DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015

Nomor: 82
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN, SERTA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG SUBBIDANG SARPRAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

(1)Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2016.
(2)Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016.
(3)Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kefarmasian dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016.

Pasal 2

Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 terdiri atas:

a.dana alokasi khusus fisik reguler bidang kesehatan;
b.dana alokasi khusus fisik reguler sarana dan prasarana penunjang subbidang sarpras kesehatan; dan
c.dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan.

Pasal 3

(1)Dana alokasi khusus fisik reguler bidang kesehatan, dan dana alokasi khusus fisik reguler sarana dan prasarana penunjang subbidang sarpras kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b diarahkan untuk kegiatan:
1. a.subbidang pelayanan kesehatan dasar;
2. b.subbidang pelayanan kesehatan rujukan; dan
3. c.subbidang pelayanan kefarmasian.
(2)Kegiatan subbidang pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.rehabilitasi bangunan Puskesmas rusak sedang atau berat;
2. b.pembangunan gedung untuk peningkatan fungsi Puskesmas;
3. c.pembangunan Puskesmas baru termasuk rumah dinas;
4. d.penyediaan alat kesehatan di Puskesmas;
5. e.penyediaan alat penunjang di Puskesmas;
6. f.penyediaan Puskesmas keliling perairan;
7. g.penyediaan Puskesmas keliling roda 4 (empat);
8. h.penyediaan kendaraan operasional roda 2 (dua);
9. i.penyediaan ambulans; dan/atau
10. j.penyediaan perangkat sistem informasi kesehatan di Puskesmas.
(3)Kegiatan subbidang pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.penyediaan sarana prasarana dan peralatan medis untuk penguatan rumah sakit daerah sesuai dengan standar kelas rumah sakit yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2015;
2. b.penyediaan sarana prasarana dan peralatan medis untuk penguatan rumah sakit umum daerah sesuai dengan standar rujukan nasional/provinsi/regional;
3. c.penyediaan ambulans;
4. d.penyediaan mobil jenazah;
5. e.penyediaan unit transfusi darah rumah sakit dan bank darah rumah sakit;
6. f.Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit;
7. g.instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit;
8. h.peralatan kalibrasi di rumah sakit; dan/atau
9. i.pembangunan rumah sakit kelas D pratama.
(4)Kegiatan subbidang pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.penyediaan obat dan bahan medis habis pakai di tingkat Kabupaten/ Kota;
2. b.pembangunan baru, rehabilitasi, pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi di tingkat Kabupaten/Kota;
3. c.pembangunan baru, rehabilitasi, pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi di tingkat Provinsi; dan/atau
4. d.penyediaan kendaraan distribusi roda 2 (dua)/roda 4 (empat).

Pasal 4

Penggunaan kegiatan yang dibiayai dengan dana alokasi khusus fisik reguler sarana prasarana penunjang subbidang sarpras kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pelaksanaannya tidak duplikasi dengan sumber pendanaan lain.

Pasal 5

(1)Dana alokasi khusus nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c digunakan untuk kegiatan:
1. a.Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
2. b.akreditasi Puskesmas;
3. c.akreditasi rumah sakit; dan/atau
4. d.Jaminan Persalinan (Jampersal)
(2)Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.upaya kesehatan promotif dan preventif;
2. b.dukungan manajemen di Puskesmas; dan
3. c.dukungan manajemen dinas kesehatan Kabupaten/Kota.
(3)Kegiatan akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pendampingan akreditasi Puskesmas; dan
2. b.survei akreditasi Puskesmas.
(4)Kegiatan akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.pendampingan akreditasi rumah sakit; dan
2. b.survei akreditasi rumah sakit.
(5)Kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.biaya operasional rumah tunggu kelahiran;
2. b.biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan, dan pendamping di rumah tunggu kelahiran; dan/atau
3. c.biaya transportasi dan/atau perjalanan dinas ibu hamil, nifas, beserta tenaga kesehatan/pendamping dari rumah ke rumah tunggu kelahiran maupun dari rumah tunggu kelahiran ke fasilitas pelayanan kesehatan dan sebaliknya.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Kepala Daerah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Direktur Rumah Sakit Provinsi, dan Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota harus melakukan pelaporan secara berjenjang dan berkala setiap tiga bulan.
(2)Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 kepada Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri;
(3)Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kompilasi laporan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan melalui Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran.
(4)Kompilasi laporan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Pasal 8

Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terhadap penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2015 MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 8 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN, SERTA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG SUBBIDANG SARPRAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2016 Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengamanatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, diantaranya untuk meningkatkan pembangunan kesehatan, sehingga Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas. Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan secara bertahap dialihkan menjadi dana Alokasi Khusus. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 298 ayat (7) menyebutkan belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik. Tahun 2016 Pemerintah mengalokasikan Anggaran DAK Bidang Kesehatan sebesar Rp. 20.121.209.684.900,- terdiri dari DAK Fisik Reguler sebesar Rp. 14.665.761.000.000,-, DAK Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan sebesar Rp. 1.104.147.000.000,-, dan DAK Nonfisik sebesar Rp. 4.351.301.684.900,-. Dengan meningkatnya anggaran DAK Bidang Kesehatan Tahun 2016 untuk kegiatan fisik dan nonfisik, diharapkan dapat mendukung pembangunan kesehatan di daerah yang sinergis dengan prioritas nasional. Pengalokasan DAK bidang Kesehatan ini, tidak untuk mengambil alih tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembiayaan pembangunan kesehatan di daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya Pasal 171 ayat (2) yakni daerah harus menyediakan minimal 10 persen dari APBD nya untuk pembangunan kesehatan. Dalam konsep pembangunan nasional, Kementerian Kesehatan bertanggung jawab melaksanakan Program Indonesia Sehat yang bertujuan untuk; 1) meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat sehingga terwujudnya bangsa yang mandiri, maju dan sejahtera, 2) terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Pelaksanaan program Indonesia Sehat ini memerlukan kerangka regulasi dan kebijakan pembiayaan pembangunan kesehatan yang komprehensif antar pemerintahan dan antar pelaku pembangunan kesehatan. Mempertimbangkan tanggung jawab pengelolaan DAK Bidang Kesehatan berada di tangan Bupati/Walikota yang secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, maka Kementerian Kesehatan menyiapkan pilihan kegiatan yang perlu dilakukan, agar tujuan pembangunan kesehatan secara nasional dapat tercapai. Untuk itu, prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) yakni transparan, efektif, efisien, akuntabel dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya; harus menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sungguh- sungguh oleh para pelaksana pembangunan kesehatan di daerah. Petunjuk Teknis merupakan pedoman Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2016 yang berisi penjelasan rinci kegiatan pemanfaatan DAK yang meliputi fisik dan nonfisik. Untuk DAK Fisik meliputi Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar; Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan Subbidang Pelayanan Kefarmasian; Subbidang Sarpras Kesehatan. Sedangkan DAK Nonfisik meliputi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); Jaminan Persalinan (Jampersal) serta Akreditasi Puskesmas dan Akreditasi Rumah Sakit. B. TUJUAN

1.Tujuan Umum: Mendukung daerah dalam penyediaan dana pembangunan bidang kesehatan untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan.
2.Tujuan Khusus:

a.Menyediakan dukungan dana kegiatan fisik pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan kefarmasian;
b.Menyediakan dukungan dana operasional bagi Puskesmas, dalam menjalankan upaya kesehatan;
c.Menyediakan dukungan dana bagi penyelenggaraan manajemen Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam pelaksanaan prioritas nasional bidang kesehatan;
d.Mengaktifkan penyelenggaraan manajemen Puskesmas mulai dari perencanaan, penggerakan/pelaksanaan lokakarya mini sampai dengan evaluasi.
e.Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas serta Bayi Baru lahir.
f.Meningkatkan manajemen mutu dan manajemen pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit C. SASARAN
a.Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, beserta seluruh UPT nya;
b.RSUD Rujukan Regional/Provinsi/Nasional;
c.Rumah sakit daerah; dan
d.Rumah sakit kelas D Pratama; D. RUANG LINGKUP Ruang lingkup penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2016 diarahkan untuk kegiatan:
1. 1.DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan
a.Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar, diarahkan untuk: 1) Pembangunan Puskesmas baru termasuk rumah dinas 2) Pembangunan ruang rawat inap Puskesmas 3) Rehabilitasi bangunan Puskesmas rusak sedang atau berat 4) Penyediaan alat kesehatan di Puskesmas 5) Penyediaan alat penunjang di Puskesmas 6) Penyediaan puskesmas keliling perairan 7) Penyediaan puskesmas keliling roda 4 8) Penyediaan kendaraan operasional roda 2 9) Penyediaan ambulans 10) Penyediaan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas.
b.Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan, diarahkan untuk: 1) Penyediaan sarana prasarana dan peralatan medis Rumah Sakit Daerah sesuai dengan standar kelas Rumah Sakit pada saat ini. 2) Penyediaan sarana prasarana dan peralatan medis RSUD sesuai dengan standar Rujukan Nasional/Provinsi/Regional 3) Penyediaan Ambulans; 4) Penyediaan mobil jenazah; 5) Penyediaan Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit dan Bank Darah Rumah Sakit; 6) Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit; 7) Instalasi pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit 8) Peralatan kalibrasi untuk rumah sakit 9) Pembangunan rumah sakit kelas D Pratama.
c.Subbidang Pelayanan Kefarmasian, diarahkan untuk: 1) Penyediaan obat dan bahan medis habis pakai di tingkat Kabupaten/ Kota; 2) pembangunan baru, rehabilitasi, pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi di tingkat Kabupaten/Kota; 3) pembangunan baru, rehabilitasi, pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi di tingkat Provinsi; dan/atau 4) Penyediaan kendaraan distribusi roda 2/ roda 4.
1. 2.DAK Nonfisik Bidang Kesehatan
a.Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), diarahkan untuk: 1) Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif; 2) Dukungan Manajemen di Puskesmas; 3) Dukungan Manajemen Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.
b.Akreditasi Puskesmas, diarahkan untuk: 1) Pendampingan Akreditasi Puskesmas; 2) Survei Akreditasi Puskesmas.
c.Akreditasi Rumah Sakit, diarahkan untuk: 1) Pendampingan Akreditasi Rumah Sakit; 2) Survei Akreditasi Rumah Sakit.
d.Jaminan Persalinan (Jampersal), diarahkan untuk: 1) Biaya operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK); 2) Biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di rumah tunggu kelahiran; 3) Biaya transportasi dan/atau perjalanan dinas ibu hamil, nifas, beserta tenaga kesehatan/pendamping dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan dan sebaliknya. E. KEBIJAKAN OPERASIONAL DAK Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Untuk bisa mengimplementasikan dengan baik, maka diperlukan kebijakan operasional yang meliputi:
1. 1.Kebijakan Operasional Umum
a.Pemerintah daerah tetap berkewajiban mengalokasikan dana untuk kesehatan sebesar 10% dari APBD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; khususnya kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. DAK Bidang Kesehatan bukan dana utama dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah, sehingga daerah dituntut lebih kreatif serta inovatif dalam memadukan semua potensi yang ada untuk pembangunan kesehatan dan mengupayakan dengan sungguh-sungguh pemenuhan anggaran pembangunan kesehatan melalui operasional Puskesmas.
b.Dinas Kesehatan Provinsi sebagai koordinator dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi DAK Bidang Kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan RS di Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapatkan DAK Bidang Kesehatan wajib berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi.
c.Dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Bidang Kesehatan tidak boleh duplikasi dengan sumber pembiayaan APBN, APBD maupun pembiayaan lainnya.
d.Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) DAK harus mengacu kepada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2016. Pemilihan kegiatan sesuai dengan prioritas dan permasalahan di masing-masing di daerah yang diselaraskan dengan prioritas kegiatan dalam rangka mencapai prioritas nasional bidang kesehatan.
e.Daerah tidak diperkenankan melakukan pengalihan atau pergeseran anggaran dan kegiatan antara DAK Fisik dan DAK Nonfisik serta DAK Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan.
f.Pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan DAK Bidang Kesehatan mengikuti ketentuan yang telah diatur Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
1. 2.Kebijakan Operasional DAK Fisik
a.Sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan maksimal 5% dari pagu DAK Fisik dapat dipergunakan untuk kegiatan penunjang antara lain terkait penyiapan; perencanaan dan pengawasan kegiatan dari DAK fisik.
b.Bagi RS Rujukan Regional/Provinsi sebagai pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan alat guna mendukung pencapaian peningkatan kelas B (bagi RS Rujukan yang belum memenuhi kelas B).
c.Bagi RS Rujukan Nasional diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan alat guna mendukung pencapaian peningkatan kelas A pendidikan dan terakreditasi internasional.
d.Bagi daerah yang mendapatkan alokasi DAK Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan tetapi tidak memiliki RS, dimungkinkan untuk pembangunan RS Pratama sesuai kebutuhan daerah.
e.Proses penyediaan obat dan alat kesehatan dapat mengacu pada harga e-catalog. Apabila harga tidak tercantum dalam e- catalog, maka dapat digunakan mekanisme peraturan yang berlaku.
f.Daerah wajib menyediakan biaya distribusi obat.
1. 3.Kebijakan Operasional DAK Nonfisik
a.Dana BOK diarahkan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas dalam upaya kesehatan promotif dan preventif dalam mendukung pelayanan kesehatan di luar gedung dengan didukung manajemen Puskesmas yang baik;
b.Pemanfaatan dana BOK utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas kesehatan dan kader dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas sehingga terbentuk perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat untuk terwujudnya keluarga dan masyarakat yang sehat;
c.Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) digunakan untuk mendekatkan akses bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas yang tinggal di daerah yang jangkauannya jauh/terpencil terhadap fasilitas kesehatan;
d.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menetapkan alokasi BOK ke setiap Puskesmas dengan memperhatikan beberapa variabel yang terkait dengan beban kerja setiap Puskesmas antara lain: luas wilayah kerja Puskesmas, jumlah penduduk yang menjadi tanggung jawab Puskesmas, jumlah UKBM, jumlah sekolah, dana kapitasi JKN yang diterima, jumlah tenaga pelaksana UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat).
e.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menetapkan alokasi dana Jampersal ke setiap Puskesmas dengan memperhatikan beberapa variabel antara lain jumlah sasaran ibu hamil, jumlah ibu hamil resiko tinggi, jarak dengan fasilitas kesehatan, luas dan tingkat kesulitan wilayah serta moda transportasi yang tersedia.
f.Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit diarahkan untuk pemenuhan target prioritas nasional sesuai target RPJMN 2015-2019.
1. 1.DAK Bidang Kesehatan digunakan untuk mencapai target prioritas nasional sesuai RKP 2016 dan RKPD 2016.
2. 2.Rencana penggunaan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2016 yang dituangkan dalam rencana kegiatan yang rinci setiap bulan.
3. 3.Penggunaan DAK sinergis antar sumber daya yang tersedia. B. PENGELOLAAN
4. 1.Pengelolaan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan
a.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengelola DAK Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar untuk penyediaan sarana prasarana dan peralatan kesehatan.
b.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi mengelola DAK Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kefarmasian untuk penyediaan sarana prasarana pelayanan kefarmasian.
c.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengelola DAK Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kefarmasian untuk penyediaan Obat dan BMHP serta sarana prasarana pelayanan kefarmasian.
d.Direktur Rumah Sakit Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota mengelola DAK Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk penyediaan sarana prasarana dan peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan rujukan.
e.Khusus pembangunan sarana prasarana dan peralatan kesehatan untuk Rumah Sakit Pratama bersumber dari DAK Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dikelola oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
1. 2.Pengelola DAK Nonfisik Bidang Kesehatan
a.Bantuan Operasional Kesehatan disalurkan ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
b.Jaminan Persalinan disalurkan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
c.Akreditasi Puskesmas disalurkan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
d.Akreditasi Rumah Sakit disalurkan melalui Rumah Sakit. C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
1. 1.Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan evaluasi DAK mencakup kinerja program, kinerja fisik dan kinerja keuangan. Lingkup pemantauan dan evaluasi, meliputi:
a.Kesesuaian antara kegiatan DAK Bidang Kesehatan dengan usulan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
b.Kesesuaian pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan di lapangan.
c.Realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.
d.Evaluasi pencapaian kegiatan DAK berdasarkan input, proses, output.
e.Evaluasi pencapaian target program prioritas nasional bidang kesehatan sesuai dengan target unit teknis, RKP 2016 dan Renstra Kemenkes 2015 – 2019.
1. 2.Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi
a.Pengiriman laporan secara berjenjang sesuai dengan format dan waktu yang telah ditetapkan (Bagan 1: Alur Pelaporan Triwulan di Tingkat Kabupaten/Kota; Bagan 2: Alur Pelaporan Triwulan di Tingkat Provinsi). Pelaksanaan pemantauan realisasi keuangan dan fisik DAK Fisik dan DAK Nonfisik (Akreditasi) menggunakan format sesuai Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK.
b.Pelaksanaan DAK Nonfisik BOK dan Jampersal, maka pelaporan capaian indikator program (RKP Tahun 2016 dan Renstra Kemenkes Tahun 2015 – 2019) menggunakan format laporan rutin program sesuai Panduan Umum Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu (SP2TP) Puskesmas. Puskesmas mengirimkan laporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengirimkan pada Dinas Kesehatan Provinsi dan diteruskan oleh Dinas Kesehatan Provinsi ke Kementerian Kesehatan.
c.Review atas laporan yang diterima secara berjenjang. Review perlu dilakukan untuk mencermati laporan yang telah masuk dan melihat kembali perkembangan pelaksanaan DAK di lapangan. Review perlu dilakukan oleh forum koordinasi di masing-masing tingkat pemerintahan. Hasil dari review menjadi dasar untuk memberikan umpan balik kepada daerah.
1. 3.Unit Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi
a.Pemantauan dan evaluasi DAK dilakukan oleh Organisasi Pelaksana dan atau Tim Koordinasi di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai dengan petunjuk teknis dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK.
b.Pemantauan dan evaluasi capaian indikator program dilakukan secara terpadu di setiap jenjang administrasi. Puskesmas/Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja program dengan menggunakan format yang ada sesuai ketentuan yang berlaku D. PELAPORAN
1. 1.Umum
a.Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Direktur RS Provinsi/Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dan Nonfisik Bidang Kesehatan meliputi jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan realisasi fisik kepada Dinas Kesehatan Provinsi, paling lambat 7 hari setelah triwulan selesai (Maret, Juni, September, Desember).
b.Dinas Kesehatan Provinsi melakukan kompilasi laporan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di wilayah kerjanya, kemudian hasil kompilasi meliputi jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan realisasi fisik tersebut dilaporkan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, paling lambat 14 hari setelah triwulan selesai (Maret, Juni, September, Desember).
c.Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan triwulanan dapat dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAK tahun berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan
1. 2.Jenis Pelaporan Laporan dari kegiatan pemantauan teknis pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan terdiri:
a.Laporan triwulan yang memuat jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan, realisasi fisik dan permasalahan dalam pelaksanaan DAK, yang disampaikan selambat- lambatnya 7 hari setelah akhir triwulan berakhir.
b.Laporan penyerapan DAK disampaikan kepada Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Anggaran Trasfer Ke Daerah yang berlaku.
c.Disamping laporan triwulanan, untuk DAK Nonfisik BOK dan Jampersal diwajibkan untuk membuat laporan rutin bulanan capaian program (sesuai indikator Renstra 2015 - 2019 dan RKP Tahun 2016), dengan menggunakan format, mekanisme dan ketentuan yang sudah ditetapkan.
d.Laporan Tahunan DAK yang memuat hasil kinerja satu tahun meliputi: realisasi keuangan, realisasi fisik, capaian program, disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Kementerian Kesehatan (cq Sekretariat Jenderal) pada minggu ketiga bulan Januari tahun berikutnya. Sistematika laporan dalam formulir terlampir.
1. 3.Kepala Daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada:
a.Menteri Kesehatan
b.Menteri Dalam Negeri
c.Menteri Keuangan
1. 4.Alur Pelaporan
a.Pelaksanaan di Puskesmas Kepala Puskesmas menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
b.Pelaksanaan di Kabupaten/Kota 1) Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulan kepada Sekretaris Daerah dan selanjutnya Sekretaris Daerah melakukan kompilasi laporan SKPD. Bupati/Walikota menyampaikan kompilasi laporan SKPD kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis (Menteri Kesehatan). 2) Kepala SKPD (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan RS Kabupaten/Kota) menyampaikan laporan triwulan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan kompilasi laporan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran. 3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program kepada Dinas Kesehatan Provinsi, setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
c.Pelaksanaan di Provinsi 1) Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulan kepada Sekretaris Daerah dan selanjutnya Sekretaris Daerah melakukan kompilasi laporan SKPD. Gubernur menyampaikan kompilasi laporan SKPD kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis (Menteri Kesehatan). 2) Kepala SKPD (Dinas Kesehatan Provinsi dan RS Provinsi) menyampaikan laporan triwulan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan kompilasi laporan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di Provinsi kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran. 3) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program kepada Kementerian Kesehatan, setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Bagan 1. Alur Pelaporan Triwulan di Tingkat Kabupaten/Kota SEKDA KAB/KOTA MENTERI KEUANGAN MENTERI KESEHATAN SKPD MENTERI DALAM NEGERI BUPATI/ WALIKOTA DINAS KESEHATAN PROVINSI Ket : : laporan langsung SEB : laporan langsung Bagan 2. Alur Pelaporan Triwulan di Tingkat Provinsi Setiap lokasi kegiatan yang diusulkan dengan pembiayaan DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota. Urutan prioritas menu kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:
1. 1.Rehabilitasi, Pembangunan Ruang Rawat Inap, dan Pembangunan Baru Puskesmas
a.Rehabilitasi Sedang dan Berat Bangunan Puskesmas
b.Pembangunan Gedung untuk Peningkatan Fungsi Puskesmas dan Jaringannya
c.Pembangunan Baru Puskesmas
1. 2.Penyediaan Alat Kesehatan dan Sarana Penunjang di Puskesmas
a.Penyediaan Peralatan Kesehatan dalam Mendukung UKM
b.Penyediaan Peralatan Kesehatan dalam Mendukung UKP
c.Penyediaan Sarana Penunjang Puskesmas
1. 3.Penyediaan Puskesmas Keliling
a.Penyediaan Puskesmas Keliling Perairan
b.Penyediaan Puskesmas Keliling Roda 4 Doubel Gardan
c.Penyediaan Puskesmas Keliling Roda 4 Biasa
d.Penyediaan Kendaraan Operasional Roda 2
e.Penyediaan Ambulans
1. 4.Penyediaan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas
2. 5.Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas air bersih dan sanitasi masyarakat, maka anggaran DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2016 dapat dipergunakan untuk pemicuan sarana Penyediaan Air Minum Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (PAMSTBM) dan Sanitasi. Uraian lebih detil tentang kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar adalah sebagai berikut:
3. 1.Rehabilitasi, Pembangunan Gedung untuk Peningkatan Fungsi Puskesmas, dan Pembangunan Baru Puskesmas
a.Rehabilitasi Sedang dan Berat Bangunan Puskesmas termasuk Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 1) Persyaratan Umum Persyaratan umum meliputi: Puskesmas dengan kondisi rusak sedang atau berat dengan bukti pernyataan Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat tentang kondisi bangunan rusak sedang/berat sehingga perlu diperbaiki/rehabilitasi; tersedia surat keputusan yang ditandatangai oleh Bupati/Walikota tentang nama Puskesmas yang akan direhabilitasi. 2) Persyaratan Teknis Persyaratan teknis terkait luas lahan dan bangunan, denah tata ruang, sarana prasarana penunjang dan peralatan kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Biaya penghancuran dibebankan pada APBD di luar DAK.
b.Pembangunan Gedung untuk Peningkatan Fungsi Puskesmas 1) Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) untuk ditingkatkan menjadi Puskesmas a) Persyaratan Umum Adanya telaahan yang memuat penjelasan dan analisa kebutuhan Puskesmas. b) Persyaratan Lain:

