi tipe A. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 8

Cukup jelas. Angka 4

Pasal 15

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 1 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 Jumlah Belanja 3.035.847.908.584,00 Total Surplus/(Defisit) -10.050.000.000,00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 15.000.000.000,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 15.000.000.000,00 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 4.950.000.000,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 4.950.000.000,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 15.000.000.000,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 4.950.000.000,00 Pembiayaan Netto 10.050.000.000,00 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 Kab. Grobogan, 10 Desember 2024 Sri Sumarni Bupati Lampiran XVI : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : Tanggal/Tahun Jumlah Pinjaman/Nilai Jangka Waktu Persentase bunga Tujuan Perjanjian Nominal Obligasi Pinjaman Pinjaman Pengguna Pokok Pinjaman a) Bunga Pinjaman/Obligasi (Rp) (Tahun) (%) Pinjaman Daerah 3 4 5 6 7 8 9 KABUPATEN GROBOGAN DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 Bupati Sri Sumarni 10 Jumlah Pembayaran tahun ini Kab. Grobogan, 10 Desember Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi ttd BUPATI GROBOGAN, Cap TTD. SRI SUMARNI 7913 kik - DOD Umur 1-5 hari - Ekor 15.000 7914 Rik Manila - DOD Umur 1-5 hail - Ekor 25.000 7915 Itik Manila - Pullet Betina Umur 5-6 bulan - Ekor 250.000 7916 Rik Manila - Pullet lantan Umur 5-6 bulan - Ekor 300.000 7917 ltik pullet betina - Ekor 155.000 7918 Burung Puyuh Bulling Puyuh umur 3 - 4 Minggu Ekor 23.200 CCM HEWAN LAINNYA 7919 Binatang Bersuara Mural Ekor 2.978.400 CCIII. LISENSI DAN FRANCHISE 7920 E Book Elcsemplar 100.000 XIV. SOFTWARE 7921 Aplikasi display inforznasi Slide menu informasi Unit 848.200 7922 Aplikasi Web Basic Website Unit 356.000 7923 Software - Office Applications (full package) - Set 5.082.400 7924 Software - Software Backup and Storage FlexStor CBR Client Backup and Recovery license forWindows (7-user) Set 413.200 7925 Software - Software Graphic and Publisher - Set 5.561.300 7926 Upgrade Aplikasi BLUE RPM Kemenhub Interkoneksi penerbitan BLUe RFID Sinkronisasi Database BLUe RFID Setting, Pelatihan dan implementasi Set 12.580.800 7927 Aplikasi E-Raport: CD Unit 150.000 7928 Aplikasi Pembelajaran Digital: CD Unit 3.330.000 7929 Aplikasi Pembelalaran SD : CD Unit 150.000 7930 Office Application - Microsoft Office medium grade Unit 4.758.000 7931 Software Cad / Cam Licensing Subscription Renewal ( 1-Year) + Advanced Support, 1 seat, commercial, VCP, Single-user, Win Unit 4.693.000 CCV. BEBAN KAWAT/EAKSIMILI/INTERNET/TV LANGGANAN 7932 ERKLIKA VOUCHER SMP 1 TABUN Tahun 999.000 7933 ERKLIKA VOUCHER SD 1 TAHUN Tahun 999.000 CCVL BEBAN BARANG DAN JASA BLUD 7934 Vascon isi 25 tes Mnpul 125.400 7935 Stimuno Syr - Hs 29.760 7936 Sivit-Zinc - Tablet 702 7937 Sulcu Cadang Alat Kedokteran RSUD Ki Ageng Selo Wirosari NaN Paket 390.513.073 Telah ditandatangani secara elektronik oleh: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM RIADQA PRIAMBODO, S.H. Pembina NIP. 19820929 200501 1 006

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 15

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 15

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan No. 15 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 15

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 15

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan No. 15 Tahun 2016