Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015
- Nomor
- 82
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN, SERTA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG SUBBIDANG SARPRAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2016.
Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 terdiri atas:
dan
Penggunaan kegiatan yang dibiayai dengan dana alokasi khusus fisik reguler sarana prasarana penunjang subbidang sarpras kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pelaksanaannya tidak duplikasi dengan sumber pendanaan lain.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terhadap penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2015 MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 8 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN, SERTA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG SUBBIDANG SARPRAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2016 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan implementasi Nawa Cita yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengamanatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, diantaranya untuk meningkatkan pembangunan kesehatan, sehingga Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas. Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan secara bertahap dialihkan menjadi dana Alokasi Khusus. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 298 ayat (7) menyebutkan belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik. Tahun 2016 Pemerintah mengalokasikan Anggaran DAK Bidang Kesehatan sebesar Rp. 20.121.209.684.900,- terdiri dari DAK Fisik Reguler sebesar Rp. 14.665.761.000.000,-, DAK Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan sebesar Rp. 1.104.147.000.000,-, dan DAK Nonfisik sebesar Rp. 4.351.301.684.900,-. Dengan meningkatnya anggaran DAK Bidang Kesehatan Tahun 2016 untuk kegiatan fisik dan nonfisik, diharapkan dapat mendukung pembangunan kesehatan di daerah yang sinergis dengan prioritas nasional. Pengalokasan DAK bidang Kesehatan ini, tidak untuk mengambil alih tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembiayaan pembangunan kesehatan di daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya Pasal 171 ayat (2) yakni daerah harus menyediakan minimal 10 persen dari APBD nya untuk pembangunan kesehatan. Dalam konsep pembangunan nasional, Kementerian Kesehatan bertanggung jawab melaksanakan Program Indonesia Sehat yang bertujuan untuk; 1) meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat sehingga terwujudnya bangsa yang mandiri, maju dan sejahtera, 2) terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Pelaksanaan program Indonesia Sehat ini memerlukan kerangka regulasi dan kebijakan pembiayaan pembangunan kesehatan yang komprehensif antar pemerintahan dan antar pelaku pembangunan kesehatan. Mempertimbangkan tanggung jawab pengelolaan DAK Bidang Kesehatan berada di tangan Bupati/Walikota yang secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, maka Kementerian Kesehatan menyiapkan pilihan kegiatan yang perlu dilakukan, agar tujuan pembangunan kesehatan secara nasional dapat tercapai. Untuk itu, prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) yakni transparan, efektif, efisien, akuntabel dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya; harus menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sungguh- sungguh oleh para pelaksana pembangunan kesehatan di daerah. Petunjuk Teknis merupakan pedoman Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2016 yang berisi penjelasan rinci kegiatan pemanfaatan DAK yang meliputi fisik dan nonfisik. Untuk DAK Fisik meliputi Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar; Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan Subbidang Pelayanan Kefarmasian; Subbidang Sarpras Kesehatan. Sedangkan DAK Nonfisik meliputi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); Jaminan Persalinan (Jampersal) serta Akreditasi Puskesmas dan Akreditasi Rumah Sakit. B. TUJUAN
Mendukung daerah dalam penyediaan dana pembangunan bidang kesehatan untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan.
D. RUANG LINGKUP Ruang lingkup penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2016 diarahkan untuk kegiatan:
1) Pembangunan Puskesmas baru termasuk rumah dinas 2) Pembangunan ruang rawat inap Puskesmas 3) Rehabilitasi bangunan Puskesmas rusak sedang atau berat 4) Penyediaan alat kesehatan di Puskesmas 5) Penyediaan alat penunjang di Puskesmas 6) Penyediaan puskesmas keliling perairan 7) Penyediaan puskesmas keliling roda 4 8) Penyediaan kendaraan operasional roda 2 9) Penyediaan ambulans 10) Penyediaan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas.
1) Penyediaan sarana prasarana dan peralatan medis Rumah Sakit Daerah sesuai dengan standar kelas Rumah Sakit pada saat ini. 2) Penyediaan sarana prasarana dan peralatan medis RSUD sesuai dengan standar Rujukan Nasional/Provinsi/Regional 3) Penyediaan Ambulans; 4) Penyediaan mobil jenazah; 5) Penyediaan Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit dan Bank Darah Rumah Sakit; 6) Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit; 7) Instalasi pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit 8) Peralatan kalibrasi untuk rumah sakit 9) Pembangunan rumah sakit kelas D Pratama.
1) Penyediaan obat dan bahan medis habis pakai di tingkat Kabupaten/ Kota; 2) pembangunan baru, rehabilitasi, pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi di tingkat Kabupaten/Kota; 3) pembangunan baru, rehabilitasi, pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi di tingkat Provinsi; dan/atau 4) Penyediaan kendaraan distribusi roda 2/ roda 4.
1) Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif; 2) Dukungan Manajemen di Puskesmas; 3) Dukungan Manajemen Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.
1) Pendampingan Akreditasi Puskesmas; 2) Survei Akreditasi Puskesmas.
1) Pendampingan Akreditasi Rumah Sakit; 2) Survei Akreditasi Rumah Sakit.
1) Biaya operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK); 2) Biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di rumah tunggu kelahiran; 3) Biaya transportasi dan/atau perjalanan dinas ibu hamil, nifas, beserta tenaga kesehatan/pendamping dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan dan sebaliknya. E. KEBIJAKAN OPERASIONAL DAK Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Untuk bisa mengimplementasikan dengan baik, maka diperlukan kebijakan operasional yang meliputi:
BAB II MANAJEMEN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN, SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG SUBBIDANG SARPRAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2016 A. PERENCANAAN Kepala Daerah yang menerima DAK Tahun 2016 dan Kepala SKPD yang melaksanakan perlu melakukan sinkronisasi antara rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan pusat dan daerah.
B. PENGELOLAAN
C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Puskesmas mengirimkan laporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengirimkan pada Dinas Kesehatan Provinsi dan diteruskan oleh Dinas Kesehatan Provinsi ke Kementerian Kesehatan.
Puskesmas/Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja program dengan menggunakan format yang ada sesuai ketentuan yang berlaku D. PELAPORAN
1) Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulan kepada Sekretaris Daerah dan selanjutnya Sekretaris Daerah melakukan kompilasi laporan SKPD. Bupati/Walikota menyampaikan kompilasi laporan SKPD kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis (Menteri Kesehatan). 2) Kepala SKPD (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan RS Kabupaten/Kota) menyampaikan laporan triwulan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan kompilasi laporan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran. 3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program kepada Dinas Kesehatan Provinsi, setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
1) Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulan kepada Sekretaris Daerah dan selanjutnya Sekretaris Daerah melakukan kompilasi laporan SKPD. Gubernur menyampaikan kompilasi laporan SKPD kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis (Menteri Kesehatan). 2) Kepala SKPD (Dinas Kesehatan Provinsi dan RS Provinsi) menyampaikan laporan triwulan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan kompilasi laporan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di Provinsi kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran. 3) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program kepada Kementerian Kesehatan, setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Bagan 1. Alur Pelaporan Triwulan di Tingkat Kabupaten/Kota SEKDA KAB/KOTA MENTERI KEUANGAN MENTERI KESEHATAN SKPD MENTERI DALAM NEGERI BUPATI/ WALIKOTA DINAS KESEHATAN PROVINSI Ket : : laporan langsung SEB : laporan langsung Bagan 2. Alur Pelaporan Triwulan di Tingkat Provinsi BAB III DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN A. SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR Setiap SKPD harus memperhatikan urutan prioritas menu kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar dan prioritas sasaran di wilayah kerjanya (kecuali dalam kondisi force major). Setiap lokasi kegiatan yang diusulkan dengan pembiayaan DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota. Urutan prioritas menu kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:
Uraian lebih detil tentang kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar adalah sebagai berikut:
1) Persyaratan Umum Persyaratan umum meliputi: Puskesmas dengan kondisi rusak sedang atau berat dengan bukti pernyataan Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat tentang kondisi bangunan rusak sedang/berat sehingga perlu diperbaiki/rehabilitasi; tersedia surat keputusan yang ditandatangai oleh Bupati/Walikota tentang nama Puskesmas yang akan direhabilitasi. 2) Persyaratan Teknis Persyaratan teknis terkait luas lahan dan bangunan, denah tata ruang, sarana prasarana penunjang dan peralatan kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Biaya penghancuran dibebankan pada APBD di luar DAK.
1) Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) untuk ditingkatkan menjadi Puskesmas a) Persyaratan Umum Adanya telaahan yang memuat penjelasan dan analisa kebutuhan Puskesmas. b) Persyaratan Lain:
c) Persyaratan Teknis Persyaratan teknis terkait luas lahan dan bangunan, denah tata ruang, sarana prasarana penunjang dan peralatan kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 2) Pembangunan Gedung Puskesmas Non Rawat Inap untuk ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap a) Persyaratan Umum Adanya telaahan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang memuat penjelasan dan analisa kebutuhan akan adanya Puskesmas Rawat Inap yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. b) Persyaratan Lain
c) Persyaratan Teknis Persyaratan teknis terkait luas lahan dan bangunan, denah tata ruang, sarana prasarana penunjang dan peralatan kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 3) Pembangunan Gedung Puskesmas untuk ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED Dalam rangka mendekatkan akses penanganan gawat darurat obstetri dan neonatal, Puskesmas Rawat Inap perlu dilengkapi dengan PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar). a) Persyaratan Umum
b) Persyaratan Teknis Persyaratan teknis terkait luas lahan dan bangunan, denah tata ruang, sarana penunjang dan peralatan kesehatan Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu PONED Tahun 2013. 4) Penambahan Ruangan Puskesmas Penambahan ruangan Puskesmas dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014. Pelaksanaan penambahan ruangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Persyaratan Umum
b) Persyaratan Teknis Persyaratan teknis terkait denah tata ruang mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
1) Persyaratan Umum Adanya telaahan yang memuat penjelasan dan analisa kebutuhan Puskesmas yang diketahui oleh dinas kesehatan provinsi, antara lain: Pemekaran kecamatan yang tidak belum mempunyai Puskesmas; Kepadatan penduduk yang tinggi, jumlah penduduk lebih dari 30.000 penduduk per kecamatan dan atau wilayah kerja sangat luas; Puskesmas relokasi, dengan kriteria Puskesmas yang berada di daerah rawan bencana alam, konflik, adanya jalur hijau, perubahan tata ruang wilayah, terjadinya masalah hukum pada lokasi fisik bangunan; 2) Persyaratan Lain a) Tersedianya lahan yang tidak bermasalah dinyatakan dengan surat pernyataan Kepala Daerah setempat atau surat lain yang dapat membuktikan keabsahan dari kepemilikan lahan. b) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat surat pernyataan kesanggupan daerah untuk memenuhi ketenagaan, dan biaya operasional Puskesmas dengan bersumber pada dana APBD murni. 3) Persyaratan Teknis Persyaratan teknis terkait luas lahan dan bangunan, denah tata ruang, sarana prasarana penunjang dan peralatan kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
Peralatan nomor (1) sampai dengan (9) mengacu pada Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, sedangkan peralatan nomor (10) sampai dengan
Kebutuhan akan adanya peralatan kesehatan perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: 1) Diperuntukan bagi Puskesmas yang belum memiliki peralatan kesehatan, dan atau sudah memiliki tetapi belum lengkap. Puskesmas yang berfungsi sebagai penapis/gatekeeper dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Puskesmas lain yang dianggap memerlukan. 2) Tersedia sarana penunjang, antara lain: sumber listrik, air bersih mengalir, ruang penunjang. 3) Pengadaan alat kesehatan harus mempertimbangkan kemudahan dalam mekanisme pencatatan BMD/Barang Milik Daerah. 4) Tersedia surat pernyataan Kepala Dinas Kesehatan tentang tenaga yang mampu mengoperasionalkan alat kesehatan.
Peralatan nomor (1) sampai dengan (14) mengacu pada Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, sedangkan peralatan nomor (15) mengacu pada ketentuan program teknis yang berlaku. Kebutuhan akan adanya peralatan kesehatan diharapkan mempertimbangkan beberapa hal sebagi berikut: 1) Diperuntukan bagi Puskesmas yang belum memiliki peralatan kesehatan, dan atau sudah memiliki tetapi belum lengkap. 2) Tersedia sarana penunjang antara lain: sumber listrik, air bersih mengalir, ruangan penunjang. 3) Pengadaan alat kesehatan harus mempertimbangkan kemudahan dalam mekanisme pencatatan BMD (Barang Milik Daerah) 4) Tersedia surat pernyataan Kepala Dinas Kesehatan tentang tenaga yang mampu mengoperasionalkan alat kesehatan. 5) Khusus daerah terpencil dan sangat terpencil, perbatasan, dan kepulauan diperkenankan menggunakan alat kesehatan seperti: USG, Rontgen, EKG apabila sumber daya tersedia.
1) Solar Cell/Panel Surya Solar Cell atau Panel Surya merupakan energi alternatif setelah PLN/Generator Set (Genset) untuk Puskesmas yang berada di daerah yang sulit mendapatkan bahan bakar. Selain menghasilkan energi listrik, solar cell tidak menimbulkan polusi udara dan juga tidak menghasilkan gas buang yang dapat menghasilkan efek gas buang rumah kaca (green house gas) yang pengaruhnya dapat merusak ekosistem planet bumi kita. a) Persyaratan Umum
b) Persyaratan Khusus
2) Generator Set (Genset) Fungsi genset adalah untuk memberikan suplai daya listrik pengganti/alternatif untuk alat-alat yang membutuhkan listrik sebagai sumber powernya, saat listrik PLN padam. a) Persyaratan Umum
b) Persyaratan Khusus
3) Radio Komunikasi Mengingat kondisi saat ini banyak peralatan komunikasi yang canggih dan praktis dan radio komunikasi dalam kenyataanya jarang digunakan, maka alat radio komunikasi apabila akan diadakan agar dipertimbangkan secara sangat selektif (apabila sangat dibutuhkan). a) Persyaratan Umum
b) Persyaratan Khusus
c) Jaringan hubungan Radio Komunikasi diantaranya:
4) Cold Chain Suatu prosedur (tata cara) dan peralatan yang digunakan dalam pengiriman atau penyimpanan vaksin dari pabrik pembuat vaksin sampai pada sasaran. a) Jenis Peralatan Rantai Vaksin (Cold Chaín):
(b) Freezer room adalah ruangan beku dengan suhu -15 o C s/d -25o C yang digunakan untuk menyimpan vaksin POLIO oral (OPV) pada tingkat Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 20 juta. (c) Lemari es vaksin Lemari es untuk menyimpan vaksin menggunakan sistem pintu buka atas sehingga suhu vaksin stabil antara +2 o C s/d +8 o C. (d) Freezer Freezer hanya digunakan untuk penyimpanan vaksin polio pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. (e) Ice Lining Refrigerator (ILR) (f) Solar Refrigerator (lemari es tenaga surya) Digunakan pada wilayah yang tidak mempunyai aliran listrik sama sekali.
(b) Reusable cool box. (c) Disposable cool box. (d) Vaccine carrier.
(b) Cold pack.
(b) Thermograph pada setiap kamar dingin/kamar beku. (c) Alat pemantau suhu panas pada setiap vial vaksin (d) Alat pemantau suhu dingin pada pendistribusian dan penyimpanan vaksin. (e) Alarm suhu pada setiap kamar dingin/kamar beku.
(a) Voltage Stabilizer pada setiap lemari es/freezer. (b) Standby generator. (c) Suku cadang kamar dingin, kamar beku, lemari es dan freezer. Penyediaan sarana penunjang cold chain mengacu pada Permenkes Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi. 5) Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Untuk pembangunan instalasi pengolah limbah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pengolahan Limbah di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. a) Persyaratan Umum
b) Persyaratan Khusus
(a) Pekerjaan persiapan: bouplank, direksi kit, mobilisasi. (b) Pekerjaan struktur pondasi. (c) Pekerjaan konstruksi IPAL. (d) Plester, acian IPAL dan water proofing. (e) Fasilitas IPAL antara lain ruang panel, blower dan ruang operator. (f) Finishing IPAL. (g) Pekerjaan equipment, mekanikal dan elektrikal antara lain pemasangan blower dan pompa, pembuatan panel listrik, dengan kapasitas daya minimal serta pemasangan peralatan listrik lainnya. (h) Pagar Pelindung lokasi IPAL. (i) Jaringan Air Limbah dan Bak Pengumpul.
(a) Kekuatan konstruksi bangunan. (b) Teknologi IPAL yang dipilih harus sudah terbukti efluen (keluaran) air limbah hasil pengolahannya telah memenuhi Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit atau Peraturan Daerah Setempat. (c) Disarankan pihak Puskesmas mencari referensi dengan peninjauan ke Puskesmas yang telah memakai produk teknologi IPAL yang terbukti minimal 3 tahun effluentnya masih memenuhi Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 atau peraturan daerah setempat dengan dibuktikan dengan hasil uji laboratorium lingkungan (yang terakreditasi) terhadap influent dan effluent air limbah. (d) Teknologi IPAL yang dipilih harus mudah dalam pengoperasian dan pemeliharaannya. (e) Mudah mencari suku cadangnya. (f) Biaya operasional IPAL yang tidak besar (listrik, pemeliharaan alat) disediakan oleh Pemerintah Daerah diluar DAK dan dana pendamping DAK. (g) IPAL dapat digunakan untuk pengolahan air limbah dengan konsentrasi rendah maupun konsentrasi tinggi. (h) Lumpur yang dihasilkan IPAL sedikit. (i) IPAL tahan terhadap fluktuasi jumlah air limbah maupun fluktuasi konsentrasi.
1) Persyaratan Umum Kebutuhan akan adanya Pusling Perairan diharapkan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: a) Diperuntukan bagi Puskesmas yang wilayah kerjanya sebagian besar hanya bisa dijangkau dengan transportasi air. b) Pusling berfungsi sebagai sarana transportasi petugas dan pasien serta peralatan kesehatan penunjangnya untuk melaksanakan program Puskesmas dan memberikan pelayanan kesehatan dasar. c) Sarana transportasi rujukan pasien. 2) Persyaratan Teknis a) Jenis kendaraan dilengkapi dengan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta perlengkapan keselamatan. b) Kendaraan Pusling Perairan harus memenuhi fungsi transportasi petugas, rujukan pasien, pelayanan kesehatan dasar, program Puskemas, penyuluhan dan promosi kesehatan serta aksesibilitas/kemudahan pasien. c) Peralatan kesehatan penunjang mengacu pada buku Panduan Pelaksanaan Puskesmas Keliling, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar Tahun 2013.
1) Persyaratan Umum Kebutuhan akan adanya Pusling Roda 4 Double Gardan diharapkan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: a) Diperuntukan bagi Puskesmas yang wilayah kerjanya luas dengan kondisi medan jalan sulit (seperti berlumpur, pegunungan). b) Pusling berfungsi sebagai sarana Transportasi petugas dan pasien serta peralatan kesehatan penunjangnya untuk melaksanakan program Puskesmas dan memberikan pelayanan kesehatan dasar serta melakukan penyelidikan KLB. c) Sarana transportasi rujukan pasien. d) Mendukung pelaksanaan penyuluhan dan promosi kesehatan. 2) Persyaratan Teknis a) Jenis kendaraan yang sesuai kebutuhan Kabupaten/Kota dan dapat menjangkau masyarakat di lokasi tertentu khususnya di daerah terpencil dan sangat terpencil yang dilengkapi dengan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta media penyuluh dan promosi kesehatan. b) Kendaraan Pusling Roda 4 harus memenuhi fungsi transportasi petugas, rujukan pasien, pelayanan kesehatan dasar, program Puskemas, penyuluhan dan promosi kesehatan serta aksesibilitas/kemudahan pasien. c) Peralatan kesehatan penunjang mengacu pada buku Panduan Pelaksanaan Puskesmas Keliling, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar Tahun 2013.
1) Persyaratan Umum Kebutuhan akan adanya Pusling Roda 4 Biasa diharapkan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: a) Diperuntukan bagi Puskesmas yang wilayah kerjanya luas dengan kondisi medan jalan yang tidak sulit. b) Pusling berfungsi sebagai sarana transportasi petugas dan pasien serta peralatan kesehatan penunjangnya untuk melaksanakan program Puskesmas dan memberikan pelayanan kesehatan dasar serta melakukan penyelidikan KLB. c) Sarana transportasi rujukan pasien. d) Mendukung pelaksanaan penyuluhan dan promosi kesehatan. 2) Persyaratan Teknis a) Jenis kendaraan yang sesuai kebutuhan Kabupaten/Kota dan dapat menjangkau masyarakat di lokasi tertentu yang dilengkapi dengan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta media penyuluh dan promosi kesehatan. b) Kendaraan Pusling Roda 4 harus memenuhi fungsi Transportasi petugas, rujukan pasien, pelayanan kesehatan dasar, program Puskemas, penyuluhan dan promosi kesehatan serta aksesibilitas/kemudahan pasien. c) Peralatan Kesehatan mengacu pada buku Panduan Pelaksanaan Puskesmas Keliling, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar Tahun 2013.