(1)Tersedianya lahan yang tidak bermasalah dinyatakan dengan surat pernyataan kepala daerah setempat atau surat lain yang dapat membuktikan keabsahan dari kepemilikan lahan.
(2)Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat surat pernyataan kesanggupan daerah untuk memenuhi ketenagaan, dan biaya operasional Puskesmas. c) Persyaratan Teknis Persyaratan teknis terkait luas lahan dan bangunan, denah tata ruang, sarana prasarana penunjang dan peralatan kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 2) Pembangunan Gedung Puskesmas Non Rawat Inap untuk ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap a) Persyaratan Umum Adanya telaahan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang memuat penjelasan dan analisa kebutuhan akan adanya Puskesmas Rawat Inap yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. b) Persyaratan Lain
(1)Tersedianya lahan yang tidak bermasalah dinyatakan dengan surat pernyataan Kepala Daerah setempat atau surat yang dapat membuktikan keabsahan dari kepemilikan lahan.
(2)Kesanggupan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk memenuhi ketenagaan, dan biaya operasional Puskesmas, yang dinyatakan dengan surat pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. c) Persyaratan Teknis Persyaratan teknis terkait luas lahan dan bangunan, denah tata ruang, sarana prasarana penunjang dan peralatan kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 3) Pembangunan Gedung Puskesmas untuk ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED Dalam rangka mendekatkan akses penanganan gawat darurat obstetri dan neonatal, Puskesmas Rawat Inap perlu dilengkapi dengan PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar). a) Persyaratan Umum
(1)Persyaratan umum terkait lokasi dan persyaratan Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu PONED Tahun 2013.
(2)Adanya telaahan kebutuhan Puskesmas mampu PONED dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
(3)Kesanggupan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk memenuhi ketenagaan, dan biaya operasional Puskesmas yang dinyatakan dengan surat pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
(4)Kesanggupan RS PONEK untuk melakukan pembinaan kepada Puskesmas mampu PONED dalam bentuk surat pernyataan kesanggupan dari direktur Rumah Sakit. b) Persyaratan Teknis Persyaratan teknis terkait luas lahan dan bangunan, denah tata ruang, sarana penunjang dan peralatan kesehatan Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu PONED Tahun 2013. 4) Penambahan Ruangan Puskesmas Penambahan ruangan Puskesmas dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014. Pelaksanaan penambahan ruangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Persyaratan Umum
(1)Adanya telaahan penjelasan dan analisa kebutuhan penambahan ruangan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota yang diketahui oleh dinas kesehatan provinsi.
(2)Penambahan ruangan Puskesmas yang diusulkan mempunyai jumlah ruangan Puskesmas lebih sedikit dari yang tercantum dalam Permenkes 75 Tahun 2014 b) Persyaratan Teknis Persyaratan teknis terkait denah tata ruang mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
1. c.Pembangunan Baru Puskesmas Pembangunan baru Puskesmas meliputi: pendirian baru Puskesmas dan relokasi bangunan Puskesmas. 1) Persyaratan Umum Adanya telaahan yang memuat penjelasan dan analisa kebutuhan Puskesmas yang diketahui oleh dinas kesehatan provinsi, antara lain: Pemekaran kecamatan yang tidak belum mempunyai Puskesmas; Kepadatan penduduk yang tinggi, jumlah penduduk lebih dari 30.000 penduduk per kecamatan dan atau wilayah kerja sangat luas; Puskesmas relokasi, dengan kriteria Puskesmas yang berada di daerah rawan bencana alam, konflik, adanya jalur hijau, perubahan tata ruang wilayah, terjadinya masalah hukum pada lokasi fisik bangunan; 2) Persyaratan Lain a) Tersedianya lahan yang tidak bermasalah dinyatakan dengan surat pernyataan Kepala Daerah setempat atau surat lain yang dapat membuktikan keabsahan dari kepemilikan lahan. b) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat surat pernyataan kesanggupan daerah untuk memenuhi ketenagaan, dan biaya operasional Puskesmas dengan bersumber pada dana APBD murni. 3) Persyaratan Teknis Persyaratan teknis terkait luas lahan dan bangunan, denah tata ruang, sarana prasarana penunjang dan peralatan kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
  1. 2.Penyediaan Alat Kesehatan dan Sarana Penunjang di Puskesmas
2. a.Penyediaan Peralatan Kesehatan dalam Mendukung UKM Penyediaan peralatan kesehatan digunakan untuk Puskesmas yang belum memiliki alat, kekurangan alat atau mengganti alat rusak berat antara lain: (1) Set Promosi kesehatan (Promkes); (2) Set Imunisasi; (3) Set ASI; (4) Kit Imunisasi; (5) Kit UKGS; (6) Kit UKS; (7) Kit Bidan; (8) Kit Posyandu; (9) Kit Kesehatan Lingkungan; (10) Kit Posbindu PTM (alat ukur tinggi badan, alat ukur berat badan, alat ukur lingkar perut, body fat analyzer, alat ukur tekanan darah digital, alat pemeriksaan gula darah digital berikut bahan habis pakai, alat pemeriksaan kolesterol total digital berikut bahan habis pakai); Food Model; (11) Kit IVA (speculum ukuran SML, asam asetat 25%, larutan klorin, kapas lidi); (12) Kit Pemeriksaan Kesehatan Pengemudi (Kit Posbindu, alat pemeriksaan kadar alkohol dalam darah, alat pemeriksaan kadar amphetamine urin). Peralatan nomor (1) sampai dengan (9) mengacu pada Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, sedangkan peralatan nomor (10) sampai dengan
(12)mengacu pada ketentuan program yang berlaku. Kebutuhan akan adanya peralatan kesehatan perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: 1) Diperuntukan bagi Puskesmas yang belum memiliki peralatan kesehatan, dan atau sudah memiliki tetapi belum lengkap. Puskesmas yang berfungsi sebagai penapis/gatekeeper dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Puskesmas lain yang dianggap memerlukan. 2) Tersedia sarana penunjang, antara lain: sumber listrik, air bersih mengalir, ruang penunjang. 3) Pengadaan alat kesehatan harus mempertimbangkan kemudahan dalam mekanisme pencatatan BMD/Barang Milik Daerah. 4) Tersedia surat pernyataan Kepala Dinas Kesehatan tentang tenaga yang mampu mengoperasionalkan alat kesehatan.
1. b.Penyediaan Peralatan Kesehatan dalam Mendukung UKP Penyediaan peralatan kesehatan digunakan untuk Puskesmas yang belum memliki alat, kekurangan alat atau mengganti alat yang rusak berat terdiri dari (1) Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu; (2) Set Pemeriksaan Kesehatan Anak; (3) Set Pelayanan KB; (4) Set Obstetri dan Ginekologi;
(5)Set Resusitasi Bayi; (6) Set Perawatan Pasca Persalinan; (7) Set Insersi dan Ekstraksi AKDR; (8) Pemeriksaan Umum; (9) Set Tindakan Medis/Gawat Darurat; (10) Set Kesehatan Gigi dan Mulut; (11) Set Laboratorium; (12) Set Farmasi; (13) Set Rawat Inap; (14) Set Sterilisasi; 15) Set Alat Pengendalian PTM Terpadu terdiri dari : alat pemeriksaan tekanan darah, alat pemeriksaan analisa lemak tubuh (Body Fat analyzer), alat ukur tinggi badan, alat ukur berat badan, alat ukur lingkar perut, alat pemeriksaan gula darah berikut bahan habis pakai, kolesterol darah berikut bahan habis pakai, Peakflow meter, CO analyzer, Nebulyzer, EKG, IVA Kit,Krioterapi dan gas N2 O/CO2. Peralatan nomor (1) sampai dengan (14) mengacu pada Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, sedangkan peralatan nomor (15) mengacu pada ketentuan program teknis yang berlaku. Kebutuhan akan adanya peralatan kesehatan diharapkan mempertimbangkan beberapa hal sebagi berikut: 1) Diperuntukan bagi Puskesmas yang belum memiliki peralatan kesehatan, dan atau sudah memiliki tetapi belum lengkap. 2) Tersedia sarana penunjang antara lain: sumber listrik, air bersih mengalir, ruangan penunjang. 3) Pengadaan alat kesehatan harus mempertimbangkan kemudahan dalam mekanisme pencatatan BMD (Barang Milik Daerah) 4) Tersedia surat pernyataan Kepala Dinas Kesehatan tentang tenaga yang mampu mengoperasionalkan alat kesehatan. 5) Khusus daerah terpencil dan sangat terpencil, perbatasan, dan kepulauan diperkenankan menggunakan alat kesehatan seperti: USG, Rontgen, EKG apabila sumber daya tersedia.
1. c.Penyediaan Sarana Penunjang Puskesmas Penyediaan Sarana Penunjang Lain, antara lain: (1) Solar Cell; (2) Generator; (3) Radio Komunikasi; (4) Cold Chain; (5) Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) 1) Solar Cell/Panel Surya Solar Cell atau Panel Surya merupakan energi alternatif setelah PLN/Generator Set (Genset) untuk Puskesmas yang berada di daerah yang sulit mendapatkan bahan bakar. Selain menghasilkan energi listrik, solar cell tidak menimbulkan polusi udara dan juga tidak menghasilkan gas buang yang dapat menghasilkan efek gas buang rumah kaca (green house gas) yang pengaruhnya dapat merusak ekosistem planet bumi kita. a) Persyaratan Umum
(1)Puskesmas tersebut belum mempunyai energi alternatif lain seperti Genset, atau sudah mempunyai solar cell tetapi tidak dapat berfungsi.
(2)Pengadaan kebutuhan solar cell dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan dengan mempertimbangkan kondisi daerah Puskesmas tersebut, dan dengan mempertimbangkan operasional dan pemeliharaan.
(3)Garansi purna jual minimal 1 (satu) tahun.
(4)Penyedia jasa wajib melakukan pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan solar cell bagi petugas Puskesmas.
(5)Penyedia jasa wajib memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Minimal Pemeliharaan (SMP) dalam bahasa Indonesia.
(6)Penyedia jasa atau Puskesmas wajib mengurus ijin-ijin apabila diperlukan. b) Persyaratan Khusus
(1)Puskesmas menyampaikan usulan secara tertulis berdasarkan analisa kebutuhan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
(2)Puskesmas harus menyediakan lahan atau tempat dimana solar cell tersebut diletakkan.
(3)Solar cell hanya menyuplai kebutuhan listrik di lingkungan/komplek Puskesmas dan dilarang pemanfaatannya di luar lingkungan Puskesmas.
(4)Kapasitas solar cell disesuaikan dengan kebutuhan Puskesmas.
(5)Puskesmas membuat RAB dan TOR yang telah disetujui oleh bagian teknis.
(6)Membuat surat pernyataan kesanggupan membiayai operasional dan pemeliharaan yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dan diketahui oleh Bupati/ Walikota.
(7)Rencana peletakan solar cell agar memperhatikan denah tata ruang di Puskesmas agar memudahkan operasional, pemeliharaan, dan keamanan solar cell. 2) Generator Set (Genset) Fungsi genset adalah untuk memberikan suplai daya listrik pengganti/alternatif untuk alat-alat yang membutuhkan listrik sebagai sumber powernya, saat listrik PLN padam. a) Persyaratan Umum
(1)Puskesmas tersebut belum mempunyai genset atau sudah mempunyai genset tapi tidak dapat berfungsi.
(2)Menyediakan lahan dan rumah genset guna menempatkan genset tersebut.
(3)Pengadaan kebutuhan genset dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan dengan mempertimbangan operasional serta pemeliharaan.
(4)Garansi purna jual minimal 1 (satu) tahun.
(5)Penyedia jasa wajib melakukan pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan genset bagi petugas Puskesmas.
(6)Penyedia jasa wajib memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Minimal Pemeliharan (SMP) dalam bahasa Indonesia.
(7)Penyedia jasa atau Puskesmas wajib mengurus ijin-ijin apabila diperlukan. b) Persyaratan Khusus
(1)Apabila memilih genset type non silent maka Puskesmas harus menyediakan rumah atau bangunan untuk genset dilengkapi dengan peredam suara dan ventilasi.
(2)Apabila memilih genset silent type maka Puskesmas harus memastikan keamanan dari gangguan pencurian.
(3)Genset hanya menyuplai kebutuhan listrik di lingkungan/komplek Puskesmas dan dilarang dimanfaatkan oleh lingkungan di luar Puskesmas.
(4)Kapasitas genset untuk Puskemas minimal 60 persen dari kebutuhan listrik Puskesmas.
(5)Dalam pengajuan kebutuhan genset, Puskemas harus membuat RAB dan TOR disertai dengan gambar existing peletakan genset di Puskesmas dengan konsultasi dengan teknis.
(6)Membuat surat pernyataan kesanggupan membiayai pelaksanaan operasional dan pemeliharaan yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dan diketahui oleh Bupati/Walikota. 3) Radio Komunikasi Mengingat kondisi saat ini banyak peralatan komunikasi yang canggih dan praktis dan radio komunikasi dalam kenyataanya jarang digunakan, maka alat radio komunikasi apabila akan diadakan agar dipertimbangkan secara sangat selektif (apabila sangat dibutuhkan). a) Persyaratan Umum
(1)Puskesmas tersebut belum mempunyai Radio Komunikasi atau sudah mempunyai Radio Komunikasi tapi tidak dapat berfungsi.
(2)Pengadaan kebutuhan Radio Komunikasi dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan dengan mempertimbangan operasional serta pemeliharaan.
(3)Garansi purna jual minimal 1 (satu) tahun.
(4)Penyedia jasa wajib melakukan pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan Radio Komunikasi bagi petugas Puskesmas.
(5)Penyedia jasa wajib memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Minimal Pemeliharan (SMP) dalam bahasa Indonesia.
(6)Penyedia jasa atau Puskesmas wajib mengurus ijin operasional Radio Komunikasi ke instansi yang terkait. b) Persyaratan Khusus
(1)Spesifikasi Radio Komunikasi disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
(2)Membuat surat pernyataan kesanggupan membiayai Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan. c) Jaringan hubungan Radio Komunikasi diantaranya:
(1)Jaringan pelayanan masyarakat, antara instansi dan masyarakat.
(2)Jaringan dinas, antar intansi kesehatan yang mempunyai fasilitas radio.
(3)Jaringan khusus, antara instansi kesehatan dengan non kesehatan dengan kesepakatan khusus contoh: polisi, dinas kebakaran dan antar instansi lainnya. 4) Cold Chain Suatu prosedur (tata cara) dan peralatan yang digunakan dalam pengiriman atau penyimpanan vaksin dari pabrik pembuat vaksin sampai pada sasaran. a) Jenis Peralatan Rantai Vaksin (Cold Chaín):
(1)Alat Penyimpan Vaksin (a) Cold room adalah ruangan dingin dengan suhu +2 o C s/d +8 o C yang digunakan untuk menyimpan vaksin BCG, DPT/HB, DT, TT, HB-PID, Td, IPV dan Campak pada tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota. (b) Freezer room adalah ruangan beku dengan suhu -15 o C s/d -25o C yang digunakan untuk menyimpan vaksin POLIO oral (OPV) pada tingkat Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 20 juta. (c) Lemari es vaksin Lemari es untuk menyimpan vaksin menggunakan sistem pintu buka atas sehingga suhu vaksin stabil antara +2 o C s/d +8 o C. (d) Freezer Freezer hanya digunakan untuk penyimpanan vaksin polio pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. (e) Ice Lining Refrigerator (ILR) (f) Solar Refrigerator (lemari es tenaga surya) Digunakan pada wilayah yang tidak mempunyai aliran listrik sama sekali.
(2)Alat Transportasi Vaksin (a) Cool box. (b) Reusable cool box. (c) Disposable cool box. (d) Vaccine carrier.
(3)Alat Penahan Dingin (a) Cool pack. (b) Cold pack.
(4)Alat Pemantau Suhu (a) Termometer pada setiap tempat penyimpanan vaksin. (b) Thermograph pada setiap kamar dingin/kamar beku. (c) Alat pemantau suhu panas pada setiap vial vaksin (d) Alat pemantau suhu dingin pada pendistribusian dan penyimpanan vaksin. (e) Alarm suhu pada setiap kamar dingin/kamar beku.
(5)Peralatan Pendukung: (a) Voltage Stabilizer pada setiap lemari es/freezer. (b) Standby generator. (c) Suku cadang kamar dingin, kamar beku, lemari es dan freezer. Penyediaan sarana penunjang cold chain mengacu pada Permenkes Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi. 5) Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Untuk pembangunan instalasi pengolah limbah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pengolahan Limbah di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. a) Persyaratan Umum
(1)Puskesmas tersebut belum mempunyai Intalasi pengolahan Limbah atau sudah mempunyai Instalasi Pengolahan Limbah tapi tidak dapat berfungsi.
(2)Mempunyai lahan siap bangun, lahan tidak dalam sengketa, mempunyai sertifikat tanah, sudah dilakukan perataan, pemadatan dan pematangan tanah.
(3)Perhitungan pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan, pertimbangan operasional serta kondisi dan letak geografis/topografi daerah.
(4)Pengelolaan limbah Puskesmas harus memenuhi persyaratan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1428/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas.
(5)Garansi Instalasi pengolahan limbah minimal 1 (satu) tahun.
(6)Garansi purna jual instalasi pengolahan limbah minimal 5 (lima) tahun.
(7)Penyedia jasa wajib melakukan Pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan IPL bagi petugas Puskesmas.
(8)Penyedia jasa wajib Memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Minimal Pemeliharan (SMP) Instalasi Pengolahan Limbah dalam bahasa Indonesia.
(9)Penyedia jasa atau Puskesmas wajib mengurus ijin operasional IPAL (ijin pembuangan limbah cair) ke kantor/badan lingkungan hidup setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(10)Puskesmas yang menghasilkan limbah cair atau limbah padat yang mengandung atau terkena zat radioaktif, pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan BATAN (tidak dimasukan ke IPAL). b) Persyaratan Khusus
(1)Luas lahan dan bangunan IPAL disesuaikan dengan kapasitas IPAL yang di butuhkan Puskesmas yang didapat dari data pemakaian rata-rata air bersih per hari.
(2)Kapasitas IPAL minimal dapat mengolah limbah cair sebanyak 100% dari jumlah pemakaian air bersih di Puskesmas tiap harinya.
(3)Puskesmas membuat Perencanaan Detail Engineering Design (DED) IPAL dan jaringannya serta RAB, unit cost yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas dengan rekomendasi Dinas PU Pemda setempat diketahui oleh Bupati/Walikota.
(4)Perencanaan Detail Engineering Design (DED) IPAL dan jaringannya serta RAB tersebut dibiayai dari APBD Kabupaten/Kota diluar DAK dan Dana Pendamping DAK.
(5)Membuat surat pernyataan kesanggupan membiayai Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dan diketahui oleh Bupati/Walikota sebelum Pekerjaan Pembangunan dimulai.
(6)Membuat surat pernyataan kesanggupan membiayai uji laboratorium lingkungan terhadap influen dan efluen air limbah yang masuk dan keluar dari IPAL yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas selama minimal 3 bulan sekali dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Tembusan kepada Bupati/Walikota.
(7)Membuat surat pernyataan kesanggupan menjaga agar efluen air limbah yang keluar dari instalasi tersebut memenuhi Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit atau peraturan daerah setempat, yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dan diketahui oleh Gubernur/Bupati/Walikota sebelum Pekerjaan Pembangunan dimulai.
(8)Rencana peletakan Instalasi Pengolahan Limbah agar memperhatikan denah tata ruang di Puskesmas agar memudahkan operasional, pemeliharaan, dan keamanan IPL.
(9)Semua air limbah Puskesmas dialirkan ke IPAL, dan untuk air limbah dari ruang laboratorium, laundry dan instalasi gizi/dapur harus dilakukan pengolahan pendahuluan (pre treatment) terlebih dahulu sebelum dialirkan ke IPAL.
(10)Komponen yang bisa dicakup dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah meliputi: (a) Pekerjaan persiapan: bouplank, direksi kit, mobilisasi. (b) Pekerjaan struktur pondasi. (c) Pekerjaan konstruksi IPAL. (d) Plester, acian IPAL dan water proofing. (e) Fasilitas IPAL antara lain ruang panel, blower dan ruang operator. (f) Finishing IPAL. (g) Pekerjaan equipment, mekanikal dan elektrikal antara lain pemasangan blower dan pompa, pembuatan panel listrik, dengan kapasitas daya minimal serta pemasangan peralatan listrik lainnya. (h) Pagar Pelindung lokasi IPAL. (i) Jaringan Air Limbah dan Bak Pengumpul.
(11)Dalam pemilihan jenis dan teknologi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) harus memperhatikan: (a) Kekuatan konstruksi bangunan. (b) Teknologi IPAL yang dipilih harus sudah terbukti efluen (keluaran) air limbah hasil pengolahannya telah memenuhi Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit atau Peraturan Daerah Setempat. (c) Disarankan pihak Puskesmas mencari referensi dengan peninjauan ke Puskesmas yang telah memakai produk teknologi IPAL yang terbukti minimal 3 tahun effluentnya masih memenuhi Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 atau peraturan daerah setempat dengan dibuktikan dengan hasil uji laboratorium lingkungan (yang terakreditasi) terhadap influent dan effluent air limbah. (d) Teknologi IPAL yang dipilih harus mudah dalam pengoperasian dan pemeliharaannya. (e) Mudah mencari suku cadangnya. (f) Biaya operasional IPAL yang tidak besar (listrik, pemeliharaan alat) disediakan oleh Pemerintah Daerah diluar DAK dan dana pendamping DAK. (g) IPAL dapat digunakan untuk pengolahan air limbah dengan konsentrasi rendah maupun konsentrasi tinggi. (h) Lumpur yang dihasilkan IPAL sedikit. (i) IPAL tahan terhadap fluktuasi jumlah air limbah maupun fluktuasi konsentrasi.
(12)Harus dipasang alat pengukur debit pada influent dan efluent IPAL untuk mengetahui debit harian limbah yang dihasilkan.
(13)Pemerintah Daerah dan pihak Puskesmas harus menyediakan dana untuk tenaga operator dan biaya operasional lainnya.

