DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 25 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 127

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan menetapkan batasan istilah yang diatur dalam pengaturannya. Diatur tentang Pemilihan Kepala Desa, Pelaksanaan, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil sebagai Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa, Pembiayaan, Pengangkatan Kepala Desa, Pengawasan Pemilihan, Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan Kepala Desa, Pemberhentian Kepala Desa, Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa, Sanksi, dan Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan Kepala Desa yang demokratis secara serentak dan bergelombang, maka Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah ten.tang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Barat;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 ten.tang Pemilihan Kepala Desa Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 ten tang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu ditetapkan regulasi tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2.Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645)
3.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895};
4.Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4264); / «
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4 );
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
17.Peratura.n Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 ten tang ten tang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT dan BUPATIHALMAHERABARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barnt.
2.Bupati adalah Bupati Halmahera Barat. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya. disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Hahnahera Barat. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halrnahera Barat; Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan. Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Hahnahera Barat yang berkedudukan ditingkat Kecamatan. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk rnengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati da.lam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desayang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu. Pernilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa; Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa; Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu; Panitia pcmilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa; Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pcmilih baru; Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belurn terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara; Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa; Kampa.nye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah dilaksanakannya pemungutan suara.
26.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Pera.
27.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28.Hari aclalah hari kalender.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak bergelombang.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan kepala desa secaraserentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat yang akan diatur kemudian dalam Peraturan Bupati dan/ a tau Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/ a tau
3. c.ketersediaan PNS yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pasal 5

(1)Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan birnbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara. dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat. kabupaten;
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; f3J Tugas panitia pemilihan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 6

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan. •

Pasal 7

Persiapan Pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan:

a.Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masajabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masajabatan;
b.Pembentukan Panitia Pemilihan kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c.Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masajabatan;
d.Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
e.Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati melalui DPMPD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 8

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, disampaikan secara tertulis oleh Badan Pennusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 9

(1)Panitia Pemilihan scbagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf b keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang.
(2)Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD dilarang menjadi panitia pemilihan.
(3)Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
(4)Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
3. c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
5. e.menetapkan calon yang telah memenuhi pcrsyaratan;
6. f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
7. g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
8. h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
9. i.melaksanakan pemungutan suara;
10. j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
11. k.menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  1. 1.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(5)Panitia Pemilihan berkewajiban :
1. a.Memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon kepala desa atau kelompok tertentu;
2. b.menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
3. c.menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat; / J
4. d.memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
5. e.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilihan kepala desa kepada BPD dan Bupati;
6. f.melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan kepala desa tersebut ditunda.

Pasal 10

( 1) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan berhenti yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan diganti melalui rapat yang diselenggarakan oleh BPD.

(2)Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) karena:
1. a.Meninggal dunia;
2. b.Atas permintaan sendiri;
3. c.Diberhentikan.
(3)Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
1. a.Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
2. b.Terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
3. c.Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan;
4. d.Mendaftarkan diri scbagai bakal calon Kepala Dcsa;
5. e.Memiliki hubungan kerabat 1 (satu) tingkat (ayah, ibu, anak, suami/istri, saudara kandung dan/a tau saudara tiri) dengan calon kepala desa
(4)Pergantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Cam.at paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Isi peraturan

Teks127PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2017