1) Persyaratan Umum Kebutuhan akan adanya Kendaraan Operasioanal Roda 2 diharapkan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: a) Diperuntukan bagi Puskesmas dalam menunjang pelaksanaan kegiatan program. b) Kendaraan berfungsi sebagai sarana transportasi petugas dalam melaksanakan program Puskesmas dan memberikan pelayanan kesehatan dasar serta melakukan penyelidikan KLB. c) Kendaraan Roda 2 Biasa di peruntukan bagi Puskesmas daerah Pedesaan dan Perkotaan sedangkan Kendaraan Roda 2 Trail diperuntukkan bagi Puskesmas di DTPK. 2) Persyaratan Teknis a) Jenis kendaraan yang sesuai kebutuhan Kabupaten/Kota dan dapat menjangkau masyarakat di lokasi tertentu yang dilengkapi dengan peralatan kesehatan serta media penyuluh dan promosi kesehatan. b) Kendaraan Roda 2 Biasa dan atau Trail harus memenuhi fungsi transportasi petugas, pelayanan kesehatan dasar, program Puskemas dan penyuluhan kesehatan mengacu pada buku Panduan Pelaksanaan Puskesmas Keliling, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar Tahun 2013.
Kebutuhan Ambulans mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1) Diperuntukkan bagi Puskesmas yang memerlukan prasarana penunjang Ambulans. 2) Ambulans berfungsi sebagai sarana transportasi rujukan pasien dari lokasi kejadian ke sarana pelayanan kesehatan dengan pengawasan medik khusus. 3) Peralatan kesehatan penunjang mengacu pada Kepmenkes Nomor 882 Tahun 2009 tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik.
1) Penyediaan perangkat keras untuk SIK di Puskesmas: a) Peralatan LAN Puskesmas b) Peralatan koneksi wireless di Puskesmas 2) Persyaratan Umum a) Penyediaan perangkat SIK di Puskesmas dilakukan secara bertahap sesuai dengan:
b) Penyediaan perangkat SIK di Puskesmas diprioritaskan untuk Puskesmas yang mempunyai infrastruktur dan SDM yang baik. c) Penyediaan perangkat SIK di Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3) Persyaratan Teknis a) Peyediaan perangkat keras untuk SIK di Puskesmas
• PC Server (min 1 unit) • PC Client (min 5 unit) • Wireless Router (min 1 unit) • UPS Server (min 1 unit) • UPS Client (min 5 unit) • Rack Server (min 1 unit) • Instalasi (1 paket)
b) Untuk aplikasi SIK di Puskesmas dapat menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan yaitu aplikasi SIKDAGenerik modul Puskesmas. c) Spesifikasi teknis disesuaikan dengan kebutuhan wilayah kerja setempat, setelah mengadakan konsultasi dengan pihak yang berkompeten. d) Usulan anggaran harus didukung APBD untuk pelatihan tenaga, sosialisasi, dan pemeliharaan jaringan dan komputer. B. SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun Anggaran 2016 dapat digunakan untuk:
B.1. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Dan Peralatan Medis Untuk Penguatan RS Daerah Sesuai Standard Kelas RS Saat Ini Dalam rangka penguatan RS Rujukan Nasional, RS Rujukan Provinsi/Regional, RS Provinsi/Kab/Kota (Non Rujukan Regional/Provinsi/Nasional) dengan pembiayaan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun Anggaran 2016, maka perlu memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
B.1.1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit DAK Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dapat digunakan untuk pemenuhan sarana dan prasarana RS tersebut di atas dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut: 1) Sarana dan prasarana pelayanan kritikal (IGD, OK, Ruang Pelayanan Intensive). 2) Sarana dan prasarana pelayanan Out Patient (Rawat Jalan, Hemodialisa, Transfusi Darah, Diagnostik, Rehab Medik). 3) Sarana dan prasarana pelayanan In Patient (Rawat Inap, Kebidanan, One Day Care, Kemoterapi, Isolasi/R. Perawatan Penyebaran Penyakit Melalui Udara). 4) Sarana dan prasarana penunjang medis dan non medis (Laboratorium, Radiologi, Laundry, Central Sterile Supply Department (CSSD), Kitchen, Pemulasaraan Jenazah, Rekam Medik, Farmasi, Sanitasi, Bakordik). 5) Sarana dan prasarana ambulans, IPAL, Genset, Gas Medis Sentral (Oksigen, Vacum Medis, Udara Tekan). 6) Acuan: Dalam melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit perlu memperhatikan acuan sebagai berikut: a) Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit Ruang Gawat Darurat yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Tahun 2012. b) Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit Ruang Operasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Tahun 2012. c) Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit Ruang Perawatan Intensive yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Tahun 2012. d) Pedoman Teknis Prasarana Rumah Sakit Sistm Instalasi Gas Medik dan Vakum Medik yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Tahun 2012. e) Pedoman Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit Kelas A,B,C dan D yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan. f) Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit Instalasi Sterilisasi Sentral (CSSD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Tahun 2012. g) Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit Ruang Mekanik yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Tahun 2014. h) Pedoman Teknis Ambulans yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Tahun 2014. i) Pedoman Teknis Bangunan dan Prasarana Fasilitas Ruang Infeksi TB yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Tahun 2014. j) Pedoman teknis dapat di download di website aspak.buk.depkes.go.id. B.1.2. Pemenuhan Peralatan Kesehatan dan Kedokteran DAK Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dapat digunakan untuk pemenuhan peralatan kesehatan dan kedokteran RS tersebut di atas dengan memperhatikan prioritas sebagai berikut: 1) Prioritas 1 Peralatan Kesehatan dan Kedokteran untuk: a) Instalasi Gawat Darurat (IGD); b) Kamar Operasi (OK); c) Pediatric Intensive Care Unit (PICU); d) Neonatal Intensive Care Unit (NICU); e) High Care Unit (HCU); d) Intensive Cardiac Care Unit (ICCU); e) Intensive Care Unit (ICU); f) Peralatan Rawat Jalan; i) Peralatan Rawat Inap; j) Kebidanan dan Neonatus; k) Radiologi; l) Laboratorium; m) Ambulans. 2) Prioritas 2 Peralatan Kesehatan dan Kedokteran untuk:a) CSSD;b) Peralatan IPSRS; d) Peralatan Pelayanan Unggulan; e) Peralatan Laundry;f) Peralatan Kitchen; g) Peralatan Kalibrasi. 3) Persyaratan teknis untuk pemenuhan peralatan kesehatan dan kedokteran, adalah sebagai berikut: a) RS dianjurkan memenuhi standar peralatan kesehatan prioritas 1 terlebih dahulu, sebelum mengambil prioritas 2. b) Tersedianya bangunan terstandar untuk penempatan alat kesehatan. c) Gedung dan Peralatan Rawat Inap diutamakan kelas III. Untuk tempat tidur kelas III minimal 30% dari jumlah yang tersedia di RS. d) Gedung dan peralatan Intensive Care minimal harus dipenuhi 5% dari jumlah tempat tidur yang tersedia di RS. 4) Untuk memperjelas jenis penyediaan peralatan prioritas 1 dan prioritas 2 yang belum termaktub di dalam Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, perlu diuraikan sebagai berikut: a) Pediatric Intensive Care Unit (PICU):(1) Bedside monitor/Bed pasien monitor/Pasien monitor;
b) Neonatal Intensive Care Unit (NICU): (1) Bedside monitor/Bed pasien monitor/Pasien monitor;
c) High Care Unit (HCU): (1) Bed side monitor/Bed patient monitor/Patient monitor/Patient monitor 7 Parameter; (2) Defibrilator; (3) ECG/EKG/ Electrocardiograph; (4) Film Viewer; (5) ICU Bed;
d) Intensive Cardiac Care Unit (ICCU): (1) Bed side monitor/Bed patient monitor/Patient monitor/Patient monitor 7 Parameter; (2) Defibrilator; (3) IABP Machine; (4) Pericard Sintesis Set; (5) ECG/EKG/ Electrocardiograph; (6)Echocardiography; Phonocardiography; (7) Ventilator; (8) Holter monitor; (9)Cardiac massage unit/CPR Machine e) Intensive Care Unit (ICU): (1) Bed side monitor/Bed patient monitor/Patient monitor/Patient monitor 7 Parameter; (2) Defibrilator; (3) ECG/EKG/ Electrocardiograph;
LampuPeriksa /Examination Lamp/ Light/ Hanging lamp; (7) Nebulyzer; (8) Oxygen Concentrator; (9) Suction pump; (10) Syringe Pump; (11) Tensimeter/ Sphygmomanometer;
f) CSSD
(a) Terdapat Sumber Daya Manusia yang mengoperasionalkan (b) Terdapat teknisi pemeliharaan (c) Terdapat ruangan yang memenuhi syarat (d) Terdapat suplai listrik, uap yang dihasilkan dari boiler (e) Menggunakan teknologi sesuai dengan beban kerja (f) Menggunakan teknologi mutakhir (pertimbangan efisien, sterilitas dan proses) (g) Terdapat mekanisme pengendalian mutu pada saat sebelum dan sesudah proses sterilisasi. (h) Terdapat moda transportasi dari dan ke CSSD yang terpisah (steril dan non steril)
5) Acuan: Dalam melaksanakan pemenuhan peralatan kesehatan dan kedokteran perlu memperhatikan acuan sebagai berikut: a) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. b) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan. c) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1778/Menkes/SK/XII/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Instensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit. d) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit. e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. f) Pedoman Penyelenggaraan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit kelas A, B, dan C Direktorat Instalasi Medik Tahun 1992. (Pedoman teknis dapat di download di website aspak.buk.depkes.go.id). B.2. Penyediaan sarana prasarana dan peralatan medis RSUD sesuai dengan standar Rujukan Nasional/Provinsi/Regional Penyediaan sarana prasarana dan peralatan medis RSUD sesuai dengan standar Rujukan Nasional/Provinsi/Regional mengacu pada poin 1 (Penyediaan Sarana Dan Prasarana Dan Peralatan Medis Untuk Penguatan RS Daerah Sesuai Standar Kelas RS Saat Ini) dengan ketentuan: a) Bagi RS Rujukan Regional/Provinsi sebagai pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan alat guna mendukung pencapaian peningkatan kelas B (bagi RS Rujukan yang belum memenuhi kelas B). b) Bagi RS Rujukan Nasional diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan alat guna mendukung pencapaian peningkatan kelas A pendidikan dan terakreditasi internasional. B.3. Ambulans
B.4. Penyediaan Mobil jenazah
B.5. Unit Tranfusi Darah di Rumah Sakit (UTDRS) dan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses pelayanan darah, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan nasional yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.
1) Persyaratan Umum Pembangunan dan penyediaan peralatan UTD di RS yang dibiayai oleh DAK Bidang Kesehatan mengacu pada persyaratan umum sebagai berikut : a) UTD milik RS Pemerintah Daerah dan bukan milik PMI. b) Diutamakan untuk daerah yang tidak memiliki UTD yang dapat memasok kebutuhan darah aman di wilayah tersebut, kecuali UTD yang akan dibangun memiliki tingkatan yang berbeda dengan UTD yang telah ada. c) Pelayanan darah harus bersifat nirlaba, sehingga tidak boleh dijadikan sumber PAD atau profit center di Rumah Sakit. d) Biaya operasional dan pemeliharaan UTD diusulkan oleh Rumah Sakit setempat melalui APBD atau sumber lainnya. e) Lokasi berada di tempat yang strategis bagi ruang- ruang perawatan dan ruang emergensi serta ruang operasi. f) Renovasi gedung/bangunan UTD di RS dilaksanakan pada UTD yang telah memiliki gedung/bangunan khusus untuk UTD tetapi telah mengalami kerusakan sehingga perlu diperbaiki agar dapat berfungsi optimal. g) Pemenuhan kebutuhan peralatan UTD di RS mengacu pada persyaratan umum yaitu diperuntukkan bagi pemenuhan peralatan:
2) Persyaratan Teknis a) Ketentuan terkait tentang teknis bangunan, peralatan dan bahan habis pakai UTD mengacu pada peraturan tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit yang berlaku. b) Ketentuan untuk luas keseluruhan bangunan UTD dengan kelas pratama minimal adalah 200 m 2 , kelas madya minimal 500 m2 dan kelas utama minimal 700 m2 ; namun apabila luas bangunan yang ada tidak memungkinkan, diharapkan ruangan yang tersedia tetap dapat melaksanakan fungsi dari UTD. c) Dalam rangka pengembangan pelayanan darah di UTDRS, maka diperkenankan untuk penyediaan mesin apheresis (untuk pengambilan darah donor dengan metode apheresis). d) Mengingat pelayanan darah mempunyai risiko cukup tinggi, maka peralatan UTD harus memiliki kualitas tinggi dengan jaminan purna jual. 3) Kriteria peralatan yang dapat diusulkan: a) Bagi UTD yang belum operasional: pemenuhan peralatan, bahan habis pakai dan reagensia yang belum dimiliki sesuai persyaratan teknis di atas. b) Bagi UTD yang telah operasional, antara lain:
1) Persyaratan Umum Pembangunan fasilitas BDRS mengacu pada persyaratan umum sebagai berikut: a) Terdapat UTD yang dapat memasok kebutuhan darah aman di Kabupaten/Kota setempat. b) Terdapat Rumah Sakit Pemerintah di Kabupaten/kota setempat. c) Ada komitmen daerah membantu operasionalisasi dan pemeliharaan BDRS melalui APBD. 2) Persyaratan Teknis a) Ketentuan terkait tentang teknis bangunan, peralatan dan bahan habis pakai BDRS mengacu pada peraturan tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit yang berlaku. b) Ketentuan untuk luas keseluruhan bangunan BDRS minimal adalah 40 m 2 , namun apabila luas bangunan yang ada tidak memungkinkan, diharapkan ruangan yang tersedia tetap dapat melaksanakan fungsi dari BDRS. c) Dalam rangka pengembangan pelayanan darah di BDRS, maka diperkenankan untuk penyediaan: a) Blood plasma frezer dengan suhu penyimpanan maksimal -30ºC (RS Pendidikan Tipe A dan B); b) Alat gel test dengan gel card ; c) Plasma thawer; d) Sterile connecting device; e) Mesin apheresis (untuk keperluan terapetik); f) Mesin imunohematologi otomatis d) BDRS yang dapat mengusulkan peralatan pengembangan dengan kriteria:
B.6. Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Rumah Sakit Ketentuan dan persyaratan untuk pengadaan IPAL Rumah Sakit mengacu pada IPAL di DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar. Volume dan teknologi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Rumah Sakit. B.7. Peralatan Instalasi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS) Pengadaan peralatan IPSRS disesuaikan dengan kebutuhan minimal untuk pemeliharaan peralatan rumah sakit dan sesuai dengan kelas rumah sakit. Rumah sakit harus memiliki tenaga teknisi yang menggunakan peralatan IPSRS dengan melampirkan surat keputusan direktur penunjukan petugas penanggung jawab IPSRS. Adapun peralatan IPSRS mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Kelas A, B dan C, Direktorat Instalasi Medik Tahun 1992 (Pedoman teknis dapat didownload di website aspak.buk.depkes.go.id) B.8. Peralatan Kalibrasi di Rumah Sakit Peralatan Kalibrasi untuk alat kesehatan di daerah mengacu kepada Permenkes Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan. Oleh karena itu, Rumah Sakit dapat mengadakan peralatan kalibrasi bersumber DAK Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2016 untuk mendukung pemenuhan persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan layak pakai suatu peralatan medis yang berada di Rumah Sakit. Alat kalibrasi yang diadakan juga bisa digunakan untuk melaksanakan kalibrasi di tingkat pelayanan dasar (Puskesmas) atas koordinasi Kepala Dinas Kesehatan setempat. Adapun peralatan kalibrasi sebagai berikut: 1) Digital Pressure Meter; 2) ECG Simulator; 3) Digital Calipper; 4) Electro Safety Analyzer; 5) Incubator Analyzer; 6) Anak Timbangan M (1, 2, 2,5, 10 Kg); 7) Tachometer; 8) Gas Flow Analyzer; 9) Infusion Device Analyzer; 10) Luxmeter; 11) Foetal Simulator; 12) Radiometer; 13) Tachometer; 14) Thermometer; 15) Thermometer Digital Ketidakpastian 0,04 ̊ C, Waterbath. B.9. Rumah Sakit Kelas D Pratama
1) Berdasarkan Wilayah Diperuntukan bagi daerah yang memenuhi salah satu kriteria daerah prioritas Kementerian Kesehatan meliputi daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, terpencil serta daerah prioritas lainnya. (Data Kabupaten/Kota dalam formulir Terlampir) 2) Berdasarkan Lokasi a) Pemerintah Daerah telah melakukan kajian masalah kesehatan, kebutuhan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, bangunan dan lingkungan daerah setempat. b) Mudah diakses masyarakat dan memiliki transportasi umum. c) Dapat mencakup rujukan paling sedikit 3 (tiga) fasilitas kesehatan tingkat pertama. 3) Berdasarkan Lahan a) Kepemilikan lahan oleh pemerintah daerah dengan dibuktikan sertifikat atau bukti proses sertifikat kepemilikan lahan di BPN dan Pembebasan dari hak tanah adat (Budaya Lokal). b) Kondisi lahan bebas dari pencemaran, banjir, rawan longsor dan tidak berdekatan atau tidak berdampingan dengan tempat bongkar muat barang, fasilitas umum, fasilitas pendidikan, daerah industri dan area limbah pabrik. c) Luas lahan minimal 3 (tiga) hektar untuk Rumah Sakit Pratama 50 TT sesuai dengan usulan daerah. 4) Administrasi a) Surat Pernyataan bermaterai dari Bupati/Walikota yang meliputi:
b) Sertifikat kepemilikan lahan oleh pemerintah daerah atau bukti proses pengurusan sertifikat lahan di BPN. c) Foto-foto denah rencana lahan lokasi pembangunan RS kelas D Pratama beserta batas-batas sepadan lahan tersebut. d) Surat analisa harga bangunan dengan luas bangunan minimal 2000 m² untuk 50 TT dari Dinas Teknis Bidang Bangunan setempat atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
1) Bangunan dan peralatan kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama. 2) Pengadaan bangunan dan peralatan kesehatan merupakan satu kesatuan fungsi untuk pelayanan Rumah Sakit kelas D Pratama, mekanisme pengadaan mengacu pada peraturan pemerintah mengenai pengadaan barang jasa dan untuk peralatan kesehatan diutamakan menggunakan e-catalog. 3) Peralatan pendukung operasional rumah sakit lainnya yaitu: a) Meubeulair
b) Pengolahan Limbah Rumah Sakit
c) Genset 50kVA-100kVA. C. SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN
1) Penyediaan Obat dan BMHP bersumber DAK didasarkan pada perencanaan terpadu. 2) Penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kefarmasian TA 2016 diutamakan untuk Penyediaan Obat dan BMHP terutama obat generik, vaksin (tidak termasuk penyediaan vaksin imunisasi dasar), reagensia dan BMHP. DAK dapat juga digunakan untuk memenuhi kekurangan obat, vaksin, reagensia dan BMHP Program Kementerian Kesehatan dan/atau pada saat terjadi bencana/Kejadian Luar Biasa (KLB). 3) DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kefarmasian TA 2016 juga dapat digunakan untuk pembangunan baru/rehabilitasi serta pengadaan sarana pendukung IFK jika ketersediaan obat di Kabupaten/Kota sudah terpenuhi minimal 18 bulan. Hal ini dibuktikan dengan data ketersediaan obat dan surat pernyataan menjamin ketersediaan obat dan BMHP minimal 18 bulan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Bupati/Walikota.
1) Penyediaan obat terutama Obat Generik dan BMHP di Kabupaten/Kota dilakukan setelah melalui penelaahan terhadap tingkat kesakitan (morbidity), tingkat kematian (mortality) akibat penyakit serta metode konsumsi untuk mengetahui jenis Obat dan BMHP paling dibutuhkan. 2) Penyediaan Obat dan BMHP diutamakan untuk pelayanan kesehatan dasar. 3) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyusun rencana kebutuhan Obat dan BMHP sesuai Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN), Formularium Nasional (Fornas) dan Kompendium Alat Kesehatan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Bupati/Walikota. 4) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Bupati/Walikota serta Surat Pernyataan Penyediaan Obat dan BMHP yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 5) Pemilihan jenis obat dan vaksin mengacu pada Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN), Formularium Nasional (Fornas) sedangkan BMHP mengacu pada Daftar Alat Kesehatan Non Elektromedik pada Kompendium Alat Kesehatan serta pedoman teknis yang ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan. Dalam hal obat dan BMHP yang dibutuhkan tidak tercantum dalam acuan tersebut di atas, dapat digunakan obat dan BMHP lain (termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka) secara terbatas sesuai indikasi medis dan pelayanan kesehatan dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 6) Proses penyediaan Obat dan BMHP dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku melalui mekanisme e- purchasing. 7) Proses penyediaan Obat dan BMHP yang belum termuat dalam e-catalogue dapat dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku. 8) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan biaya distribusi Obat dan BMHP dari IFK ke Puskemas diluar anggaran DAK. 9) Penggunaan DAK diluar penyediaan obat dan BMHP yaitu untuk pembangunan baru/perluasan/rehabilitasi serta pengadaan sarana pendukung IFK harus menyiapkan data-data sebagai berikut: a) Rincian Rencana Penggunaan DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian TA 2016. b) Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan baru/Rehabilitasi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) dan/atau Penyediaan sarana pendukung IFK. c) Persyaratan teknis setiap menu sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Dokumen yang dipersyaratkan dan telah disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh satuan kerja dan siap diaudit sewaktu–waktu.