3.Penyediaan Puskesmas Keliling Pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2016 untuk pengadaan Puskesmas Keliling (Pusling) perairan/ roda 4 doubel garden/roda 4 biasa/ambulans dan kendaraan bermotor roda 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat surat pernyataan kesanggupan untuk: memenuhi biaya operasional (biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan) dan lain-lain; tidak mengalihfungsikan kendaraan menjadi kendaraan penumpang/pribadi; dan menyediakan tenaga yang mampu mengoperasionalkan kendaraan serta adanya telaahan analisa kebutuhan kendaraan.

a.Penyediaan Pusling Perairan Pengadaaan Pusling Perairan diperuntukan bagi pengadaan baru maupun rehabilitasi Pusling Perairan. 1) Persyaratan Umum Kebutuhan akan adanya Pusling Perairan diharapkan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: a) Diperuntukan bagi Puskesmas yang wilayah kerjanya sebagian besar hanya bisa dijangkau dengan transportasi air. b) Pusling berfungsi sebagai sarana transportasi petugas dan pasien serta peralatan kesehatan penunjangnya untuk melaksanakan program Puskesmas dan memberikan pelayanan kesehatan dasar. c) Sarana transportasi rujukan pasien. 2) Persyaratan Teknis a) Jenis kendaraan dilengkapi dengan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta perlengkapan keselamatan. b) Kendaraan Pusling Perairan harus memenuhi fungsi transportasi petugas, rujukan pasien, pelayanan kesehatan dasar, program Puskemas, penyuluhan dan promosi kesehatan serta aksesibilitas/kemudahan pasien. c) Peralatan kesehatan penunjang mengacu pada buku Panduan Pelaksanaan Puskesmas Keliling, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar Tahun 2013.
b.Penyediaan Pusling Roda 4 Double Gardan 1) Persyaratan Umum Kebutuhan akan adanya Pusling Roda 4 Double Gardan diharapkan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: a) Diperuntukan bagi Puskesmas yang wilayah kerjanya luas dengan kondisi medan jalan sulit (seperti berlumpur, pegunungan). b) Pusling berfungsi sebagai sarana Transportasi petugas dan pasien serta peralatan kesehatan penunjangnya untuk melaksanakan program Puskesmas dan memberikan pelayanan kesehatan dasar serta melakukan penyelidikan KLB. c) Sarana transportasi rujukan pasien. d) Mendukung pelaksanaan penyuluhan dan promosi kesehatan. 2) Persyaratan Teknis a) Jenis kendaraan yang sesuai kebutuhan Kabupaten/Kota dan dapat menjangkau masyarakat di lokasi tertentu khususnya di daerah terpencil dan sangat terpencil yang dilengkapi dengan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta media penyuluh dan promosi kesehatan. b) Kendaraan Pusling Roda 4 harus memenuhi fungsi transportasi petugas, rujukan pasien, pelayanan kesehatan dasar, program Puskemas, penyuluhan dan promosi kesehatan serta aksesibilitas/kemudahan pasien. c) Peralatan kesehatan penunjang mengacu pada buku Panduan Pelaksanaan Puskesmas Keliling, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar Tahun 2013.
c.Penyediaan Pusling Roda 4 Biasa 1) Persyaratan Umum Kebutuhan akan adanya Pusling Roda 4 Biasa diharapkan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: a) Diperuntukan bagi Puskesmas yang wilayah kerjanya luas dengan kondisi medan jalan yang tidak sulit. b) Pusling berfungsi sebagai sarana transportasi petugas dan pasien serta peralatan kesehatan penunjangnya untuk melaksanakan program Puskesmas dan memberikan pelayanan kesehatan dasar serta melakukan penyelidikan KLB. c) Sarana transportasi rujukan pasien. d) Mendukung pelaksanaan penyuluhan dan promosi kesehatan. 2) Persyaratan Teknis a) Jenis kendaraan yang sesuai kebutuhan Kabupaten/Kota dan dapat menjangkau masyarakat di lokasi tertentu yang dilengkapi dengan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta media penyuluh dan promosi kesehatan. b) Kendaraan Pusling Roda 4 harus memenuhi fungsi Transportasi petugas, rujukan pasien, pelayanan kesehatan dasar, program Puskemas, penyuluhan dan promosi kesehatan serta aksesibilitas/kemudahan pasien. c) Peralatan Kesehatan mengacu pada buku Panduan Pelaksanaan Puskesmas Keliling, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar Tahun 2013.
d.Penyediaan Kendaraan Operasional Roda 2 1) Persyaratan Umum Kebutuhan akan adanya Kendaraan Operasioanal Roda 2 diharapkan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: a) Diperuntukan bagi Puskesmas dalam menunjang pelaksanaan kegiatan program. b) Kendaraan berfungsi sebagai sarana transportasi petugas dalam melaksanakan program Puskesmas dan memberikan pelayanan kesehatan dasar serta melakukan penyelidikan KLB. c) Kendaraan Roda 2 Biasa di peruntukan bagi Puskesmas daerah Pedesaan dan Perkotaan sedangkan Kendaraan Roda 2 Trail diperuntukkan bagi Puskesmas di DTPK. 2) Persyaratan Teknis a) Jenis kendaraan yang sesuai kebutuhan Kabupaten/Kota dan dapat menjangkau masyarakat di lokasi tertentu yang dilengkapi dengan peralatan kesehatan serta media penyuluh dan promosi kesehatan. b) Kendaraan Roda 2 Biasa dan atau Trail harus memenuhi fungsi transportasi petugas, pelayanan kesehatan dasar, program Puskemas dan penyuluhan kesehatan mengacu pada buku Panduan Pelaksanaan Puskesmas Keliling, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar Tahun 2013.
e.Penyediaan Ambulans Ambulans yang dilengkapi dengan peralatan untuk bantuan hidup/life support, dengan kru yang memiliki kualifikasi yang kompeten. Dalam keadaan tertentu ada Flying health care/respons unit/quick response vehicle, seorang petugas Ambulans dengan kendaraan yang akan melakukan penanganan di lokasi dan tidak membawa orang lain selain pasien dan petugas. Kebutuhan Ambulans mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1) Diperuntukkan bagi Puskesmas yang memerlukan prasarana penunjang Ambulans. 2) Ambulans berfungsi sebagai sarana transportasi rujukan pasien dari lokasi kejadian ke sarana pelayanan kesehatan dengan pengawasan medik khusus. 3) Peralatan kesehatan penunjang mengacu pada Kepmenkes Nomor 882 Tahun 2009 tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik.
1. 4.Penyediaan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas
a.Penyediaan perangkat SIK di Puskesmas sebagai berikut: 1) Penyediaan perangkat keras untuk SIK di Puskesmas: a) Peralatan LAN Puskesmas b) Peralatan koneksi wireless di Puskesmas 2) Persyaratan Umum a) Penyediaan perangkat SIK di Puskesmas dilakukan secara bertahap sesuai dengan:

(1)Kemampuan pendanaan.
(2)Kesiapan daerah dalam hal ketersediaan dan kemampuan tenaga yang akan mengoperasikan dan mengelola perangkat SIK.
(3)Kondisi geografis wilayah setempat. b) Penyediaan perangkat SIK di Puskesmas diprioritaskan untuk Puskesmas yang mempunyai infrastruktur dan SDM yang baik. c) Penyediaan perangkat SIK di Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3) Persyaratan Teknis a) Peyediaan perangkat keras untuk SIK di Puskesmas
(1)Paket Peralatan LAN Puskesmas terdiri dari: • PC Server (min 1 unit) • PC Client (min 5 unit) • Wireless Router (min 1 unit) • UPS Server (min 1 unit) • UPS Client (min 5 unit) • Rack Server (min 1 unit) • Instalasi (1 paket)
(2)Paket peralatan koneksi wireless di Puskesmas adalah Wireless Access Point Out Door (Radio dan Antene) dan instalasinya (1 paket) khusus untuk daerah terpencil atau pegunungan b) Untuk aplikasi SIK di Puskesmas dapat menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan yaitu aplikasi SIKDAGenerik modul Puskesmas. c) Spesifikasi teknis disesuaikan dengan kebutuhan wilayah kerja setempat, setelah mengadakan konsultasi dengan pihak yang berkompeten. d) Usulan anggaran harus didukung APBD untuk pelatihan tenaga, sosialisasi, dan pemeliharaan jaringan dan komputer. B. SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun Anggaran 2016 dapat digunakan untuk:

1.Penyediaan Sarana Dan Prasarana Dan Peralatan Medis Untuk Penguatan RS Daerah Sesuai Standard Kelas RS Saat Ini
2.Penyediaan sarana prasarana dan peralatan medis RSUD sesuai dengan standar Rujukan Nasional/Provinsi/Regional
3.Penyediaan Ambulans;
4.Penyediaan Mobil Jenazah;
5.Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit Bank Darah Rumah Sakit;
6.Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Rumah Sakit;
7.Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit;
8.Peralatan Kalibrasi Rumah Sakit;
9.Pembangunan Rumah sakit kelas D pratama. B.1. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Dan Peralatan Medis Untuk Penguatan RS Daerah Sesuai Standard Kelas RS Saat Ini Dalam rangka penguatan RS Rujukan Nasional, RS Rujukan Provinsi/Regional, RS Provinsi/Kab/Kota (Non Rujukan Regional/Provinsi/Nasional) dengan pembiayaan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun Anggaran 2016, maka perlu memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

a.Diperuntukan bagi Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
b.Rumah Sakit Rujukan Nasional/Provinsi dan Regional adalah RS milik Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan SK Menkes Nomor HK.02.02/Menkes/390/2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional dan SK Dirjen BUK Nomor HK.02.03/I/0363/2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional.
c.Rumah Sakit Rujukan Nasional/Provinsi dan Regional yang mendapatkan anggaran DAK, menyampaikan Roadmap kebutuhan pengembangan RS sampai dengan tahun 2019 sesuai standar Rumah Sakit Rujukan. Bila belum ada roadmap, agar disampaikan pada pengusulan DAK tahun berikutnya.
d.Untuk Rumah Sakit Rujukan Nasional/Provinsi dan Regional dalam pemenuhan sarana prasarana dan peralatan kesehatan Rumah Sakit Rujukan yang masih kelas C dan D, dapat meningkatkan standar kebutuhan kelasnya sampai dengan kelas B secara berjenjang.
e.Rumah Sakit telah melakukan registrasi di Kementerian Kesehatan, memiliki izin operasional yang masih berlaku dan memiliki klasifikasi yang ditetapkan sesuai ketentuan.
f.Pengajuan proposal yang ditetapkan oleh kepala daerah setempat dan dilengkapi TOR, RAB dan profil rumah sakit terkini.
g.Telah melakukan pengisian data melalui Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) atau Bagi Rumah Sakit yang belum mengisi data ASPAK agar dapat melampirkan surat pernyataan kesanggupan mengisi data ASPAK yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit .
h.Usulan DAK diperuntukan sebagai penguatan dan pemenuhan standar sesuai klasifikasi rumah sakit saat pengajuan, tidak diperuntukan bagi pembangunan/ relokasi rumah sakit baru.
i.Pembangunan gedung baru dilokasi yang sama harus memiliki lahan yang bersertifikat/ bukti kepemilikan lahan oleh rumah sakit atau pemerintah daerah.
j.Rumah sakit yang klasifikasinya C dan D belum dapat mengusulkan program kalibrasi.
k.Bagi RS yang mengusulkan pengembangan Pelayanan unggulan melampirkan business plan pelayanan unggulan tersebut yang ditandatangani Direktur RS.
l.Pengusulan sarana prasarana harus mempunyai analisa harga dari PU setempat.
m.Pengusulan sarana prasarana untuk rehabilitasi harus melampirkan izin penghapusan gedung dan atau surat rekomendasi dari dinas teknis setempat.
n.Rehabilitasi dan pembangunan hanya diperuntukkan bagi gedung pelayanan, bukan untuk gedung perkantoran/administrasi.
o.Pengusulan peralatan harus disesuaikan ketersediaan SDM. B.1.1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit DAK Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dapat digunakan untuk pemenuhan sarana dan prasarana RS tersebut di atas dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut: 1) Sarana dan prasarana pelayanan kritikal (IGD, OK, Ruang Pelayanan Intensive). 2) Sarana dan prasarana pelayanan Out Patient (Rawat Jalan, Hemodialisa, Transfusi Darah, Diagnostik, Rehab Medik). 3) Sarana dan prasarana pelayanan In Patient (Rawat Inap, Kebidanan, One Day Care, Kemoterapi, Isolasi/R. Perawatan Penyebaran Penyakit Melalui Udara). 4) Sarana dan prasarana penunjang medis dan non medis (Laboratorium, Radiologi, Laundry, Central Sterile Supply Department (CSSD), Kitchen, Pemulasaraan Jenazah, Rekam Medik, Farmasi, Sanitasi, Bakordik). 5) Sarana dan prasarana ambulans, IPAL, Genset, Gas Medis Sentral (Oksigen, Vacum Medis, Udara Tekan). 6) Acuan: Dalam melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit perlu memperhatikan acuan sebagai berikut: a) Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit Ruang Gawat Darurat yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Tahun 2012. b) Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit Ruang Operasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Tahun 2012. c) Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit Ruang Perawatan Intensive yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Tahun 2012. d) Pedoman Teknis Prasarana Rumah Sakit Sistm Instalasi Gas Medik dan Vakum Medik yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Tahun 2012. e) Pedoman Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit Kelas A,B,C dan D yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan. f) Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit Instalasi Sterilisasi Sentral (CSSD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Tahun 2012. g) Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit Ruang Mekanik yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Tahun 2014. h) Pedoman Teknis Ambulans yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Tahun 2014. i) Pedoman Teknis Bangunan dan Prasarana Fasilitas Ruang Infeksi TB yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Tahun 2014. j) Pedoman teknis dapat di download di website aspak.buk.depkes.go.id. B.1.2. Pemenuhan Peralatan Kesehatan dan Kedokteran DAK Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dapat digunakan untuk pemenuhan peralatan kesehatan dan kedokteran RS tersebut di atas dengan memperhatikan prioritas sebagai berikut: 1) Prioritas 1 Peralatan Kesehatan dan Kedokteran untuk: a) Instalasi Gawat Darurat (IGD); b) Kamar Operasi (OK); c) Pediatric Intensive Care Unit (PICU); d) Neonatal Intensive Care Unit (NICU); e) High Care Unit (HCU); d) Intensive Cardiac Care Unit (ICCU); e) Intensive Care Unit (ICU); f) Peralatan Rawat Jalan; i) Peralatan Rawat Inap; j) Kebidanan dan Neonatus; k) Radiologi; l) Laboratorium; m) Ambulans. 2) Prioritas 2 Peralatan Kesehatan dan Kedokteran untuk:a) CSSD;b) Peralatan IPSRS; d) Peralatan Pelayanan Unggulan; e) Peralatan Laundry;f) Peralatan Kitchen; g) Peralatan Kalibrasi. 3) Persyaratan teknis untuk pemenuhan peralatan kesehatan dan kedokteran, adalah sebagai berikut: a) RS dianjurkan memenuhi standar peralatan kesehatan prioritas 1 terlebih dahulu, sebelum mengambil prioritas 2. b) Tersedianya bangunan terstandar untuk penempatan alat kesehatan. c) Gedung dan Peralatan Rawat Inap diutamakan kelas III. Untuk tempat tidur kelas III minimal 30% dari jumlah yang tersedia di RS. d) Gedung dan peralatan Intensive Care minimal harus dipenuhi 5% dari jumlah tempat tidur yang tersedia di RS. 4) Untuk memperjelas jenis penyediaan peralatan prioritas 1 dan prioritas 2 yang belum termaktub di dalam Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, perlu diuraikan sebagai berikut: a) Pediatric Intensive Care Unit (PICU):(1) Bedside monitor/Bed pasien monitor/Pasien monitor;

