(1)Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan. Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal 8 April 2025 BUPATI GROBOGAN, SETYO HADI Diundangkan di Purwodadi pada tanggal 8 April 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, ANANG ARMUNANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH (1-19/2025) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 Jumlah Belanja 3.035.847.908.584,00 Total Surplus/(Defisit) -10.050.000.000,00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 15.000.000.000,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 15.000.000.000,00 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 4.950.000.000,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 4.950.000.000,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 15.000.000.000,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 4.950.000.000,00 Pembiayaan Netto 10.050.000.000,00 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 Kab. Grobogan, 10 Desember 2024 Sri Sumarni Bupati Lampiran XVI : Peraturan Daerah Nomor Tanggal Tanggal/Tahun Jumlah Pinjaman/Nilai Jangka Waktu Persentase bunga Tujuan Perjanjian Nominal Obligasi Pinjaman Pinjaman Pengguna Pokok Pinjaman a) Bunga h Pinjaman/Obligasi (Rp) (Tahun) (%) Pinjaman Daerah 3 4 5 6 7 8 9 KABUPATEN GROBOGAN DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 Bupati Sri Sumarni 10 Jumlah Pembayaran tahun ini Kab. Grobogan, 10 Desemb Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi ttd BUPATI GROBOGAN, Cap TTD. SRI SUMARNI Ca TERNAK UNGGAS 7905 Itik pullet lantan - Ekor 119.000 7906 Burung Puyuh - DOQ Umur 1-5 hail - Ekor 11.000 7907 Ayam joper - DOC Umur 1-5 hari - Ekor 11.000 7908 Ayam loper - Pullet Betina 4-6 bulan - Ekor 225.000 7909 Ayam joper - Pullet lantan 4-6 bulan - Ekor 200.000 7910 Ayam KUB - DOC Umur 1-5 hail - Ekor 14.000 7911 Ayam KUB - Pullet Retina Umur 4 - 6 bulan - Ekor 155.000 7912 Ayam KUB - Pullet lantan Umur 4-6 bulan - Ekor 155.000 7913 kik - DOD Umur 1-5 hari - Ekor 15.000 7914 Rik Manila - DOD Umur 1-5 hail - Ekor 25.000 7915 Itik Manila - Pullet Betina Umur 5-6 bulan - Ekor 250.000 7916 Rik Manila - Pullet lantan Umur 5-6 bulan - Ekor 300.000 7917 ltik pullet betina - Ekor 155.000 7918 Burung Puyuh Bulling Puyuh umur 3 - 4 Minggu Ekor 23.200 CCM HEWAN LAINNYA 7919 Binatang Bersuara Mural Ekor 2.978.400 CCIII. LISENSI DAN FRANCHISE 7920 E Book Elcsemplar 100.000 XIV. SOFTWARE 7921 Aplikasi display inforznasi Slide menu informasi Unit 848.200 7922 Aplikasi Web Basic Website Unit 356.000 7923 Software - Office Applications (full package) - Set 5.082.400 7924 Software - Software Backup and Storage FlexStor CBR Client Backup and Recovery license forWindows (7-user) Set 413.200 7925 Software - Software Graphic and Publisher - Set 5.561.300 7926 Upgrade Aplikasi BLUE RPM Kemenhub Interkoneksi penerbitan BLUe RFID Sinkronisasi Database BLUe RFID Setting, Pelatihan dan implementasi Set 12.580.800 7927 Aplikasi E-Raport: CD Unit 150.000 7928 Aplikasi Pembelajaran Digital: CD Unit 3.330.000 7929 Aplikasi Pembelalaran SD : CD Unit 150.000 7930 Office Application - Microsoft Office medium grade Unit 4.758.000 7931 Software Cad / Cam Licensing Subscription Renewal ( 1-Year) + Advanced Support, 1 seat, commercial, VCP, Single-user, Win Unit 4.693.000 CCV. BEBAN KAWAT/EAKSIMILI/INTERNET/TV LANGGANAN 7932 ERKLIKA VOUCHER SMP 1 TABUN Tahun 999.000 7933 ERKLIKA VOUCHER SD 1 TAHUN Tahun 999.000 CCVL BEBAN BARANG DAN JASA BLUD 7934 Vascon isi 25 tes Mnpul 125.400 7935 Stimuno Syr - Hs 29.760 7936 Sivit-Zinc - Tablet 702 7937 Sulcu Cadang Alat Kedokteran RSUD Ki Ageng Selo Wirosari NaN Paket 390.513.073 Telah ditandatangani secara elektronik oleh: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM RIADQA PRIAMBODO, S.H. Pembina NIP. 19820929 200501 1 006 Cap.Ttd Cap.Ttd 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kabupaten Grobogan telah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui surat Nomor : B- 1099/I/OT.00.00/12/2022 tanggal 9 Desember 2022 Perihal Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah dengan diintegrasikan pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan, dengan memasukkan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah meliputi :
a.pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
b.penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
c.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
d.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
e.pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
f.pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
g.koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah; dan
h.koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.
Selain itu, sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan terdapat unit organisasi bersifat khusus berupa Rumah Sakit Daerah dan unit organisasi bersifat fungsional berupa Pusat Kesehatan Masyarakat yang memberikan layanan secara profesional, yang bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah ini juga memuat perubahan terhadap nomenklatur Perangkat Daerah meliputi Inspektorat menjadi Inspektorat Daerah; Dinas Ketahanan Pangan Daerah menjadi Dinas Pangan; Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah menjadi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; serta Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kemudian diatur pula perubahan tipe Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari yang semula tipe B menjadi tipe A. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1