1) Pembangunan Baru Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) diperuntukan bagi: a) Dinas Kabupaten/Kota yang belum memiliki IFK, termasuk di dalamnya Kabupaten/Kota hasil pemekaran/bentukan baru dan/atau IFK satelit sesuai kondisi geografis wilayah kerjanya. b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang akan merelokasi IFK yang sudah ada, termasuk relokasi karena keterbatasan lahan dengan tujuan perluasan. Apabila salah satu kondisi tersebut telah terpenuhi, maka Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyediakan lahan siap bangun milik Pemerintah Kabupaten/Kota. 2) Rehabilitasi/perluasan Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota (IFK) Rehabilitasi/perluasan IFK diperuntukan bagi IFK yang: a) Mengalami kerusakan sedang atau berat dan spesifikasinya telah ditentukan oleh instansi berwenang (Dinas PU setempat). b) Memiliki luas penyimpanan tidak mencukupi untuk menyimpan obat dan BMHP yang dikelola (sesuai kebutuhan daerah),sehingga dapat dilakukan perluasan. c) Belum memenuhi standar untuk menyimpan obat dan BMHP. d) Lahan dan bangunan IFK sudah merupakan aset Pemerintah Daerah. 3) Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) Dinas Kesehatan Kab/Kota membuat Surat Pernyataan Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Penyediaan Sarana pendukung IFK hanya diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut: a) Belum memiliki sarana pendukung tersebut. b) Sarana pendukung yang ada telah rusak berat yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang. c) Kapasitas sarana pendukung yang ada tidak memadai (lebih kecil dari kebutuhan). Pengadaan sarana pendukung IFK dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan, pertimbangan operasional serta kondisi dan letak geografis/ topografi daerah. 4) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan biaya operasional dan biaya pemeliharaan IFK di luar anggaran DAK.
1) Pembangunan Baru IFK a) Luas lahan dan bangunan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, berupa volume obat dan BMHP yang akan disediakan (minimal memiliki ruang penerimaan, ruang karantina, ruang penyimpanan, ruang pengemasan, ruang penyerahan, ruang obat kadaluarsa dan ruang Kepala IFK). b) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat dan menandatangani usulan pembangunan dengan melampirkan master plan, gambar/block plan, unit cost (per m²) dan RAB. Unit cost masing-masing daerah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat oleh dan diketahui oleh Bupati/Walikota setempat. c) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan yang diketahui oleh Bupati /Walikota dan Surat Pernyataan Pembangunan Baru IFK. d) Proses pengadaan pembangunan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku. e) Denah tata ruang Rencana tata ruang/bangunan agar memperhatikan fungsi sebagai sarana penyimpanan obat publik dan BMHP serta mengacu pada buku Standar Sarana dan Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan/atau pedoman teknis yang ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan. f) Kepemilikan lahan oleh pemerintah daerah dibuktikan dengan sertifikat atau bukti proses sertifikat kepemilikan lahan di BPN dan Pembebasan dari hak tanah adat. 2) Rehabilitasi/Perluasan IFK a) Rehabilitasi/Perluasan bangunan IFK disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten/Kota berupa luas serta volume obat dan BMHP yang harus disediakan. b) Kepala Dinas Kabupaten/Kota membuat dan menandatangani usulan rehabilitasi/perluasan IFK dengan melampirkan master plan, gambar/block plan, unit cost (per m²) dan RAB. Unit cost masing- masing daerah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah setempat serta diketahui oleh Bupati/Walikota. c) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan dan diketahui oleh Bupati/Walikota dan Surat Pernyataan Rehabilitasi/Perluasan IFK. d) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyiapkan data profil foto kondisi terakhir bangunan IFK. e) Proses pengadaan rehabilitasi dan perluasan bangunan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku. f) Denah dan rencana rehabilitasi tata ruang /bangunan IFK agar memperhatikan fungsi sebagai sarana penyimpanan obat publik dan BMHP serta mengacu pada Standar Sarana Dan Prasarana Di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan/atau pedoman teknis yang ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan. 3) Penyediaan Sarana Pendukung IFK a) Sarana pendukung IFK hanya digunakan untuk:
Rak obat dan BMHP; Lemari Narkotika dan Psikotropika; Trolley; Incinerator (Spesifikasi mengacu pada subbidang pelayanan kesehatan rujukan); Alat pengukur suhu dan kelembaban.
CCTV;Tabung Pemadam Kebakaran Alat Pemadam Api Ringan (APAR);Pagar; Teralis.
Printer; Uninteruptable Power Supply (UPS).
Perangkat konektivitas jaringan internet.
Lemari arsip; pembangkit tenaga surya. b) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat dan menandatangani usulan pengadaan sarana pendukung IFK dengan melampirkan RAB dan unit cost yang diketahui oleh Bupati/Walikota. c) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pengadaan yang diketahui oleh Bupati/Walikota. d) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyiapkan foto kondisi terakhir sarana dan prasarana IFK. e) Proses pengadaan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku. f) Pengadaan sarana pendukung IFK disesuaikan dengan kebutuhan serta mengacu pada Standar Sarana Dan Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan/atau pedoman teknis yang ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan.
1) Pembangunan Baru IFP a) Dinas Kesehatan Provinsi yang belum memiliki IFP, termasuk didalamnya Provinsi hasil pemekaran /bentukan baru. b) Dinas Kesehatan Provinsi yang akan merelokasi IFP yang sudah ada, termasuk relokasi karena keterbatasan lahan dengan tujuan perluasan. 2) Rehabilitasi/perluasan IFP Rehabilitasi/perluasan diperuntukan bagi IFP yang: a) Mengalami kerusakan sedang atau berat dan spesifikasinya telah ditentukan oleh instansi berwenang (Dinas PU setempat). b) Memiliki luas penyimpanan tidak mencukupi untuk menyimpan obat dan BMHP yang dikelola (sesuai kebutuhan daerah), sehingga dapat dilakukan perluasan. c) Belum memenuhi standar untuk menyimpan obat dan BMHP. d) Lahan dan bangunan IFP sudah merupakan asset Pemerintah Daerah. 3) Penyediaan Sarana Pendukung IFP Kepala Dinas Kesehatan Provinsi membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyediaan Sarana Pendukung IFP. Sarana pendukung IFP hanya diperuntukan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Belum memiliki sarana pendukung tersebut. b) Sarana pendukung yang telah rusak berat. c) Kapasitas sarana pendukung yang ada tidak memadai (lebih kecil dari kebutuhan). 4) Penggunaan DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun Anggaran 2016 pada IFP untuk pembangunan baru/rehabilitasi serta penyediaan sarana pendukung IFP. Dinas Kesehatan Provinsi menyiapkan data-data sebagai berikut: a) Rincian Rencana Penggunaan DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian TA 2016. b) Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Baru/Rehabilitasi/Perluasan IFP dan/atau Penyediaan sarana pendukung IFP. c) Persyaratan teknis setiap menu sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Dokumen yang dipersyaratkan dan telah disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh satuan kerja dan siap diaudit sewaktu – waktu Pemerintah Daerah Provinsi menyediakan biaya operasional dan biaya pemeliharaan IFP di luar DAK.
1) Pembangunan Baru IFP
b) Kepemilikan lahan oleh pemerintah daerah dibuktikan dengan sertifikat atau bukti proses sertifikat kepemilikan lahan di BPN dan Pembebasan dari hak tanah adat. c) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi membuat dan menandatanganin rencana pembangunan IFP yang terdiri dari master plan, gambar/block plan, unit cost (per m²) dan RAB diketahui oleh Gubernur. Unit cost masing-masing daerah ditetapkan oleh Dinas PU setempat. d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Baru IFP diketahui oleh Gubernur. e) Proses pengadaan pembangunan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku. f) Denah Tata Ruang Rencana tata ruang/bangunan agar memperhatikan fungsi sebagai sarana penyimpanan obat publik dan BMHP serta mengacu pada buku Standar Sarana dan Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan/atau pedoman teknis yang ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan. 2) Rehabilitasi dan Perluasaan IFP a) Rehabilitasi dan Perluasan bangunan IFP disesuaikan dengan kebutuhan Provinsi berupa luas serta volume obat dan BMHP yang harus disediakan. b) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi membuat dan menandatangani rencana rehabilitasi dan atau perluasan pembangunan IFP yang terdiri dari master plan, gambar/block plan, unit cost (per m²) dan RAB yang diketahui oleh Gubernur. Unit cost masing-masing daerah ditetapkan oleh Dinas PU Pemda setempat c) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Baru/Rehabilitasi/Perluasan IFP yang diketahui oleh Gubernur dan Surat Pernyataan Rehabilitasi/Perluasan Instalasi Farmasi Provinsi. d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menyiapkan data profil foto kondisi terakhir bangunan IFP. e) Proses pengadaan rehabilitasi dan perluasan bangunan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku. f) Denah dan rencana rehabilitasi tata ruang/ bangunan IFP agar memperhatikan fungsi sebagai sarana penyimpanan obat publik dan BMHP serta mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kotadan/atau pedoman teknis yang ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan. 3) Penyediaan Sarana Pendukung IFP a) Sarana pendukung IFP hanya digunakan untuk:
Rak obat dan BMHP; Lemari Narkotika dan Psikotropika; Trolley; Incinerator (Spesifikasi mengacu pada subbidang pelayanan kesehatan rujukan); Alat pengukur suhu dan kelembaban.
CCTV; Tabung Pemadam Kebakaran Alat Pemadam Api Ringan(APAR); Pagar; (5) Teralis.
Printer; Uninteruptable Power Supply (UPS).
Perangkat konektivitas jaringan internet
Lemari arsip; pembangkit tenaga surya. b) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi membuat dan menandatangani rencana pengadaan sarana pendukung IFP yang terdiri dari: RAB dan unit cost dan diketahui oleh Gubernur. c) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pengadaan sarana pendukung IFP yang diketahui oleh Gubernur. d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menyiapkan data foto kondisi terakhir sarana dan prasarana IFP. e) Proses pengadaan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku. f) Pengadaan sarana pendukung IFP disesuaikan dengan kebutuhan serta mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kotadan/atau pedoman teknis yang ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan.
1) Menyediakan biaya operasional sarana distribusi obat (biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan) dan lain-lain. 2) Tidak mengalihfungsikan sarana distribusi obat menjadi kendaraan penumpang/pribadi. 3) Spesifikasi memperhatikan kebutuhan distribusi dan kesesuaian geografis wilayah. 4) Tersedia tenaga yang mampu mengoperasionalkan.
D. SUBBIDANG SARANA PRASARANA KESEHATAN Pendistribusian DAK Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan tahun 2016 menjadi kewenangan Kepala Daerah. Sedangkan penggunaannya berpedoman pada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Bab III poin A, B, dan C di atas. Adapun penggunaan DAK tersebut tidak diperbolehkan tumpang tindih dengan sumber pembiayaan lainnya. BAB IV DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN A. BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
Dalam pengelolaan di Puskesmas BOK merupakan satu kesatuan sumber pembiayaan operasional untuk pelaksanaan upaya kesehatan bersama sumber dana lian yang ada di puskesmas seperti dana kapitasi BPJS dan dana lainnya yang sah. Seiring dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang di dalamnya mengatur tentang alokasi dana desa dan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan peraturan turunannya yang mengatur dana kapitasi untuk Puskesmas, diharapkan terjadi sinergisme pembiayaan operasional Puskesmas, sehingga akan semakin meningkatkan capaian pembangunan kesehatan.
1) Menyelenggarakan upaya kesehatan promotif dan preventif utamanya pelayanan di luar gedung Puskesmas; 2) Menyelenggarakan fungsi manajemen Puskesmas untuk mendukung kinerja; 3) Menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat; 4) Menyelenggarakan kerja sama lintas sektoral dalam mendukung program kesehatan
jumlah tenaga pelaksana UKM.
1) Penggandaan instrumen pendataan keluarga sehat; 2) Kunjungan rumah untuk pendataan seluruh keluarga di wilayah kerja Puskesmas; 3) Analisis data untuk intervensi kegiatan.
1) Biaya perjalanan dinas bagi petugas kesehatan Kabupaten/Kota/Puskesmas dan jaringannya termasuk untuk kader/lintas sektoral/tenaga penugasan kesehatan, baik dalam maupun luar wilayah. Tata cara penyelenggaraannya mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri; 2) Pembelian barang pakai habis untuk mendukung pelayanan promotif dan preventif antara lain penggandaan media, reagen, rapid tes/tes cepat; 3) Penyelenggaraan rapat-rapat, pertemuan konsinyasi; 4) Pembelian alat tulis kantor, penggandaan; 5) Honorarium untuk pengelola keuangan (Dinas Kesehatan dan Puskesmas), serta Tim Teknis (Dinas Kesehatan).
Ketentuan khusus terkait dengan tenaga kontrak promoter kesehatan adalah: 1) Berpendidikan minimal D3 Kesehatan jurusan/ peminatan Kesehatan Masyarakat diutamakan jurusan/peminatan Promosi Kesehatan/Ilmu Perilaku, dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidangnya. 2) Diberikan honor minimal sesuai upah minimum di Kabupaten/Kota yang berlaku dengan target kinerja bulanan yang ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Puskesmas (output based performance). 3) Diberikan hak/fasilitas yang setara dengan staf puskesmas lainnya termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 4) Lama kontrak maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketersediaan anggaran dan capaian target kinerjanya.
sasaran pada kelompok pekerja rentan (nelayan, TKI, Pekerja Perempuan); 1 Pembinaan usia sekolah, UKS/dokter kecil 2 Penjaringan peserta didik (kelas I, 7, 10) 3 Pemeriksaan berkala peserta didik 4 Pemberian TTD untuk remaja putri 5 Bulan Imunisasi Anak Sekolah 6 Pembinaan kesehatan di Panti/LKSA/Karang taruna/remaja di tempat ibadah/ 7 Penemuan dan tata laksana kasus 5 Imunisasi 1 Imunisasi Dasar: imunisasi dasar lengkap termasuk introduksi vaksin baru, penggantian vaksin tOPV mejadi bOPV 1 Pendataan Sasaran
introduksi vaksin baru, Surveilans/Investig asi KIPI, teknis pelayanan imunisasi, strategi komunikasi, dan lain-lain sesuai kebutuhan di lapangan
Peningkatan kapasitas kader dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran, pelaksanaan imunisasi, sistem pencatatan dan pelaporan, dan lain-lain sesuai kebutuhan di No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan lapangan 3 Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi
pencetakan leaflet, poster, flyer, spanduk, banner 5 Pemberdayaan masyarakat Forum komunikasi imunisasi dan masyarakat peduli imunisasi 6 Pelayanan Imunisasi Pelaksanaan pelayanan imunisasi dasar di Pos Pelayanan Imunisasi (Posyandu, Puskesmas, Poskesdes, Polindes, Pos Pelayanan lainnya yang ditentukan) dan kunjungan rumah jika diperlukan termasuk sweeping imunisasi dan DOFU (Drop Out Follow-Up) 7 Distribusi Sarana dan Prasarana Pelayanan Imunisasi (vaksin, ADS dan safety box) 2 Imunisasi lanjutan : DPT- HB-Hib, campak, BIAS (campak, DT, Td) dan TT 1 Pendataan Sasaran
Advokasi/Sosialisas asi/ lokakarya No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi tambahan
No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan 2 Pemeriksaan Kualitas Air Minum, Makanan, Udara, Bangunan. Pemeriksaan terdiri dari pengambil sampel 3 Orientasi natural leader STBM, penjamah makanan, kader kesling lainnya. 4 Pemberdayaan masyarakat melalui pemicuan STBM, Implementasi HSP di Rumah Tangga dan Sekolah, Rencana Pengamanan Air Minum di Komunal, MPAPHAST di komunitas pasar rakyat, sekolah dan hotel serta bentuk pemberdayaan masyarakat lainnya 5 Pembinaan pasca pemberdayaan termasuk verifikasi desa yang melaksanakan STBM, desa SBS dan TTU, TPM yang memenuhi syarat. 9 Upaya Promosi Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Penyegaran/ refresing, orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu 2 Penyuluhan kelompok, penyuluhan masal ttg program kesehatan 3 Survei Mawas Diri, Musyawarah Masyarakat Desa 4 Advokasi tingkat desa, kecamatan bidang kesehatan 5 Penggerakan keluarga/masyarakat untuk mendukung program kesehatan 6 Pembinaan/pendampin gan masyarakat, kelompok masyarakat 7 Penggalangan dukungan masyarakat, lintas sektor, dunia usaha No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan 10 Upaya Pencegahan dan Pengendalia n Penyakit Menular Langsung (antara lain : TB, HIV/AIDS, IMS, Hepatitis, Diare, Tiphoid, ISPA/Pneu monia, Kusta, Frambusia, dll) 1 Sosialisasi dan penyuluhan 1 Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya 2 Orientasi kepada kader kesehatan 2 Penemuan dan Pencegahan Dini secara aktif 1 Penemuan kasus secara dini 2 Pelacakan kasus kontak 3 Pemberian obat pencegahan (individu atau massal) 4 Kunjungan rumah untuk follow up tatalaksana kasus 5 Pengambilan dan pengiriman spesimen 6 Pendampingan 7 Deteksi dini HIV/AIDS, TB, Hepatitis pada ibu hamil dan populasi berisiko 8 Pendataan sasaran 3 SKD KLB 1 Verifikasi rumor dugaan KLB 2 Penanggulangan KLB 3 Pengambilan dan pengiriman spesimen 4 Mapping masalah 11 Upaya Pencegahan dan Pengendalia n Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (antara lain : Malaria, DBD, Chikunguny a, Japanese enchephaliti s, Filariasis, Schistosomi asis, kecacingan, Rabies, Antrax, Flu Burung, 1 Sosialisasi dan penyuluhan 1 Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya 2 Orientasi kepada kader kesehatan 2 Penemuan dan Pencegahan Dini secara aktif 1 Penemuan kasus secara dini/ Penyelidikan Epidemiologi ( termasuk Mass Blood survei (MBS)/ Mass Fever Survei (MFS)) 2 Pelacakan kasus kontak 3 Pemberian obat pencegahan (individu atau massal), termasuk BELKAGA No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Leptospirosi s, Pes, Taeniasis, F. Buski, penyakit zoonosa lainnya, dll.) 4 Kunjungan rumah untuk follow up tatalaksana kasus 5 Pengambilan dan pengiriman specimen ( termasuk sediaan darah) 6 Pendampingan 7 Sweeping dan Skrining pada ibu hamil dan populasi berisiko 8 Pendataan sasaran 9 Penanganan kejadian ikutan akibat pemberian obat pencegahan massal Filariasis 3 SKD KLB 1 Verifikasi rumor dugaan KLB 2 Penanggulangan KLB 3 Pengambilan dan pengiriman specimen 4 Mapping masalah 4 Pencegahan Faktor Risiko Penular Penyakit 1 Distribusi Kelambu 12 Pengendalia n Vector 1 Pemetaan dan deteksi vektor 1 Pemberian obat pencegahan (individu atau massal), termasuk BELKAGA 2 Kunjungan rumah untuk follow up tatalaksana kasus 3 Pengambilan dan pengiriman specimen (termasuk sediaan darah) 2 Intervesi Pengendalian Vector terpadu 1 Pendampingan 2 Sweeping dan Skrining pada ibu hamil dan populasi berisiko 3 Pendataan sasaran 4 Penanganan kejadian ikutan akibat pemberian obat pencegahan massal Filariasis No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan 3 Sosialisasi dan pembentukan kader PV 1 Sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat 2 Pembentukan dan pelatihan kader pemantauan dan pengendalian vector 13 Upaya Pencegahan dan Pengendalia n Penyakit Tidak Menular 1 Sosialisasi dan penyuluhan 1 Penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular kepada masyarakat dan pemangku kepentingan 2 Penguatan Forum Komunikasi Masyarakat desa/kelurahan 3 Orientasi kepada kader kesehatan 2 Deteksi dini dan tindak lanjut dini 1 Pengukuran dan pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular di posbindu PTM 2 Kunjungan rumah 3 Pendampingan 4 Surveilans Penyakit Tidak Menular di Masyarakat 3 Upaya Berhenti Merokok 1 Pemantauan penerapan Kawasan Tanpa Rokok di sekolah 14 Surveilans dan Respon KLB 1 Surveilans penyakit dan masalah kesehatan dalam rangka kewaspadaan dini KLB 1 Surveilans Rutin PD3I tertentu (Campak, difteri, pertusis, TN) 2 Pengambilan dan pengiriman specimen 3 Verifikasi rumor masalah kesehatan 4 Pencatatan dan Pelaporan serta Analisis Data 5 Surveilans berbasis kejadian (Penyakit Infeksi Emerging, dll) 2 Penyelidikan Epidemiologi KLB 1 Pertemuan koordinasi 2 Pelaksanaan Penyelidikan 3 Evaluasi hasil Penyelidikan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Epidemiologi 4 Diseminasi Informasi 3 Pengendalian KLB Penyakit, situasi khusus dan bencana 1 Surveilans kontak 2 Pengendalian faktor risiko pada situasi khusus dan dampak bencana 3 Komunikasi risiko pengendalian KLB dan dampak bencana 15 Upaya Pencegahan dan Pengendalia n Masalah Keswa dan Napza 1 Pencegahan Masalah Keswa dan Napza 1 Deteksi dini masalah keswa dan Napza antara lain : Ggn Depresi dan Cemas, Ggn Psikotik, Penyalahgunaan Napza (Alkohol dan Zat Psikoaktif lainnya), ide/pikiran bunuh diri, Masalah Keswa lainnya 2 Sosialisasi dan penyuluhan KIE Keswa dan Napza pada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang antara lain : Ggn Depresi dan Cemas, Ggn Psikotik, Penyalahgunaan Napza (Alkohol dan Zat Psikoaktif lainnya), pencegahan pemasungan, pencegahan bunuh diri 2 Pengendalian Masalah Keswa dan Napza 1 Pendampingan penderita gangguan jiwa dan Napza antara lain : Gangguan Depresi dan Cemas, Gangguan Psikotik, Penyalahgunaan Napza (Alkohol dan Zat Psikoaktif lainnya), dan masalah keswa lainnya 2 Kegiatan dalam rangka Bebas Pasung dan pencegahan bunuh diri antara lain:
N o Kegiatan Lokasi Kegiatan Rincian Komponen Belanja
- Konsumsi rapat - Belanja jasa profesi: - Honor tim pendamping (@2 jam) Belanja perjadin biasa: - Transport tim pendamping
- Konsumsi rapat Belanja jasa profesi: - Honor tim pendamping (@ 2 jam/hari) Belanja perjadin biasa: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentatif)
- Konsumsi rapat Belanja jasa profesi - Honor tim pendamping (@ 2 jam/hari) Belanja perjadin biasa: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentatif)
- Konsumsi rapat N o Kegiatan Lokasi Kegiatan Rincian Komponen Belanja Belanja jasa profesi: - Honor tim pendamping (@ 2 jam/hari) Belanja perjadin biasa: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentatif)
- Honor tim pendamping (@ 2 jam/hari) Belanja perjadin biasa: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentatif)
- Konsumsi rapat Belanja jasa profesi: - Honor tim pendamping (@ 2 jam/hari) Belanja perjadin biasa: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentatif) Pelaksanaan kegiatan pendampingan memerlukan waktu kurang lebih 6 sd 8 bulan, bagi Kabupaten/Kota yang mengusulkan menu pendampingan akreditasi Puskesmas harus mempertimbangkan waktu pelaksanaan tersebut, sehingga tidak melewati waktu penggunaan anggaran.