(2)ECG/EKG/Electrocardiograph;(3)ICU Bed Electric; (4) Infusion pump; (5) Lampu Periksa /ExaminationLamp/Light/Hanginlamp;(6)Nebul yzer; (7) Oximeter/Pulse Oximetry/ Oksigen Saturasi; (8) Phototherapy unit/ Neonatal phototherapy unit/Blue light therapy/Spot light theraphy; Syringe Pump; (9) Ventilator. b) Neonatal Intensive Care Unit (NICU): (1) Bedside monitor/Bed pasien monitor/Pasien monitor;
(2)Syringe Pump; CPAP (Continuous Positive Airway Pressure);(3) ECG/EKG /Electrocardiograph;(4) Emergency trolley (Resucitation Crash Cart); (5) Infant/Baby Warmer; Infant Ventilator; (6) Infusion pump; (7) Inkubator bayi; (8) Lampu Periksa/ Examination Lamp/Light/Hanging lamp; (9) Nebulyzer;(10) OximeterPulse Oximetry/Oksigen Saturasi;(11)Oxygen Concentrator;(12) Phototherapy unit/Neonatal phototherapy unit/Blue light Resusitator Bayi/Infant Resusitator; (13) Suction pump baby; (14) Therapy/Spot light theraphy. c) High Care Unit (HCU): (1) Bed side monitor/Bed patient monitor/Patient monitor/Patient monitor 7 Parameter; (2) Defibrilator; (3) ECG/EKG/ Electrocardiograph; (4) Film Viewer; (5) ICU Bed;
(6)Infusion pump; (7) Infusion warmer/Blood and plasma warming device/Alat memanaskan darah dan plasma; (8) Matras Dekubitus; (9) Oximeter/Pulse Oximetry/Oksigen Saturasi; (10) Resucitation set; (11) Stetoskop; (12) Suction pump portable/Aspirator/ Vacuum; (13) Syringe Pump; (14) Tensimeter/ Sphygmomanometer. d) Intensive Cardiac Care Unit (ICCU): (1) Bed side monitor/Bed patient monitor/Patient monitor/Patient monitor 7 Parameter; (2) Defibrilator; (3) IABP Machine; (4) Pericard Sintesis Set; (5) ECG/EKG/ Electrocardiograph;
(6)Echocardiography; Phonocardiography; (7) Ventilator; (8) Holter monitor; (9)Cardiac massage unit/CPR Machine e) Intensive Care Unit (ICU): (1) Bed side monitor/Bed patient monitor/Patient monitor/Patient monitor 7 Parameter; (2) Defibrilator; (3) ECG/EKG/ Electrocardiograph;
(4)Emergency trolley (Resucitation Crash Cart);
(5)ICU Bed Electric; (6) Infusion Pump; LampuPeriksa /Examination Lamp/ Light/ Hanging lamp; (7) Nebulyzer; (8) Oxygen Concentrator; (9) Suction pump; (10) Syringe Pump; (11) Tensimeter/ Sphygmomanometer;
(12)Ventilator. f) CSSD
(1)Pengusulan Peralatan CSSD dengan syarat: (a) Terdapat Sumber Daya Manusia yang mengoperasionalkan (b) Terdapat teknisi pemeliharaan (c) Terdapat ruangan yang memenuhi syarat (d) Terdapat suplai listrik, uap yang dihasilkan dari boiler (e) Menggunakan teknologi sesuai dengan beban kerja (f) Menggunakan teknologi mutakhir (pertimbangan efisien, sterilitas dan proses) (g) Terdapat mekanisme pengendalian mutu pada saat sebelum dan sesudah proses sterilisasi. (h) Terdapat moda transportasi dari dan ke CSSD yang terpisah (steril dan non steril)
(2)Peralatan CSSD: (a) Sink Double Bowl; (b) Sink Working Table; (c) Spray Gun Rinser;(d) Desinfektan Washer; (e) Packing Table;(f) Table trolley; (g) Roll dispenser with cutter; (h) Auto Sealer Machine; (i) Label Aplicator;(j) Shelve/Rak; (k) Packing table linen;(l) Shelve/Rak; (m) Tape dispenser double;(n) Steam Sterilizer I; (o) Steam Sterilizer II;(v) Low Temperature Steam Sterilizer; (w) Adjustable Perforated Shelving; (x) Closed Distribution Trolley; (y) RO System for CSSD. 5) Acuan: Dalam melaksanakan pemenuhan peralatan kesehatan dan kedokteran perlu memperhatikan acuan sebagai berikut: a) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. b) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan. c) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1778/Menkes/SK/XII/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Instensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit. d) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit. e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. f) Pedoman Penyelenggaraan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit kelas A, B, dan C Direktorat Instalasi Medik Tahun 1992. (Pedoman teknis dapat di download di website aspak.buk.depkes.go.id). B.2. Penyediaan sarana prasarana dan peralatan medis RSUD sesuai dengan standar Rujukan Nasional/Provinsi/Regional Penyediaan sarana prasarana dan peralatan medis RSUD sesuai dengan standar Rujukan Nasional/Provinsi/Regional mengacu pada poin 1 (Penyediaan Sarana Dan Prasarana Dan Peralatan Medis Untuk Penguatan RS Daerah Sesuai Standar Kelas RS Saat Ini) dengan ketentuan: a) Bagi RS Rujukan Regional/Provinsi sebagai pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan alat guna mendukung pencapaian peningkatan kelas B (bagi RS Rujukan yang belum memenuhi kelas B). b) Bagi RS Rujukan Nasional diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan alat guna mendukung pencapaian peningkatan kelas A pendidikan dan terakreditasi internasional. B.3. Ambulans
1. a.Pengadaan Alat Transportasi (Ambulans) mendukung Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Sehari-hari (SPGDT- S) mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 882/Menkes/SK/X/2009 tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik.
2. b.Pedoman Teknis Ambulans yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Tahun 2014. B.4. Penyediaan Mobil jenazah
3. a.Penyediaan mobil jenazah mengacu pada:
4. b.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal RS;
5. c.Keputusan Menteri Kesehatan Nomr 882/Menkes/SK/X/2009 tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik; dan
6. d.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 142 tahun 2001 tentang Standar Kendaraan Pelayanan Medik. B.5. Unit Tranfusi Darah di Rumah Sakit (UTDRS) dan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses pelayanan darah, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan nasional yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.
7. a.Unit Tranfusi Darah di Rumah Sakit (UTDRS) Agar UTD di RS dapat beroperasi dengan peralatan yang memenuhi standar, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan darah di Rumah Sakit khususnya dan meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit pada umumnya, maka perlu didukung dengan bangunan atau peralatan UTD yang berkualitas dan memenuhi standar. 1) Persyaratan Umum Pembangunan dan penyediaan peralatan UTD di RS yang dibiayai oleh DAK Bidang Kesehatan mengacu pada persyaratan umum sebagai berikut : a) UTD milik RS Pemerintah Daerah dan bukan milik PMI. b) Diutamakan untuk daerah yang tidak memiliki UTD yang dapat memasok kebutuhan darah aman di wilayah tersebut, kecuali UTD yang akan dibangun memiliki tingkatan yang berbeda dengan UTD yang telah ada. c) Pelayanan darah harus bersifat nirlaba, sehingga tidak boleh dijadikan sumber PAD atau profit center di Rumah Sakit. d) Biaya operasional dan pemeliharaan UTD diusulkan oleh Rumah Sakit setempat melalui APBD atau sumber lainnya. e) Lokasi berada di tempat yang strategis bagi ruang- ruang perawatan dan ruang emergensi serta ruang operasi. f) Renovasi gedung/bangunan UTD di RS dilaksanakan pada UTD yang telah memiliki gedung/bangunan khusus untuk UTD tetapi telah mengalami kerusakan sehingga perlu diperbaiki agar dapat berfungsi optimal. g) Pemenuhan kebutuhan peralatan UTD di RS mengacu pada persyaratan umum yaitu diperuntukkan bagi pemenuhan peralatan:
(1)UTD yang telah operasional di Rumah Sakit dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan transfusi darah.
(2)UTD yang belum operasional di RS dalam rangka pemenuhan standar peralatan UTD. 2) Persyaratan Teknis a) Ketentuan terkait tentang teknis bangunan, peralatan dan bahan habis pakai UTD mengacu pada peraturan tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit yang berlaku. b) Ketentuan untuk luas keseluruhan bangunan UTD dengan kelas pratama minimal adalah 200 m 2 , kelas madya minimal 500 m2 dan kelas utama minimal 700 m2 ; namun apabila luas bangunan yang ada tidak memungkinkan, diharapkan ruangan yang tersedia tetap dapat melaksanakan fungsi dari UTD. c) Dalam rangka pengembangan pelayanan darah di UTDRS, maka diperkenankan untuk penyediaan mesin apheresis (untuk pengambilan darah donor dengan metode apheresis). d) Mengingat pelayanan darah mempunyai risiko cukup tinggi, maka peralatan UTD harus memiliki kualitas tinggi dengan jaminan purna jual. 3) Kriteria peralatan yang dapat diusulkan: a) Bagi UTD yang belum operasional: pemenuhan peralatan, bahan habis pakai dan reagensia yang belum dimiliki sesuai persyaratan teknis di atas. b) Bagi UTD yang telah operasional, antara lain:
(1)Pemenuhan peralatan yang belum dimiliki sesuai persyaratan teknis; bahan habis pakai dan reagensia tidak dapat diusulkan karena merupakan bagian dari operasional UTD;
(2)Peralatan pengolahan komponen darah diprioritaskan bagi UTD yang telah memiliki SDM yang kompeten dan adanya permintaan komponen darah dari klinisi;
(3)Peralatan uji saring IMLTD metode Immuno Assay hanya bagi UTD yang telah memiliki infrastruktur dan SDM yang kompeten (minimal memiliki dokter spesialis Patologi Klinik).
(4)Peralatan pengambilan darah dengan metode apheresis hanya bagi UTD yang telah memiliki infrastruktur dan SDM yang kompeten (minimal memiliki dokter spesialis Patologi Klinik).
1. b.Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) Sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan dalam peningkatan kualitas dan akses pelayanan darah, BDRS berperan dalam menjamin terlaksananya sistem pelayanan darah tertutup di Rumah Sakit. BDRS sebagai bagian dari pelayanan rumah sakit secara keseluruhan berperan sebagai pelaksana dan penanggung jawab pemenuhan kebutuhan darah di rumah sakit melalui jalinan kerjasama dengan UTD setempat sebagai pemasok darah yang aman. 1) Persyaratan Umum Pembangunan fasilitas BDRS mengacu pada persyaratan umum sebagai berikut: a) Terdapat UTD yang dapat memasok kebutuhan darah aman di Kabupaten/Kota setempat. b) Terdapat Rumah Sakit Pemerintah di Kabupaten/kota setempat. c) Ada komitmen daerah membantu operasionalisasi dan pemeliharaan BDRS melalui APBD. 2) Persyaratan Teknis a) Ketentuan terkait tentang teknis bangunan, peralatan dan bahan habis pakai BDRS mengacu pada peraturan tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit yang berlaku. b) Ketentuan untuk luas keseluruhan bangunan BDRS minimal adalah 40 m 2 , namun apabila luas bangunan yang ada tidak memungkinkan, diharapkan ruangan yang tersedia tetap dapat melaksanakan fungsi dari BDRS. c) Dalam rangka pengembangan pelayanan darah di BDRS, maka diperkenankan untuk penyediaan: a) Blood plasma frezer dengan suhu penyimpanan maksimal -30ºC (RS Pendidikan Tipe A dan B); b) Alat gel test dengan gel card ; c) Plasma thawer; d) Sterile connecting device; e) Mesin apheresis (untuk keperluan terapetik); f) Mesin imunohematologi otomatis d) BDRS yang dapat mengusulkan peralatan pengembangan dengan kriteria:
(1)BDRS yang telah memiliki SDM yang kompeten (minimal memiliki dokter Spesialis Patologi Klinik) dan melaksanakan pengawasan mutu.
(2)Diprioritaskan bagi BDRS di RS Pendidikan tipe A dan B. B.6. Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Rumah Sakit Ketentuan dan persyaratan untuk pengadaan IPAL Rumah Sakit mengacu pada IPAL di DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar. Volume dan teknologi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Rumah Sakit. B.7. Peralatan Instalasi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS) Pengadaan peralatan IPSRS disesuaikan dengan kebutuhan minimal untuk pemeliharaan peralatan rumah sakit dan sesuai dengan kelas rumah sakit. Rumah sakit harus memiliki tenaga teknisi yang menggunakan peralatan IPSRS dengan melampirkan surat keputusan direktur penunjukan petugas penanggung jawab IPSRS. Adapun peralatan IPSRS mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Kelas A, B dan C, Direktorat Instalasi Medik Tahun 1992 (Pedoman teknis dapat didownload di website aspak.buk.depkes.go.id) B.8. Peralatan Kalibrasi di Rumah Sakit Peralatan Kalibrasi untuk alat kesehatan di daerah mengacu kepada Permenkes Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan. Oleh karena itu, Rumah Sakit dapat mengadakan peralatan kalibrasi bersumber DAK Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2016 untuk mendukung pemenuhan persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan layak pakai suatu peralatan medis yang berada di Rumah Sakit. Alat kalibrasi yang diadakan juga bisa digunakan untuk melaksanakan kalibrasi di tingkat pelayanan dasar (Puskesmas) atas koordinasi Kepala Dinas Kesehatan setempat. Adapun peralatan kalibrasi sebagai berikut: 1) Digital Pressure Meter; 2) ECG Simulator; 3) Digital Calipper; 4) Electro Safety Analyzer; 5) Incubator Analyzer; 6) Anak Timbangan M (1, 2, 2,5, 10 Kg); 7) Tachometer; 8) Gas Flow Analyzer; 9) Infusion Device Analyzer; 10) Luxmeter; 11) Foetal Simulator; 12) Radiometer; 13) Tachometer; 14) Thermometer; 15) Thermometer Digital Ketidakpastian 0,04 ̊ C, Waterbath. B.9. Rumah Sakit Kelas D Pratama
1. a.Persyaratan umum 1) Berdasarkan Wilayah Diperuntukan bagi daerah yang memenuhi salah satu kriteria daerah prioritas Kementerian Kesehatan meliputi daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, terpencil serta daerah prioritas lainnya. (Data Kabupaten/Kota dalam formulir Terlampir) 2) Berdasarkan Lokasi a) Pemerintah Daerah telah melakukan kajian masalah kesehatan, kebutuhan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, bangunan dan lingkungan daerah setempat. b) Mudah diakses masyarakat dan memiliki transportasi umum. c) Dapat mencakup rujukan paling sedikit 3 (tiga) fasilitas kesehatan tingkat pertama. 3) Berdasarkan Lahan a) Kepemilikan lahan oleh pemerintah daerah dengan dibuktikan sertifikat atau bukti proses sertifikat kepemilikan lahan di BPN dan Pembebasan dari hak tanah adat (Budaya Lokal). b) Kondisi lahan bebas dari pencemaran, banjir, rawan longsor dan tidak berdekatan atau tidak berdampingan dengan tempat bongkar muat barang, fasilitas umum, fasilitas pendidikan, daerah industri dan area limbah pabrik. c) Luas lahan minimal 3 (tiga) hektar untuk Rumah Sakit Pratama 50 TT sesuai dengan usulan daerah. 4) Administrasi a) Surat Pernyataan bermaterai dari Bupati/Walikota yang meliputi:
(1)Menyediakan lahan dengan kondisi dan luas yang dipersyaratkan.
(2)Menyediakan Sumber Daya Manusia bidang kesehatan dan non kesehatan untuk operasional Rumah sakit kelas D pratama.
(3)Bersedia menganggarkan Biaya Operasional Rumah Sakit Pratama dari APBD.
(4)Bersedia mengalokasi anggaran dari APBD untuk elengkapi kebutuhan peralatan yang tidak teranggarkan dari DAK.
(5)Bersedia memenuhi sarana prasarana lainnya berupa rumah dinas dokter dan tenaga kesehatan lainnya, listrik, air bersih dan komunikasi. b) Sertifikat kepemilikan lahan oleh pemerintah daerah atau bukti proses pengurusan sertifikat lahan di BPN. c) Foto-foto denah rencana lahan lokasi pembangunan RS kelas D Pratama beserta batas-batas sepadan lahan tersebut. d) Surat analisa harga bangunan dengan luas bangunan minimal 2000 m² untuk 50 TT dari Dinas Teknis Bidang Bangunan setempat atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
1. b.Persyaratan Teknis 1) Bangunan dan peralatan kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama. 2) Pengadaan bangunan dan peralatan kesehatan merupakan satu kesatuan fungsi untuk pelayanan Rumah Sakit kelas D Pratama, mekanisme pengadaan mengacu pada peraturan pemerintah mengenai pengadaan barang jasa dan untuk peralatan kesehatan diutamakan menggunakan e-catalog. 3) Peralatan pendukung operasional rumah sakit lainnya yaitu: a) Meubeulair
(1)Meja untuk pelayanan kesehatan
(2)Kursi untuk pelayanan kesehatan
(3)Lemari untuk pelayanan kesehatan
(4)Kursi tunggu b) Pengolahan Limbah Rumah Sakit
(1)IPAL/limbah cair
(2)Limbah Padat (Incinerator) c) Genset 50kVA-100kVA. C. SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN

1.Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di tingkat Kabupaten/ Kota

a.Persyaratan Umum 1) Penyediaan Obat dan BMHP bersumber DAK didasarkan pada perencanaan terpadu. 2) Penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kefarmasian TA 2016 diutamakan untuk Penyediaan Obat dan BMHP terutama obat generik, vaksin (tidak termasuk penyediaan vaksin imunisasi dasar), reagensia dan BMHP. DAK dapat juga digunakan untuk memenuhi kekurangan obat, vaksin, reagensia dan BMHP Program Kementerian Kesehatan dan/atau pada saat terjadi bencana/Kejadian Luar Biasa (KLB). 3) DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kefarmasian TA 2016 juga dapat digunakan untuk pembangunan baru/rehabilitasi serta pengadaan sarana pendukung IFK jika ketersediaan obat di Kabupaten/Kota sudah terpenuhi minimal 18 bulan. Hal ini dibuktikan dengan data ketersediaan obat dan surat pernyataan menjamin ketersediaan obat dan BMHP minimal 18 bulan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Bupati/Walikota.
b.Persyaratan Teknis 1) Penyediaan obat terutama Obat Generik dan BMHP di Kabupaten/Kota dilakukan setelah melalui penelaahan terhadap tingkat kesakitan (morbidity), tingkat kematian (mortality) akibat penyakit serta metode konsumsi untuk mengetahui jenis Obat dan BMHP paling dibutuhkan. 2) Penyediaan Obat dan BMHP diutamakan untuk pelayanan kesehatan dasar. 3) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyusun rencana kebutuhan Obat dan BMHP sesuai Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN), Formularium Nasional (Fornas) dan Kompendium Alat Kesehatan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Bupati/Walikota. 4) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Bupati/Walikota serta Surat Pernyataan Penyediaan Obat dan BMHP yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 5) Pemilihan jenis obat dan vaksin mengacu pada Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN), Formularium Nasional (Fornas) sedangkan BMHP mengacu pada Daftar Alat Kesehatan Non Elektromedik pada Kompendium Alat Kesehatan serta pedoman teknis yang ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan. Dalam hal obat dan BMHP yang dibutuhkan tidak tercantum dalam acuan tersebut di atas, dapat digunakan obat dan BMHP lain (termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka) secara terbatas sesuai indikasi medis dan pelayanan kesehatan dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 6) Proses penyediaan Obat dan BMHP dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku melalui mekanisme e- purchasing. 7) Proses penyediaan Obat dan BMHP yang belum termuat dalam e-catalogue dapat dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku. 8) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan biaya distribusi Obat dan BMHP dari IFK ke Puskemas diluar anggaran DAK. 9) Penggunaan DAK diluar penyediaan obat dan BMHP yaitu untuk pembangunan baru/perluasan/rehabilitasi serta pengadaan sarana pendukung IFK harus menyiapkan data-data sebagai berikut: a) Rincian Rencana Penggunaan DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian TA 2016. b) Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan baru/Rehabilitasi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) dan/atau Penyediaan sarana pendukung IFK. c) Persyaratan teknis setiap menu sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Dokumen yang dipersyaratkan dan telah disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh satuan kerja dan siap diaudit sewaktu–waktu.
1. 2.Pembangunan Baru; Rehabilitasi; Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK)
a.Persyaratan Umum 1) Pembangunan Baru Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) diperuntukan bagi: a) Dinas Kabupaten/Kota yang belum memiliki IFK, termasuk di dalamnya Kabupaten/Kota hasil pemekaran/bentukan baru dan/atau IFK satelit sesuai kondisi geografis wilayah kerjanya. b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang akan merelokasi IFK yang sudah ada, termasuk relokasi karena keterbatasan lahan dengan tujuan perluasan. Apabila salah satu kondisi tersebut telah terpenuhi, maka Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyediakan lahan siap bangun milik Pemerintah Kabupaten/Kota. 2) Rehabilitasi/perluasan Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota (IFK) Rehabilitasi/perluasan IFK diperuntukan bagi IFK yang: a) Mengalami kerusakan sedang atau berat dan spesifikasinya telah ditentukan oleh instansi berwenang (Dinas PU setempat). b) Memiliki luas penyimpanan tidak mencukupi untuk menyimpan obat dan BMHP yang dikelola (sesuai kebutuhan daerah),sehingga dapat dilakukan perluasan. c) Belum memenuhi standar untuk menyimpan obat dan BMHP. d) Lahan dan bangunan IFK sudah merupakan aset Pemerintah Daerah. 3) Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) Dinas Kesehatan Kab/Kota membuat Surat Pernyataan Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Penyediaan Sarana pendukung IFK hanya diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut: a) Belum memiliki sarana pendukung tersebut. b) Sarana pendukung yang ada telah rusak berat yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang. c) Kapasitas sarana pendukung yang ada tidak memadai (lebih kecil dari kebutuhan). Pengadaan sarana pendukung IFK dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan, pertimbangan operasional serta kondisi dan letak geografis/ topografi daerah. 4) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan biaya operasional dan biaya pemeliharaan IFK di luar anggaran DAK.
b.Persyaratan Teknis 1) Pembangunan Baru IFK a) Luas lahan dan bangunan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, berupa volume obat dan BMHP yang akan disediakan (minimal memiliki ruang penerimaan, ruang karantina, ruang penyimpanan, ruang pengemasan, ruang penyerahan, ruang obat kadaluarsa dan ruang Kepala IFK). b) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat dan menandatangani usulan pembangunan dengan melampirkan master plan, gambar/block plan, unit cost (per m²) dan RAB. Unit cost masing-masing daerah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat oleh dan diketahui oleh Bupati/Walikota setempat. c) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan yang diketahui oleh Bupati /Walikota dan Surat Pernyataan Pembangunan Baru IFK. d) Proses pengadaan pembangunan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku. e) Denah tata ruang Rencana tata ruang/bangunan agar memperhatikan fungsi sebagai sarana penyimpanan obat publik dan BMHP serta mengacu pada buku Standar Sarana dan Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan/atau pedoman teknis yang ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan. f) Kepemilikan lahan oleh pemerintah daerah dibuktikan dengan sertifikat atau bukti proses sertifikat kepemilikan lahan di BPN dan Pembebasan dari hak tanah adat. 2) Rehabilitasi/Perluasan IFK a) Rehabilitasi/Perluasan bangunan IFK disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten/Kota berupa luas serta volume obat dan BMHP yang harus disediakan. b) Kepala Dinas Kabupaten/Kota membuat dan menandatangani usulan rehabilitasi/perluasan IFK dengan melampirkan master plan, gambar/block plan, unit cost (per m²) dan RAB. Unit cost masing- masing daerah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah setempat serta diketahui oleh Bupati/Walikota. c) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan dan diketahui oleh Bupati/Walikota dan Surat Pernyataan Rehabilitasi/Perluasan IFK. d) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyiapkan data profil foto kondisi terakhir bangunan IFK. e) Proses pengadaan rehabilitasi dan perluasan bangunan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku. f) Denah dan rencana rehabilitasi tata ruang /bangunan IFK agar memperhatikan fungsi sebagai sarana penyimpanan obat publik dan BMHP serta mengacu pada Standar Sarana Dan Prasarana Di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan/atau pedoman teknis yang ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan. 3) Penyediaan Sarana Pendukung IFK a) Sarana pendukung IFK hanya digunakan untuk:

(1)Sarana penyimpanan: Sarana penyimpanan vaksin (suhu -15o C s/d -25o C dan +2 o C s/d +8o C); Refrigerator; Generator set; AC split; Alat pengangkut pallet; Exhaust fan; Palet; Tangga; Rak obat dan BMHP; Lemari Narkotika dan Psikotropika; Trolley; Incinerator (Spesifikasi mengacu pada subbidang pelayanan kesehatan rujukan); Alat pengukur suhu dan kelembaban.
(2)Sarana Pengamanan: Alarm Kebakaran; CCTV;Tabung Pemadam Kebakaran Alat Pemadam Api Ringan (APAR);Pagar; Teralis.
(3)Sarana Pengolah Data: Komputer (PC); Printer; Uninteruptable Power Supply (UPS).
(4)Sarana Telekomunikasi: Mesin Faksimili; Perangkat konektivitas jaringan internet.
(5)Sarana Penunjang: Meja kerja; Kursi kerja; Lemari arsip; pembangkit tenaga surya. b) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat dan menandatangani usulan pengadaan sarana pendukung IFK dengan melampirkan RAB dan unit cost yang diketahui oleh Bupati/Walikota. c) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pengadaan yang diketahui oleh Bupati/Walikota. d) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyiapkan foto kondisi terakhir sarana dan prasarana IFK. e) Proses pengadaan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku. f) Pengadaan sarana pendukung IFK disesuaikan dengan kebutuhan serta mengacu pada Standar Sarana Dan Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan/atau pedoman teknis yang ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan.

