DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 Oktober 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 5 yaitu pemberian retribusi IMB serta Pasal 10 yaitu Struktur dan besarnya tarif retribusi IMB.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu disesuaikan kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan :

a.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan 3 Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 9);
b.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13);
c.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1); diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Dengan nama retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian IMB yang disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

2.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 4

Pasal 10

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi IMB dibedakan berdasarkan luas lantai bangunan gedung dan/ atau volume/besaran prasarana bangunan gedung, tingkat penggunaan jasa, harga satuan retribusi bangunan, dan jenis retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung.
(2)Besarnya tarif retribusi IMB dihitung dengan rumus sebagai berikut :
1. a.pembangunan baru, dihitung dengan rumus L x It x 1,00 x HSbg;
2. b.rehabilitasi/renovasi bangunan dihitung dengan rumus L x It x Tk x HSbg;
3. c.prasarana bangunan gedung dihitung dengan rumus V x I x 1,00 x HSpbg; dan
4. d.rehabilitasi prasarana bangunan dihitung dengan rumus V x I x Tk x HSpbg. Keterangan : L = Luas lantai bangunan gedung V = Volume/besaran (dalam satuan m2, m’, unit) I = Indeks It = Indeks terintegrasi Tk = Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat HSbg = Harga satuan retribusi bangunan gedung HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung 1,00 = Indeks pembangunan baru
(3)Indeks bangunan gedung, harga satuan retribusi bangunan gedung dan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta contoh penghitungan indeks terintegrasi bangunan 5 gedung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan. Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal 21 Oktober 2020 Pjs.BUPATI GROBOGAN, Ca TTD HAERUDIN Diundangkan di Purwodadi pada tanggal 21 Oktober 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, Cap TTD MOHAMAD SUMARSONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 9 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI JAWA TENGAH : (9-240/2020) 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU I. PENJELASAN UMUM Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia, tentunya perlu ada keserasian, keharmonisan dan keselarasan peraturan perundang-undangan yang disusun guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Grobogan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Hal tersebut tentunya berlaku bagi setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan. Hal demikianlah yang mendasari perlunya dilakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu khususnya materi muatan yang mengatur mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pengaturannya didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung. Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang sekaligus mencabut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung, tentunya perlu disikapi dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 7 Selain itu, dengan adanya peningkatan biaya penyediaan jasa yang berkaitan dengan efektivitas pengendalian atas pemberian layanan didasarkan pada prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi serta cara mengukur tingkat penggunaan jasa secara transparan dan akuntabel, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 5

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 10

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 8 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU INDEKS BANGUNAN GEDUNG, HARGA SATUAN RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG, HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG SERTA CONTOH PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB A. INDEKS BANGUNAN GEDUNG

1.Indeks Fungsi Bangunan Gedung NO. KLASIFIKASI FUNGSI BANGUNAN GEDUNG INDEKS
1.Fungsi hunian