Proses penilaian tersebut dilakukan oleh tim surveior yang ditetapkan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi FKTP yang diberi kewenangan oleh Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara akreditasi FKTP. Komponen pendampingan akreditasi Puskesmas yang dibiayai melalui DAK Non Fisik Tahun 2016, yaitu: No Kegiatan Lokasi Kegiatan Rincian Komponen Belanja
- Biaya transport surveior (dari tempat asal surveior, selama survei dan pulang kembali ke tempat asal) - Biaya penginapan - Uang harian - Honor Belanja jasa profesi: - Honor surveior Belanja perjadin paket meeting dalam kota: - Transport lokal (untuk tim pendamping) Belanja perjalanan dinas biasa: - Uang harian surveior - Transport surveior - Penginanapan surveior
1) Adanya telaahan yang memuat penjelasan, pemetaan dan analisa Puskesmas yang akan di akreditasi dalam jangka waktu lima tahun ke depan. 2) Diutamakan pada Puskesmas yang telah diusulkan untuk akreditasi tahun 2016 ke Pemerintah Pusat. 3) Adanya tim pendamping akreditasi Puskesmas sesuai kriteria yang tercantum di Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, dan Tempat Praktik Mandiri dokter dan dokter gigi, dibuktikan dengan SK Kadinkes. Diutamakan bagi Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Tenaga Pendamping bersertifikat Pendamping Akreditasi FKTP 4) Adanya pola perencanaan pendampingan (jadwal dan PoA) akreditasi pada Puskesmas yang diusulkan untuk di akreditasi.
1) Adanya surat pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang Puskesmas yang akan diusulkan survei pada tahun 2016 dan tidak akan mengusulkan kembali pada tahun 2017 bila tidak terlaksana. 2) Adanya pola perencanaan survei akreditasi (jadwal pelaksanaan) pada Puskesmas yang diusulkan untuk di akreditasi. C. AKREDITASI RUMAH SAKIT
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pimpinan rumah sakit dan para staf terhadap Pengendalian dan Pencegahan Infeksi dan BAB Pengendalian dan Pencegahan Infeksi pada Standar Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akan melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi profesi terkait PPI, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta Rumah Sakit Umum Daerah terkait.
Kegiatan ini bertujuan melatih pimpinan dan staf rumah sakit agar paham dan mampu melaksanakan Bantuan Hidup Dasar pada pasien dalam situasi gawat darurat di rumah sakit. Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akan melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi profesi, Kementerian Kesehatan,Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta RSUD terkait.
Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akan melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi profesi, Kementerian Kesehatan,Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta RSUD terkait.
Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akan melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi profesi, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta RSUD terkait.
Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akan melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi profesi, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta RSUD terkait, dengan Rincian sebagai berikut : No Kegiatan Lokasi Kegiatan Rincian Komponen Belanja
- Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi Belanja bahan: - ATK & Fotocopi - Konsumsi rapat Belanja jasa profesi: - Honor Narasumber (4 orang @5 jam) Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber
- ATK & Fotocopi - Konsumsi rapat No Kegiatan Lokasi Kegiatan Rincian Komponen Belanja Terkait Bantuan Hidup Dasar (BHD) melaksanakan akreditasi - Untuk RS daerah yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 4 hari (2 hari materi & 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan). - Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi Belanja jasa profesi: - Honor Narasumber (Narasumber (4 orang @5 jam) Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber
- Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi Belanja bahan: - ATK & Fotocopi - Konsumsi rapat Belanja jasa profesi: - Honor Narasumber (4 orang @5 jam) Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber
- Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi Belanja bahan: - ATK & Fotocopi - Konsumsi rapat Belanja jasa profesi: - Honor Narasumber (4 orang @5 jam) Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber
- ATK & Fotocopi - Konsumsi rapat Belanja jasa No Kegiatan Lokasi Kegiatan Rincian Komponen Belanja Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) akreditasi daerah yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 4 hari (2 hari materi & 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan). - Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi profesi: - Honor Narasumber (4 orang @5 jam) Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber
Bimbingan ini dilaksanakan dua kali di RSUD Provinsi/Kabupaten/Kota yang sudah memulai proses persiapan akreditasi rumah sakit berupa: 1) Pendahuluan berupa transformasi budaya menuju akreditasi 2) Pengenalan standar 3) Penyusunan regulasi rumah sakit 4) Sosialisasi kebijakan 5) Pelatihan-pelatihan yang diperlukan. 6) Pengenalan metode telusur Pembimbing teknis dalam kegiatan ini dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) melalui Kementerian Kesehatan.
Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD Provinsi/Kabupaten/Kota yang sudah siap melaksanakan survei akreditasi dari KARS. Survei simulasi dilaksanakan kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan KARS.
Kegiatan ini dilakukan di RSUD pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota. Survei akreditasi dilakukan oleh KARS, dengan rincian sebagai berikut: No Kegiatan Lokasi Kegiatan Rincian Komponen Belanja
- Untuk RS daerah yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 4 hari (2 hari materi & 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan). - Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi - Pelaksanaan materi secara simultan oleh 4 orang Narasumber Belanja bahan: - ATK & Fotocopi - Konsumsi rapat (disesuaikan jumlah peserta dan NS) Belanja jasa profesi: - Honor Narasumber (4 orang @6 jam x Rp 900.000,-) Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber No Kegiatan Lokasi Kegiatan Rincian Komponen Belanja
- Untuk RS daerah yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 5 hari (3 hari penilaian & 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan). - Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi - Pelaksanaan penilaian secara simultan oleh 4 orang Narasumber Belanja bahan: - ATK & Fotocopi - Konsumsi rapat (disesuaikan jumlah peserta dan NS) Belanja jasa profesi: - Honor Narasumber (4 orang @6 jam x Rp 900.000,-) Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber
- Untuk RS daerah yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 5 hari (3 hari penilaian & 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan). - Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi - Pelaksanaan penilaian secara simultan oleh 4 orang Narasumber Belanja bahan: - ATK & Fotocopi - Konsumsi rapat Belanja jasa profesi: - Honor Narasumber (4 orang @6 jam x Rp 900.000,-) Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber
D. JAMINAN PERSALINAN
Dana Jampersal tahun 2016 ini digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan melalui penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi Ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.
Ibu hamil yang berdomisili di daerah dengan akses sulit, untuk sementara tinggal di Rumah Tunggu Kelahiran hingga masa nifasnya (beserta bayi yang dilahirkannya), agar dekat dengan Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan atau Rumah Sakit Umum Daerah/Pusat. Kriteria Rumah Tunggu Kelahiran
Biaya operasional untukIbu hamil yang akan bersalin serta bayi baru dilahirkan, ibu nifas, tenaga kesehatan dan pendamping (suami/keluarga/kader kesehatan)
1) Biaya sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) selama 1 tahun; 2) Belanja langganan daya (biaya listrik, air, dll);
1) Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan, untuk pergi pulang dari rumah ke Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan atau Rumah Sakit); 2) Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untukpergi pulang dari rumah ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK); 3) Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untukpergi pulang dari rumah tunggu kelahiran ke fasilitas kesehatan. 4) Biaya perjalanan dinas bagi petugas Kesehatan, kader/lintas sektoral, baik dalam maupun luar wilayah. Tata cara penyelenggaraannya mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yangditetapkan denganPeraturan Kementerian Dalam Negeri;
BAB V PENUTUP Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan DAK Bidang Kesehatan TA 2016 dan dimungkinkan untuk dapat digunakan sebagai acuan DAK Bidang Kesehatan pada tahun selanjutnya yang diarahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi/Kabupaten/Kota terutama daerah dengan derajat kesehatan yang belum optimal sehingga warga masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan 2016 ini merupakan pilihan kegiatan bagi tiap jenis dan tiap subbidangnya. Dimana tiap kegiatan DAK fisik maupun nonfisik masing–masing mempunyai beberapa pilihan kegiatan dan tidak diperkenankan pengalihan anggaran ataupun kegiatan antara DAK Fisik maupun DAK Non Fisik; antar subbidang; antara BOK, Jampersal serta akreditasi Pukesmas dan akreditasi RS, karena besaran alokasi mempunyai keterikatan dengan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2015. Kegiatan-kegiatan yang bisa didanai dari DAK Bidang Kesehatan 2016 ini sebagaimana diuraikan di atas sifatnya adalah pilihan. Kepala Daerah bisa memilih kegiatan sesuai prioritas daerah. Pemilihan kegiatan DAK Bidang kesehatan seharusnya merupakan bagian program jangka menengah sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Strategis Daerah. Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatannya agar disinergikan dan tidak duplikasi pembiayaan dengan kegiatan yang anggarannya bersumber dari pendanaan lainnya (seperti APBD Provinsi/Kabupaten/kota dan sumber pembiayaan lainnya) sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna. MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK (lanjutan) FORMULIR 1 (dalam jutaan rupiah) No Nama Daerah Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Sarpras Kesehatan 1 Provinsi Aceh 26,626.39 8,488.99 2 Kab. Aceh Barat 10,973.16 7,111.48 5,441.07 3 Kab. Aceh Besar 13,157.81 8,527.31 6,524.34 - 4 Kab. Aceh Selatan 30,161.31 19,546.93 14,955.58 - 5 Kab. Aceh Singkil 40,497.47 26,245.58 20,080.80 6 Kab. Aceh Tengah 17,750.14 11,503.50 8,801.46 - 7 Kab. Aceh Tenggara 42,765.42 27,715.39 21,205.37 - 8 Kab. Aceh Timur 6,818.61 4,419.00 3,381.03 - 9 Kab. Aceh Utara 11,137.90 7,218.24 5,522.76 - 10 Kab. Bireuen 20,516.94 13,296.61 10,173.39 - 11 Kab. Pidie 10,125.99 6,562.45 5,021.00 - 12 Kab. Simeulue 9,724.97 6,302.55 4,822.16 13 Kota Banda Aceh 6,458.41 4,185.57 3,202.43 - 14 Kota Sabang 15,800.59 10,240.04 7,834.77 15 Kota Langsa 6,437.57 4,172.06 3,192.09 - 16 Kota Lhokseumawe 3,673.78 1,821.66 - 17 Kab. Gayo Lues 41,112.04 26,643.87 20,385.53 - 18 Kab. Aceh Barat Daya 23,447.38 15,195.76 11,626.46 - 19 Kab. Aceh Jaya 23,081.20 14,958.46 11,444.89 - 20 Kab. Nagan Raya 15,450.65 10,013.25 7,661.25 21 Kab. Aceh Tamiang 32,353.04 20,967.34 16,042.36 22 Kab. Bener Meriah 3,315.36 2,148.62 1,643.93 - 23 Kab. Pidie Jaya 14,331.18 9,287.74 7,106.16 - 24 Kota Subulussalam 38,503.71 24,953.47 19,092.18 25 Provinsi Sumatera Utara 8,519.40 26 Kab. Asahan 16,084.80 7,975.70 27 Kab. Dairi 2,748.95 1,781.47 1,363.19 28 Kab. Deli Serdang 6,149.57 3,985.41 3,049.28 49,953.05 29 Kab. Karo 25,481.43 16,514.00 12,635.05 30 Kab. Labuhanbatu 9,240.25 5,988.41 4,581.80 31 Kab. Langkat 28,468.06 18,449.57 14,115.98 32 Kab. Mandailing Natal 6,314.19 4,092.09 3,130.91 33 Kab. Nias 24,523.67 15,893.29 12,160.14 34 Kab. Simalungun 11,959.39 7,750.64 5,930.10 35 Kab. Tapanuli Selatan 6,343.66 4,853.61 - 36 Kab. Tapanuli Tengah 40,428.14 26,200.65 20,046.42 - 37 Kab. Tapanuli Utara 24,674.68 15,991.15 12,235.02 - 38 Kab. Toba Samosir 8,523.72 5,524.05 4,226.51 39 Kota Binjai 8,489.34 5,501.76 4,209.46 40 Kota Medan 8,633.03 5,594.89 4,280.72 41 Kota Pematang Siantar 7,013.83 4,545.52 3,477.83 42 Kota Sibolga 19,255.18 12,478.89 9,547.74 43 Kota Tanjung Balai 10,285.85 5,100.27 44 Kota Tebing Tinggi 10,903.75 7,066.50 5,406.66 45 Kota Padang Sidempuan 5,980.82 3,876.05 2,965.61 - 46 Kab. Pakpak Bharat 14,297.92 7,089.67 47 Kab. Nias Selatan 19,911.37 12,904.15 9,873.11 48 Kab. Humbang Hasundutan 10,098.20 6,544.44 5,007.23 49 Kab. Serdang Bedagai 14,802.10 9,592.94 7,339.67 50 Kab. Samosir 6,021.70 3,902.54 2,985.88 51 Kab. Batu Bara 5,012.85 3,248.73 2,485.64 - 52 Kab. Padang Lawas 11,869.68 7,692.50 5,885.62 9,996.57 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2016 ALOKASI DAK FISIK BIDANG KESEHATAN DAN SARANA PRASARANA KESEHATAN ( Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian APBN TA 2016 ) (lanjutan) (dalam jutaan rupiah) No Nama Daerah Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Sarpras Kesehatan 53 Kab. Padang Lawas Utara 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 54 Kab. Labuhanbatu Selatan 19,252.87 12,477.39 9,546.60 - 55 Kab. Labuhanbatu Utara 7,597.88 3,767.43 39,999.85 56 Kab. Nias Utara 23,385.08 11,595.56 57 Kab. Nias Barat 58 Kota Gunungsitoli 2,845.13 1,410.77 - 59 Provinsi Sumatera Barat 26,820.11 8,550.75 60 Kab. Limapuluh Kota 11,109.00 7,199.52 5,508.43 61 Kab. Agam 11,656.28 7,554.20 5,779.80 62 Kab. Kepulauan Mentawai 7,407.19 4,800.45 3,672.88 63 Kab. Padang Pariaman 16,476.58 10,678.14 8,169.97 64 Kab. Pasaman 12,192.14 7,901.48 6,045.51 65 Kab. Pesisir Selatan 16,896.50 10,950.28 8,378.18 66 Kab. Sijunjung 16,084.74 10,424.19 7,975.67 67 Kab. Solok 15,861.58 10,279.56 7,865.01 68 Kab. Tanah Datar 8,447.33 5,474.54 4,188.64 69 Kota Bukit Tinggi 4,220.84 2,092.92 70 Kota Padang Panjang 6,441.80 4,174.80 3,194.19 71 Kota Padang 2,748.84 1,781.47 1,363.02 72 Kota Payakumbuh 13,611.29 8,821.20 6,749.20 73 Kota Sawahlunto 6,806.01 4,410.84 3,374.78 74 Kota Solok 6,298.64 3,123.20 75 Kota Pariaman 5,229.46 2,593.04 76 Kab. Pasaman Barat 10,279.48 6,661.92 5,097.11 77 Kab. Dharmasraya 12,199.81 7,906.44 6,049.31 - 78 Kab. Solok Selatan 5,576.09 4,266.33 79 Provinsi Riau 5,045.48 1,608.59 - 80 Kab. Bengkalis 2,302.03 1,761.31 - 81 Kab. Indragiri Hilir 4,618.53 2,993.17 2,290.11 - 82 Kab. Indragiri Hulu 3,762.29 2,438.27 1,865.54 - 83 Kab. Kampar 11,645.87 5,774.64 - 84 Kab. Kuantan Singingi 2,748.84 1,781.47 1,363.02 85 Kab. Pelalawan 9,255.91 5,998.57 4,589.57 86 Kab. Rokan Hilir - 87 Kab. Rokan Hulu 2,748.84 1,781.47 88 Kab. Siak 1,961.24 1,500.57 - 89 Kota Dumai 2,748.84 1,781.47 1,363.02 90 Kota Pekanbaru 2,748.84 1,363.02 - 91 Kab. Kepulauan Meranti 2,748.84 1,781.47 - 92 Provinsi Jambi 26,791.91 8,541.76 93 Kab. Batang Hari 2,748.84 1,781.47 1,363.02 94 Kab. Bungo 10,548.55 6,836.30 5,230.53 95 Kab. Kerinci 10,601.05 6,870.33 5,256.57 - 96 Kab. Merangin 20,522.36 13,300.12 10,176.08 - 97 Kab. Muaro Jambi 8,012.63 5,192.82 3,973.09 98 Kab. Sarolangun 11,458.94 7,426.30 5,681.95 99 Kab. Tanjung Jabung Barat 2,748.84 1,781.47 100 Kab. Tanjung Jabung Timur 19,223.26 12,458.20 9,531.92 101 Kab. Tebo 8,772.78 5,685.46 4,350.01 102 Kota Jambi 3,798.28 2,461.59 1,883.39 - 103 Kota Sungai Penuh 2,908.99 1,442.43 - 104 Provinsi Sumatera