3.Pembangunan Baru; Rehabilitasi; Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)

a.Persyaratan Umum 1) Pembangunan Baru IFP a) Dinas Kesehatan Provinsi yang belum memiliki IFP, termasuk didalamnya Provinsi hasil pemekaran /bentukan baru. b) Dinas Kesehatan Provinsi yang akan merelokasi IFP yang sudah ada, termasuk relokasi karena keterbatasan lahan dengan tujuan perluasan. 2) Rehabilitasi/perluasan IFP Rehabilitasi/perluasan diperuntukan bagi IFP yang: a) Mengalami kerusakan sedang atau berat dan spesifikasinya telah ditentukan oleh instansi berwenang (Dinas PU setempat). b) Memiliki luas penyimpanan tidak mencukupi untuk menyimpan obat dan BMHP yang dikelola (sesuai kebutuhan daerah), sehingga dapat dilakukan perluasan. c) Belum memenuhi standar untuk menyimpan obat dan BMHP. d) Lahan dan bangunan IFP sudah merupakan asset Pemerintah Daerah. 3) Penyediaan Sarana Pendukung IFP Kepala Dinas Kesehatan Provinsi membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyediaan Sarana Pendukung IFP. Sarana pendukung IFP hanya diperuntukan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Belum memiliki sarana pendukung tersebut. b) Sarana pendukung yang telah rusak berat. c) Kapasitas sarana pendukung yang ada tidak memadai (lebih kecil dari kebutuhan). 4) Penggunaan DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun Anggaran 2016 pada IFP untuk pembangunan baru/rehabilitasi serta penyediaan sarana pendukung IFP. Dinas Kesehatan Provinsi menyiapkan data-data sebagai berikut: a) Rincian Rencana Penggunaan DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian TA 2016. b) Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Baru/Rehabilitasi/Perluasan IFP dan/atau Penyediaan sarana pendukung IFP. c) Persyaratan teknis setiap menu sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Dokumen yang dipersyaratkan dan telah disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh satuan kerja dan siap diaudit sewaktu – waktu Pemerintah Daerah Provinsi menyediakan biaya operasional dan biaya pemeliharaan IFP di luar DAK.
b.Persyaratan Teknis 1) Pembangunan Baru IFP
a.Luas lahan dan bangunan disesuaikan dengan kebutuhan daerah berupa volume obat dan BMHP yang akan disediakan (minimal ruang penerimaan, ruang karantina, ruang penyimpanan, ruang pengemasan, ruang penyerahan, ruang obat kadaluarsa dan ruang Kepala IFP). b) Kepemilikan lahan oleh pemerintah daerah dibuktikan dengan sertifikat atau bukti proses sertifikat kepemilikan lahan di BPN dan Pembebasan dari hak tanah adat. c) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi membuat dan menandatanganin rencana pembangunan IFP yang terdiri dari master plan, gambar/block plan, unit cost (per m²) dan RAB diketahui oleh Gubernur. Unit cost masing-masing daerah ditetapkan oleh Dinas PU setempat. d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Baru IFP diketahui oleh Gubernur. e) Proses pengadaan pembangunan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku. f) Denah Tata Ruang Rencana tata ruang/bangunan agar memperhatikan fungsi sebagai sarana penyimpanan obat publik dan BMHP serta mengacu pada buku Standar Sarana dan Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan/atau pedoman teknis yang ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan. 2) Rehabilitasi dan Perluasaan IFP a) Rehabilitasi dan Perluasan bangunan IFP disesuaikan dengan kebutuhan Provinsi berupa luas serta volume obat dan BMHP yang harus disediakan. b) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi membuat dan menandatangani rencana rehabilitasi dan atau perluasan pembangunan IFP yang terdiri dari master plan, gambar/block plan, unit cost (per m²) dan RAB yang diketahui oleh Gubernur. Unit cost masing-masing daerah ditetapkan oleh Dinas PU Pemda setempat c) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Baru/Rehabilitasi/Perluasan IFP yang diketahui oleh Gubernur dan Surat Pernyataan Rehabilitasi/Perluasan Instalasi Farmasi Provinsi. d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menyiapkan data profil foto kondisi terakhir bangunan IFP. e) Proses pengadaan rehabilitasi dan perluasan bangunan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku. f) Denah dan rencana rehabilitasi tata ruang/ bangunan IFP agar memperhatikan fungsi sebagai sarana penyimpanan obat publik dan BMHP serta mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kotadan/atau pedoman teknis yang ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan. 3) Penyediaan Sarana Pendukung IFP a) Sarana pendukung IFP hanya digunakan untuk:

(1)Sarana penyimpanan: Sarana penyimpanan vaksin (suhu -15o C s/d -25o C dan +2 o C s/d +8o C); Refrigerator; Generator set; AC split; Alat pengangkut pallet; Exhaust fan; Palet; Tangga; Rak obat dan BMHP; Lemari Narkotika dan Psikotropika; Trolley; Incinerator (Spesifikasi mengacu pada subbidang pelayanan kesehatan rujukan); Alat pengukur suhu dan kelembaban.
(2)Sarana Pengamanan: Alarm Kebakaran; CCTV; Tabung Pemadam Kebakaran Alat Pemadam Api Ringan(APAR); Pagar; (5) Teralis.
(3)Sarana Pengolah Data: Komputer (PC); Printer; Uninteruptable Power Supply (UPS).
(4)Sarana Telekomunikasi: Mesin Faksimili; Perangkat konektivitas jaringan internet
(5)Sarana penunjang: Meja kerja; Kursi kerja; Lemari arsip; pembangkit tenaga surya. b) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi membuat dan menandatangani rencana pengadaan sarana pendukung IFP yang terdiri dari: RAB dan unit cost dan diketahui oleh Gubernur. c) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pengadaan sarana pendukung IFP yang diketahui oleh Gubernur. d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menyiapkan data foto kondisi terakhir sarana dan prasarana IFP. e) Proses pengadaan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku. f) Pengadaan sarana pendukung IFP disesuaikan dengan kebutuhan serta mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kotadan/atau pedoman teknis yang ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan.

