DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

1. jenis, tugas, wewenang dan tanggun jawab perangkat desa 2. pengangkatan perangkat desa 3. larangam perangkat desa 4. penghasilan dan pengharagaan perangkat desa 5. pemberhentian perangkat desa 6. pejabat yang mewakili dalam hal perangkat desa berhalangan atau kosong 7. pengembangan karier perangkat desa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka ketentuan mengenai Perangkat Desa perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 3
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN Dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Grobogan.
4.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 4 dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10.Penjabat Perangkat Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Perangkat Desa dalam kurun waktu tertentu.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12.Pegawai Desa adalah pegawai yang diangkat Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari Pegawai Administrasi Desa, Guru Sekolah milik desa, penjaga kantor desa, petugas pasar desa dan/atau pegawai Sub Klinik Desa (SKD).

BAB II

JENIS, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. 5
(2)Perangkat Desa terdiri atas :
1. a.sekretariat Desa;
2. b.pelaksana kewilayahan; dan
3. c.pelaksana teknis.

Pasal 3

(1)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
(2)Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa melalui mekanisme ujian penyaringan.

Pasal 5

(1)Kepala Desa mengajukan permohonan ijin pengisian perangkat desa kepada Bupati melalui Camat. 6
(2)Kepala Desa membentuk Panitia Penyaringan Perangkat Desa setelah mendapat persetujuan tertulis tentang pengisian kekosongan Perangkat Desa dari Bupati.

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan Penyaringan Perangkat Desa, Bupati membentuk Panitia Pengawas tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

Pasal 7

(1)Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan :
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
3. c.berpendidikan paling rendah Sekolah Menegah Umum atau sederajat;
4. d.berusia 20 (dua puluh tahun) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
5. e.terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
6. f.berbadan sehat;
7. g.berkelakuan baik;
8. h.bebas narkoba; dan
9. i.mampu mengoperasikan komputer.
(2)Khusus untuk calon perangkat desa yang berasal dari pegawai desa yang diangkat sebelum tahun 2010 selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
1. a.salinan Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan; 7
2. b.surat pernyataan melaksanakan tugas sebagai pegawai desa sampai dengan pada saat pendaftaran secara tidak terputus-putus, yang diketahui oleh Kepala Desa; dan
3. c.surat keterangan masa pengabdian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.

Pasal 8

(1)Ujian penyaringan dilaksanakan di Kantor Desa atau di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia.
(2)Materi Ujian Penyaringan disusun dengan standart tamatan Sekolah Menegah Umum atau sederajat dan dibuat dalam sistem pilihan berganda yang meliputi :
1. a.Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. b.Bahasa Indonesia;
3. c.Pengetahuan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa; dan
4. d.Pengetahuan Umum.
(3)Calon Perangkat Desa yang berasal dari pegawai desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mendapatkan tambahan nilai yang diperhitungkan berdasarkan masa pengabdian.

Pasal 9

(1)Ujian penyaringan, dan pengumuman hasil ujian dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) hari.
(2)Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai lulus ditetapkan oleh Panitia dalam daftar calon lulus dilengkapi Berita Acara ujian penyaringan, dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk diangkat sebagai Perangkat desa.
(3)Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang. 8
(4)Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari.
(5)Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.
(6)Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat.

Pasal 10

(1)Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
(2)Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji.
(3)Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang- undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015