Selatan - 105 Kab. Lahat 6,138.66 3,978.34 3,043.87 106 Kab. Musi Banyuasin 9,879.06 6,402.41 4,898.56 107 Kab. Musi Rawas 30,940.78 20,052.08 15,342.08 108 Kab. Muara Enim 6,998.71 3,470.33 109 Kab. Ogan Komering Ilir 25,085.05 16,257.10 12,438.50 (lanjutan) (dalam jutaan rupiah) No Nama Daerah Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Sarpras Kesehatan 110 Kab. Ogan Komering Ulu 2,748.84 1,781.47 1,363.02 111 Kota Palembang 23,317.67 15,111.70 11,562.14 112 Kota Prabumulih 4,068.63 2,636.80 2,017.44 - 113 Kota Pagar Alam 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 114 Kota Lubuk Linggau 6,200.08 4,018.15 3,074.33 - 115 Kab. Banyuasin 30,747.75 19,926.99 15,246.37 116 Kab. Ogan Ilir 2,748.84 1,781.47 1,363.02 117 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 29,902.89 19,379.45 14,827.44 118 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 119 Kab. Empat Lawang 13,307.69 8,624.44 6,598.66 - 120 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 7,860.84 121 Kab. Musi Rawas Utara 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 122 Provinsi Bengkulu 26,854.24 8,561.63 123 Kab. Bengkulu Selatan 9,714.30 6,295.64 4,816.86 124 Kab. Bengkulu Utara 4,480.30 2,903.59 2,221.57 - 125 Kab. Rejang Lebong 11,705.07 7,585.81 5,803.99 126 Kota Bengkulu 5,272.94 3,417.29 2,614.60 127 Kab. Kaur 43,840.23 28,411.95 21,738.31 128 Kab. Seluma 4,754.46 3,081.27 2,357.51 - 129 Kab. Mukomuko 15,193.28 7,533.63 130 Kab. Lebong 10,649.08 6,901.45 5,280.38 - 131 Kab. Kepahiang 12,525.01 8,117.20 6,210.56 132 Kab. Bengkulu Tengah 10,424.14 6,755.67 5,168.84 - 133 Provinsi Lampung 8,110.53 2,585.79 - 134 Kab. Lampung Barat 8,069.96 5,229.97 4,001.51 - 135 Kab. Lampung Selatan 3,552.76 2,302.47 1,761.65 - 136 Kab. Lampung Tengah 22,053.83 14,292.63 10,935.46 137 Kab. Lampung Utara 8,694.70 5,634.85 4,311.29 - 138 Kab. Lampung Timur 4,823.22 3,125.83 2,391.61 - 139 Kab. Tanggamus 22,689.86 11,250.84 19,949.14 140 Kab. Tulang Bawang 5,720.18 3,707.13 2,836.37 20,003.66 141 Kab. Way Kanan 4,217.06 2,732.99 2,091.04 14,998.49 142 Kota Bandar Lampung 9,954.31 6,451.19 4,935.88 143 Kota Metro 3,464.51 2,245.28 1,717.89 - 144 Kab. Pesawaran 2,748.84 1,363.02 15,002.81 145 Kab. Pringsewu 11,986.69 7,768.33 5,943.64 25,004.71 146 Kab. Mesuji 4,417.49 2,190.43 - 147 Kab. Tulang Bawang Barat 15,681.77 10,163.03 7,775.85 - 148 Kab. Pesisir Barat 2,748.84 1,363.02 - 149 Provinsi DKI Jakarta 150 Provinsi Jawa Barat 26,736.00 151 Kab. Bandung 19,973.73 12,944.56 9,904.03 - 152 Kab. Bekasi 153 Kab. Bogor 36,281.11 23,513.05 17,990.10 154 Kab. Ciamis 23,973.26 15,536.58 11,887.22 155 Kab. Cianjur 43,138.39 27,957.11 21,390.31 156 Kab. Cirebon 39,734.94 25,751.40 19,702.69 - 157 Kab. Garut 28,557.58 18,507.58 14,160.37 - 158 Kab. Indramayu 25,434.68 16,483.69 12,611.87 - 159 Kab. Karawang 38,337.62 24,845.83 19,009.83 160 Kab. Kuningan 14,348.28 10,978.04 - 161 Kab. Majalengka 13,263.79 8,595.99 6,576.89 - 162 Kab. Purwakarta 1,781.47 1,363.02 - 163 Kab. Subang 21,553.37 13,968.30 10,687.31 164 Kab. Sukabumi 51,334.61 33,268.91 25,454.42 165 Kab. Sumedang 17,248.05 11,178.11 8,552.50 - 166 Kab. Tasikmalaya 35,831.35 23,221.56 17,767.09 - (lanjutan) (dalam jutaan rupiah) No Nama Daerah Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Sarpras Kesehatan 167 Kota Bandung 6,277.01 4,802.62 168 Kota Bekasi 7,338.89 5,615.07 169 Kota Bogor 5,124.24 3,320.91 2,540.87 - 170 Kota Cirebon 34,680.25 22,475.56 17,196.31 171 Kota Depok 3,416.85 172 Kota Sukabumi 4,477.00 2,901.45 2,219.93 173 Kota Tasikmalaya 9,951.82 6,449.57 4,934.64 174 Kota Cimahi 5,753.29 3,728.59 2,852.79 175 Kota Banjar 4,987.64 3,232.38 2,473.13 - 176 Kab. Bandung Barat 13,620.51 6,753.77 - 177 Kab. Pangandaran 10,719.06 5,315.08 178 Provinsi Jawa Tengah 26,582.51 8,475.00 179 Kab. Banjarnegara 12,417.96 6,157.48 - 180 Kab. Banyumas 19,758.79 12,805.26 9,797.46 181 Kab. Batang 12,781.99 8,283.74 6,337.99 182 Kab. Blora 17,209.47 11,153.11 8,533.37 183 Kab. Boyolali 14,224.00 7,053.02 184 Kab. Brebes 25,415.90 16,471.53 12,602.55 185 Kab. Cilacap 35,999.55 23,330.57 17,850.49 186 Kab. Demak 20,239.77 13,116.98 10,035.96 187 Kab. Grobogan 24,773.03 16,054.89 12,283.78 188 Kab. Jepara 22,906.28 14,845.09 11,358.15 - 189 Kab. Karanganyar 2,974.81 1,927.91 1,475.07 80,014.94 190 Kab. Kebumen 9,264.54 7,088.40 - 191 Kab. Kendal 9,776.41 6,335.89 4,847.66 192 Kab. Klaten 10,902.34 5,405.96 193 Kab. Kudus 12,186.69 7,897.94 6,042.81 194 Kab. Magelang 10,283.16 6,664.31 5,098.94 195 Kab. Pati 16,464.35 10,670.21 8,163.90 196 Kab. Pekalongan 19,190.07 12,436.69 9,515.46 197 Kab. Pemalang 22,070.28 14,303.30 10,943.62 198 Kab. Purbalingga 6,440.69 4,174.08 3,193.64 - 199 Kab. Purworejo 15,906.21 10,308.49 7,887.14 200 Kab. Rembang 24,715.93 16,017.89 12,255.47 201 Kab. Semarang 3,885.92 2,518.38 1,926.84 202 Kab. Sragen 19,652.21 15,036.14 203 Kab. Sukoharjo 10,739.91 6,960.32 5,325.42 204 Kab. Tegal 10,874.89 7,047.79 5,392.35 29,163.46 205 Kab. Temanggung 11,167.32 7,237.31 5,537.35 206 Kab. Wonogiri 7,972.47 6,099.83 207 Kab. Wonosobo 11,652.04 7,551.45 5,777.70 208 Kota Magelang 4,415.96 2,861.90 2,189.67 209 Kota Pekalongan 8,229.04 5,333.07 4,080.40 210 Kota Salatiga 5,943.48 3,851.85 2,947.09 211 Kota Semarang 9,546.91 7,304.45 212 Kota Surakarta 2,748.84 1,781.47 1,363.02 213 Kota Tegal 4,125.81 2,673.86 2,045.80 - 214 Provinsi DI Yogyakarta 26,899.67 8,576.11 215 Kab. Bantul 3,643.88 2,361.52 1,806.83 40,007.50 216 Kab. Gunung Kidul 9,917.38 6,427.25 4,917.56 19,998.10 217 Kab. Kulon Progo 3,394.54 2,199.93 1,683.19 19,996.11 218 Kab. Sleman 3,922.07 2,541.81 1,944.77 15,001.81 219 Kota Yogyakarta 2,748.84 1,781.47 1,363.02 20,003.75 220 Provinsi Jawa Timur 26,442.73 221 Kab. Bangkalan 23,182.19 15,023.90 11,494.96 - 222 Kab. Banyuwangi 22,817.31 14,787.43 11,314.03 223 Kab. Blitar 14,443.39 11,050.80 - (lanjutan) (dalam jutaan rupiah) No Nama Daerah Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Sarpras Kesehatan 224 Kab. Bojonegoro 15,408.56 9,985.97 7,640.38 225 Kab. Bondowoso 14,256.58 9,239.40 7,069.17 226 Kab. Gresik 20,713.39 13,423.92 10,270.80 227 Kab. Jember 40,608.30 26,317.41 20,135.75 228 Kab. Jombang 13,094.77 8,486.45 6,493.08 229 Kab. Kediri 14,144.97 10,822.48 230 Kab. Lamongan 36,492.83 23,650.25 18,095.08 - 231 Kab. Lumajang 15,181.42 9,838.77 7,527.75 232 Kab. Madiun 15,003.47 9,723.44 7,439.52 - 233 Kab. Magetan 14,625.82 9,478.69 7,252.26 234 Kab. Malang 25,749.83 16,687.94 12,768.13 235 Kab. Mojokerto 9,453.82 7,233.23 236 Kab. Nganjuk 2,748.84 1,781.47 1,363.02 50,009.37 237 Kab. Ngawi 8,882.06 4,404.20 - 238 Kab. Pacitan 18,220.65 11,808.43 9,034.77 - 239 Kab. Pamekasan 7,008.32 4,541.95 3,475.10 - 240 Kab. Pasuruan 2,823.52 1,829.87 1,400.05 - 241 Kab. Ponorogo 15,066.60 9,764.36 7,470.82 242 Kab. Probolinggo 16,106.74 10,438.45 7,986.58 243 Kab. Sampang 30,549.07 15,147.85 15,002.29 244 Kab. Sidoarjo 7,465.61 4,838.31 3,701.85 - 245 Kab. Situbondo 15,683.85 10,164.38 7,776.89 246 Kab. Sumenep 26,938.77 20,611.17 - 247 Kab. Trenggalek 11,841.36 7,674.15 5,871.58 248 Kab. Tuban 8,733.71 5,660.14 249 Kab. Tulungagung 4,559.36 2,954.82 2,260.77 - 250 Kota Blitar 6,529.24 4,231.47 3,237.54 251 Kota Kediri 7,544.38 4,889.36 3,740.90 252 Kota Madiun 4,254.57 3,255.22 253 Kota Malang 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 254 Kota Mojokerto 3,562.79 2,725.93 - 255 Kota Pasuruan 6,539.47 3,242.62 256 Kota Probolinggo 5,284.86 4,043.51 257 Kota Surabaya 3,595.68 2,751.10 258 Kota Batu 7,147.40 3,544.06 259 Provinsi Kalimantan Barat 6,811.64 2,171.68 - 260 Kab. Bengkayang 27,885.62 18,072.10 13,827.17 - 261 Kab. Landak 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 262 Kab. Kapuas Hulu 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 263 Kab. Ketapang 12,709.66 - 264 Kab. Mempawah 34,124.22 22,115.21 16,920.60 265 Kab. Sambas 25,825.66 16,737.08 12,805.73 266 Kab. Sanggau 18,294.78 11,856.47 9,071.52 - 267 Kab. Sintang 39,705.46 25,732.29 19,688.07 268 Kota Pontianak 3,836.89 2,486.61 - 269 Kota Singkawang 10,219.21 6,622.86 5,067.23 270 Kab. Sekadau 11,010.30 7,135.55 5,459.49 - 271 Kab. Melawi 49,170.33 31,866.29 24,381.26 272 Kab. Kayong Utara 6,868.75 3,405.89 - 273 Kab. Kubu Raya 7,122.92 3,531.92 - 274 Provinsi Kalimantan Tengah 3,951.71 1,259.88 - 275 Kab. Barito Selatan 9,970.95 6,461.97 4,944.13 276 Kab. Barito Utara 24,775.50 16,056.50 12,285.01 277 Kab. Kapuas 5,321.81 3,448.96 2,638.84 - 278 Kab. Kotawaringin Barat 2,934.34 1,901.69 1,455.00 - 279 Kab. Kotawaringin Timur 2,748.84 1,781.47 1,363.02 280 Kota Palangkaraya 6,305.29 4,086.33 3,126.50 (lanjutan) (dalam jutaan rupiah) No Nama Daerah Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Sarpras Kesehatan 281 Kab. Katingan 10,790.41 6,993.04 5,350.46 282 Kab. Seruyan 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 283 Kab. Sukamara 4,847.14 3,141.33 2,403.47 - 284 Kab. Lamandau 5,375.42 3,483.70 2,665.42 - 285 Kab. Gunung Mas 4,769.58 3,091.07 2,365.01 - 286 Kab. Pulang Pisau 14,874.62 9,639.94 7,375.63 - 287 Kab. Murung Raya 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 288 Kab. Barito Timur 10,311.29 6,682.53 5,112.88 289 Provinsi Kalimantan Selatan 4,040.64 1,288.23 - 290 Kab. Banjar 4,822.97 3,125.67 2,391.48 - 291 Kab. Barito Kuala 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 292 Kab. Hulu Sungai Selatan 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 293 Kab. Hulu Sungai Tengah 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 294 Kab. Hulu Sungai Utara 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 295 Kab. Kotabaru 2,748.84 1,781.47 296 Kab. Tabalong 3,236.98 2,097.82 1,605.07 35,006.56 297 Kab. Tanah Laut 19,226.81 12,460.50 9,533.68 298 Kab. Tapin 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 299 Kota Banjarbaru 3,680.20 2,385.07 1,824.84 - 300 Kota Banjarmasin 2,748.84 - 301 Kab. Balangan 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 302 Kab. Tanah Bumbu 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 303 Provinsi Kalimantan Timur - 304 Kab. Berau 2,748.84 1,781.47 1,363.02 305 Kab. Kutai Kartanegara 6,059.85 4,636.46 306 Kab. Kutai Barat 2,748.84 1,781.47 1,363.02 307 Kab. Kutai Timur 3,744.37 308 Kab. Paser 3,518.42 2,280.22 1,744.62 - 309 Kota Balikpapan 4,276.63 2,771.60 2,120.58 - 310 Kota Bontang 24,158.94 15,656.91 11,979.28 311 Kota Samarinda 3,774.65 2,446.27 1,871.67 - 312 Kab. Penajam Paser Utara 1,781.47 1,363.02 34,996.56 313 Kab. Mahakam Ulu 2,748.84 1,781.47 1,363.02 314 Provinsi Sulawesi Utara 5,344.87 1,704.04 - 315 Kab. Bolaang Mongondow 13,349.10 8,651.28 6,619.19 316 Kab. Minahasa 9,518.29 6,168.61 4,719.67 - 317 Kab. Kepulauan Sangihe 4,472.95 2,898.82 2,217.92 10,433.69 318 Kota Bitung 5,641.37 3,656.06 2,797.29 319 Kota Manado 32,791.70 16,259.87 320 Kab. Kepulauan Talaud 13,791.35 8,937.89 6,838.48 321 Kab. Minahasa Selatan 3,999.81 2,592.19 1,983.32 - 322 Kota Tomohon 5,625.59 2,789.47 323 Kab. Minahasa Utara 8,197.29 5,312.50 4,064.65 - 324 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 3,754.50 2,433.21 1,861.68 - 325 Kota Kotamobagu 17,673.51 11,453.84 8,763.46 326 Kab. Bolaang Mongondow Utara 17,575.76 11,390.49 8,715.00 327 Kab. Minahasa Tenggara 5,833.91 4,463.59 20,003.81 328 Kab. Bolaang Mongondow Timur 13,962.60 6,923.40 329 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 4,291.44 2,781.19 2,127.92 - 330 Provinsi Sulawesi Tengah 24,402.39 7,779.94 - 331 Kab. Banggai 27,775.21 18,000.55 13,772.43 332 Kab. Banggai Kepulauan 9,595.36 6,218.56 4,757.89 333 Kab. Buol 36,900.40 23,914.39 18,297.18 334 Kab. Toli-Toli 9,227.99 5,980.47 4,575.73 335 Kab. Donggala 38,047.50 24,657.80 18,865.97 - 336 Kab. Morowali 17,679.64 11,457.81 8,766.50 25,004.00 337 Kab. Poso 22,784.14 14,765.94 11,297.59 4,993.30 (lanjutan) (dalam jutaan rupiah) No Nama Daerah Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Sarpras Kesehatan 338 Kota Palu 37,490.68 24,296.94 18,589.87 339 Kab. Parigi Moutong 25,584.56 16,580.83 12,686.18 340 Kab. Tojo Una Una 40,266.65 26,095.99 19,966.34 341 Kab. Sigi 32,772.49 21,239.18 16,250.34 20,003.05 342 Kab. Banggai Laut 13,540.98 8,775.63 6,714.34 343 Kab. Morowali Utara 3,399.16 2,202.93 1,685.49 344 Provinsi Sulawesi Selatan 7,369.32 28,965.71 345 Kab. Bantaeng 12,303.16 7,973.43 6,100.56 29,135.16 346 Kab. Barru 39,576.44 25,648.68 19,624.10 - 347 Kab. Bone 19,202.19 9,521.47 - 348 Kab. Bulukumba 21,677.80 14,048.94 10,749.01 - 349 Kab. Enrekang 17,869.11 11,580.61 8,860.46 - 350 Kab. Gowa 12,662.36 9,688.12 351 Kab. Jeneponto 4,723.93 3,061.48 2,342.37 14,998.19 352 Kab. Luwu 27,665.43 17,929.40 13,717.99 - 353 Kab. Luwu Utara 12,823.34 8,310.54 6,358.49 354 Kab. Maros 2,748.84 1,363.02 15,155.76 355 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 18,785.97 9,315.08 - 356 Kota Palopo 28,059.01 18,184.47 13,913.15 - 357 Kab. Luwu Timur 10,325.22 6,691.56 5,119.79 358 Kab. Pinrang 11,449.00 5,677.02 14,873.74 359 Kab. Sinjai 33,731.51 21,860.70 16,725.87 - 360 Kab. Kepulauan Selayar 15,616.89 10,120.99 7,743.68 361 Kab. Sidenreng Rappang 32,388.22 20,990.14 16,059.80 - 362 Kab. Soppeng 8,406.56 5,448.12 4,168.42 - 363 Kab. Takalar 16,332.13 10,584.52 8,098.34 15,002.85 364 Kab. Tana Toraja 14,747.83 9,557.77 7,312.76 20,103.81 365 Kab. Wajo 52,502.09 34,025.53 26,033.32 - 366 Kota Pare-pare 30,186.56 19,563.29 14,968.10 16,113.92 367 Kota Makassar 15,996.31 10,366.88 7,931.82 - 368 Kab. Toraja Utara 15,598.50 10,109.07 7,734.56 369 Provinsi Sulawesi Tenggara 33,492.91 370 Kab. Buton 28,439.12 18,430.81 14,101.63 371 Kab. Konawe 5,510.05 3,570.95 2,732.17 - 372 Kab. Kolaka 17,664.98 11,448.31 8,759.24 14,825.98 373 Kab. Muna 25,882.84 16,774.14 12,834.09 - 374 Kota Kendari 4,549.71 2,948.57 2,255.99 - 375 Kota Bau-bau 10,692.31 6,929.47 5,301.82 - 376 Kab. Konawe Selatan 26,239.04 20,075.79 - 377 Kab. Bombana 4,068.51 2,636.72 2,017.38 40,007.50 378 Kab. Wakatobi 5,883.38 3,812.90 2,917.29 20,003.75 379 Kab. Kolaka Utara 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 380 Kab. Konawe Utara 20,033.05 12,983.01 9,933.45 381 Kab. Buton Utara 13,926.25 9,025.32 6,905.37 382 Kab. Konawe Kepulauan 22,234.36 14,409.64 11,024.98 - 383 Kab. Kolaka Timur 9,956.64 4,937.03 384 Kab. Muna Barat 4,869.05 3,155.53 2,414.34 - 385 Kab. Buton Tengah 19,571.70 12,684.02 9,704.69 386 Kab. Buton Selatan 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 387 Provinsi Bali 31,247.94 388 Kab. Badung 389 Kab. Bangli 11,827.93 7,665.44 5,864.92 - 390 Kab. Buleleng 12,383.48 8,025.48 6,140.39 391 Kab. Gianyar 3,126.49 2,026.22 1,550.28 - 392 Kab. Jembrana 10,419.73 6,752.82 5,166.66 - 393 Kab. Karangasem 12,079.48 7,828.46 5,989.65 394 Kab. Klungkung 9,844.49 6,380.01 4,881.42 (lanjutan) (dalam jutaan rupiah) No Nama Daerah Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Sarpras Kesehatan 395 Kab. Tabanan 6,420.18 4,160.79 3,183.47 - 396 Kota Denpasar 2,748.84 1,781.47 1,363.02 397 Provinsi Nusa Tenggara Barat 9,717.98 3,098.27 - 398 Kab. Bima 11,993.93 7,773.02 5,947.23 - 399 Kab. Dompu 17,543.97 11,369.89 8,699.23 400 Kab. Lombok Barat 5,587.75 3,621.31 2,770.70 - 401 Kab. Lombok Tengah 20,491.56 13,280.16 10,160.80 - 402 Kab. Lombok Timur 23,758.64 15,397.49 11,780.80 - 403 Kab. Sumbawa 18,269.94 11,840.38 9,059.21 - 404 Kota Mataram 23,737.66 15,383.89 11,770.39 405 Kota Bima 18,856.18 9,349.89 406 Kab. Sumbawa Barat 17,464.86 11,318.62 8,660.01 407 Kab. Lombok Utara 4,622.52 2,995.76 - 408 Provinsi Nusa Tenggara Timur 27,592.18 409 Kab. Alor 5,854.03 3,793.88 2,902.74 - 410 Kab. Belu 