4.Penyediaan Kendaraan Distribusi Roda 2/Roda 4

a.Mobil Box roda empat yang boxnya dengan/tanpa dilengkapi alat pendingin
b.Sarana Distribusi Roda 2 untuk kabupaten/kota (spesifikasi dalam formulir terlampir)
c.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi antara lain: 1) Menyediakan biaya operasional sarana distribusi obat (biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan) dan lain-lain. 2) Tidak mengalihfungsikan sarana distribusi obat menjadi kendaraan penumpang/pribadi. 3) Spesifikasi memperhatikan kebutuhan distribusi dan kesesuaian geografis wilayah. 4) Tersedia tenaga yang mampu mengoperasionalkan.
1. 5.Acuan
a.Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
b.Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN) yang berlaku.
c.Formularium Nasional (Fornas) yang berlaku.
d.Kompendium Alat Kesehatan yang berlaku.
e.Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang harga Serum dan Vaksin Program Imunisasi yang berlaku.
f.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik (E– catalogue).
g.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang E- Purchasing.
h.Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor KF/MENKES/167/III/2014tentang Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik (E – catalogue).
i.Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing.
j.Standar Sarana dan Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berlaku.
k.Peraturan Perundang-undangan tentang Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka yang berlaku.
l.Pedoman teknis yang ditetapkan melalui Peraturan/ Keputusan Menteri Kesehatan. D. SUBBIDANG SARANA PRASARANA KESEHATAN Pendistribusian DAK Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan tahun 2016 menjadi kewenangan Kepala Daerah. Sedangkan penggunaannya berpedoman pada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Bab III poin A, B, dan C di atas. Adapun penggunaan DAK tersebut tidak diperbolehkan tumpang tindih dengan sumber pembiayaan lainnya.
1. 1.UMUM BOK merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional Puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan promotif preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat. BOK diharapkan dapat mendekatkan petugas kesehatan kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat, melalui mobilisasi kader kesehatan untuk berperan aktif dalam pembangunan kesehatan. Dalam pengelolaan di Puskesmas BOK merupakan satu kesatuan sumber pembiayaan operasional untuk pelaksanaan upaya kesehatan bersama sumber dana lian yang ada di puskesmas seperti dana kapitasi BPJS dan dana lainnya yang sah. Seiring dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang di dalamnya mengatur tentang alokasi dana desa dan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan peraturan turunannya yang mengatur dana kapitasi untuk Puskesmas, diharapkan terjadi sinergisme pembiayaan operasional Puskesmas, sehingga akan semakin meningkatkan capaian pembangunan kesehatan.
2. 2.TUJUAN
a.Tujuan Umum Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah kerja Puskesmas
b.Tujuan Khusus 1) Menyelenggarakan upaya kesehatan promotif dan preventif utamanya pelayanan di luar gedung Puskesmas; 2) Menyelenggarakan fungsi manajemen Puskesmas untuk mendukung kinerja; 3) Menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat; 4) Menyelenggarakan kerja sama lintas sektoral dalam mendukung program kesehatan
1. 3.SASARAN
a.Puskesmas dan jaringannya; dan
b.Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
1. 4.KEBIJAKAN OPERASIONAL
a.BOK merupakan dana bantuan untuk pelaksanaan program kesehatan nasional di daerah dan bukan merupakan dana utama untuk pelaksanaan program kesehatan di daerah;
b.Dana BOK diarahkan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas melalui upaya kesehatan promotif dan preventif dalam mendukung pelayanan kesehatan di luar gedung dengan didukung manajemen Puskesmas yang baik;
c.Pemanfaatan dana BOK utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas kesehatan dan kader dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas, sehingga terbentuk masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat agar terwujudnya keluarga dan masyarakat yang sehat;
d.Pemanfaatan dana BOK bersinergi dengan sumber dana lain meliputi APBD, kapitasi JKN, dana desa, dan lainnya, dengan menghindari duplikasi dan tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.
1. 5.RUANG LINGKUP KEGIATAN BOK
a.Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif
b.Dukungan Manajemen di Puskesmas
c.Dukungan Manajemen SKPD kesehatan Kabupaten/Kota.
1. 6.PENGALOKASIAN BOK
a.BOK yang diterima kabupaten/kota didistribusikan kepada setiap Puskesmas yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut. Dasar perhitungan alokasi per Puskesmas memperhatikan beberapa hal yang terkait dengan beban kerja, antara lain: luas wilayah kerja Puskesmas; jumlah penduduk yang menjadi tanggung jawab Puskesmas; jumlah UKBM, jumlah sekolah; dana kapitasi JKN yang diterima; jumlah tenaga pelaksana UKM.
b.Bagi Kabupaten/Kota dan atau puskesmas yang secara khusus mendapatkan alokasi lokus prioritas BOK (formulir terlampir) diberikan tambahan dana sebsar Rp. 40.000.000,- s.d Rp. 50.000.000,-/tahun untuk kegiatan khusus berupa: 1) Penggandaan instrumen pendataan keluarga sehat; 2) Kunjungan rumah untuk pendataan seluruh keluarga di wilayah kerja Puskesmas; 3) Analisis data untuk intervensi kegiatan.
1. 7.PENGGUNAAN BOK
a.Penggunaan BOK untuk Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan minimal 60% dari alokasi BOK yang diterima puskesmas. Pemanfaatan BOK selanjutnya untuk dukungan manajemen, termasuk penyediaan bahan habis pakai, reagen, tes cepat, honor pengelola keuangan dan tim teknis. BOK dapat dimanfaatkan untuk dukungan manajemen di Kabupaten/Kota/Satker BLUD pengelola BOK dengan besaran maksimal 6% dari alokasi BOK yang diterima.
b.Penggunaan BOK untuk operasional upaya kesehatan dan kegiatan manajemen, meliputi: 1) Biaya perjalanan dinas bagi petugas kesehatan Kabupaten/Kota/Puskesmas dan jaringannya termasuk untuk kader/lintas sektoral/tenaga penugasan kesehatan, baik dalam maupun luar wilayah. Tata cara penyelenggaraannya mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri; 2) Pembelian barang pakai habis untuk mendukung pelayanan promotif dan preventif antara lain penggandaan media, reagen, rapid tes/tes cepat; 3) Penyelenggaraan rapat-rapat, pertemuan konsinyasi; 4) Pembelian alat tulis kantor, penggandaan; 5) Honorarium untuk pengelola keuangan (Dinas Kesehatan dan Puskesmas), serta Tim Teknis (Dinas Kesehatan).
c.Dalam rangka meningkatkan upaya promosi kesehatan, dana BOK dapat digunakan untuk membayar 1 (satu) orang per puskesmas tenaga kontrak Promosi Kesehatan yang kontraknya ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mengacu pada peraturan yang berlaku. Ketentuan khusus terkait dengan tenaga kontrak promoter kesehatan adalah: 1) Berpendidikan minimal D3 Kesehatan jurusan/ peminatan Kesehatan Masyarakat diutamakan jurusan/peminatan Promosi Kesehatan/Ilmu Perilaku, dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidangnya. 2) Diberikan honor minimal sesuai upah minimum di Kabupaten/Kota yang berlaku dengan target kinerja bulanan yang ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Puskesmas (output based performance). 3) Diberikan hak/fasilitas yang setara dengan staf puskesmas lainnya termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 4) Lama kontrak maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketersediaan anggaran dan capaian target kinerjanya.
1. 8.RINCIAN KEGIATAN PEMANFAATAN BOK No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan 1 Upaya Kesehatan Ibu 1 Pelayanan Antenatal/ANC 1 Pendataan sasaran (TERPADU) 2 Pelayanan Antenatal/pemeriksaan kehamilan 3 Pemberian PMT Bumil KEK 4 Pelaksanaan Program Perencanaan Pencegahan Persalinan dan Komplikasi (P4K) 5 Pemantauan bumil risiko tinggi 6 Pelaksanaan kelas ibu 7 Kemitraan bidan dukun 8 Kunjungan rumah PUS yang tidak ber-KB atau drop out 9 Pelacakan kasus kematian ibu termasuk otopsi verbal 10 Pembinaan pelayanan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan kesehatan ibu 2 Pelayanan Ibu Nifas 1 Pelayanan nifas termasuk KB 2 pemantauan kesehatan ibu nifas 2 Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi 1 Pelayanan Kesehatan Neonatus 1 Pemeriksaan neonatus 2 Pemantauan kesehatan neonatus termasuk neonatus risiko tinggi 3 Pelacakan kematian neonatal termasuk otopsi verbal 4 Kunjungan rumah tindak lanjut Screening Hipothyroid Kongenital (SHK) 2 Pelayanan Kesehatan Bayi 1 Pemantauan Kesehatan Bayi (pengukuran pertumbuh, pemantauan perkembangan, pemberian vitamin A, imunisasi dasar lengkap) 2 Kunjungan rumah/ pendampingan 3 Pemantauan bayi risiko tinggi 4 Pemberian PMT Penyuluhan/PMT Pemulihan 3 Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Pra sekolah 1 Pemantauan Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah (pengukuran pertumbuhan, pemantauan perkembangan, pemberian vitamin A, imunisasi) 2 Kunjungan rumah, sekolah, UKBM, panti 3 Pemantauan Balita risiko tinggi 4 Penemuan dan tatalaksana kasus penyebab utama kematian balita 5 Surveilance dan pelacakan Gizi Buruk 6 Pemberian PMT Penyuluhan/PMT Pemulihan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan 4 Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja Pelayanan kesehatan anak usia sekolah institusi/tempat terdapat sasaran yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan seperti; sasaran pada kelompok pekerja rentan (nelayan, TKI, Pekerja Perempuan); 1 Pembinaan usia sekolah, UKS/dokter kecil 2 Penjaringan peserta didik (kelas I, 7, 10) 3 Pemeriksaan berkala peserta didik 4 Pemberian TTD untuk remaja putri 5 Bulan Imunisasi Anak Sekolah 6 Pembinaan kesehatan di Panti/LKSA/Karang taruna/remaja di tempat ibadah/ 7 Penemuan dan tata laksana kasus 5 Imunisasi 1 Imunisasi Dasar: imunisasi dasar lengkap termasuk introduksi vaksin baru, penggantian vaksin tOPV mejadi bOPV 1 Pendataan Sasaran
a.Validasi data hasil cakupan imunisasi
b.Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) 2 Peningkatan kapasitas SDM (kesehatan dan non kesehatan)
a.Peningkatan kapasitas petugas pemberi pelayanan imunisasi: introduksi vaksin baru, Surveilans/Investig asi KIPI, teknis pelayanan imunisasi, strategi komunikasi, dan lain-lain sesuai kebutuhan di lapangan
b.Peningkatan kapasitas kader imunisasi: Peningkatan kapasitas kader dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran, pelaksanaan imunisasi, sistem pencatatan dan pelaporan, dan lain-lain sesuai kebutuhan di No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan lapangan 3 Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi
a.Advokasi/Sosialisa sasi/lokakarya dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi dasar
b.Rapat koordinasi (internal program dengan lintas program maupun lintas sektor) 4 KIE Media KIE sederhana: pencetakan leaflet, poster, flyer, spanduk, banner 5 Pemberdayaan masyarakat Forum komunikasi imunisasi dan masyarakat peduli imunisasi 6 Pelayanan Imunisasi Pelaksanaan pelayanan imunisasi dasar di Pos Pelayanan Imunisasi (Posyandu, Puskesmas, Poskesdes, Polindes, Pos Pelayanan lainnya yang ditentukan) dan kunjungan rumah jika diperlukan termasuk sweeping imunisasi dan DOFU (Drop Out Follow-Up) 7 Distribusi Sarana dan Prasarana Pelayanan Imunisasi (vaksin, ADS dan safety box) 2 Imunisasi lanjutan : DPT- HB-Hib, campak, BIAS (campak, DT, Td) dan TT 1 Pendataan Sasaran
a.Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)
b.Validasi Data Hasil Cakupan Imunisasi 2 Peningkatan kapasitas SDM (kesehatan dan non kesehatan)
a.Peningkatan kapasitas petugas No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan pemberi layanan imunisasi untuk mendukung kegiatan imunisasi lanjutan pada batita, anak usia sekolah dan wanita usia subur meliputi:surveilans/i nvestigasi KIPI, teknis pelayanan imunisasi dan strategi komunikasi
b.Peningkatan kapasitas kader imunisasi dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran, pelaksanaan imunisasi, sistem pencatatan dan pelaporan, dan lain- lain sesuai kebutuhan di lapangan untuk mendukung kegiatan imunisasi lanjutan pada batita, anak usia sekolah dan wanita usia subur (sesuai kebutuhan di lapangan) 3 Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi
a.Advokasi/Sosialisa sasi /lokakarya dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi lanjutan
b.Rapat koordinasi (internal program dengan lintas program maupun lintas sektor) 4 KIE Media KIE: pencetakan leaflet, poster, flyer, spanduk, banner 5 Pemberdayaan masyarakat Forum komunikasi imunisasi dan masyarakat peduli imunisasi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan 6 Pelayanan Imunisasi Pelaksanaan imunisasi Lanjutan di Pos Pelayanan Imunisasi (Posyandu, Puskesmas, Poskesdes, Polindes, PAUD,sekolah, Pos Pelayanan lainnya yang ditentukan, dan kunjungan rumah jika diperlukan) 7 Distribusi Sarana dan Prasarana Pelayanan Imunisasi (vaksin, ADS dan safety box) 3 Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN), crash program , backlog fighting, dan imunisasi dalam rangka penanganan KLB (outbreak respon imunization/ORI) 1 Pendataan Sasaran
a.Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)
b.Validasi Data Hasil Cakupan Imunisasi 2 Peningkatan kapasitas SDM (kesehatan dan non kesehatan)
a.Peningkatan kapasitas petugas pemberi layanan imunisasi dalam rangka mendukung kegiatan imunisasi tambahan, dalam hal ini PIN Polio, Crash Program Campak, backlog fighting dan penanganan KLB (ORI)
b.Peningkatan kapasitas kader imunisasi: dalam rangka mendukung kegiatan imunisasi tambahan, dalam hal ini PIN Polio, Crash Program Campak, casklog fighting dan penanganan KLB (ORI) 3 Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi a. Advokasi/Sosialisas asi/ lokakarya No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi tambahan
b.Rapat koordinasi (internal program dan dengan lintas program maupun lintas sektor) 4 KIE Media KIE: pencetakan leaflet, poster, flyer, spanduk, banner 5 Pemberdayaan masyarakat Forum komunikasi imunisasi dan masyarakat peduli imunisasi 6 Pelayanan Imunisasi Pelaksanaan imunisasi di Pos Pelayanan Imunisasi (Posyandu, Puskesmas, Poskesdes, Polindes, sekolah, Pos Pelayanan lainnya yang ditentukan, dan kunjungan rumah jika diperlukan) 7 Distribusi Sarana dan Prasarana Pelayanan Imunisasi (vaksin, ADS dan safety box, tinta) 6 Upaya Kesehatan Usia Reproduksi Pelayanan kesehatan usia reproduksi 1 Penyuluhan, orientasi sosialisasi, kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana 2 Pembinaan 3 Pendampingan kasus korban KtP/A 7 Upaya Kesehatan Lanjut Usia Pelayanan kesehatan lanjut usia 1 Pendataan Pra Lansia dan Lansia 2 Pelayanan lanjut usia di Posbindu, Posyandu lansia 3 Pemantauan Lansia Resiko Tinggi 8 Upaya Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Inspeksi Kesehatan Lingkungan untuk Tempat-tempat Umum, Tempat Pengelolaan Makanan, Sarana Air Minum. No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan 2 Pemeriksaan Kualitas Air Minum, Makanan, Udara, Bangunan. Pemeriksaan terdiri dari pengambil sampel 3 Orientasi natural leader STBM, penjamah makanan, kader kesling lainnya. 4 Pemberdayaan masyarakat melalui pemicuan STBM, Implementasi HSP di Rumah Tangga dan Sekolah, Rencana Pengamanan Air Minum di Komunal, MPAPHAST di komunitas pasar rakyat, sekolah dan hotel serta bentuk pemberdayaan masyarakat lainnya 5 Pembinaan pasca pemberdayaan termasuk verifikasi desa yang melaksanakan STBM, desa SBS dan TTU, TPM yang memenuhi syarat. 9 Upaya Promosi Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Penyegaran/ refresing, orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu 2 Penyuluhan kelompok, penyuluhan masal ttg program kesehatan 3 Survei Mawas Diri, Musyawarah Masyarakat Desa 4 Advokasi tingkat desa, kecamatan bidang kesehatan 5 Penggerakan keluarga/masyarakat untuk mendukung program kesehatan 6 Pembinaan/pendampin gan masyarakat, kelompok masyarakat 7 Penggalangan dukungan masyarakat, lintas sektor, dunia usaha No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan 10 Upaya Pencegahan dan Pengendalia n Penyakit Menular Langsung (antara lain : TB, HIV/AIDS, IMS, Hepatitis, Diare, Tiphoid, ISPA/Pneu monia, Kusta, Frambusia, dll) 1 Sosialisasi dan penyuluhan 1 Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya 2 Orientasi kepada kader kesehatan 2 Penemuan dan Pencegahan Dini secara aktif 1 Penemuan kasus secara dini 2 Pelacakan kasus kontak 3 Pemberian obat pencegahan (individu atau massal) 4 Kunjungan rumah untuk follow up tatalaksana kasus 5 Pengambilan dan pengiriman spesimen 6 Pendampingan 7 Deteksi dini HIV/AIDS, TB, Hepatitis pada ibu hamil dan populasi berisiko 8 Pendataan sasaran 3 SKD KLB 1 Verifikasi rumor dugaan KLB 2 Penanggulangan KLB 3 Pengambilan dan pengiriman spesimen 4 Mapping masalah 11 Upaya Pencegahan dan Pengendalia n Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (antara lain : Malaria, DBD, Chikunguny a, Japanese enchephaliti s, Filariasis, Schistosomi asis, kecacingan, Rabies, Antrax, Flu Burung, 1 Sosialisasi dan penyuluhan 1 Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya 2 Orientasi kepada kader kesehatan 2 Penemuan dan Pencegahan Dini secara aktif 1 Penemuan kasus secara dini/ Penyelidikan Epidemiologi ( termasuk Mass Blood survei (MBS)/ Mass Fever Survei (MFS)) 2 Pelacakan kasus kontak 3 Pemberian obat pencegahan (individu atau massal), termasuk BELKAGA No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Leptospirosi s, Pes, Taeniasis, F. Buski, penyakit zoonosa lainnya, dll.) 4 Kunjungan rumah untuk follow up tatalaksana kasus 5 Pengambilan dan pengiriman specimen ( termasuk sediaan darah) 6 Pendampingan 7 Sweeping dan Skrining pada ibu hamil dan populasi berisiko 8 Pendataan sasaran 9 Penanganan kejadian ikutan akibat pemberian obat pencegahan massal Filariasis 3 SKD KLB 1 Verifikasi rumor dugaan KLB 2 Penanggulangan KLB 3 Pengambilan dan pengiriman specimen 4 Mapping masalah 4 Pencegahan Faktor Risiko Penular Penyakit 1 Distribusi Kelambu 12 Pengendalia n Vector 1 Pemetaan dan deteksi vektor 1 Pemberian obat pencegahan (individu atau massal), termasuk BELKAGA 2 Kunjungan rumah untuk follow up tatalaksana kasus 3 Pengambilan dan pengiriman specimen (termasuk sediaan darah) 2 Intervesi Pengendalian Vector terpadu 1 Pendampingan 2 Sweeping dan Skrining pada ibu hamil dan populasi berisiko 3 Pendataan sasaran 4 Penanganan kejadian ikutan akibat pemberian obat pencegahan massal Filariasis No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan 3 Sosialisasi dan pembentukan kader PV 1 Sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat 2 Pembentukan dan pelatihan kader pemantauan dan pengendalian vector 13 Upaya Pencegahan dan Pengendalia n Penyakit Tidak Menular 1 Sosialisasi dan penyuluhan 1 Penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular kepada masyarakat dan pemangku kepentingan 2 Penguatan Forum Komunikasi Masyarakat desa/kelurahan 3 Orientasi kepada kader kesehatan 2 Deteksi dini dan tindak lanjut dini 1 Pengukuran dan pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular di posbindu PTM 2 Kunjungan rumah 3 Pendampingan 4 Surveilans Penyakit Tidak Menular di Masyarakat 3 Upaya Berhenti Merokok 1 Pemantauan penerapan Kawasan Tanpa Rokok di sekolah 14 Surveilans dan Respon KLB 1 Surveilans penyakit dan masalah kesehatan dalam rangka kewaspadaan dini KLB 1 Surveilans Rutin PD3I tertentu (Campak, difteri, pertusis, TN) 2 Pengambilan dan pengiriman specimen 3 Verifikasi rumor masalah kesehatan 4 Pencatatan dan Pelaporan serta Analisis Data 5 Surveilans berbasis kejadian (Penyakit Infeksi Emerging, dll) 2 Penyelidikan Epidemiologi KLB 1 Pertemuan koordinasi 2 Pelaksanaan Penyelidikan 3 Evaluasi hasil Penyelidikan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Epidemiologi 4 Diseminasi Informasi 3 Pengendalian KLB Penyakit, situasi khusus dan bencana 1 Surveilans kontak 2 Pengendalian faktor risiko pada situasi khusus dan dampak bencana 3 Komunikasi risiko pengendalian KLB dan dampak bencana 15 Upaya Pencegahan dan Pengendalia n Masalah Keswa dan Napza 1 Pencegahan Masalah Keswa dan Napza 1 Deteksi dini masalah keswa dan Napza antara lain : Ggn Depresi dan Cemas, Ggn Psikotik, Penyalahgunaan Napza (Alkohol dan Zat Psikoaktif lainnya), ide/pikiran bunuh diri, Masalah Keswa lainnya 2 Sosialisasi dan penyuluhan KIE Keswa dan Napza pada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang antara lain : Ggn Depresi dan Cemas, Ggn Psikotik, Penyalahgunaan Napza (Alkohol dan Zat Psikoaktif lainnya), pencegahan pemasungan, pencegahan bunuh diri 2 Pengendalian Masalah Keswa dan Napza 1 Pendampingan penderita gangguan jiwa dan Napza antara lain : Gangguan Depresi dan Cemas, Gangguan Psikotik, Penyalahgunaan Napza (Alkohol dan Zat Psikoaktif lainnya), dan masalah keswa lainnya 2 Kegiatan dalam rangka Bebas Pasung dan pencegahan bunuh diri antara lain:
a.Sweeping/ pencarian kasus,
b.Penemuan kasus secara dini, Konseling, Pemberian obat pencegahan kekambuhan dalam No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan bentuk pendampingan dan kunjungan rumah 16 Upaya Kesehatan Masyarakat Pengemban gan lainnya 1 Pelayanan Kesehatan Kerja 1 Pendataan sasaran (TERPADU) 2 Pemeriksaan tempat kerja dan pekerja 3 Pembinaan dan pemantauan kesehatan kerja 4 Sosialisasi, orientasi kesehatan kerja 2 Pelayanan Kesehatan Tradisional 1 Pembinaan dan pemantauan kesehatan tradisional 2 Sosialisasi, orientasi kesehatan tradisional alternatif dan komplementer 3 Pelayanan Kesehatan Olahraga 1 Pemeriksaan kebugaran 2 Pembinaan kesehatan olahraga 3 sosialisasi, orientasi kesehatan olahraga 4 Pelayanan Kesehatan Lainnya termasuk lokal spesifik
1. 9.RINCIAN KEGIATAN PEMANFAATAN BOK UNTUK DUKUNGAN MANAJEMEN DI PUSKESMAS NO KEGIATAN JENIS KEGIATAN 1 Pengelolaan keuangan Puskesmas 1 Pemberian honor pengelola keuangan BOK di Puskesmas 2 Dukungan administrasi 2 Manajemen Puskesmas 1 Penyusunan perencanaan Puskesmas/penyusunan POA 2 Lokakarya Mini Puskesmas bulanan/tribulanan 3 Evaluasi/penilaian Kinerja 4 Rapat-rapat lintas program dan lintas sektoral 3 Penyediaan bahan habis pakai 1 Pembelian ATK 2 Fotocopi/penggandaan form keluarga sehat 4 Pembelian bahan habis pakai pelayanan promotif dan prventif 1 Pembelian reagen, stik test cepat 2 Penggandaan media promosi kesehatan 3 Supervisi, konsultasi, fasilitasi, monitoring 4 Penggandaan format laporan, instrument 5 Konsultasi, pembinaan teknis 1 Konsultasi ke kabupaten/kota 2 Pembinaan teknis ke jaringan, jejaring, UKBM, Institusi 6 Sistem informasi 1 Penggandaan laporan 2 Pengiriman laporan