a.Rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana 0,05
b.Hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana 0,50
1. 2.Fungsi keagamaan 0,00
2. 3.Fungsi usaha 3,00
3. 4.Fungsi sosial dan budaya
a.Bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha 0,00
b.Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik negara 1,00
1. 5.Fungsi khusus 2,00
2. 6.Fungsi ganda/ campuran 4,00
3. 2.Indeks Parameter Klasifikasi Bangunan Gedung Dengan Bobot Masing- Masing NO. KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG BOBOT INDEKS
4. 1.Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi 0,25a. Sederhana 0,40
b.tidak sederhana 0,70
c.khusus 1,00
1. 2.Tingkat permanensi 0,20a. Darurat 0,40
b.semi permanen 0,70 9 NO. KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG BOBOT INDEKS
c.Permanen 1,00
1. 3.Tingkat risiko kebakaran 0,15
a.rendah 0,40
b.sedang 0,70
c.tinggi 1,00
1. 4.Tingkat zonasi gempa 0,15 0,50
2. 5.Tingkat lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung 0,10a. renggang 0,40
b.sedang 0,70
c.tinggi 1,00
1. 6.Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/ tingkat bangunan gedung**) 0,10a. rendah (1 lantai s.d. 4 lantai) 0,40
b.sedang (5 lantai s.d. 8 lantai) 0,70
c.tinggi (lebih dari 8 lantai) 1,00
1. 7.Kepemilikan bangunan gedung 0,05
a.negara, yayasan 0,40
b.perorangan 0,70
c.badan usaha 1,00
1. 3.Indeks Parameter Waktu Penggunaan Bangunan Gedung NO. WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG INDEKS 1. bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up 0,40 2. bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah makimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek 0,70 3. bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun 1,00
2. 4.Indeks prasarana bangunan gedung NO JENIS PRASARANA BANGUNAN INDEKS PEMBANGUNAN BARU RUSAK BERAT RUSAK SEDANG 1. Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman 1,00 0,65 0,45 2. Konstruksi penanda masuk 1,00 0,65 0,45
3. 3.Konstruksi perkerasan 1,00 0,65 0,45
4. 4.Konstruksi penghubung 1,00 0,65 0,45 5. Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah 1,00 0,65 0,45
5. 6.Konstruksi menara 1,00 0,65 0,45
6. 7.Konstruksi monumen 1,00 0,65 0,45 8. Konstruksi instalasi/ gardu 1,00 0,65 0,45 9. Konstruksi reklame/ papan nama 1,00 0,65 0,45 10  Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan Gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 (satu koma tiga puluh) untuk mendapatkan indeks terintegrasi.  Indeks untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara adalah sebesar 0 (nol). B. HARGA SATUAN RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG DAN HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG NO JENIS BANGUNAN SATUAN HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)
7. 1.BANGUNAN GEDUNG m² 15.000,00
8. 2.PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
a.Konstruksi Pembatas / Penahan / Pengaman - Pagar m¹ 1.500,00 - Turap m¹ 2.250,00
b.Konstruksi Penanda Masuk - Gerbang/Gapura unit 75.000,00
c.Konstruksi Perkerasan - Jalan m² 1.500,00 - Lapangan Parkir/Upacara m² 750,00 - Lapangan Olah Raga Terbuka m² 1.000,00 - Lantai Jemur m² 450,00
d.Kontruksi Penghubung - Jembatan m² 9.000,00 - Box culvert m² 7.500,00 - Gorong – gorong m² 6.000,00
e.Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah - Kolam Renang m² 7.500,00 - Kolam Pengolahan/Lainnya m² 3.000,00 - Reservoir Bawah Tanah m² 2.250,00
f.Konstruksi Menara - Menara Antena (tinggi ≤ 5 m) unit 75.000,00 Kelebihan tinggi m¹ 7.500,00 - Menara Resevoir (volume ≤ 2 m³) unit 100.000,00 Kelebihan volume m³ 15.000,00 - Cerobong (tinggi ≤ 5 m) unit 90.000,00 Kelebihan tinggi m¹ 10.000,00 - Tiang fiber optic (tinggi ≤ 5 m) unit 75.000,00 Kelebihan tinggi m¹ 7.500,00
g.Konstruksi Monumen - Tugu/Patung (luas dasar ≤ 25 m²) Unit 225.000,00 Kelebihan luasan m² 15.000,00
h.Konstruksi instalasi - Instalasi gardu listrik/genset luas ≤ 10 m² Unit 150.000,00 Kelebihan luasan m² 7.500,00 - Instalasi komunikasi/telepon luas ≤ 10 m² Unit 150.000,00 Kelebihan luasan m² 7.500,00 11 NO JENIS BANGUNAN SATUAN HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp) - Kabel tanam/ listrik/ fiber optic m¹ 225,00 - Pipa gas/ air m¹ 225,00
i.Konstruksi Reklame/Papan Nama - Billboard/Papan Iklan (luas bidang ≤ 6 m²) Unit 450.000,00 Kelebihan luasan m² 75.000,00 - Papan Nama (luas bidang ≤ 6 m²) Unit 150.000,00 Kelebihan luasan m² 22.500,00 - Neon Box (luas bidang ≤ 6 m²) Unit 600.000,00 Kelebihan luasan m² 100.000,00 - Videotron (luas bidang ≤ 6 m²) Unit 750.000,00 Kelebihan luasan m² 150.000,00
1. 3.MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER
