DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas dan tujuan, ruang lingkup, kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Penanaman modal, lebijakan penyelenggaraan Penanaman modal, fasilitas penanaman modal, pelaporan kegiatan penanaman modal, hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, ketenagakerjaan, peran serta masyarakat, sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan dan menjamin iklim usaha yang kondusif dan menumbuh kembangkan investasi dalam berbagai bidang, termasuk usaha kecil dan menengah perlu diatur kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penanaman Modal perlu pengaturan tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Grobogan.
4.Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan/atau menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.
5.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
6.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
8.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
10.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4
12.Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal yang telah mendapat Perizinan Penanaman Modal.
13.Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada Penanam Modal untuk merealisasikan Penanaman Modalnya dan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
14.Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal dan penggunaan fasilitas Penanaman Modal.
15.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
16.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi Penanam Modal yang wajib disampaikan secara berkala.
17.Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
18.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
19.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
20.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. 5
21.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
22.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
23.Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal Jangka Panjang di Daerah.
24.Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
25.Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang berdomisili di wilayah Daerah berdasarkan data yang dimuat dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.
26.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas :
1. a.kepastian hukum;
2. b.keterbukaan;
3. c.akuntabilitas;
4. d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5. e.kebersamaan;
6. f.efisiensi berkeadilan;
7. g.berkelanjutan; 6
8. h.berwawasan lingkungan;
9. i.kemandirian; dan
10. j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah.
(2)Tujuan Penyelenggaraan Penanaman Modal, antara lain untuk :
1. a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
2. b.menciptakan lapangan kerja;
3. c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan berwawasan lingkungan;
4. d.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
5. e.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
6. f.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. g.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal;
b.kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal;
c.fasilitas penyelenggaraan Penanaman Modal;
d.pelaporan kegiatan Penanaman Modal;
e.hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penanam Modal;
f.ketenagakerjaan; dan
g.peran serta masyarakat.

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal di Daerah. 7
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal;
2. b.pembuatan peta potensi investasi;
3. c.penyelenggaraan promosi Penanaman Modal;
4. d.pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal;
5. e.pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal; dan
6. f.pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi.

BAB V

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

(1)Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pemerintah Daerah menetapkan arah kebijakan Penanaman Modal meliputi :
1. a.menetapkan kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal dalam bentuk RUPM;
2. b.menetapkan rencana strategis Daerah dalam rangka pengembangan Penanaman Modal Daerah; dan
3. c.merumuskan dan menetapkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.
(2)Dalam menetapkan kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah :
1. a.memberi perlakuan yang sama bagi setiap Penanam Modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan nasional;
2. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan Perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 8
3. c.membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
(3)Kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat ketentuan mengenai :
1. a.bentuk badan usaha dan bidang usaha Penanaman Modal;
2. b.kerjasama Penanaman Modal;
3. c.promosi Penanaman Modal;
4. d.pelayanan Penanaman Modal;
5. e.pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
6. f.pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal; dan
7. g.penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan Penanaman Modal.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Pasal 7

(1)Setiap bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penanaman Modal diprioritaskan pada bidang usaha : 9
1. a.pertambangan;
2. b.pertanian;
3. c.perkebunan;
4. d.kehutanan;
5. e.peternakan;
6. f.industri; dan
7. g.pariwisata.
(3)Bidang usaha yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RUPM.

Pasal 8

(1)Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan :
1. a.pemerintah daerah lain; dan/atau
2. b.swasta.
(2)Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dilakukan dengan :
1. a.mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi Penanaman Modal;
2. b.memberikan bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal; dan 10
3. c.melaksanakan Promosi Penanaman Modal yang menjadi unggulan Daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
(2)Pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan/atau lembaga swasta.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan kebijakan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d meliputi :
1. a.pelayanan Perizinan Berusaha; dan
2. b.pelayanan Nonperizinan.
(2)Jenis pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.Izin Usaha; dan
2. b.Izin Komersial atau Operasional.
(3)Jenis pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, meliputi :
1. a.insentif Daerah;
2. b.layanan informasi dan layanan pengaduan; dan
3. c.dokumen atau surat keterangan tertentu lainnya yang dibutuhkan Penanam Modal untuk kelancaran usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…