DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (PERDA) ini mengubah PERDA No. 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak di Pemerintahan Kabupaten Grobogan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta dilindungi dari kekerasan, diskriminasi, dan segala bentuk perlakuan tidak manusiawi;
c.bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 15); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 15) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan angka 2, angka 10, angka 12, angka 24, angka 30, angka 31, angka 34, angka 36 dan angka 40 diubah, di antara angka 28 dan angka 29 disisipkan satu angka yakni angka 28a, di antara angka 30 dan angka 31 disisipkan satu angka yakni angka 30a, dan ketentuan angka 3, angka 5, angka 13, angka 14, angka 16, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 25, angka 29, dan angka 41 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dihapus.
4.Bupati adalah Bupati Grobogan.
5.Dihapus.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
10.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.
11.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah.
13.Dihapus.
14.Dihapus.
15.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
16.Dihapus.
17.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
18.Instansi Berwenang adalah instansi yang berwenang membidangi Perlindungan Anak di Daerah.
19.Dihapus.
20.Dihapus.
21.Dihapus.
22.Dihapus.
23.Dihapus.
24.Anak dalam Situasi Darurat adalah anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang terdiri atas, anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata.
25.Dihapus.
26.Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat 5 dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
27.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
28.Anak yang berkonflik hukum adalah Anak yang melakukan perbuatan tindak pidana. 28a. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
29.Dihapus.
30.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 30a. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
31.Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
32.Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
33.Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
34.Kejahatan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar atau tidak disukai dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
35.Korban adalah Anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
36.Pusat Pelayanan Terpadu adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan Anak yang dikelola secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat 6 dalam bentuk perawatan medik, psikososial dan pelayanan hukum.
37.Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
38.Forum Anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Daerah.
39.Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
40.Pengasuhan Alternatif adalah pengasuhan yang dilakukan oleh institusi atau perseorangan yang diakui oleh negara.
41.Dihapus.
2.Ketentuan mengenai judul BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PERAN SERTA, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Pasal 4

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua atau Wali, berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

4.Ketentuan mengenai judul Bagian Kedua pada BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
5.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (2) huruf q dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Setiap Orang, LSM dan Masyarakat diharapkan turut serta berpartisipasi dalam upaya menjamin Perlindungan Anak. 7
(2)Bentuk partisipasi Masyarakat dan LSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
1. a.melaporkan terjadinya pelanggaran Hak Anak kepada instansi yang berwenang;
2. b.mencegah dan melaporkan terjadinya kekerasan terhadap Anak;
3. c.membangun kesadaran dalam memberikan perlindungan hukum bagi Hak Anak;
4. d.turut serta dalam upaya penyelesaian hukum dalam penanganan tindak pidana terhadap Anak;
5. e.memberikan advokasi terhadap pelanggaran Hak Anak;
6. f.memberi masukan dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak;
7. g.memberikan bantuan baik moril maupun materiil dalam hal terjadinya pelanggaran Hak Anak;
8. h.turut serta melakukan upaya rehabilitasi sebagai akibat dari pelanggaran Hak Anak;
9. i.penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak;
10. j.pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Anak;
11. k.pendirian dan pengelolaan panti asuhan Anak;
12. l.pendirian tempat rehabilitasi Anak Korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta pada anak korban HIV/AIDS;
13. m.pemberian beasiswa pendidikan;
14. n.pemberian bantuan biaya kesehatan;
15. o.penyediaan taman bermain Anak;
16. p.ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas Anak yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di Masyarakat; dan
17. q.dihapus.
(3)Dihapus.