10,881.30 7,051.95 5,395.52 411 Kab. Ende 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 412 Kab. Flores Timur 5,034.17 3,262.54 2,496.21 - 413 Kab. Kupang 12,434.57 - 414 Kab. Lembata 2,967.15 1,922.95 1,471.27 - 415 Kab. Manggarai 33,986.72 22,026.10 16,852.42 - 416 Kab. Ngada 11,550.62 7,485.72 5,727.41 417 Kab. Sikka 3,414.53 2,212.88 1,693.10 - 418 Kab. Sumba Barat 17,144.08 11,110.73 8,500.95 419 Kab. Sumba Timur 35,976.74 23,315.79 17,839.18 420 Kab. Timor Tengah Selatan 16,470.26 10,674.04 8,166.83 421 Kab. Timor Tengah Utara 10,239.59 6,636.07 5,077.33 422 Kota Kupang 6,218.67 4,030.19 3,083.55 - 423 Kab. Rote Ndao 4,614.77 3,530.81 424 Kab. Manggarai Barat 7,307.05 4,735.55 3,623.22 425 Kab. Nagekeo 22,544.62 11,178.82 - 426 Kab. Sumba Barat Daya 18,789.15 9,316.66 - 427 Kab. Sumba Tengah 10,740.35 6,960.60 5,325.64 428 Kab. Manggarai Timur 10,007.99 4,962.49 429 Kab. Sabu Raijua 1,829.18 430 Kab. Malaka 2,748.84 1,363.02 - 431 Provinsi Maluku 17,160.87 5,471.20 - 432 Kab. Maluku Tenggara Barat 12,908.67 8,365.84 6,400.80 - 433 Kab. Maluku Tengah 4,085.82 2,647.94 2,025.97 - 434 Kab. Maluku Tenggara 4,568.01 2,960.43 2,265.06 20,003.81 435 Kab. Buru 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 436 Kota Ambon 16,277.52 8,071.26 437 Kab. Seram Bagian Barat 12,924.64 8,376.20 6,408.72 438 Kab. Seram Bagian Timur 23,217.53 15,046.81 11,512.49 - 439 Kab. Kepulauan Aru 14,072.93 9,120.38 6,978.10 440 Kota Tual 5,600.24 3,629.40 2,776.90 - 441 Kab. Maluku Barat Daya 2,748.84 1,363.02 - 442 Kab. Buru Selatan 20,048.84 12,993.24 9,941.28 - 443 Provinsi Papua 1,754.30 559.30 - 444 Kab. Biak Numfor 36,560.10 23,693.85 18,128.44 14,102.85 445 Kab. Jayapura 8,011.66 5,192.19 3,972.61 - 446 Kab. Jayawijaya 33,780.30 21,892.32 16,750.07 - 447 Kab. Merauke 25,980.13 15,002.85 448 Kab. Mimika 37,513.35 24,311.63 18,601.11 - 449 Kab. Nabire 2,748.84 1,781.47 1,363.02 35,006.66 450 Kab. Paniai 20,916.37 13,555.47 10,371.45 - 451 Kab. Puncak Jaya 37,541.03 24,329.57 18,614.84 (lanjutan) (dalam jutaan rupiah) No Nama Daerah Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Sarpras Kesehatan 452 Kab. Kepulauan Yapen 17,724.42 11,486.83 8,788.71 - 453 Kota Jayapura 5,557.28 3,601.56 2,755.60 15,002.85 454 Kab. Sarmi 38,053.77 24,661.87 18,869.08 455 Kab. Keerom 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 456 Kab. Yahukimo 20,225.30 13,107.60 10,028.78 - 457 Kab. Pegunungan Bintang 16,702.19 12,779.04 458 Kab. Tolikara 53,427.56 34,625.17 26,492.22 459 Kab. Boven Digoel 2,824.79 460 Kab. Mappi 13,963.39 10,683.55 - 461 Kab. Asmat 25,676.60 16,640.48 12,731.82 - 462 Kab. Waropen 10,369.81 463 Kab. Supiori 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 464 Kab. Mamberamo Raya 3,307.42 2,143.47 1,639.99 - 465 Kab. Mamberamo Tengah 25,402.34 466 Kab. Yalimo 49,327.59 31,968.20 24,459.24 467 Kab. Lanny Jaya 51,788.48 33,563.06 25,679.48 468 Kab. Nduga 10,203.09 5,059.23 - 469 Kab. Dogiyai 2,748.84 1,363.02 21,323.81 470 Kab. Puncak 32,698.37 16,213.59 471 Kab. Intan Jaya 16,384.40 8,124.26 472 Kab. Deiyai 10,438.66 6,765.08 5,176.04 - 473 Provinsi Maluku Utara 31,855.11 10,156.00 - 474 Kab. Halmahera Tengah 6,700.53 4,342.48 3,322.48 - 475 Kota Ternate 6,926.27 3,434.41 476 Kab. Halmahera Barat 22,052.36 14,291.69 10,934.73 477 Kab. Halmahera Timur 5,077.18 3,884.61 478 Kab. Halmahera Selatan 16,363.30 10,604.72 8,113.80 25,004.76 479 Kab. Halmahera Utara 10,325.13 6,691.50 5,119.75 480 Kab. Kepulauan Sula 25,075.88 12,433.95 - 481 Kota Tidore Kepulauan 3,204.64 2,076.86 1,589.03 - 482 Kab. Pulau Morotai 6,920.26 4,484.88 3,431.43 483 Kab. Pulau Taliabu 32,794.25 16,261.13 484 Provinsi Banten 26,873.54 8,567.79 485 Kab. Lebak 19,477.77 12,623.14 9,658.11 - 486 Kab. Pandeglang 31,040.38 20,116.63 15,391.47 487 Kab. Serang 11,849.61 9,066.27 488 Kab. Tangerang 14,012.04 9,080.92 6,947.91 - 489 Kota Cilegon 1,781.47 1,363.02 - 490 Kota Tangerang 491 Kota Serang 5,169.00 492 Kota Tangerang Selatan 7,024.08 4,552.16 3,482.91 493 Provinsi Bangka Belitung 26,753.32 8,529.46 494 Kab. Bangka 8,519.07 4,224.21 - 495 Kab. Belitung 7,909.57 5,126.03 3,921.98 496 Kota Pangkal Pinang 5,718.97 2,835.77 - 497 Kab. Bangka Selatan 8,895.96 5,765.29 4,411.09 498 Kab. Bangka Tengah 19,066.37 12,356.52 9,454.12 499 Kab. Bangka Barat 5,335.79 2,645.77 500 Kab. Belitung Timur 8,089.07 5,242.36 4,010.99 501 Provinsi Gorontalo 26,838.04 8,556.47 502 Kab. Boalemo 32,444.86 21,026.85 16,087.89 503 Kab. Gorontalo 8,290.70 5,373.04 4,110.97 504 Kota Gorontalo 32,884.10 21,311.51 16,305.69 505 Kab. Pohuwato 17,848.40 11,567.18 8,850.18 506 Kab. Bone Bolango 18,895.64 12,245.88 9,369.46 507 Kab. Gorontalo Utara 9,203.63 5,964.68 4,563.65 508 Provinsi Kepulauan Riau 26,892.21 (lanjutan) (dalam jutaan rupiah) No Nama Daerah Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Sarpras Kesehatan 509 Kab. Natuna 15,492.97 10,040.68 7,682.24 510 Kab. Kepulauan Anambas 13,170.64 8,535.62 6,530.70 511 Kab. Karimun 6,652.88 4,311.60 3,298.85 512 Kota Batam 15,957.41 10,341.67 7,912.53 - 513 Kota Tanjung Pinang 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 514 Kab. Lingga 2,748.84 1,781.47 1,363.02 515 Kab. Bintan 5,906.88 3,828.13 2,928.94 516 Provinsi Papua Barat - 517 Kab. Fak Fak 5,283.25 2,619.72 - 518 Kab. Manokwari 1,519.58 - 519 Kab. Sorong 4,084.15 2,646.85 2,025.14 - 520 Kota Sorong 6,319.54 4,095.56 3,133.56 - 521 Kab. Raja Ampat 37,141.99 24,070.96 18,416.97 522 Kab. Sorong Selatan 41,635.65 20,645.17 523 Kab. Teluk Bintuni 3,348.61 2,170.16 1,660.42 - (lanjutan) (dalam jutaan rupiah) No Nama Daerah Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Sarpras Kesehatan 524 Kab. Teluk Wondama 12,223.04 7,921.50 6,060.83 525 Kab. Kaimana 8,693.34 4,310.62 - 526 Kab. Maybrat 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 527 Kab. Tambrauw 20,795.37 10,311.45 - 528 Kab. Manokwari Selatan 2,748.84 1,363.02 - 529 Kab. Pegunungan Arfak 14,158.42 7,020.49 - 530 Provinsi Sulawesi Barat 26,701.23 8,512.85 531 Kab. Majene 13,252.80 10,139.87 532 Kab. Mamuju 30,696.69 19,893.90 15,221.05 533 Kab. Polewali Mandar 18,715.19 12,128.93 9,279.98 14,999.71 534 Kab. Mamasa 26,844.87 17,397.61 13,311.11 15,002.64 535 Kab. Mamuju Utara 32,100.05 20,803.38 15,916.91 - 536 Kab. Mamuju Tengah 20,087.88 13,018.54 9,960.64 14,998.19 537 Provinsi Kalimantan Utara - 538 Kab. Bulungan 3,308.46 1,640.51 - 539 Kab. Malinau 10,117.57 6,556.99 5,016.83 - 540 Kab. Nunukan 3,506.77 2,272.67 1,738.84 - 541 Kota Tarakan 2,748.84 1,363.02 49,965.93 542 Kab. Tana Tidung 2,898.04 - TOTAL 6,460,280.55 4,563,484.24 3,641,996.22 1,104,147.00 JUMLAH DAERAH 460 455 514 46 TOTAL ALOKASI PROVINSI - 565,709.77 131,563.13 28,965.71 JUMLAH PROVINSI - 28 22 1 TOTAL ALOKASI KAB/KOTA 6,460,280.55 3,997,774.47 3,510,433.09 1,075,181.29 JUMLAH DAERAH 460 427 492 45 FORMULIR 2 (Dalam Ribuan Rupiah) AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITASI PUSKESMAS 1 Provinsi Aceh - 471,820 - 0.00 2 Kab. Aceh Barat 3,172,000 471,820 - 1,524,071.70 3 Kab. Aceh Besar 8,036,000 - - 3,960,032.46 4 Kab. Aceh Selatan 6,476,656 471,820 349,880 1,596,957.74 5 Kab. Aceh Singkil 2,530,000 - - 1,253,501.94 6 Kab. Aceh Tengah 3,472,000 471,820 - 1,676,398.28 7 Kab. Aceh Tenggara 4,464,000 - 349,880 1,739,321.48 8 Kab. Aceh Timur 8,075,438 - - 3,289,591.82 9 Kab. Aceh Utara 9,114,000 - - 4,155,048.00 10 Kab. Bireuen 4,914,000 471,820 - 2,944,038.58 11 Kab. Pidie 7,618,000 471,820 - 2,969,470.04 12 Kab. Simeulue 2,729,188 - - 1,200,352.66 13 Kota Banda Aceh 2,277,000 - 78,200 1,906,854.50 14 Kota Sabang 1,268,594 - - 642,197.36 15 Kota Langsa 1,030,000 471,820 - 1,367,288.06 16 Kota Lhokseumawe 1,224,000 - - 1,573,361.54 17 Kab. Gayo Lues 2,724,000 - - 949,897.50 18 Kab. Aceh Barat Daya 3,029,000 - - 1,150,727.38 19 Kab. Aceh Jaya 2,380,000 - - 958,811.62 20 Kab. Nagan Raya 3,374,000 - - 1,271,068.00 21 Kab. Aceh Tamiang 3,584,000 - - 2,215,440.36 22 Kab. Bener Meriah 2,899,000 471,820 - 1,283,128.28 23 Kab. Pidie Jaya 2,706,000 - - 1,261,367.34 24 Kota Subulussalam 1,202,969 - - 924,203.86 25 Provinsi Sumatera Utara - 444,296 - 0.00 26 Kab. Asahan 7,097,063 - - 6,314,779.44 27 Kab. Dairi 4,284,000 - - 2,316,057.16 28 Kab. Deli Serdang 11,954,188 444,296 - 13,262,862.64 29 Kab. Karo 4,864,000 444,296 - 3,741,149.26 30 Kab. Labuhanbatu 3,946,719 444,296 - 3,540,755.02 31 Kab. Langkat 9,077,813 - - 6,582,644.68 32 Kab. Mandailing Natal 6,084,000 - - 3,441,085.60 33 Kab. Nias 2,300,000 444,296 - 1,473,469.24 34 Kab. Simalungun 8,704,000 - - 5,517,838.66 35 Kab. Tapanuli Selatan 4,665,500 - - 2,253,993.88 36 Kab. Tapanuli Tengah 5,382,000 - - 2,937,478.90 37 Kab. Tapanuli Utara 4,617,000 444,296 - 2,434,924.12 38 Kab. Toba Samosir 4,788,000 - - 1,568,668.00 39 Kota Binjai 1,656,000 444,296 - 1,830,333.10 40 Kota Medan 8,307,000 444,296 - 12,105,487.66 41 Kota Pematang Siantar 3,971,000 444,296 85,460 1,653,610.54 42 Kota Sibolga 975,000 444,296 - 874,400.80 43 Kota Tanjung Balai 1,624,000 - - 1,447,171.24 44 Kota Tebing Tinggi 1,818,000 444,296 - 1,238,891.08 45 Kota Padang Sidempuan 1,800,000 444,296 - 1,621,789.96 46 Kab. Pakpak Bharat 1,816,000 - - 672,958.12 47 Kab. Nias Selatan 10,209,375 - - 3,596,937.60 48 Kab. Humbang Hasundutan 2,820,000 - 260,880 1,733,293.48 49 Kab. Serdang Bedagai 6,331,875 - - 5,470,094.42 50 Kab. Samosir 2,880,000 - - 1,165,519.66 ALOKASI DAK NONFISIK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2016 ( Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian APBN TA 2016 ) NO NAMA DAERAH BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITASI PUSKESMAS NO NAMA DAERAH BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN 51 Kab. Batu Bara 3,894,719 - 347,840 3,008,746.48 52 Kab. Padang Lawas 3,830,313 - 347,840 2,500,143.16 53 Kab. Padang Lawas Utara 4,787,094 - - 2,490,412.90 54 Kab. Labuhanbatu Selatan 4,114,000 - - 2,707,371.40 55 Kab. Labuhanbatu Utara 5,195,094 - - 2,809,670.62 56 Kab. Nias Utara 2,998,531 - - 1,367,488.30 57 Kab. Nias Barat 2,140,750 - - 986,693.26 58 Kota Gunungsitoli 1,218,000 - - 1,283,597.68 59 Provinsi Sumatera Barat - 1,277,580 - 0.00 60 Kab. Limapuluh Kota 5,500,000 - 348,896 2,587,317.14 61 Kab. Agam 5,654,000 - 436,120 4,024,382.82 62 Kab. Kepulauan Mentawai 2,845,938 - 180,448 1,221,836.22 63 Kab. Padang Pariaman 6,450,000 425,860 436,120 2,749,575.80 64 Kab. Pasaman 3,808,000 - 261,672 2,202,840.38 65 Kab. Pesisir Selatan 4,212,000 - 523,344 3,103,020.92 66 Kab. Sijunjung 2,880,000 - 335,096 1,849,132.28 67 Kab. Solok 4,536,000 - - 2,625,186.26 68 Kab. Tanah Datar 5,888,000 - 436,120 2,225,982.62 69 Kota Bukit Tinggi 1,414,000 - 256,272 1,049,936.06 70 Kota Padang Panjang 796,000 425,860 85,724 616,282.04 71 Kota Padang 4,862,000 425,860 303,800 5,169,254.78 72 Kota Payakumbuh 1,600,000 - 171,448 1,126,463.24 73 Kota Sawahlunto 1,176,000 - 171,448 670,455.92 74 Kota Solok 800,000 - 85,424 723,840.86 75 Kota Pariaman 1,407,000 - 256,272 785,904.14 76 Kab. Pasaman Barat 4,617,000 - 174,448 3,319,190.48 77 Kab. Dharmasraya 3,198,000 - 174,448 1,842,820.76 78 Kab. Solok Selatan 1,888,000 - 174,448 1,380,238.94 79 Provinsi Riau - 420,676 - 0.00 80 Kab. Bengkalis 2,707,188 420,676 334,400 4,086,548.56 81 Kab. Indragiri Hilir 6,444,594 - 422,500 5,871,359.26 82 Kab. Indragiri Hulu 4,410,000 420,676 418,000 3,083,542.84 83 Kab. Kampar 8,463,000 420,676 668,800 5,958,703.18 84 Kab. Kuantan Singingi 5,589,000 - 752,400 2,923,777.34 85 Kab. Pelalawan 3,012,000 420,676 247,200 4,398,123.14 86 Kab. Rokan Hilir 4,362,594 420,676 - 5,118,482.08 87 Kab. Rokan Hulu 5,250,000 - 503,400 4,927,295.62 88 Kab. Siak 3,705,000 420,676 415,000 3,643,427.26 89 Kota Dumai 1,889,594 420,676 167,800 2,367,448.30 90 Kota Pekanbaru 4,340,000 - - 6,898,593.70 91 Kab. Kepulauan Meranti 2,168,594 - 169,000 1,340,774.38 92 Provinsi Jambi - 417,240 - 0.00 93 Kab. Batang Hari 4,199,000 - - 1,858,673.00 94 Kab. Bungo 4,356,000 417,240 - 2,406,460.34 95 Kab. Kerinci 4,248,000 417,240 - 1,426,859.84 96 Kab. Merangin 4,750,000 - - 3,133,315.02 97 Kab. Muaro Jambi 4,482,000 - - 2,636,567.84 98 Kab. Sarolangun 3,211,000 - - 2,035,132.58 99 Kab. Tanjung Jabung Barat 3,760,000 417,240 - 2,163,992.78 100 Kab. Tanjung Jabung Timur 4,097,000 - - 1,445,531.42 101 Kab. Tebo 3,248,000 417,240 - 2,251,828.10 102 Kota Jambi 4,220,000 - - 3,339,250.40 103 Kota Sungai Penuh 1,176,000 - 169,468 754,682.96 104 Provinsi Sumatera Selatan - - - 0.00 105 Kab. Lahat 9,039,406 - - 3,361,777.00 106 Kab. Musi Banyuasin 6,162,000 - 174,436 4,202,971.28 107 Kab. Musi Rawas 4,636,000 - - 2,605,630.76 108 Kab. Muara Enim 5,711,281 403,740 - 5,230,188.50 AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITASI PUSKESMAS NO NAMA DAERAH BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN 109 Kab. Ogan Komering Ilir 9,152,219 - - 6,708,924.16 110 Kab. Ogan Komering Ulu 4,489,500 403,740 443,590 3,080,665.20 111 Kota Palembang 8,697,000 - 755,000 8,942,659.82 112 Kota Prabumulih 1,818,000 403,740 259,854 1,412,753.48 113 Kota Pagar Alam 1,400,000 - - 1,341,527.10 114 Kota Lubuk Linggau 1,827,000 403,740 - 1,584,742.40 115 Kab. Banyuasin 7,540,000 - - 6,861,990.82 116 Kab. Ogan Ilir 6,325,000 - 85,868 3,522,126.30 117 Kab. Ogan Komering Ulu Tim 5,764,000 - 526,908 5,115,856.10 118 Kab. Ogan Komering Ulu Sel 4,617,000 - - 2,430,223.10 119 Kab. Empat Lawang 1,784,000 - 177,436 2,307,610.58 120 Kab. Penukal Abab Lematang 1,624,000 - 88,118 1,568,963.60 121 Kab. Musi Rawas Utara 1,832,000 - - 1,494,540.26 122 Provinsi Bengkulu - 413,920 - 0.00 123 Kab. Bengkulu Selatan 3,304,000 413,920 262,554 1,164,111.42 124 Kab. Bengkulu Utara 5,610,594 - 772,812 2,030,630.52 125 Kab. Rejang Lebong 5,166,000 413,920 431,590 1,716,895.38 126 Kota Bengkulu 4,180,000 - 453,000 2,237,595.78 127 Kab. Kaur 3,712,000 413,920 354,752 1,000,011.90 128 Kab. Seluma 5,214,000 - 429,340 1,382,384.82 129 Kab. Mukomuko 4,080,000 413,920 442,090 1,473,375.90 130 Kab. Lebong 3,178,000 - 350,072 889,034.34 131 Kab. Kepahiang 3,248,000 - 257,604 1,051,293.00 132 Kab. Bengkulu Tengah 4,660,000 - 428,590 957,672.12 133 Provinsi Lampung - 400,960 - 0.00 134 Kab. Lampung Barat 3,367,125 - 507,828 2,093,749.10 135 Kab. Lampung Selatan 8,335,438 - 601,076 6,089,467.22 136 Kab. Lampung Tengah 12,638,563 - 1,035,816 7,113,248.36 137 Kab. Lampung Utara 8,101,438 - 525,108 3,940,920.62 138 Kab. Lampung Timur 10,876,594 400,960 863,180 5,789,144.06 139 Kab. Tanggamus 5,750,000 - 431,590 3,618,244.16 140 Kab. Tulang Bawang 5,158,688 400,960 - 3,027,854.06 141 Kab. Way Kanan 4,845,000 400,960 423,190 2,847,186.80 142 Kota Bandar Lampung 7,877,813 - 958,100 5,701,308.74 143 Kota Metro 2,255,000 400,960 - 1,104,418.34 144 Kab. Pesawaran 2,952,000 - 342,872 2,728,845.80 145 Kab. Pringsewu 2,706,000 400,960 944,548 2,402,224.64 146 Kab. Mesuji 3,307,125 - 423,190 1,458,389.42 147 Kab. Tulang Bawang Barat 2,390,000 - 423,190 1,828,139.30 148 Kab. Pesisir Barat 2,106,000 - 764,442 1,276,407.26 149 Provinsi DKI Jakarta 17,000,000 1,618,300 1,291,450 15,035,910.02 150 Provinsi Jawa Barat - 343,640 - 0.00 151 Kab. Bandung 16,244,930 - - 27,859,473.94 152 Kab. Bekasi 8,970,000 - - 20,640,877.92 153 Kab. Bogor 27,069,515 343,640 - 33,560,319.32 154 Kab. Ciamis 8,103,000 - - 5,707,718.14 155 Kab. Cianjur 11,835,675 343,640 789,120 17,056,890.94 156 Kab. Cirebon 15,504,855 343,640 1,407,680 11,392,219.44 157 Kab. Garut 22,425,975 343,640 1,648,820 15,844,571.68 158 Kab. Indramayu 13,181,735 343,640 - 8,609,367.00 159 Kab. Karawang 13,600,750 343,640 - 12,733,375.46 160 Kab. Kuningan 8,066,000 - - 5,730,472.02 161 