(1)Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang telah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun wajib didaftarkan ulang paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.
5
(2)Pemberian Izin Usaha Toko Modern (IUTM) bagi minimarket yang dilakukan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, berpedoman pada kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7).
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan. Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal 29 Agustus 2017 BUPATI GROBOGAN, Cap TTD SRI SUMARNI Diundangkan di Purwodadi pada tanggal 30 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, Cap TTD MOHAMAD SUMARSONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017 NOMOR 7 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH ( 7/2017) 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN I. UMUM Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M- DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, diatur bahwa “jumlah” pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta jarak antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional atau toko eceran tradisional ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat. Pengaturan jumlah dan jarak tersebut antara lain ditujukan untuk melindungi usaha mikro dan kecil yang memiliki bidang usaha yang sama dengan toko modern, antara lain yang berupa toko tradisional yang berdiri sendiri maupun penjual eceran. Pengaturan jumlah dan jarak yang telah ditetapkan sebelumnya dirasa kurang optimal di dalam melindungi usaha mikro dan kecil tersebut. Pembatasan jumlah toko modern khususnya minimarket di wilayah kecamatan hanya berlaku pada ibukota kecamatan saja. Sedangkan wilayah di luar ibukota kecamatan tidak diatur secara spesifik. Sementara itu, sebaran lokasi usaha mikro dan kecil tidak hanya terletak di ibukota kecamatan saja, melainkan merata di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu mengatur kembali beberapa hal yang berkaitan dengan jumlah dan jarak toko modern, khususnya yang berbentuk minimarket. Oleh karenanya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern perlu disesuaikan kembali. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 7