2. 10.RINCIAN KEGIATAN PEMANFAATAN BOK UNTUK DUKUNGAN MANAJEMEN KABUPATEN/KOTA NO KEGIATAN JENIS KEGIATAN 1 Pengelolaan keuangan Satuan Kerja 1 Honor satker sesuai peraturan yang berlaku 2 Dukungan admisnistrasi antara lain ATK, penggandaan, 3 Rapat-rapat/pertemuaan 4 Konsultasi 2 Pembinaan Teknis 1 Rapat-rapat, pertemuan teknis program 2 Pembinaan Teknis 3 Konsultasi 4 Honor Tim Teknis (sesuai peraturan yang berlaku) B. AKREDITASI PUSKESMAS
3. 1.AKREDITASI PUSKESMAS MELIPUTI KEGIATAN:
a.Pendampingan Akreditasi Puskesmas Pendampingan akreditasi Puskesmas dilaksanakan oleh Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas/FKTP yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan anggota yang berasal dari jajaran fungsional atau struktural Dinkes dan/atau pihak ketiga yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Komponen pendampingan Akreditasi Puskesmas yang dibiayai melalui DAK Non Fisik Tahun 2016, yaitu: N o Kegiatan Lokasi Kegiatan Rincian Komponen Belanja
1. 1.Workshop penggalangan komitmen Puskesmas yang diusulkan akreditasi Dilaksanakan 1 hari, jumlah peserta menyesuaikan Belanja bahan: - Konsumsi rapat - Belanja jasa profesi: - Honor tim pendamping (@2 jam) Belanja perjadin biasa: - Transport tim pendamping
2. 2.Pemahaman standar dan instrumen akreditasi Puskesmas yang diusulkan akreditasi Dilaksanakan 2 hari, jumlah peserta menyesuaikan Belanja bahan: - Konsumsi rapat Belanja jasa profesi: - Honor tim pendamping (@ 2 jam/hari) Belanja perjadin biasa: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentatif)
3. 3.Self Assessment dan penyusunan PoA akreditasi di Puskesmas Puskesmas yang diusulkan akreditasi Dilaksanakan 1 hari, jumlah peserta menyesuaikan Belanja bahan: - Konsumsi rapat Belanja jasa profesi - Honor tim pendamping (@ 2 jam/hari) Belanja perjadin biasa: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentatif)
4. 4.Pendampingan penyusunan dokumen Puskesmas yang diusulkan akreditasi Dilaksanakan 3-5 kali @ 2 hari, jumlah peserta menyesuaikan Belanja bahan: - Konsumsi rapat N o Kegiatan Lokasi Kegiatan Rincian Komponen Belanja Belanja jasa profesi: - Honor tim pendamping (@ 2 jam/hari) Belanja perjadin biasa: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentatif)
5. 5.Pendampingan implementasi dokumen Puskesmas yang diusulkan akreditasi Dilaksanakan 4 kali, @ 2 hari, dalam 3-4 bulan, jumlah peserta menyesuaikan Belanja bahan - Konsumsi rapat Belanja jasa profesi: - Honor tim pendamping (@ 2 jam/hari) Belanja perjadin biasa: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentatif)
6. 6.Pre assessment survei akreditasi Puskesmas yang diusulkan akreditasi Dilaksanakan 1 kali @ 2 hari, jumlah peserta menyesuaikan Belanja bahan: - Konsumsi rapat Belanja jasa profesi: - Honor tim pendamping (@ 2 jam/hari) Belanja perjadin biasa: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentatif) Pelaksanaan kegiatan pendampingan memerlukan waktu kurang lebih 6 sd 8 bulan, bagi Kabupaten/Kota yang mengusulkan menu pendampingan akreditasi Puskesmas harus mempertimbangkan waktu pelaksanaan tersebut, sehingga tidak melewati waktu penggunaan anggaran.
b.Survei Akreditasi Puskesmas Survei Akreditasi Puskesmas merupakan kegiatan penilaian untuk mengukur tingkat kesesuaian terhadap standar akreditasi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Proses penilaian tersebut dilakukan oleh tim surveior yang ditetapkan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi FKTP yang diberi kewenangan oleh Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara akreditasi FKTP. Komponen pendampingan akreditasi Puskesmas yang dibiayai melalui DAK Non Fisik Tahun 2016, yaitu: No Kegiatan Lokasi Kegiatan Rincian Komponen Belanja
1. 1.Survei Akreditasi Puskesmas Puskesmas yang diusulkan akreditasi Dilaksanakan 5 hari (termasuk kedatangan dan kepulangan surveior ke lokasi), apabila lokasi di daerah T/ST jumlah hari dapat lebih panjang, dengan jumlah hari efektif survei diluar kedatangan dan pulang selama 3 hari Yang ditanggung oleh Dinas Kesehatan termasuk : - Biaya transport surveior (dari tempat asal surveior, selama survei dan pulang kembali ke tempat asal) - Biaya penginapan - Uang harian - Honor Belanja jasa profesi: - Honor surveior Belanja perjadin paket meeting dalam kota: - Transport lokal (untuk tim pendamping) Belanja perjalanan dinas biasa: - Uang harian surveior - Transport surveior - Penginanapan surveior
2. 2.PERSYARATAN UMUM Kabupaten/Kota yang berhak mendapatkan dana DAK non Fisik tahun 2016 untuk kegiatan akreditasi Puskesmas harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
a.Mengusulkan kegiatan DAK Non Fisik Tahun 2016, dibuktikan dengan surat usulan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
b.Direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk mendapatkan alokasi DAK Non Fisik yang dibuktikan dengan surat rekomendasi Dinkes Provinsi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
c.Adanya Roadmap pelaksanaan akreditasi Puskesmas tahun 2015 – 2019
d.Adanya surat pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tentang pemanfaatan DAK sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Juknis.
1. 3.PERSYARATAN TEKNIS Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh Kabupaten/Kota untuk mendapatkan alokasi DAK Non Fisik Tahun 2016, sebagai berikut:
a.Menu Pendampingan Akreditasi Puskesmas 1) Adanya telaahan yang memuat penjelasan, pemetaan dan analisa Puskesmas yang akan di akreditasi dalam jangka waktu lima tahun ke depan. 2) Diutamakan pada Puskesmas yang telah diusulkan untuk akreditasi tahun 2016 ke Pemerintah Pusat. 3) Adanya tim pendamping akreditasi Puskesmas sesuai kriteria yang tercantum di Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, dan Tempat Praktik Mandiri dokter dan dokter gigi, dibuktikan dengan SK Kadinkes. Diutamakan bagi Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Tenaga Pendamping bersertifikat Pendamping Akreditasi FKTP 4) Adanya pola perencanaan pendampingan (jadwal dan PoA) akreditasi pada Puskesmas yang diusulkan untuk di akreditasi.
b.Menu Survei Akreditasi Puskesmas 1) Adanya surat pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang Puskesmas yang akan diusulkan survei pada tahun 2016 dan tidak akan mengusulkan kembali pada tahun 2017 bila tidak terlaksana. 2) Adanya pola perencanaan survei akreditasi (jadwal pelaksanaan) pada Puskesmas yang diusulkan untuk di akreditasi. C. AKREDITASI RUMAH SAKIT
1. 1.AKREDITAS RUMAH SAKIT MELIPUTI KEGIATAN:
2. 1.Workshop Persiapan Akreditasi Rumah Sakit:
a.Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pimpinan rumah sakit dan para staf terhadap Pengendalian dan Pencegahan Infeksi dan BAB Pengendalian dan Pencegahan Infeksi pada Standar Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akan melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi profesi terkait PPI, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta Rumah Sakit Umum Daerah terkait.
b.Workshop Peningkatan kemampuan dalam melakukan Bantuan Hidup Dasar sebagai persyaratan akreditasi Rumah Sakit. Kegiatan ini bertujuan melatih pimpinan dan staf rumah sakit agar paham dan mampu melaksanakan Bantuan Hidup Dasar pada pasien dalam situasi gawat darurat di rumah sakit. Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akan melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi profesi, Kementerian Kesehatan,Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta RSUD terkait.
c.Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Sasaran Standar Keselamatan Pasien (SKP) Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pimpinan rumah sakit dan para staf terkait Sasaran Keselamatan Pasien di Rumah Sakit. Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akan melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi profesi, Kementerian Kesehatan,Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta RSUD terkait.
d.Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Standar Manajemen Pengelolaan Obat (MPO) Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pimpinan rumah sakit dan para staf terkait Bab Manajemen dan Penggunaan Obat pada standar Akreditasi RS Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akan melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi profesi, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta RSUD terkait.
e.Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pimpinan rumah sakit dan para staf mengenai K3 RS dan keterkaitannya dengan Standar Akreditasi RS Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akan melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi profesi, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta RSUD terkait, dengan Rincian sebagai berikut : No Kegiatan Lokasi Kegiatan Rincian Komponen Belanja
1. 1.Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RSUD yang diusulkan akan melaksanakan akreditasi - Materi dilaksanakan selama 2 hari - Untuk RS daerah yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 4 hari (2 hari materi & 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan). - Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi Belanja bahan: - ATK & Fotocopi - Konsumsi rapat Belanja jasa profesi: - Honor Narasumber (4 orang @5 jam) Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber
2. 2.Workshop Persiapan Akreditasi RSUD yang diusulkan akan - Materi dilaksanakan selama 2 hari Belanja bahan: - ATK & Fotocopi - Konsumsi rapat No Kegiatan Lokasi Kegiatan Rincian Komponen Belanja Terkait Bantuan Hidup Dasar (BHD) melaksanakan akreditasi - Untuk RS daerah yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 4 hari (2 hari materi & 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan). - Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi Belanja jasa profesi: - Honor Narasumber (Narasumber (4 orang @5 jam) Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber
3. 3.Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Standar Keselamatan Pasien (SKP) RSUD yang diusulkan akan melaksanakan akreditasi - Materi dilaksanakan selama 2 hari - Untuk RS daerah yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 4 hari (2 hari materi & 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan). - Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi Belanja bahan: - ATK & Fotocopi - Konsumsi rapat Belanja jasa profesi: - Honor Narasumber (4 orang @5 jam) Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber
4. 4.Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Standar Manajemen Pengelolaan Obat (MPO) RSUD yang diusulkan akan melaksanakan akreditasi - Materi dilaksanakan selama 2 hari - Untuk RS daerah yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 4 hari (2 hari materi & 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan). - Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi Belanja bahan: - ATK & Fotocopi - Konsumsi rapat Belanja jasa profesi: - Honor Narasumber (4 orang @5 jam) Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber
5. 5.Workshop Persiapan Akreditasi Terkait RSUD yang diusulkan akan melaksanakan - Materi dilaksanakan selama 2 hari - Untuk RS Belanja bahan: - ATK & Fotocopi - Konsumsi rapat Belanja jasa No Kegiatan Lokasi Kegiatan Rincian Komponen Belanja Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) akreditasi daerah yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 4 hari (2 hari materi & 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan). - Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi profesi: - Honor Narasumber (4 orang @5 jam) Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber
6. 2.BIMBINGAN TEKNIS DAN SURVEI AKREDITASI RUMAH SAKIT
a.Bimbingan Teknis Akreditasi Kegiatan ini bertujuan untuk membimbing rumah sakit dalam persiapan akreditasi rumah sakit baik dari sisi penyiapan dokumen regulasi, dokumen bukti dan implementasi standar. Dalam bimbingan ini, RS dibimbing sampai ke detail teknis implementasi standar Akreditasi RS Nasional. Bimbingan ini dilaksanakan dua kali di RSUD Provinsi/Kabupaten/Kota yang sudah memulai proses persiapan akreditasi rumah sakit berupa: 1) Pendahuluan berupa transformasi budaya menuju akreditasi 2) Pengenalan standar 3) Penyusunan regulasi rumah sakit 4) Sosialisasi kebijakan 5) Pelatihan-pelatihan yang diperlukan. 6) Pengenalan metode telusur Pembimbing teknis dalam kegiatan ini dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) melalui Kementerian Kesehatan.
b.Survei Simulasi Akreditasi Survei simulasi merupakan bimbingan dalam bentuk skenario seperti survei dilaksanakan. Tujuan Survei simulasi untuk melihat sejauh mana persiapan akreditasi sudah dilakukan. Evaluasi ini dilakukan melalui review dokumen, wawancara pasien, keluarga, staf dan pimpinan rumah sakit, review rekam medis, telusur fasilitas dsb. Dari kegiatan survei simulasi ini dapat diperoleh gambaran kesiapan rumah sakit dalam menghadapi akreditasi. Output dari kegiatan ini berupa rekomendasi perbaikan dan rekomendasi waktu survei. Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD Provinsi/Kabupaten/Kota yang sudah siap melaksanakan survei akreditasi dari KARS. Survei simulasi dilaksanakan kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan KARS.
c.Survei Akreditasi Rumah Sakit Survei akreditasi rumah sakit adalah penilaian terhadap rumah sakit untuk mendapatkan sertifikat akreditasi nasional yang dilakukan oleh KARS kepada RSUD yang telah mengajukan permohonan survei akreditasi kepada KARS. Kegiatan ini dilakukan di RSUD pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota. Survei akreditasi dilakukan oleh KARS, dengan rincian sebagai berikut: No Kegiatan Lokasi Kegiatan Rincian Komponen Belanja
1. 1.Bimbingan Teknis Akreditasi RSUD yang diusulkan akan melaksanakan bimbingan akreditasi - Dilaksanakan 2x - Pelaksanaan Bimbingan selama 2 hari materi. - Untuk RS daerah yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 4 hari (2 hari materi & 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan). - Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi - Pelaksanaan materi secara simultan oleh 4 orang Narasumber Belanja bahan: - ATK & Fotocopi - Konsumsi rapat (disesuaikan jumlah peserta dan NS) Belanja jasa profesi: - Honor Narasumber (4 orang @6 jam x Rp 900.000,-) Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber No Kegiatan Lokasi Kegiatan Rincian Komponen Belanja
2. 2.Survei Simulasi Akreditasi RSUD yang diusulkan akan melaksanakan akreditasi - Pelaksanaan Survei Simulasi selama 3 hari penilaian. - Untuk RS daerah yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 5 hari (3 hari penilaian & 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan). - Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi - Pelaksanaan penilaian secara simultan oleh 4 orang Narasumber Belanja bahan: - ATK & Fotocopi - Konsumsi rapat (disesuaikan jumlah peserta dan NS) Belanja jasa profesi: - Honor Narasumber (4 orang @6 jam x Rp 900.000,-) Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber
3. 3.Survei Akreditasi Rumah Sakit RSUD yang siap melaksanakan akreditasi - Pelaksanaan survei selama 3 hari penilaian. - Untuk RS daerah yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 5 hari (3 hari penilaian & 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan). - Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi - Pelaksanaan penilaian secara simultan oleh 4 orang Narasumber Belanja bahan: - ATK & Fotocopi - Konsumsi rapat Belanja jasa profesi: - Honor Narasumber (4 orang @6 jam x Rp 900.000,-) Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber
4. 3.PERSYARATAN UMUM
a.Rumah sakit milik pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota.
b.Rumah sakit memiliki izin operasional dan teregistrasi di Kementerian Kesehatan RI
c.Rumah sakit dikepalai oleh seorang tenaga medis sesuai dengan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
1. 4.PERSYARATAN KHUSUS
a.Belum terakreditasi versi 2012.
b.Merupakan rumah sakit rujukan provinsi, regional dan menjadi target indikator pemerintah kabupaten/kota.
c.Membuat pernyataan komitmen melaksanakan akreditasi pada tahun berjalan dari pemilik rumah sakit dan pimpinan rumah sakit.
d.Membuat laporan progress persiapan akreditasi secara berkala 3 bulan sekali melalui Dinas Kesehatan Provinsi.
e.Melampirkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk melaksanakan akreditasi pada tahun berjalan.
1. 5.PELAPORAN Pelaksanaan kegiatan agar membuat laporan secara terinci yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan. D. JAMINAN PERSALINAN
2. 1.UMUM Saat ini, kurang lebih 40% ibu bersalin belum terlayani di fasilitas kesehatan disebabkan oleh kendala akses (kondisi geografis yang sulit), ekonomi dan sosial. Dana Jampersal tahun 2016 ini digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan melalui penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).
3. 2.TUJUAN
4. 1.Tujuan Umum: Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi Ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.
5. 2.Tujuan Khusus:
a.Meningkatkanjumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
b.Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.
1. 3.SASARAN
a.Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
b.Puskesmas.
1. 4.KEBIJAKAN OPERASIONAL
a.Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan KIA;
b.Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan di fasilitas kesehatan untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas;
c.Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan.
d.Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya;
e.Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menetapkan alokasi dana Jampersalper Puskesmas dengan memperhatikan beberapa variabel antara lain jumlah sasaran ibu hamil, jumlah ibu hamil resiko tinggi, luas dan tingkat kesulitan wilayah, jumlah tenaga kesehatan pelaksana, dll;
1. 5.RUANG LINGKUP KEGIATAN DAN PEMANFAATAN JAMPERSAL
a.Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) adalah suatu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/ kader kesehatan). Ibu hamil yang berdomisili di daerah dengan akses sulit, untuk sementara tinggal di Rumah Tunggu Kelahiran hingga masa nifasnya (beserta bayi yang dilahirkannya), agar dekat dengan Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan atau Rumah Sakit Umum Daerah/Pusat. Kriteria Rumah Tunggu Kelahiran
a.Lokasi berdekatan dengan Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan atau Rumah Sakit Umum Daerah/Pusat.
b.Rumah milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh pemerintah desa.
c.Mempunyai ruangan tidur, dapur, kamar mandi,jamban, air bersih dan ventilasi serta sumber penerangan (listrik),
b.Biaya operasional ibu hamil, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping (suami/keluarga/kaderkesehatan/sukarelawan kesehatan). Biaya operasional untukIbu hamil yang akan bersalin serta bayi baru dilahirkan, ibu nifas, tenaga kesehatan dan pendamping (suami/keluarga/kader kesehatan)
1. 6.PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL Pemanfaatan dana Jampersal, meliputi:
a.Biaya operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) terdiri dari: 1) Biaya sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) selama 1 tahun; 2) Belanja langganan daya (biaya listrik, air, dll);
b.Biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) terdiri dari: Biaya konsumsi ibu hamil, bersalin, nifas serta pendamping (suami/keluarga/kader kesehatan/ sukarelawan kesehatan) selama di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);
c.Biaya transportasi dan/atau perjalanan dinas ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan dan sebaliknya terdiri dari: 1) Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan, untuk pergi pulang dari rumah ke Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan atau Rumah Sakit); 2) Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untukpergi pulang dari rumah ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK); 3) Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untukpergi pulang dari rumah tunggu kelahiran ke fasilitas kesehatan. 4) Biaya perjalanan dinas bagi petugas Kesehatan, kader/lintas sektoral, baik dalam maupun luar wilayah. Tata cara penyelenggaraannya mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yangditetapkan denganPeraturan Kementerian Dalam Negeri;
d.Biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan, konsinyasi;