Kab. Majalengka 9,280,480 - 520,680 6,174,437.26 162 Kab. Purwakarta 4,760,000 - 432,400 5,634,429.48 163 Kab. Subang 9,000,000 343,640 - 7,698,418.06 164 Kab. Sukabumi 18,502,870 - - 14,026,642.50 165 Kab. Sumedang 7,008,000 - 429,400 5,808,523.12 166 Kab. Tasikmalaya 10,560,600 - - 12,109,603.84 AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITASI PUSKESMAS NO NAMA DAERAH BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN 167 Kota Bandung 14,308,000 - - 12,651,620.24 168 Kota Bekasi 6,479,000 343,640 172,960 14,914,572.98 169 Kota Bogor 4,632,000 - 433,900 5,956,687.92 170 Kota Cirebon 4,268,000 343,640 - 1,907,291.02 171 Kota Depok 6,400,000 - - 12,306,343.34 172 Kota Sukabumi 2,820,000 343,640 86,780 2,061,541.16 173 Kota Tasikmalaya 3,800,000 343,640 - 3,835,814.64 174 Kota Cimahi 2,470,000 343,640 171,760 3,473,075.46 175 Kota Banjar 1,890,000 - - 1,223,351.72 176 Kab. Bandung Barat 6,665,000 - - 9,697,849.12 177 Kab. Pangandaran 3,165,000 - 263,041 2,123,982.04 178 Provinsi Jawa Tengah - 396,400 - 0.00 179 Kab. Banjarnegara 10,255,525 - 745,326 6,196,525.46 180 Kab. Banyumas 12,168,585 - 3,229,746 8,342,452.54 181 Kab. Batang 5,880,315 - 729,126 3,839,183.02 182 Kab. Blora 6,396,000 - 484,284 3,974,617.72 183 Kab. Boyolali 7,366,000 - 1,057,082 4,792,485.52 184 Kab. Brebes 11,438,570 396,400 246,642 9,108,250.30 185 Kab. Cilacap 12,464,570 396,400 993,768 8,717,462.02 186 Kab. Demak 6,480,000 - 403,570 5,824,156.06 187 Kab. Grobogan 8,940,450 396,400 564,998 6,605,732.62 188 Kab. Jepara 4,998,000 396,400 406,570 6,448,470.58 189 Kab. Karanganyar 5,250,000 - 484,284 4,286,774.98 190 Kab. Kebumen 9,310,000 - 1,539,266 5,965,639.30 191 Kab. Kendal 8,790,450 - 650,512 4,734,103.96 192 Kab. Klaten 9,010,000 - 650,512 5,402,336.14 193 Kab. Kudus 4,370,000 - 243,942 4,105,844.74 194 Kab. Magelang 7,598,000 396,400 810,140 6,063,993.82 195 Kab. Pati 8,555,435 396,400 645,712 5,612,983.12 196 Kab. Pekalongan 7,384,390 396,400 406,570 4,785,648.04 197 Kab. Pemalang 6,226,330 - 405,070 6,841,362.70 198 Kab. Purbalingga 5,280,000 396,400 579,698 4,917,138.04 199 Kab. Purworejo 6,777,000 396,400 567,098 3,333,209.50 200 Kab. Rembang 3,904,000 - 403,570 2,971,086.04 201 Kab. Semarang 7,150,000 396,400 160,828 4,940,543.26 202 Kab. Sragen 6,400,000 396,400 645,712 4,206,303.10 203 Kab. Sukoharjo 2,952,000 396,400 325,256 4,119,519.70 204 Kab. Tegal 8,410,435 - 887,854 7,798,609.90 205 Kab. Temanggung 5,928,000 - 650,512 3,815,251.84 206 Kab. Wonogiri 8,942,000 396,400 650,512 3,868,636.78 207 Kab. Wonosobo 5,784,000 - 325,256 5,403,218.00 208 Kota Magelang 965,000 396,400 406,570 821,487.52 209 Kota Pekalongan 2,730,000 - 243,042 1,778,734.72 210 Kota Salatiga 1,158,000 - 324,056 1,159,416.82 211 Kota Semarang 9,287,555 - 987,700 7,994,267.02 212 Kota Surakarta 3,366,000 - 322,856 2,417,250.16 213 Kota Tegal 1,544,000 396,400 645,712 1,525,484.98 214 Provinsi DI Yogyakarta - - - 0.00 215 Kab. Bantul 6,399,000 - 492,800 4,746,994.08 216 Kab. Gunung Kidul 7,350,000 419,600 492,800 3,108,979.30 217 Kab. Kulon Progo 4,851,000 419,600 332,792 2,083,467.22 218 Kab. Sleman 6,075,000 419,600 - 5,438,606.20 219 Kota Yogyakarta 3,438,000 419,600 281,600 1,867,040.78 220 Provinsi Jawa Timur - 882,480 - 0.00 221 Kab. Bangkalan 5,214,000 - - 6,266,765.74 222 Kab. Banyuwangi 11,790,000 441,240 - 9,255,982.34 223 Kab. Blitar 5,760,000 - - 5,354,576.06 224 Kab. Bojonegoro 9,108,000 - - 6,863,681.50 AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITASI PUSKESMAS NO NAMA DAERAH BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN 225 Kab. Bondowoso 6,025,000 - - 4,495,143.32 226 Kab. Gresik 7,872,000 441,240 - 6,332,408.52 227 Kab. Jember 15,582,735 441,240 - 14,305,990.94 228 Kab. Jombang 10,064,510 441,240 - 6,077,597.04 229 Kab. Kediri 11,100,555 - - 9,778,535.90 230 Kab. Lamongan 8,613,000 - - 5,095,280.32 231 Kab. Lumajang 6,025,000 - - 5,974,214.88 232 Kab. Madiun 6,110,000 - - 3,064,965.66 233 Kab. Magetan 5,148,000 441,240 - 2,740,780.04 234 Kab. Malang 12,519,585 - - 15,472,619.76 235 Kab. Mojokerto 6,561,000 - - 5,250,382.96 236 Kab. Nganjuk 5,820,300 - 429,190 4,899,028.00 237 Kab. Ngawi 5,904,000 - - 3,567,466.56 238 Kab. Pacitan 5,568,000 - - 3,172,455.74 239 Kab. Pamekasan 4,640,000 - - 4,022,487.06 240 Kab. Pasuruan 9,768,495 - - 9,536,571.00 241 Kab. Ponorogo 7,626,000 - - 3,604,659.54 242 Kab. Probolinggo 8,019,000 - - 7,079,341.66 243 Kab. Sampang 4,872,000 - - 6,206,989.96 244 Kab. Sidoarjo 7,592,390 - - 10,408,073.30 245 Kab. Situbondo 3,910,000 - - 3,858,906.44 246 Kab. Sumenep 8,610,450 - - 4,479,354.02 247 Kab. Trenggalek 5,170,000 - - 3,894,075.78 248 Kab. Tuban 9,405,495 - - 5,080,244.86 249 Kab. Tulungagung 7,595,000 - - 4,842,051.52 250 Kota Blitar 573,000 441,240 - 948,394.94 251 Kota Kediri 1,791,000 441,240 - 1,572,498.42 252 Kota Madiun 1,164,000 - - 1,040,454.16 253 Kota Malang 2,970,000 - - 3,873,451.36 254 Kota Mojokerto 960,000 - - 913,048.42 255 Kota Pasuruan 1,544,000 441,240 429,190 1,285,242.00 256 Kota Probolinggo 1,158,000 441,240 - 1,398,931.18 257 Kota Surabaya 16,430,930 - - 12,932,711.68 258 Kota Batu 955,000 - - 1,231,430.88 259 Provinsi Kalimantan Barat - 426,360 - 0.00 260 Kab. Bengkayang 4,888,000 - 259,080 2,469,214.72 261 Kab. Landak 4,928,000 - 431,800 3,091,757.52 262 Kab. Kapuas Hulu 6,997,000 - 172,720 2,405,346.84 263 Kab. Ketapang 7,248,000 426,360 - 3,275,375.24 264 Kab. Mempawah 3,794,000 - 259,080 2,747,483.24 265 Kab. Sambas 8,160,000 426,360 431,800 5,236,579.16 266 Kab. Sanggau 5,008,000 426,360 - 4,072,790.94 267 Kab. Sintang 5,894,000 426,360 431,800 4,016,994.64 268 Kota Pontianak 5,405,000 - 225,000 3,715,340.78 269 Kota Singkawang 1,100,000 426,360 - 1,618,864.22 270 Kab. Sekadau 3,192,000 - 259,080 1,481,062.70 271 Kab. Melawi 3,047,000 - 172,720 1,889,252.56 272 Kab. Kayong Utara 2,112,000 - 172,720 1,514,989.02 273 Kab. Kubu Raya 5,300,000 - 431,800 4,775,298.70 274 Provinsi Kalimantan Tenga - 435,020 - 0.00 275 Kab. Barito Selatan 3,144,000 - 255,588 1,102,034.72 276 Kab. Barito Utara 4,224,000 435,020 170,392 1,067,426.96 277 Kab. Kapuas 6,734,000 435,020 255,588 2,316,190.30 278 Kab. Kotawaringin Barat 4,416,000 435,020 766,764 2,002,623.02 279 Kab. Kotawaringin Timur 5,500,000 435,020 340,784 2,956,171.68 280 Kota Palangkaraya 2,240,000 - 217,050 1,820,145.74 281 Kab. Katingan 4,128,000 435,020 - 1,360,544.20 AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITASI PUSKESMAS NO NAMA DAERAH BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN 282 Kab. Seruyan 3,120,000 - 340,784 1,435,003.32 283 Kab. Sukamara 1,160,000 - 85,196 664,456.30 284 Kab. Lamandau 2,640,000 - 85,196 742,323.76 285 Kab. Gunung Mas 4,605,000 - 85,196 1,060,348.10 286 Kab. Pulang Pisau 2,816,000 - 170,392 1,019,185.84 287 Kab. Murung Raya 3,696,000 - 170,392 1,089,712.26 288 Kab. Barito Timur 2,871,000 - 170,392 993,230.02 289 Provinsi Kalimantan Selata - 433,460 - 0.00 290 Kab. Banjar 6,504,000 433,460 435,250 4,558,063.02 291 Kab. Barito Kuala 5,947,000 - 435,250 2,645,423.56 292 Kab. Hulu Sungai Selatan 5,607,000 433,460 261,150 1,951,678.00 293 Kab. Hulu Sungai Tengah 5,092,000 - - 1,694,405.48 294 Kab. Hulu Sungai Utara 3,353,532 - 348,200 1,608,936.98 295 Kab. Kotabaru 6,939,000 433,460 609,350 2,505,435.80 296 Kab. Tabalong 4,000,000 - 261,150 1,789,078.28 297 Kab. Tanah Laut 4,698,000 433,460 348,200 2,387,620.76 298 Kab. Tapin 3,276,000 - 261,150 1,371,992.00 299 Kota Banjarbaru 1,744,000 433,460 174,100 1,712,551.10 300 Kota Banjarmasin 6,058,000 - 447,600 4,281,602.72 301 Kab. Balangan 2,739,000 - 261,150 1,102,174.52 302 Kab. Tanah Bumbu 3,654,000 - - 3,307,237.94 303 Provinsi Kalimantan Timur - 920,880 - 0.00 304 Kab. Berau 4,331,000 460,440 619,850 1,745,594.90 305 Kab. Kutai Kartanegara 8,220,000 460,440 442,750 4,882,719.96 306 Kab. Kutai Barat 4,644,000 - 442,750 1,180,452.02 307 Kab. Kutai Timur 5,092,000 460,440 885,500 2,449,906.86 308 Kab. Paser 4,726,000 - - 1,973,398.28 309 Kota Balikpapan 5,697,000 - 796,950 4,019,660.00 310 Kota Bontang 1,254,000 460,440 - 1,386,295.26 311 Kota Samarinda 5,808,000 - 223,800 5,446,804.52 312 Kab. Penajam Paser Utara 3,113,000 - 354,200 1,288,400.66 313 Kab. Mahakam Ulu 1,279,000 - - 477,198.38 314 Provinsi Sulawesi Utara - 439,462 - 0.00 315 Kab. Bolaang Mongondow 3,840,000 - 353,552 1,628,011.52 316 Kab. Minahasa 5,460,000 - 441,940 1,758,449.60 317 Kab. Kepulauan Sangihe 4,350,000 439,462 530,328 1,108,950.78 318 Kota Bitung 1,926,000 439,462 353,552 1,866,861.92 319 Kota Manado 3,520,000 - 302,000 2,339,372.42 320 Kab. Kepulauan Talaud 5,249,000 - 353,552 990,485.66 321 Kab. Minahasa Selatan 4,403,000 - 265,164 1,613,519.70 322 Kota Tomohon 1,477,000 - 265,164 744,398.72 323 Kab. Minahasa Utara 2,885,000 439,462 353,552 1,692,799.88 324 Kab. Kep. Siau Tagulandang 3,422,000 - 353,552 737,114.56 325 Kota Kotamobagu 1,045,000 439,462 265,164 924,540.02 326 Kab. Bolaang Mongondow Ut 3,201,000 - 353,552 919,488.12 327 Kab. Minahasa Tenggara 3,060,000 - 353,552 1,089,452.16 328 Kab. Bolaang Mongondow Tim 1,170,000 - 265,164 801,520.08 329 Kab. Bolaang Mongondow Se 1,631,000 - 265,164 872,219.92 330 Provinsi Sulawesi Tengah - 483,780 - 0.00 331 Kab. Banggai 6,672,000 483,780 - 2,403,662.54 332 Kab. Banggai Kepulauan 3,926,000 - - 1,039,848.26 333 Kab. Buol 2,926,000 - - 1,730,821.80 334 Kab. Toli-Toli 4,186,000 483,780 253,698 2,200,338.50 335 Kab. Donggala 4,020,000 - 338,264 3,035,998.34 336 Kab. Morowali 2,304,000 483,780 - 1,323,138.58 337 Kab. Poso 5,670,000 483,780 - 2,136,950.18 338 Kota Palu 2,652,000 - 217,050 2,374,208.78 AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITASI PUSKESMAS NO NAMA DAERAH BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN 339 Kab. Parigi Moutong 6,720,000 483,780 507,396 4,320,057.82 340 Kab. Tojo Una Una 3,809,000 - 169,132 1,608,960.98 341 Kab. Sigi 5,111,000 - - 2,152,258.32 342 Kab. Banggai Laut 1,200,000 - - 812,896.52 343 Kab. Morowali Utara 2,590,000 - - 1,351,463.00 344 Provinsi Sulawesi Selatan - 460,420 - 0.00 345 Kab. Bantaeng 3,211,000 - - 1,292,336.68 346 Kab. Barru 3,144,000 460,420 264,804 1,249,210.14 347 Kab. Bone 11,514,000 460,420 617,876 4,337,917.06 348 Kab. Bulukumba 6,042,000 460,420 353,072 2,560,997.78 349 Kab. Enrekang 3,419,000 - 176,536 1,663,542.42 350 Kab. Gowa 8,325,000 460,420 529,608 4,612,551.10 351 Kab. Jeneponto 5,670,000 - 353,072 2,330,548.60 352 Kab. Luwu 6,657,000 - 264,804 3,350,876.22 353 Kab. Luwu Utara 3,794,000 - - 2,217,308.36 354 Kab. Maros 3,808,000 - 264,804 3,092,970.38 355 Kab. Pangkajene dan Kepula 6,348,000 - 441,340 2,209,106.38 356 Kota Palopo 2,409,000 460,420 264,804 1,333,346.58 357 Kab. Luwu Timur 4,125,000 - 264,804 2,224,187.44 358 Kab. Pinrang 4,336,000 - 264,804 3,196,344.38 359 Kab. Sinjai 4,224,000 460,420 353,072 2,138,654.46 360 Kab. Kepulauan Selayar 3,668,000 - 264,804 1,409,274.02 361 Kab. Sidenreng Rappang 3,710,000 - 441,340 2,432,770.52 362 Kab. Soppeng 4,539,000 460,420 353,072 1,323,821.70 363 Kab. Takalar 4,080,000 - 264,804 2,452,157.68 364 Kab. Tana Toraja 5,397,000 - 264,804 1,835,254.84 365 Kab. Wajo 7,314,000 - 441,340 2,282,924.20 366 Kota Pare-pare 1,302,000 460,420 264,804 1,126,445.02 367 Kota Makassar 10,406,000 - 525,350 8,537,859.98 368 Kab. Toraja Utara 7,875,000 - 617,876 1,843,192.24 369 Provinsi Sulawesi Tenggara - 446,460 - 0.00 370 Kab. Buton 3,458,000 446,460 - 3,136,410.82 371 Kab. Konawe 6,144,000 446,460 - 2,521,011.18 372 Kab. Kolaka 3,000,000 446,460 86,906 2,038,075.20 373 Kab. Muna 6,750,000 - - 2,476,084.56 374 Kota Kendari 3,225,000 - - 3,312,171.34 375 Kota Bau-bau 3,519,000 446,460 - 1,367,325.34 376 Kab. Konawe Selatan 5,911,000 - - 3,078,364.58 377 Kab. Bombana 5,522,000 - - 1,892,648.70 378 Kab. Wakatobi 5,180,000 446,460 - 927,649.48 379 Kab. Kolaka Utara 4,048,000 - - 1,585,211.06 380 Kab. Konawe Utara 3,735,000 - - 909,667.74 381 Kab. Buton Utara 2,450,000 - - 928,038.92 382 Kab. Konawe Kepulauan 1,694,000 - - 550,896.82 383 Kab. Kolaka Timur 3,224,000 - - 1,460,137.06 384 Kab. Muna Barat 3,750,000 - - 956,062.04 385 Kab. Buton Tengah 3,192,000 - - 1,002,463.36 386 Kab. Buton Selatan 2,128,000 - - 1,049,892.34 387 Provinsi Bali - - - 0.00 388 Kab. Badung 2,899,000 - 92,348 3,287,622.92 389 Kab. Bangli 2,748,000 476,860 184,096 1,346,904.54 390 Kab. Buleleng 5,040,000 476,860 185,296 3,375,994.68 391 Kab. Gianyar 3,276,000 476,860 369,392 2,467,256.16 392 Kab. Jembrana 2,250,000 - 554,088 1,525,511.32 393 Kab. Karangasem 2,904,000 - 184,096 2,265,491.72 394 Kab. Klungkung 2,007,000 - 183,196 1,086,846.68 395 Kab. Tabanan 5,040,000 - 369,392 1,917,328.28 AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITASI PUSKESMAS NO NAMA DAERAH BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN 396 Kota Denpasar 2,222,000 - 226,950 4,777,698.56 397 Provinsi Nusa Tenggara Bar - 944,480 - 0.00 398 Kab. Bima 5,180,000 - 429,400 3,398,048.70 399 Kab. Dompu 2,313,000 - - 2,035,057.02 400 Kab. Lombok Barat 4,624,000 472,240 514,380 4,388,977.62 401 Kab. Lombok Tengah 7,625,000 472,240 - 6,205,769.10 402 Kab. Lombok Timur 9,367,000 - 430,150 7,949,846.46 403 Kab. Sumbawa 6,950,000 472,240 - 3,102,415.38 404 Kota Mataram 2,354,000 - - 2,889,049.86 405 Kota Bima 1,045,000 - 89,780 1,284,297.00 406 Kab. Sumbawa Barat 2,358,000 - 261,240 1,294,912.20 407 Kab. Lombok Utara 2,032,000 - 257,640 1,677,059.40 408 Provinsi Nusa Tenggara Tim - 480,640 - 0.00 409 Kab. Alor 7,196,000 - - 2,461,298.12 410 Kab. Belu 5,136,000 480,640 470,470 2,385,072.38 411 Kab. Ende 7,368,000 480,640 940,940 2,066,296.20 412 Kab. Flores Timur 6,100,000 - - 1,930,037.50 413 Kab. Kupang 8,076,000 - - 2,944,437.22 414 Kab. Lembata 2,367,000 480,640 282,282 1,275,731.16 415 Kab. Manggarai 6,258,000 480,640 376,376 2,758,172.90 416 Kab. Ngada 3,668,000 - - 1,440,564.50 417 Kab. Sikka 6,302,000 480,640 - 2,361,832.06 418 Kab. Sumba Barat 2,107,000 - 282,282 1,373,361.18 419 Kab. Sumba Timur 6,842,000 480,640 - 2,330,082.46 420 Kab. Timor Tengah Selatan 10,500,000 480,640 - 4,006,990.50 421 Kab. Timor Tengah Utara 7,536,000 - - 2,775,718.30 422 Kota Kupang 2,330,000 - - 3,445,021.64 423 Kab. Rote Ndao 3,948,000 - - 1,948,909.18 424 Kab. Manggarai Barat 4,020,000 - 376,376 2,416,864.70 425 Kab. Nagekeo 1,974,000 - - 1,325,207.62 426 Kab. Sumba Barat Daya 2,990,000 - - 3,438,672.66 427 Kab. Sumba Tengah 2,456,000 - - 939,714.56 428 Kab. Manggarai Timur 7,062,000 - - 2,402,841.96 429 Kab. Sabu Raijua 1,884,000 - - 1,348,010.82 430 Kab. Malaka 4,790,000 - - 2,138,468.36 431 Provinsi Maluku - 521,420 - 0.00 432 Kab. Maluku Tenggara Barat 3,849,000 - - 1,557,261.40 433 Kab. Maluku Tengah 11,088,000 521,420 - 2,877,317.12 434 Kab. Maluku Tenggara 4,530,000 521,420 - 1,077,482.00 435 Kab. Buru 2,610,000 - - 1,294,966.46 436 Kota Ambon 5,390,000 - - 2,908,085.78 437 Kab. Seram Bagian Barat 5,083,000 - - 1,713,367.64 438 Kab. Seram Bagian Timur 6,441,000 - - 1,193,193.20 439 Kab. Kepulauan Aru 8,160,000 - - 1,284,719.48 440 Kota Tual 3,255,000 - - 835,803.38 441 Kab. Maluku Barat Daya 6,820,000 - - 1,221,844.54 442 Kab. Buru Selatan 3,672,000 - - 858,945.62 443 Provinsi Papua - 580,260 - 0.00 444 Kab. Biak Numfor 5,598,000 580,260 - 1,346,870.04 445 Kab. Jayapura 6,061,000 - - 1,453,340.10 446 Kab. Jayawijaya 4,511,000 580,260 - 1,648,192.90 447 Kab. Merauke 6,490,000 580,260 - 2,320,749.40 448 Kab. Mimika 3,783,000 580,260 - 2,337,410.26 449 Kab. Nabire 7,774,000 580,260 - 1,581,741.32 450 Kab. Paniai 6,102,000 - - 1,284,643.26 451 Kab. Puncak Jaya 2,856,000 - - 935,796.16 452 Kab. Kepulauan