a.Tinggi ≤ 50 m m² 150.000,00
b.Tinggi > 50 m m² 175.000,00
1. 4.MENARA JARINGAN LISTRIK
a.Tinggi ≤ 75 m m² 75.000,00
b.Tinggi > 75 m m² 90.000,00
1. 5.KONSTRUKSI DI LUAR LAHAN PEKARANGAN/KAPLING
a.Gapura/Gerbang Masuk m² 30.000,00
b.Tugu/Patung m² 35.000,00 12 C. CONTOH PENGHITUNGAN INDEKS TERINTEGRASI BANGUNAN GEDUNG
1. 1.FUNGSI HUNIAN Rumah tinggal 0,50 0,25 x 0,40 = 0,10 (1.a) Kompleksitas : sederhana. Waktu penggunaan : 1,00 → Indeks Terintegrasi : Fungsi 0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c) Permanensi : permanen. Tetap 0,50 x 0,610 x 1,00 = 0,305 hunian 0,15 x 0,70 = 0,105 (3.b) Risiko kebakaran : sedang. 0,15 x 0,40 = 0,06 (4.c) Zonasi gempa : zona III/sedang. 0,10 x 0,70 = 0,07 (5.b) Lokasi : sedang. 0,10 x 0,40 = 0,04 (6.a) Ketinggian bangunan : rendah. 0,05 x 0,70 = 0,035 (7.b) Kepemilikan : perorangan. 0,610
2. 2.FUNGSI KEAGAMAAN Masjid 0,00 0,25 x 0,70 = 0,175 (1.b) Kompleksitas : tidak sederhana. Waktu penggunaan : 1,00 → Indeks Terintegrasi : Fungsi 0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c) Permanensi : permanen. Tetap 0,00 x 0,670 x 1,00 = 0,00 Keagamaan 0,15 x 0,40 = 0,06 (3.a) Risiko kebakaran : rendah. 0,15 x 0,50 = 0,075 (4.d) Zonasi gempa : zona IV/sedang. 0,10 x 1,00 = 0,10 (5.c) Lokasi : padat. 0,10 x 0,40 = 0,04 (6.a) Ketinggian bangunan : rendah. 0,05 x 0,40 = 0,02 (7.a) Kepemilikan : yayasan. 0,670
3. 3.FUNGSI USAHA Mall 3,00 0,25 x 0,70 = 0,175 (1.b) Kompleksitas : tidak sederhana. Waktu penggunaan : 1,00 → Indeks Terintegrasi : Fungsi 0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c) Permanensi : permanen. Tetap 3,00 x 0,805 x 1,00 = 2,415 Usaha 0,15 x 1,00 = 0,15 (3.c) Risiko kebakaran : tinggi. 0,15 x 0,40 = 0,06 (4.c) Zonasi gempa : zona III/sedang. 0,10 x 1,00 = 0,10 (5.c) Lokasi : padat. 0,10 x 0,70 = 0,07 (6.b) Ketinggian bangunan : sedang. 0,05 x 1,00 = 0,05 (7.c) Kepemilikan : badan usaha swasta. 0,805
4. 4.FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA
a.Kantor 0,00 0,25 x 0,70 = 0,175 (1.b) Kompleksitas : tidak sederhana. Waktu penggunaan : 1,00 → Indeks Terintegrasi : Kecamatan Fungsi 0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c) Permanensi : permanen. Tetap 0,00 x 0,685 x 1,00 = 0,00 Sosial dan 0,15 x 0,70 = 0,105 (3.b) Risiko kebakaran : sedang. Budaya 0,15 x 0,70 = 0,105 (4.e) Zonasi gempa : zona V/kuat. 0,10 x 0,40 = 0,04 (5.a) Lokasi : renggang. 0,10 x 0,40 = 0,04 (6.a) Ketinggian bangunan : rendah. 0,05 x 0,40 = 0,02 (7.a) Kepemilikan : Negara. 0,685 13
b.Puskesmas 1,00 0,25 x 0,40 = 0,10 (1.a) Kompleksitas : sederhana. Waktu penggunaan : 1,00 → Indeks Terintegrasi : Fungsi 0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c) Permanensi : permanen. Tetap 1,00 x 0,580 x 1,00 = 0,58 Sosial dan 0,15 x 0,40 = 0,06 (3.a) Risiko kebakaran : rendah. Budaya 0,15 x 0,40 = 0,06 (4.c) Zonasi gempa : zona III/sedang. 0,10 x 1,00 = 0,10 (5.c) Lokasi : padat. 0,10 x 0,40 = 0,04 (6.a) Ketinggian bangunan : rendah. 0,05 x 0,40 = 0,02 (7.a) Kepemilikan : Negara. 0,580
1. 5.FUNGSI KHUSUS Bangunan 2,00 0,25 x 1,00 = 0,25 (1.c) Kompleksitas : khusus. Waktu penggunaan : 1,00 → Indeks Terintegrasi : gedung Fungsi 0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c) Permanensi : permanen. Tetap 2,00 x 0,76 x 1,00 = 1,52 industri Khusus 0,15 x 1,00 = 0,15 (3.c) Risiko kebakaran : tinggi. minyak 0,15 x 0,20 = 0,03 (4.b) Zonasi gempa : zona II/minor. pelumas 0,10 x 0,40 = 0,04 (5.a) Lokasi : renggang. 0,10 x 0,40 = 0,04 (6.a) Ketinggian bangunan : rendah. 0,05 x 1,00 = 0,05 (7.c) Kepemilikan : badan usaha swasta. 0,760
2. 6.FUNGSI GANDA/ CAMPURAN Hotel- 4,00 0,25 x 1,00 = 0,25 (1.c) Kompleksitas : khusus. Waktu penggunaan : 1,00 → Indeks Terintegrasi : apartemen- Fungsi 0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c) Permanensi : permanen. Tetap 4,00 x 0,91 x 1,00 = 3,64 mall-shopping Ganda 0,15 x 1,00 = 0,15 (3.c) Risiko kebakaran : tinggi. center-sport 0,15 x 0,40 = 0,06 (4.c) Zonasi gempa : zona III/minor. hall 0,10 x 1,00 = 0,10 (5.c) Lokasi : padat. 0,10 x 1,00 = 0,10 (6.c) Ketinggian bangunan : tinggi. 0,05 x 1,00 = 0,05 (7.c) Kepemilikan : badan usaha swasta. 0,910 Catatan : - Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 kavling/ persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung. - Jumlah lantai 1 unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian (wing) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi. Pjs.BUPATI GROBOGAN, Cap TTD HAERUDIN

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 5

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 5

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2019