DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 2 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Grobogan

regulasi_utama

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyertaan Modal Bab III Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Alenia ke-4, maka Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagai instrumen penguatan iklim investasi dan mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi;
b.bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah., serta guna menggali potensi sumber pendapatan asli daerah, dipandang perlu menyertakan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pen:etapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2024;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi \undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN P~ RWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan Menetapkan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. ~- 4. 5. 1. 8. 9. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. Bupati adalah Bupati Grobogan. Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan Daerah otonom. sebagai unsur yang mem1mp1n yang menjadi Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu Badan Usaha Milik Daerah. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah baik yang berwujud uang maupun barang. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Modal Dasar adalah seluruh nominal saham yang dise but dalam Peraturan Daerah dan/ atau Anggaran Dasar. Modal Disetor adalah kewajiban Penyertaan Modal yang telah dipenuhi oleh pemilik atau pemegang saham. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD .

Pasal 2

Penyertaan Modal kepada BUMD berasaskan :

a.akuntabilitas;; dan
b.kepastian hukum.

Pasal 3

Penyertaan Modal bertujuan untuk :

a.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
b.penguatan BUMD;
c.meningkatkan sumber pendapatan asli Daerah; d,an
d.meningkatkan pertumbuhan perekonomian masykrakat.

(1)2) 3)

BAB II

PENYERTMN MODAL

Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Mod~ kepada BUMD pada Tahun 2024 sebesar RplS.450.000.000,00 (lima belas milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rpl0.000.000.000,00 ( epuluh milyar rupiah);
b.Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar RpS00.0o9.ooo,oo (lima ratus juta rupiah); I
c.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pu1a Tirta Dharma Kabupaten Grobogan ebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratlls juta rupiah); t
d.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Per editan Rakyat Bank Purwa Artha ebesar Rpl.500.000.000,00 (satu milyar lima ratlb.s juta rupiah); dan
e.Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara . ebesar rupiah) . Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebag ·mana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk peningkatan pelayanan perbankan dan peni gkatan ekspansi kredit kepada sektor produktif dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro. Penyertaan Modal kepada Perseroan T rbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hutuf b dipergunakan untuk memperkuat kapasitas penjtinan dan memperluas cakupan wilayah kegiatan usaha. Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Dae ah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Gr hogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huiuf c dipergunakan untuk pengadaan mobil tang !· air, penggantian water meter, dan peng13-daan genset intake Sidorejo.

(5)Penyertaan Modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) huruf d dipergunakan untuk peningkatan pelayanan perbankan dan peningkatan ekspansi kredit kepada sektor produktif dan usaha menengah kecil dan mikro.
(6)Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipergunakan untuk peningkatan kapasitas produksi pada unit perdagangan dan unit percetakan.
(7)Jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sampai dengan Tahun 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUANPENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan. Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal BUPATI GROBOGAN, ttd. SRI SUMARNI Diundangkan di rtirwodadi pada tanggal SEKRETARIS pAERAH KABUPATEN GROBOGAN, ttd. ANANG ARMUNANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINS! JAWA TENGAH NOMOR (7-243/2023) ~rn~i,ai dengan aslinya 'A\.~~.P~....mv,~AN HUKUM UPATEN GROBOGAN, ODO S.H. 05011006 \ PENJELASAN ATAS fERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENYE~TAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2024 I. UMUM BUMD meru.pakan salah satu altematif sumber pendapatan asli Daerah bagi pemerintah Daerah, disamping pendapatan yang berasal dari hasil sektor pajak Daerah dan hasil retribusi Daerah serta lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Oleh karena itu, guna meningkatkan pendapatail asli Daerah yang berasal dari BUMD, dipandang perlu meningkatkan jumlah modal yang disertakan oleh Pemerintah Daerah. Penyertaan Modal tentunya bukan satu-satunya langkah, melainkan perlu adfill-ya peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara lebih efisien, kompetitif dan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian BUMD diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah dan benar- benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan Daerah. Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah bersangkutan, maka Penyyrtaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD pada Tahun 2024 haru.s ditetapkan dalam Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

a."Akuntabilitas" adalah kewajiban untuk menyampaikan pettanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kiqerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
b."Kepastian hukum" adalah mengutamakan landasan peraturan petundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas. TAMBAHAN LE BARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 7 NO 1. 2. 3. 4. 5. LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENYERTMN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2024 JUMLAH MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR ~EPADA BUMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 :tr'AMA BUMD Perseroan Terbatas Bank Pemb~gunan Daerah Jawa Tengah Perseroan Terbatas Penjami!nan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan Perusahtan Perseroan Daerah ank Perkreditan Rakvat Bank Purwa Artha Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara I JUMLAH MODAL JUMLAH MODAL DASAR (Rp) DISETOR SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Rp) 5.000.000.000.000 87.006.000.000

200.000. 000. 000 6.400.000.000 230.000.000.000 72.853. 726.254 60.000.000.000 20.500.000.000 20.000.000.000 8.206.668.000 BUPATI GROBOGAN, Cap ttd SRI SUMARNI ~~~~~·~· engan aslinya ~~~~~ G AN HUKUM BUPATEN GROBOGAN, ODO S.H. 05011006

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017