Yapen 3,874,000 - - 1,263,814.04 AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITASI PUSKESMAS NO NAMA DAERAH BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN 453 Kota Jayapura 2,968,000 - - 2,102,211.56 454 Kab. Sarmi 2,633,000 - - 611,462.64 455 Kab. Keerom 3,050,000 - - 700,088.66 456 Kab. Yahukimo 11,222,000 - - 1,204,368.02 457 Kab. Pegunungan Bintang 8,726,000 - - 930,408.56 458 Kab. Tolikara 8,425,000 - - 985,631.46 459 Kab. Boven Digoel 6,220,000 - - 882,728.30 460 Kab. Mappi 3,729,000 - - 1,178,238.16 461 Kab. Asmat 4,043,000 - - 1,230,767.26 462 Kab. Waropen 2,750,000 - - 547,888.96 463 Kab. Supiori 1,505,000 - - 487,009.08 464 Kab. Mamberamo Raya 2,037,000 - - 525,261.04 465 Kab. Mamberamo Tengah 1,885,000 - - 557,856.02 466 Kab. Yalimo 2,009,000 - - 586,679.68 467 Kab. Lanny Jaya 2,800,000 - - 1,143,757.52 468 Kab. Nduga 2,544,000 - - 854,982.16 469 Kab. Dogiyai 2,870,000 - - 1,088,534.62 470 Kab. Puncak 2,592,000 - - 1,026,307.84 471 Kab. Intan Jaya 1,866,000 - - 662,375.46 472 Kab. Deiyai 3,310,000 - - 892,156.60 473 Provinsi Maluku Utara - 480,720 - 0.00 474 Kab. Halmahera Tengah 3,091,000 - - 714,761.62 475 Kota Ternate 2,290,000 - 277,458 2,094,114.20 476 Kab. Halmahera Barat 3,267,000 480,720 - 1,373,694.54 477 Kab. Halmahera Timur 4,060,000 - - 957,381.48 478 Kab. Halmahera Selatan 8,897,000 480,720 - 2,605,709.40 479 Kab. Halmahera Utara 4,811,000 480,720 - 2,025,056.84 480 Kab. Kepulauan Sula 2,882,000 - - 1,004,212.14 481 Kota Tidore Kepulauan 2,200,000 480,720 185,572 1,202,198.28 482 Kab. Pulau Morotai 1,920,000 - - 777,996.24 483 Kab. Pulau Taliabu 1,566,000 - - 729,313.52 484 Provinsi Banten - 346,660 - 0.00 485 Kab. Lebak 10,440,600 346,660 967,054 10,510,426.32 486 Kab. Pandeglang 9,576,540 - 177,028 10,351,917.88 487 Kab. Serang 9,083,465 346,660 526,584 8,997,075.36 488 Kab. Tangerang 13,287,645 693,320 1,150,682 20,815,659.54 489 Kota Cilegon 1,536,000 346,660 175,828 2,800,477.62 490 Kota Tangerang 6,144,000 346,660 708,112 12,228,310.62 AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITASI PUSKESMAS NO NAMA DAERAH BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN 491 Kota Serang 3,072,000 - 354,056 4,354,689.42 492 Kota Tangerang Selatan 5,000,000 - 531,084 8,748,033.30 493 Provinsi Bangka Belitung - 421,640 - 0.00 494 Kab. Bangka 2,844,000 - 340,784 2,100,099.10 495 Kab. Belitung 2,088,000 421,640 176,992 1,179,506.90 496 Kota Pangkal Pinang 1,791,000 421,640 147,400 1,388,684.44 497 Kab. Bangka Selatan 2,007,000 - 86,096 1,861,195.62 498 Kab. Bangka Tengah 1,848,000 421,640 343,184 1,434,582.16 499 Kab. Bangka Barat 1,816,000 421,640 343,184 1,912,235.06 500 Kab. Belitung Timur 1,362,000 - 88,496 1,107,989.86 501 Provinsi Gorontalo - - - 0.00 502 Kab. Boalemo 2,739,000 449,980 252,078 1,527,659.80 503 Kab. Gorontalo 5,628,000 449,980 411,880 3,196,326.32 504 Kota Gorontalo 2,110,000 449,980 147,400 1,821,536.58 505 Kab. Pohuwato 3,856,000 449,980 253,878 1,575,219.86 506 Kab. Bone Bolango 5,160,000 449,980 411,880 1,222,644.44 507 Kab. Gorontalo Utara 3,795,000 - 414,130 1,353,135.40 508 Provinsi Kepulauan Riau - 831,920 - 0.00 509 Kab. Natuna 2,616,781 415,960 259,422 970,980.80 510 Kab. Kepulauan Anambas 1,374,594 - - 530,315.08 511 Kab. Karimun 2,204,594 415,960 255,822 1,825,549.38 512 Kota Batam 3,699,594 415,960 - 11,116,917.52 513 Kota Tanjung Pinang 1,200,000 - 296,600 1,347,130.96 514 Kab. Lingga 1,404,000 - - 953,305.84 515 Kab. Bintan 3,390,591 - 85,274 1,531,158.32 516 Provinsi Papua Barat - - - 0.00 517 Kab. Fak Fak 2,850,000 - 243,052 859,357.36 518 Kab. Manokwari 4,046,000 580,600 171,400 1,731,173.32 519 Kab. Sorong 4,777,000 - 108,026 901,413.80 520 Kota Sorong 1,392,000 580,600 639,156 1,882,553.28 521 Kab. Raja Ampat 6,384,000 580,600 246,052 725,202.64 522 Kab. Sorong Selatan 4,845,000 - 517,630 698,318.46 523 Kab. Teluk Bintuni 5,420,000 - 1,110,260 956,462.48 524 Kab. Teluk Wondama 1,944,000 - 222,052 615,270.30 525 Kab. Kaimana 2,200,000 - 121,526 763,266.38 526 Kab. Maybrat 3,752,000 - 615,130 492,561.32 527 Kab. Tambrauw 1,722,000 - 246,052 459,821.18 528 Kab. Manokwari Selatan 1,100,000 - 221,000 553,628.96 529 Kab. Pegunungan Arfak 2,475,000 - - 509,330.66 530 Provinsi Sulawesi Barat - 475,380 - 0.00 531 Kab. Majene 2,926,000 475,380 - 1,922,177.00 532 Kab. Mamuju 5,720,000 - - 2,353,613.90 533 Kab. Polewali Mandar 5,400,000 475,380 - 3,977,581.40 534 Kab. Mamasa 4,539,000 - - 1,328,828.60 535 Kab. Mamuju Utara 4,298,000 - - 1,587,333.00 536 Kab. Mamuju Tengah 2,510,000 - - 1,488,022.86 537 Provinsi Kalimantan Utara - 438,360 - 0.00 538 Kab. Bulungan 3,072,000 - 298,400 1,057,828.58 539 Kab. Malinau 3,225,000 - 263,850 950,690.42 540 Kab. Nunukan 3,436,000 - 263,850 1,795,339.40 541 Kota Tarakan 1,498,000 - - 1,474,806.66 542 Kab. Tana Tidung 686,468 - 175,900 436,065.58 TOTAL 2,500,000,000 92,174,610 109,127,075 1,650,000,000.00 FORMULIR 3 LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DAK BIDANG KESEHATAN TA 2016 SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR TRIWULAN I/II/III/IV *) Kabupaten/Kota : Provinsi : No Jenis Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Permasalahan Lokasi Kegiatan Jml Satuan Jumlah Jml Satuan Realisasi Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis Kode Masalah **) Upaya Pemecahan Masalah yang diharapkan DAK (Rp. Juta) Pendamping (Rp. Juta) Total (Rp. Juta) Keuangan (%) Fisik (%) Ya Tidak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 Dst Mengetahui, Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota Nama Nama NIP NIP Petunjuk pengisian: Kolom 2 diisi dengan jenis kegiatan sesuai dengan juknis Kolom 3 diisi dengan jumlah kegiatan pada sarana dan prasarana kesehatan. Kolom 4 diisi dengan satuan dari kolom 3. Kolom 5 diisi dengan besarnya alokasi DAK Bidang Kesehatan termasuk pendamping (bila ada) untuk masing-masing kegiatan. Kolom 6 diisi dengan jumlah kegiatan yang terealisasi pada sarana dan prasarana kesehatan. Kolom 7 diisi dengan satuan dari kolom 6 Kolom 8 diisi dengan realisasi penggunaan DAK termasuk pendamping (bila ada) untuk masing-masing kegiatan sampai dengan triwulan I/II/III/IV *). Kolom 9 diisi dengan persentase fisik sampai dengan triwulan I/II/III/IV *). Kolom 10 diisi dengan Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis Kolom 11 diisi dengan kode masalah dibawah ini: Kode Masalah: 1 Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 2 Permasalahan terkait dengan petunjuk teknis 3 Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran (SKPD) 4 Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD 5 Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan 6 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak 7 Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola 8 Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D 9 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak 10 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Kolom 12 upaya pemecahan masalah yang diharapkan Kolom 13 lokasi kegiatan (pembangunan Puskesmas di Desa .................) FORMULIR 4 LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016 PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TRIWULAN I/II/III/IV *) Provinsi : Kabupaten/Kota : RSUD/RSK : No Jenis Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Permasalahan Jumla h Satuan Jumlah Juml Jumlah Satuan Realisasi Kesesuaian antara DPA- SKPD dengan Juknis Masalah Upaya Pemecahan Masalah yang diharapkan DAK (Rp. Juta) Pendampi ng (Rp. Juta) Total (Rp. Juta) Keuangan (%) Fisik (%) Ya Tidak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 Mengetahui, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Direktur RS Nama Nama NIP NIP Petunjuk pengisian : Kolom 2 diisi dengan jenis kegiatan sesuai dengan juknis. Kolom 3 diisi dengan jumlah kegiatan pada sarana dan prasarana kesehatan. Kolom 4 diisi dengan satuan dari kolom 3. Kolom 5 diisi dengan besarnya alokasi DAK Bidang Kesehatan termasuk pendamping (bila ada) untuk masing-masing kegiatan. Kolom 6 diisi dengan jumlah kegiatan yang terealisasi pada sarana dan prasarana kesehatan. Kolom 7 diisi dengan satuan dari kolom 6 Kolom 8 diisi dengan realisasi penggunaan DAK termasuk pendamping (bila ada) untuk masing-masing kegiatan sampai dengan triwulan I/II/III/IV *). Kolom 9 diisi dengan persentase fisik sampai dengan triwulan I/II/III/IV *). Kolom 10 diisi dengan Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis Kolom 11 diisi dengan kode masalah dibawah ini: Kode Masalah
Provinsi : No Jenis Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Permasalahan Jml Satuan Jumlah Jml Satuan Realisasi Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis Kode Masal ah **) Upaya Pemecahan Masalah yang diharapkan DAK (Rp. Juta) Pendampin g (Rp. Juta) Total (Rp. Juta) Keuangan (%) Fisik (%) Ya Tidak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Penyediaan Obat dan BMHP 2 Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK)
1) Sarana penyimpanan 2) Sarana distribusi 3) Sarana pengamanan 4) Sarana pengolah data 5) Sarana telekomunikasi 6) Sarana Penunjang 3 Instalasi Farmasi Provinsi (IFP) No Jenis Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Permasalahan Jml Satuan Jumlah Jml Satuan Realisasi Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis Kode Masal ah **) Upaya Pemecahan Masalah yang diharapkan DAK (Rp. Juta) Pendampin g (Rp. Juta) Total (Rp. Juta) Keuangan (%) Fisik (%) Ya Tidak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1) Sarana penyimpanan 2) Sarana distribusi 3) Sarana pengamanan 4) Sarana pengolah data 5) Sarana telekomunikasi 6) Sarana Penunjang Mengetahui, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Nama Nama NIP NIP Petunjuk pengisian: Kolom 2 diisi dengan jenis kegiatan sesuai dengan juknis Kolom 3 diisi dengan jumlah kegiatan pada sarana dan prasarana kesehatan. Kolom 4 diisi dengan satuan dari kolom 3. Kolom 5 diisi dengan besarnya alokasi DAK Bidang Kesehatan termasuk pendamping (bila ada) untuk masing-masing kegiatan. Kolom 6 diisi dengan jumlah kegiatan yang terealisasi pada sarana dan prasarana kesehatan. Kolom 7 diisi dengan satuan dari kolom 6 Kolom 8 diisi dengan realisasi penggunaan DAK termasuk pendamping (bila ada) untuk masing-masing kegiatan sampai dengan triwulan I/II/III/IV *). Kolom 9 diisi dengan persentase fisik sampai dengan triwulan I/II/III/IV *). Kolom 10 diisi dengan Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis Kolom 11 diisi dengan kode masalah dibawah ini: Kode Masalah:
Provinsi : No Jenis Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Permasalahan Jml Satuan Jumlah Jml Satuan Realisasi Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis Kode Masalah **) Upaya Pemecaha n Masalah yang diharapka n DAK (Rp. Juta) Pendamping (Rp. Juta) Total (Rp. Juta) Keuangan (%) Fisik (%) Ya Tidak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar Kegiatan :
1) ……. 2) …… 3) Dst No Jenis Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Permasalahan Jml Satuan Jumlah Jml Satuan Realisasi Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis Kode Masalah **) Upaya Pemecaha n Masalah yang diharapka n DAK (Rp. Juta) Pendamping (Rp. Juta) Total (Rp. Juta) Keuangan (%) Fisik (%) Ya Tidak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Subbidang Pelayanan Kefarnasian Kegiatan : 1) ……. 2) …… 3) dst Mengetahui, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Direktur RS Provinsi/Kabupaten/Kota Nama Nama NIP NIP Petunjuk pengisian: Kolom 2 diisi dengan jenis kegiatan sesuai dengan juknis Kolom 3 diisi dengan jumlah kegiatan pada sarana dan prasarana kesehatan. Kolom 4 diisi dengan satuan dari kolom 3. Kolom 5 diisi dengan besarnya alokasi DAK Bidang Kesehatan termasuk pendamping (bila ada) untuk masing-masing kegiatan. Kolom 6 diisi dengan jumlah kegiatan yang terealisasi pada sarana dan prasarana kesehatan. Kolom 7 diisi dengan satuan dari kolom 6 Kolom 8 diisi dengan realisasi penggunaan DAK termasuk pendamping (bila ada) untuk masing-masing kegiatan sampai dengan triwulan I/II/III/IV *). Kolom 9 diisi dengan persentase fisik sampai dengan triwulan I/II/III/IV *). Kolom 10 diisi dengan Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis Kolom 11 diisi dengan kode masalah dibawah ini: Kode Masalah:
Nama : NIP : Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan………. SatuanKerja : Menyatakan bahwa penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kefarmasian TA 2016, Kabupaten/Kota…..sebesar Rp. ……………… dengan rincian sebagai berikut: No Uraian Alokasi (Rp) 1 Pemenuhan obat dan BMHP 2 Pembangunan Baru/Rehabilitasi IFK 3 Pengadaan sarana pendukung IFK Dengan pemanfaatan ini, kami menyatakan bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan obat dan BMHP di pelayanan kesehatan dasar kab/kota............., untuk kebutuhan minimal selama 18 bulan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ……………..,, Mengetahui, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kesehatan, Nama. Nama NIP. FORMULIR 10 KOP INSTANSI SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : NIP : Jabatan : Kadinkes Provinsi/Kab/Kota ........................ Dengan ini menyatakan : Sanggup dan bersedia untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK TA 2016 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI Demikianlah surat pernyataan ini dibuat sebagai komitmen untuk mendukung pelaksanaan DAK Kesehatan TA 2016. …………………………,………. Mengetahui, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kesehatan, TTD dan Stempel Instansi TTD dan Stempel Instansi Nama Nama/NIP FORMULIR 11 KOP INSTANSI SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : NIP : Jabatan : Kadinkes Provinsi/Kab/Kota ........................ menyatakan bahwa : Kegiatan DAK Bidang Kesehatan 2016 Subbidang Pelayanan Kefarmasian akan digunakan untuk :
Kebutuhan Obat dan BMHP TA 2016 Pemenuhan Obat dan BMHPdari DAK TA 2016 Pemenuhan Obat dan BMHP dari APBD TA 2016 (1 = 2+3) (2) (3) Rp. ……………….. Rp. …………………………. Rp. ……………………..
......., ……………………….. TTD dan Stempel Instansi Nama/NIP Catatan: • Jumlah Kebutuhan Obat dan BMHP TA 2016 (1) harus sama dengan Jumlah dari Kolom Pemenuhan Obat dan BMHP dari DAK TA 2016 (2) ditambah Kolom Pemenuhan Obat dan BMHP dari APBD TA 2016 (3) FORMULIR 12 KOP INSTANSI SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : NIP : Jabatan : Kadinkes Kab/Kota/Provinsi........................ menyatakan bahwa : Kegiatan DAK Bidang Kesehatan 2016 Subbidang Pelayanan Kefarmasian akan digunakan untuk :
......., ………………………. TTD dan Stempel Instansi Nama/NIP *) Pilih sesuai usulan dalam Rakontek DAK 2016 **) pilih salah satu JenisSarana Jenis Volume Unit Cost Total (Vol X Unit Cost) SaranaPenyimpanan a........ b.....dst SaranaDistribusi a........ b.....dst Sarana dst Total FORMULIR 13 KOP INSTANSI SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : NIP : Jabatan : Kadinkes Provinsi/Kab/Kota........................ menyatakan bahwa : Kegiatan DAK Bidang Kesehatan 2016 Subbidang Pelayanan Kefarmasian akan digunakan untuk :
• Jumlah Apoteker : ………… orang • Jumlah Asisten Apoteker : ………… orang • Tenaga Kesehatan Lainnya : ………….orang • Tenaga Administrasi : ………… orang
Demikianlah surat pernyataan ini dibuat sebagai komitmen untuk mendukung pelaksanaan DAK Kesehatan TA 2016. ......., ……………………….. TTD dan Stempel Instansi Nama/NIP *) Pilih sesuai usulan dalam Rakontek DAK 2016 **) pilih salah satu FORMULIR 14 CONTOH SPESIFIKASI KENDARAAN RODA DUA DISTRIBUSI OBAT DAN BMHP Spesifikasi :
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)