6.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab :
1. a.menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
2. b.memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak; 8
3. c.merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
4. d.melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah;
5. e.memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak;
6. f.menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
7. g.mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak;
8. h.menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
9. i.memberikan sarana dan prasarana pendidikan, mulai dari tingkat Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. j.membangun sistem Perlindungan Anak berbasis masyarakat dan menjamin keberadaan Lembaga Perlindungan Anak Desa/Kelurahan melalui kebijakan dan penganggaran;
11. k.memfasilitasi terbentuknya Lembaga Perlindungan Anak Desa/Kelurahan di tingkat Desa/Kelurahan;
12. l.melakukan upaya advokasi untuk menekan tingkat perceraian, dan Kekerasan terhadap anak; dan
13. m.menanggung biaya pengobatan jika terdapat korban tindak Kekerasan terhadap anak sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat diwujudkan melalui upaya Pemerintah Daerah dalam membangun Kabupaten Layak Anak.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Kabupaten layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambah 2 ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Perlindungan Anak dalam bentuk :
1. a.mencegah dan melaporkan jika mendapati anak dalam penganiayaan, kekerasan, dan melakukan tindak pidana; 9
2. b.mendorong mewujudkan pemenuhan Hak Anak yang terabaikan;
3. c.mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
4. d.mencegah konsumsi rokok dan Narkoba, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya bagi Anak; dan
5. e.mencegah dan mengawasi terjadinya jual beli Anak.
(2)Dalam hal Masyarakat tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada ayat (1), Masyarakat dapat melaporkan kepada Pemerintah Daerah.
(3)Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
(4)Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan melibatkan LSM, akademisi dan pemerhati Anak.

8.Ketentuan mengenai judul Bagian Kelima pada BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
9.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Keluarga dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Anak dalam bentuk :
1. a.mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak;
2. b.menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
3. c.mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
4. d.memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
(2)Dalam hal Orang Tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10

10.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Setiap Anak berhak atas dan/atau untuk :
1. a.hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari Kekerasan, diskriminasi;
2. b.suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
3. c.beribadah menurut agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya;
4. d.berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dibawah bimbingan Orang Tua atau Wali;
5. e.mengetahui Orang Tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
6. f.diasuh atau diangkat sebagai Anak asuh atau Anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. g.memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
8. h.menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan;
9. i.memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat dan bakatnya;
10. j.Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus;
11. k.Anak Penyandang Disbilitas berhak mendapatkan pendidikan luar biasa;
12. l.mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
13. m.untuk mendapatkan kembali pendidikan formal atau non formal bagi Anak putus sekolah; 11
14. n.beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan Anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
15. o.mendapat perlindungan dari Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap perlakuan diskriminasi, eksploitasi secara ekonomi, dan Kekerasan;
16. p.memperoleh perlindungan dari : 1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 2) pelibatan dalam sengketa bersenjata; 3) pelibatan dalam kerusuhan sosial; 4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; 5) pelibatan dalam peperangan; 6) sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; dan 7) kejahatan seksual.
17. q.memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
18. r.mendapatkan penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau diberikan sanksi pidana penjara Anak, kecuali sebagai upaya terakhir sesuai dengan hukum yang berlaku, serta dalam waktu yang paling singkat.
19. s.berorganisasi, berkumpul secara damai;
20. t.memperoleh akses informasi yang layak;
21. u.memperoleh perlindungan identitas, pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap Anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal usul serta pemulihan identitas Anak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
22. v.berekspresi dan mengeluarkan pendapat, secara merdeka sesuai keinginannya melalui Forum Anak;
23. w.berpikir, berhati nurani dan beragama;
24. x.perlindungan kehidupan pribadi;
25. y.bebas dari penyiksaan dan penghukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan;
26. z.mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif; dan aa. memperoleh hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada huruf e, anak tetap berhak :
1. a.bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Orang Tuanya; 12
2. b.mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. c.memperoleh pembiayaan hidup dari Orang Tuanya; dan
4. d.memperoleh Hak Anak lainnya.
  1. 11.Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

Selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

12.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua atau Wali melaksanakan Perlindungan Anak dengan memberikan jaminan atas status kewarganegaraan Anak yang dituangkan dalam akta kelahiran.
(2)Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
(3)Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

13.Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

(1)Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua dan Wali menghormati setiap pendapat dan pandangan seorang Anak maupun sekelompok Anak yang bertujuan untuk kepentingan terbaik anak.
(2)Pendapat dan pandangan Anak bagi kemajuan pembangunan Daerah dan bagi kepentingan terbaik Anak akan dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan 13 Anak.
(3)Setiap Anak baik secara perseorangan maupun perwakilan akan diberi kesempatan menyampaikan pendapat dan pandangannya terkait kebijakan Daerah yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap pemenuhan hak dan Perlindungan Anak.

14.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PERAN SERTA, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9A

Pasal 13

Pasal 13A

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PERAN SERTA, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9A

Pasal 13

Pasal 13A

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013