e.Pembelian alat tulis kantor dan penggandaan. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan 2016 ini merupakan pilihan kegiatan bagi tiap jenis dan tiap subbidangnya. Dimana tiap kegiatan DAK fisik maupun nonfisik masing–masing mempunyai beberapa pilihan kegiatan dan tidak diperkenankan pengalihan anggaran ataupun kegiatan antara DAK Fisik maupun DAK Non Fisik; antar subbidang; antara BOK, Jampersal serta akreditasi Pukesmas dan akreditasi RS, karena besaran alokasi mempunyai keterikatan dengan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2015. Kegiatan-kegiatan yang bisa didanai dari DAK Bidang Kesehatan 2016 ini sebagaimana diuraikan di atas sifatnya adalah pilihan. Kepala Daerah bisa memilih kegiatan sesuai prioritas daerah. Pemilihan kegiatan DAK Bidang kesehatan seharusnya merupakan bagian program jangka menengah sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Strategis Daerah. Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatannya agar disinergikan dan tidak duplikasi pembiayaan dengan kegiatan yang anggarannya bersumber dari pendanaan lainnya (seperti APBD Provinsi/Kabupaten/kota dan sumber pembiayaan lainnya) sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna. MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK (lanjutan) FORMULIR 1 (dalam jutaan rupiah) No Nama Daerah Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Sarpras Kesehatan 1 Provinsi Aceh 26,626.39 8,488.99 2 Kab. Aceh Barat 10,973.16 7,111.48 5,441.07 3 Kab. Aceh Besar 13,157.81 8,527.31 6,524.34 - 4 Kab. Aceh Selatan 30,161.31 19,546.93 14,955.58 - 5 Kab. Aceh Singkil 40,497.47 26,245.58 20,080.80 6 Kab. Aceh Tengah 17,750.14 11,503.50 8,801.46 - 7 Kab. Aceh Tenggara 42,765.42 27,715.39 21,205.37 - 8 Kab. Aceh Timur 6,818.61 4,419.00 3,381.03 - 9 Kab. Aceh Utara 11,137.90 7,218.24 5,522.76 - 10 Kab. Bireuen 20,516.94 13,296.61 10,173.39 - 11 Kab. Pidie 10,125.99 6,562.45 5,021.00 - 12 Kab. Simeulue 9,724.97 6,302.55 4,822.16 13 Kota Banda Aceh 6,458.41 4,185.57 3,202.43 - 14 Kota Sabang 15,800.59 10,240.04 7,834.77 15 Kota Langsa 6,437.57 4,172.06 3,192.09 - 16 Kota Lhokseumawe 3,673.78 1,821.66 - 17 Kab. Gayo Lues 41,112.04 26,643.87 20,385.53 - 18 Kab. Aceh Barat Daya 23,447.38 15,195.76 11,626.46 - 19 Kab. Aceh Jaya 23,081.20 14,958.46 11,444.89 - 20 Kab. Nagan Raya 15,450.65 10,013.25 7,661.25 21 Kab. Aceh Tamiang 32,353.04 20,967.34 16,042.36 22 Kab. Bener Meriah 3,315.36 2,148.62 1,643.93 - 23 Kab. Pidie Jaya 14,331.18 9,287.74 7,106.16 - 24 Kota Subulussalam 38,503.71 24,953.47 19,092.18 25 Provinsi Sumatera Utara 8,519.40 26 Kab. Asahan 16,084.80 7,975.70 27 Kab. Dairi 2,748.95 1,781.47 1,363.19 28 Kab. Deli Serdang 6,149.57 3,985.41 3,049.28 49,953.05 29 Kab. Karo 25,481.43 16,514.00 12,635.05 30 Kab. Labuhanbatu 9,240.25 5,988.41 4,581.80 31 Kab. Langkat 28,468.06 18,449.57 14,115.98 32 Kab. Mandailing Natal 6,314.19 4,092.09 3,130.91 33 Kab. Nias 24,523.67 15,893.29 12,160.14 34 Kab. Simalungun 11,959.39 7,750.64 5,930.10 35 Kab. Tapanuli Selatan 6,343.66 4,853.61 - 36 Kab. Tapanuli Tengah 40,428.14 26,200.65 20,046.42 - 37 Kab. Tapanuli Utara 24,674.68 15,991.15 12,235.02 - 38 Kab. Toba Samosir 8,523.72 5,524.05 4,226.51 39 Kota Binjai 8,489.34 5,501.76 4,209.46 40 Kota Medan 8,633.03 5,594.89 4,280.72 41 Kota Pematang Siantar 7,013.83 4,545.52 3,477.83 42 Kota Sibolga 19,255.18 12,478.89 9,547.74 43 Kota Tanjung Balai 10,285.85 5,100.27 44 Kota Tebing Tinggi 10,903.75 7,066.50 5,406.66 45 Kota Padang Sidempuan 5,980.82 3,876.05 2,965.61 - 46 Kab. Pakpak Bharat 14,297.92 7,089.67 47 Kab. Nias Selatan 19,911.37 12,904.15 9,873.11 48 Kab. Humbang Hasundutan 10,098.20 6,544.44 5,007.23 49 Kab. Serdang Bedagai 14,802.10 9,592.94 7,339.67 50 Kab. Samosir 6,021.70 3,902.54 2,985.88 51 Kab. Batu Bara 5,012.85 3,248.73 2,485.64 - 52 Kab. Padang Lawas 11,869.68 7,692.50 5,885.62 9,996.57 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2016 ALOKASI DAK FISIK BIDANG KESEHATAN DAN SARANA PRASARANA KESEHATAN ( Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian APBN TA 2016 ) (lanjutan) (dalam jutaan rupiah) No Nama Daerah Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Sarpras Kesehatan 53 Kab. Padang Lawas Utara 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 54 Kab. Labuhanbatu Selatan 19,252.87 12,477.39 9,546.60 - 55 Kab. Labuhanbatu Utara 7,597.88 3,767.43 39,999.85 56 Kab. Nias Utara 23,385.08 11,595.56 57 Kab. Nias Barat 58 Kota Gunungsitoli 2,845.13 1,410.77 - 59 Provinsi Sumatera Barat 26,820.11 8,550.75 60 Kab. Limapuluh Kota 11,109.00 7,199.52 5,508.43 61 Kab. Agam 11,656.28 7,554.20 5,779.80 62 Kab. Kepulauan Mentawai 7,407.19 4,800.45 3,672.88 63 Kab. Padang Pariaman 16,476.58 10,678.14 8,169.97 64 Kab. Pasaman 12,192.14 7,901.48 6,045.51 65 Kab. Pesisir Selatan 16,896.50 10,950.28 8,378.18 66 Kab. Sijunjung 16,084.74 10,424.19 7,975.67 67 Kab. Solok 15,861.58 10,279.56 7,865.01 68 Kab. Tanah Datar 8,447.33 5,474.54 4,188.64 69 Kota Bukit Tinggi 4,220.84 2,092.92 70 Kota Padang Panjang 6,441.80 4,174.80 3,194.19 71 Kota Padang 2,748.84 1,781.47 1,363.02 72 Kota Payakumbuh 13,611.29 8,821.20 6,749.20 73 Kota Sawahlunto 6,806.01 4,410.84 3,374.78 74 Kota Solok 6,298.64 3,123.20 75 Kota Pariaman 5,229.46 2,593.04 76 Kab. Pasaman Barat 10,279.48 6,661.92 5,097.11 77 Kab. Dharmasraya 12,199.81 7,906.44 6,049.31 - 78 Kab. Solok Selatan 5,576.09 4,266.33 79 Provinsi Riau 5,045.48 1,608.59 - 80 Kab. Bengkalis 2,302.03 1,761.31 - 81 Kab. Indragiri Hilir 4,618.53 2,993.17 2,290.11 - 82 Kab. Indragiri Hulu 3,762.29 2,438.27 1,865.54 - 83 Kab. Kampar 11,645.87 5,774.64 - 84 Kab. Kuantan Singingi 2,748.84 1,781.47 1,363.02 85 Kab. Pelalawan 9,255.91 5,998.57 4,589.57 86 Kab. Rokan Hilir - 87 Kab. Rokan Hulu 2,748.84 1,781.47 88 Kab. Siak 1,961.24 1,500.57 - 89 Kota Dumai 2,748.84 1,781.47 1,363.02 90 Kota Pekanbaru 2,748.84 1,363.02 - 91 Kab. Kepulauan Meranti 2,748.84 1,781.47 - 92 Provinsi Jambi 26,791.91 8,541.76 93 Kab. Batang Hari 2,748.84 1,781.47 1,363.02 94 Kab. Bungo 10,548.55 6,836.30 5,230.53 95 Kab. Kerinci 10,601.05 6,870.33 5,256.57 - 96 Kab. Merangin 20,522.36 13,300.12 10,176.08 - 97 Kab. Muaro Jambi 8,012.63 5,192.82 3,973.09 98 Kab. Sarolangun 11,458.94 7,426.30 5,681.95 99 Kab. Tanjung Jabung Barat 2,748.84 1,781.47 100 Kab. Tanjung Jabung Timur 19,223.26 12,458.20 9,531.92 101 Kab. Tebo 8,772.78 5,685.46 4,350.01 102 Kota Jambi 3,798.28 2,461.59 1,883.39 - 103 Kota Sungai Penuh 2,908.99 1,442.43 - 104 Provinsi Sumatera Selatan - 105 Kab. Lahat 6,138.66 3,978.34 3,043.87 106 Kab. Musi Banyuasin 9,879.06 6,402.41 4,898.56 107 Kab. Musi Rawas 30,940.78 20,052.08 15,342.08 108 Kab. Muara Enim 6,998.71 3,470.33 109 Kab. Ogan Komering Ilir 25,085.05 16,257.10 12,438.50 (lanjutan) (dalam jutaan rupiah) No Nama Daerah Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Sarpras Kesehatan 110 Kab. Ogan Komering Ulu 2,748.84 1,781.47 1,363.02 111 Kota Palembang 23,317.67 15,111.70 11,562.14 112 Kota Prabumulih 4,068.63 2,636.80 2,017.44 - 113 Kota Pagar Alam 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 114 Kota Lubuk Linggau 6,200.08 4,018.15 3,074.33 - 115 Kab. Banyuasin 30,747.75 19,926.99 15,246.37 116 Kab. Ogan Ilir 2,748.84 1,781.47 1,363.02 117 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 29,902.89 19,379.45 14,827.44 118 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 119 Kab. Empat Lawang 13,307.69 8,624.44 6,598.66 - 120 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 7,860.84 121 Kab. Musi Rawas Utara 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 122 Provinsi Bengkulu 26,854.24 8,561.63 123 Kab. Bengkulu Selatan 9,714.30 6,295.64 4,816.86 124 Kab. Bengkulu Utara 4,480.30 2,903.59 2,221.57 - 125 Kab. Rejang Lebong 11,705.07 7,585.81 5,803.99 126 Kota Bengkulu 5,272.94 3,417.29 2,614.60 127 Kab. Kaur 43,840.23 28,411.95 21,738.31 128 Kab. Seluma 4,754.46 3,081.27 2,357.51 - 129 Kab. Mukomuko 15,193.28 7,533.63 130 Kab. Lebong 10,649.08 6,901.45 5,280.38 - 131 Kab. Kepahiang 12,525.01 8,117.20 6,210.56 132 Kab. Bengkulu Tengah 10,424.14 6,755.67 5,168.84 - 133 Provinsi Lampung 8,110.53 2,585.79 - 134 Kab. Lampung Barat 8,069.96 5,229.97 4,001.51 - 135 Kab. Lampung Selatan 3,552.76 2,302.47 1,761.65 - 136 Kab. Lampung Tengah 22,053.83 14,292.63 10,935.46 137 Kab. Lampung Utara 8,694.70 5,634.85 4,311.29 - 138 Kab. Lampung Timur 4,823.22 3,125.83 2,391.61 - 139 Kab. Tanggamus 22,689.86 11,250.84 19,949.14 140 Kab. Tulang Bawang 5,720.18 3,707.13 2,836.37 20,003.66 141 Kab. Way Kanan 4,217.06 2,732.99 2,091.04 14,998.49 142 Kota Bandar Lampung 9,954.31 6,451.19 4,935.88 143 Kota Metro 3,464.51 2,245.28 1,717.89 - 144 Kab. Pesawaran 2,748.84 1,363.02 15,002.81 145 Kab. Pringsewu 11,986.69 7,768.33 5,943.64 25,004.71 146 Kab. Mesuji 4,417.49 2,190.43 - 147 Kab. Tulang Bawang Barat 15,681.77 10,163.03 7,775.85 - 148 Kab. Pesisir Barat 2,748.84 1,363.02 - 149 Provinsi DKI Jakarta 150 Provinsi Jawa Barat 26,736.00 151 Kab. Bandung 19,973.73 12,944.56 9,904.03 - 152 Kab. Bekasi 153 Kab. Bogor 36,281.11 23,513.05 17,990.10 154 Kab. Ciamis 23,973.26 15,536.58 11,887.22 155 Kab. Cianjur 43,138.39 27,957.11 21,390.31 156 Kab. Cirebon 39,734.94 25,751.40 19,702.69 - 157 Kab. Garut 28,557.58 18,507.58 14,160.37 - 158 Kab. Indramayu 25,434.68 16,483.69 12,611.87 - 159 Kab. Karawang 38,337.62 24,845.83 19,009.83 160 Kab. Kuningan 14,348.28 10,978.04 - 161 Kab. Majalengka 13,263.79 8,595.99 6,576.89 - 162 Kab. Purwakarta 1,781.47 1,363.02 - 163 Kab. Subang 21,553.37 13,968.30 10,687.31 164 Kab. Sukabumi 51,334.61 33,268.91 25,454.42 165 Kab. Sumedang 17,248.05 11,178.11 8,552.50 - 166 Kab. Tasikmalaya 35,831.35 23,221.56 17,767.09 - (lanjutan) (dalam jutaan rupiah) No Nama Daerah Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Sarpras Kesehatan 167 Kota Bandung 6,277.01 4,802.62 168 Kota Bekasi 7,338.89 5,615.07 169 Kota Bogor 5,124.24 3,320.91 2,540.87 - 170 Kota Cirebon 34,680.25 22,475.56 17,196.31 171 Kota Depok 3,416.85 172 Kota Sukabumi 4,477.00 2,901.45 2,219.93 173 Kota Tasikmalaya 9,951.82 6,449.57 4,934.64 174 Kota Cimahi 5,753.29 3,728.59 2,852.79 175 Kota Banjar 4,987.64 3,232.38 2,473.13 - 176 Kab. Bandung Barat 13,620.51 6,753.77 - 177 Kab. Pangandaran 10,719.06 5,315.08 178 Provinsi Jawa Tengah 26,582.51 8,475.00 179 Kab. Banjarnegara 12,417.96 6,157.48 - 180 Kab. Banyumas 19,758.79 12,805.26 9,797.46 181 Kab. Batang 12,781.99 8,283.74 6,337.99 182 Kab. Blora 17,209.47 11,153.11 8,533.37 183 Kab. Boyolali 14,224.00 7,053.02 184 Kab. Brebes 25,415.90 16,471.53 12,602.55 185 Kab. Cilacap 35,999.55 23,330.57 17,850.49 186 Kab. Demak 20,239.77 13,116.98 10,035.96 187 Kab. Grobogan 24,773.03 16,054.89 12,283.78 188 Kab. Jepara 22,906.28 14,845.09 11,358.15 - 189 Kab. Karanganyar 2,974.81 1,927.91 1,475.07 80,014.94 190 Kab. Kebumen 9,264.54 7,088.40 - 191 Kab. Kendal 9,776.41 6,335.89 4,847.66 192 Kab. Klaten 10,902.34 5,405.96 193 Kab. Kudus 12,186.69 7,897.94 6,042.81 194 Kab. Magelang 10,283.16 6,664.31 5,098.94 195 Kab. Pati 16,464.35 10,670.21 8,163.90 196 Kab. Pekalongan 19,190.07 12,436.69 9,515.46 197 Kab. Pemalang 22,070.28 14,303.30 10,943.62 198 Kab. Purbalingga 6,440.69 4,174.08 3,193.64 - 199 Kab. Purworejo 15,906.21 10,308.49 7,887.14 200 Kab. Rembang 24,715.93 16,017.89 12,255.47 201 Kab. Semarang 3,885.92 2,518.38 1,926.84 202 Kab. Sragen 19,652.21 15,036.14 203 Kab. Sukoharjo 10,739.91 6,960.32 5,325.42 204 Kab. Tegal 10,874.89 7,047.79 5,392.35 29,163.46 205 Kab. Temanggung 11,167.32 7,237.31 5,537.35 206 Kab. Wonogiri 7,972.47 6,099.83 207 Kab. Wonosobo 11,652.04 7,551.45 5,777.70 208 Kota Magelang 4,415.96 2,861.90 2,189.67 209 Kota Pekalongan 8,229.04 5,333.07 4,080.40 210 Kota Salatiga 5,943.48 3,851.85 2,947.09 211 Kota Semarang 9,546.91 7,304.45 212 Kota Surakarta 2,748.84 1,781.47 1,363.02 213 Kota Tegal 4,125.81 2,673.86 2,045.80 - 214 Provinsi DI Yogyakarta 26,899.67 8,576.11 215 Kab. Bantul 3,643.88 2,361.52 1,806.83 40,007.50 216 Kab. Gunung Kidul 9,917.38 6,427.25 4,917.56 19,998.10 217 Kab. Kulon Progo 3,394.54 2,199.93 1,683.19 19,996.11 218 Kab. Sleman 3,922.07 2,541.81 1,944.77 15,001.81 219 Kota Yogyakarta 2,748.84 1,781.47 1,363.02 20,003.75 220 Provinsi Jawa Timur 26,442.73 221 Kab. Bangkalan 23,182.19 15,023.90 11,494.96 - 222 Kab. Banyuwangi 22,817.31 14,787.43 11,314.03 223 Kab. Blitar 14,443.39 11,050.80 - (lanjutan) (dalam jutaan rupiah) No Nama Daerah Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Sarpras Kesehatan 224 Kab. Bojonegoro 15,408.56 9,985.97 7,640.38 225 Kab. Bondowoso 14,256.58 9,239.40 7,069.17 226 Kab. Gresik 20,713.39 13,423.92 10,270.80 227 Kab. Jember 40,608.30 26,317.41 20,135.75 228 Kab. Jombang 13,094.77 8,486.45 6,493.08 229 Kab. Kediri 14,144.97 10,822.48 230 Kab. Lamongan 36,492.83 23,650.25 18,095.08 - 231 Kab. Lumajang 15,181.42 9,838.77 7,527.75 232 Kab. Madiun 15,003.47 9,723.44 7,439.52 - 233 Kab. Magetan 14,625.82 9,478.69 7,252.26 234 Kab. Malang 25,749.83 16,687.94 12,768.13 235 Kab. Mojokerto 9,453.82 7,233.23 236 Kab. Nganjuk 2,748.84 1,781.47 1,363.02 50,009.37 237 Kab. Ngawi 8,882.06 4,404.20 - 238 Kab. Pacitan 18,220.65 11,808.43 9,034.77 - 239 Kab. Pamekasan 7,008.32 4,541.95 3,475.10 - 240 Kab. Pasuruan 2,823.52 1,829.87 1,400.05 - 241 Kab. Ponorogo 15,066.60 9,764.36 7,470.82 242 Kab. Probolinggo 16,106.74 10,438.45 7,986.58 243 Kab. Sampang 30,549.07 15,147.85 15,002.29 244 Kab. Sidoarjo 7,465.61 4,838.31 3,701.85 - 245 Kab. Situbondo 15,683.85 10,164.38 7,776.89 246 Kab. Sumenep 26,938.77 20,611.17 - 247 Kab. Trenggalek 11,841.36 7,674.15 5,871.58 248 Kab. Tuban 8,733.71 5,660.14 249 Kab. Tulungagung 4,559.36 2,954.82 2,260.77 - 250 Kota Blitar 6,529.24 4,231.47 3,237.54 251 Kota Kediri 7,544.38 4,889.36 3,740.90 252 Kota Madiun 4,254.57 3,255.22 253 Kota Malang 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 254 Kota Mojokerto 3,562.79 2,725.93 - 255 Kota Pasuruan 6,539.47 3,242.62 256 Kota Probolinggo 5,284.86 4,043.51 257 Kota Surabaya 3,595.68 2,751.10 258 Kota Batu 7,147.40 3,544.06 259 Provinsi Kalimantan Barat 6,811.64 2,171.68 - 260 Kab. Bengkayang 27,885.62 18,072.10 13,827.17 - 261 Kab. Landak 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 262 Kab. Kapuas Hulu 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 263 Kab. Ketapang 12,709.66 - 264 Kab. Mempawah 34,124.22 22,115.21 16,920.60 265 Kab. Sambas 25,825.66 16,737.08 12,805.73 266 Kab. Sanggau 18,294.78 11,856.47 9,071.52 - 267 Kab. Sintang 39,705.46 25,732.29 19,688.07 268 Kota Pontianak 3,836.89 2,486.61 - 269 Kota Singkawang 10,219.21 6,622.86 5,067.23 270 Kab. Sekadau 11,010.30 7,135.55 5,459.49 - 271 Kab. Melawi 49,170.33 31,866.29 24,381.26 272 Kab. Kayong Utara 6,868.75 3,405.89 - 273 Kab. Kubu Raya 7,122.92 3,531.92 - 274 Provinsi Kalimantan Tengah 3,951.71 1,259.88 - 275 Kab. Barito Selatan 9,970.95 6,461.97 4,944.13 276 Kab. Barito Utara 24,775.50 16,056.50 12,285.01 277 Kab. Kapuas 5,321.81 3,448.96 2,638.84 - 278 Kab. Kotawaringin Barat 2,934.34 1,901.69 1,455.00 - 279 Kab. Kotawaringin Timur 2,748.84 1,781.47 1,363.02 280 Kota Palangkaraya 6,305.29 4,086.33 3,126.50 (lanjutan) (dalam jutaan rupiah) No Nama Daerah Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Sarpras Kesehatan 281 Kab. Katingan 10,790.41 6,993.04 5,350.46 282 Kab. Seruyan 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 283 Kab. Sukamara 4,847.14 3,141.33 2,403.47 - 284 Kab. Lamandau 5,375.42 3,483.70 2,665.42 - 285 Kab. Gunung Mas 4,769.58 3,091.07 2,365.01 - 286 Kab. Pulang Pisau 14,874.62 9,639.94 7,375.63 - 287 Kab. Murung Raya 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 288 Kab. Barito Timur 10,311.29 6,682.53 5,112.88 289 Provinsi Kalimantan Selatan 4,040.64 1,288.23 - 290 Kab. Banjar 4,822.97 3,125.67 2,391.48 - 291 Kab. Barito Kuala 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 292 Kab. Hulu Sungai Selatan 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 293 Kab. Hulu Sungai Tengah 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 294 Kab. Hulu Sungai Utara 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 295 Kab. Kotabaru 2,748.84 1,781.47 296 Kab. Tabalong 3,236.98 2,097.82 1,605.07 35,006.56 297 Kab. Tanah Laut 19,226.81 12,460.50 9,533.68 298 Kab. Tapin 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 299 Kota Banjarbaru 3,680.20 2,385.07 1,824.84 - 300 Kota Banjarmasin 2,748.84 - 301 Kab. Balangan 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 302 Kab. Tanah Bumbu 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 303 Provinsi Kalimantan Timur - 304 Kab. Berau 2,748.84 1,781.47 1,363.02 305 Kab. Kutai Kartanegara 6,059.85 4,636.46 306 Kab. Kutai Barat 2,748.84 1,781.47 1,363.02 307 Kab. Kutai Timur 3,744.37 308 Kab. Paser 3,518.42 2,280.22 1,744.62 - 309 Kota Balikpapan 4,276.63 2,771.60 2,120.58 - 310 Kota Bontang 24,158.94 15,656.91 11,979.28 311 Kota Samarinda 3,774.65 2,446.27 1,871.67 - 312 Kab. Penajam Paser Utara 1,781.47 1,363.02 34,996.56 313 Kab. Mahakam Ulu 2,748.84 1,781.47 1,363.02 314 Provinsi Sulawesi Utara 5,344.87 1,704.04 - 315 Kab. Bolaang Mongondow 13,349.10 8,651.28 6,619.19 316 Kab. Minahasa 9,518.29 6,168.61 4,719.67 - 317 Kab. Kepulauan Sangihe 4,472.95 2,898.82 2,217.92 10,433.69 318 Kota Bitung 5,641.37 3,656.06 2,797.29 319 Kota Manado 32,791.70 16,259.87 320 Kab. Kepulauan Talaud 13,791.35 8,937.89 6,838.48 321 Kab. Minahasa Selatan 3,999.81 2,592.19 1,983.32 - 322 Kota Tomohon 5,625.59 2,789.47 323 Kab. Minahasa Utara 8,197.29 5,312.50 4,064.65 - 324 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 3,754.50 2,433.21 1,861.68 - 325 Kota Kotamobagu 17,673.51 11,453.84 8,763.46 326 Kab. Bolaang Mongondow Utara 17,575.76 11,390.49 8,715.00 327 Kab. Minahasa Tenggara 5,833.91 4,463.59 20,003.81 328 Kab. Bolaang Mongondow Timur 13,962.60 6,923.40 329 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 4,291.44 2,781.19 2,127.92 - 330 Provinsi Sulawesi Tengah 24,402.39 7,779.94 - 331 Kab. Banggai 27,775.21 18,000.55 13,772.43 332 Kab. Banggai Kepulauan 9,595.36 6,218.56 4,757.89 333 Kab. Buol 36,900.40 23,914.39 18,297.18 334 Kab. Toli-Toli 9,227.99 5,980.47 4,575.73 335 Kab. Donggala 38,047.50 24,657.80 18,865.97 - 336 Kab. Morowali 17,679.64 11,457.81 8,766.50 25,004.00 337 Kab. Poso 22,784.14 14,765.94 11,297.59 4,993.30 (lanjutan) (dalam jutaan rupiah) No Nama Daerah Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Sarpras Kesehatan 338 Kota Palu 37,490.68 24,296.94 18,589.87 339 Kab. Parigi Moutong 25,584.56 16,580.83 12,686.18 340 Kab. Tojo Una Una 40,266.65 26,095.99 19,966.34 341 Kab. Sigi 32,772.49 21,239.18 16,250.34 20,003.05 342 Kab. Banggai Laut 13,540.98 8,775.63 6,714.34 343 Kab. Morowali Utara 3,399.16 2,202.93 1,685.49 344 Provinsi Sulawesi Selatan 7,369.32 28,965.71 345 Kab. Bantaeng 12,303.16 7,973.43 6,100.56 29,135.16 346 Kab. Barru 39,576.44 25,648.68 19,624.10 - 347 Kab. Bone 19,202.19 9,521.47 - 348 Kab. Bulukumba 21,677.80 14,048.94 10,749.01 - 349 Kab. Enrekang 17,869.11 11,580.61 8,860.46 - 350 Kab. Gowa 12,662.36 9,688.12 351 Kab. Jeneponto 4,723.93 3,061.48 2,342.37 14,998.19 352 Kab. Luwu 27,665.43 17,929.40 13,717.99 - 353 Kab. Luwu Utara 12,823.34 8,310.54 6,358.49 354 Kab. Maros 2,748.84 1,363.02 15,155.76 355 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 18,785.97 9,315.08 - 356 Kota Palopo 28,059.01 18,184.47 13,913.15 - 357 Kab. Luwu Timur 10,325.22 6,691.56 5,119.79 358 Kab. Pinrang 11,449.00 5,677.02 14,873.74 359 Kab. Sinjai 33,731.51 21,860.70 16,725.87 - 360 Kab. Kepulauan Selayar 15,616.89 10,120.99 7,743.68 361 Kab. Sidenreng Rappang 32,388.22 20,990.14 16,059.80 - 362 Kab. Soppeng 8,406.56 5,448.12 4,168.42 - 363 Kab. Takalar 16,332.13 10,584.52 8,098.34 15,002.85 364 Kab. Tana Toraja 14,747.83 9,557.77 7,312.76 20,103.81 365 Kab. Wajo 52,502.09 34,025.53 26,033.32 - 366 Kota Pare-pare 30,186.56 19,563.29 14,968.10 16,113.92 367 Kota Makassar 15,996.31 10,366.88 7,931.82 - 368 Kab. Toraja Utara 15,598.50 10,109.07 7,734.56 369 Provinsi Sulawesi Tenggara 33,492.91 370 Kab. Buton 28,439.12 18,430.81 14,101.63 371 Kab. Konawe 5,510.05 3,570.95 2,732.17 - 372 Kab. Kolaka 17,664.98 11,448.31 8,759.24 14,825.98 373 Kab. Muna 25,882.84 16,774.14 12,834.09 - 374 Kota Kendari 4,549.71 2,948.57 2,255.99 - 375 Kota Bau-bau 10,692.31 6,929.47 5,301.82 - 376 Kab. Konawe Selatan 26,239.04 20,075.79 - 377 Kab. Bombana 4,068.51 2,636.72 2,017.38 40,007.50 378 Kab. Wakatobi 5,883.38 3,812.90 2,917.29 20,003.75 379 Kab. Kolaka Utara 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 380 Kab. Konawe Utara 20,033.05 12,983.01 9,933.45 381 Kab. Buton Utara 13,926.25 9,025.32 6,905.37 382 Kab. Konawe Kepulauan 22,234.36 14,409.64 11,024.98 - 383 Kab. Kolaka Timur 9,956.64 4,937.03 384 Kab. Muna Barat 4,869.05 3,155.53 2,414.34 - 385 Kab. Buton Tengah 19,571.70 12,684.02 9,704.69 386 Kab. Buton Selatan 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 387 Provinsi Bali 31,247.94 388 Kab. Badung 389 Kab. Bangli 11,827.93 7,665.44 5,864.92 - 390 Kab. Buleleng 12,383.48 8,025.48 6,140.39 391 Kab. Gianyar 3,126.49 2,026.22 1,550.28 - 392 Kab. Jembrana 10,419.73 6,752.82 5,166.66 - 393 Kab. Karangasem 12,079.48 7,828.46 5,989.65 394 Kab. Klungkung 9,844.49 6,380.01 4,881.42 (lanjutan) (dalam jutaan rupiah) No Nama Daerah Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Sarpras Kesehatan 395 Kab. Tabanan 6,420.18 4,160.79 3,183.47 - 396 Kota Denpasar 2,748.84 1,781.47 1,363.02 397 Provinsi Nusa Tenggara Barat 9,717.98 3,098.27 - 398 Kab. Bima 11,993.93 7,773.02 5,947.23 - 399 Kab. Dompu 17,543.97 11,369.89 8,699.23 400 Kab. Lombok Barat 5,587.75 3,621.31 2,770.70 - 401 Kab. Lombok Tengah 20,491.56 13,280.16 10,160.80 - 402 Kab. Lombok Timur 23,758.64 15,397.49 11,780.80 - 403 Kab. Sumbawa 18,269.94 11,840.38 9,059.21 - 404 Kota Mataram 23,737.66 15,383.89 11,770.39 405 Kota Bima 18,856.18 9,349.89 406 Kab. Sumbawa Barat 17,464.86 11,318.62 8,660.01 407 Kab. Lombok Utara 4,622.52 2,995.76 - 408 Provinsi Nusa Tenggara Timur 27,592.18 409 Kab. Alor 5,854.03 3,793.88 2,902.74 - 410 Kab. Belu 10,881.30 7,051.95 5,395.52 411 Kab. Ende 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 412 Kab. Flores Timur 5,034.17 3,262.54 2,496.21 - 413 Kab. Kupang 12,434.57 - 414 Kab. Lembata 2,967.15 1,922.95 1,471.27 - 415 Kab. Manggarai 33,986.72 22,026.10 16,852.42 - 416 Kab. Ngada 11,550.62 7,485.72 5,727.41 417 Kab. Sikka 3,414.53 2,212.88 1,693.10 - 418 Kab. Sumba Barat 17,144.08 11,110.73 8,500.95 419 Kab. Sumba Timur 35,976.74 23,315.79 17,839.18 420 Kab. Timor Tengah Selatan 16,470.26 10,674.04 8,166.83 421 Kab. Timor Tengah Utara 10,239.59 6,636.07 5,077.33 422 Kota Kupang 6,218.67 4,030.19 3,083.55 - 423 Kab. Rote Ndao 4,614.77 3,530.81 424 Kab. Manggarai Barat 7,307.05 4,735.55 3,623.22 425 Kab. Nagekeo 22,544.62 11,178.82 - 426 Kab. Sumba Barat Daya 18,789.15 9,316.66 - 427 Kab. Sumba Tengah 10,740.35 6,960.60 5,325.64 428 Kab. Manggarai Timur 10,007.99 4,962.49 429 Kab. Sabu Raijua 1,829.18 430 Kab. Malaka 2,748.84 1,363.02 - 431 Provinsi Maluku 17,160.87 5,471.20 - 432 Kab. Maluku Tenggara Barat 12,908.67 8,365.84 6,400.80 - 433 Kab. Maluku Tengah 4,085.82 2,647.94 2,025.97 - 434 Kab. Maluku Tenggara 4,568.01 2,960.43 2,265.06 20,003.81 435 Kab. Buru 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 436 Kota Ambon 16,277.52 8,071.26 437 Kab. Seram Bagian Barat 12,924.64 8,376.20 6,408.72 438 Kab. Seram Bagian Timur 23,217.53 15,046.81 11,512.49 - 439 Kab. Kepulauan Aru 14,072.93 9,120.38 6,978.10 440 Kota Tual 5,600.24 3,629.40 2,776.90 - 441 Kab. Maluku Barat Daya 2,748.84 1,363.02 - 442 Kab. Buru Selatan 20,048.84 12,993.24 9,941.28 - 443 Provinsi Papua 1,754.30 559.30 - 444 Kab. Biak Numfor 36,560.10 23,693.85 18,128.44 14,102.85 445 Kab. Jayapura 8,011.66 5,192.19 3,972.61 - 446 Kab. Jayawijaya 33,780.30 21,892.32 16,750.07 - 447 Kab. Merauke 25,980.13 15,002.85 448 Kab. Mimika 37,513.35 24,311.63 18,601.11 - 449 Kab. Nabire 2,748.84 1,781.47 1,363.02 35,006.66 450 Kab. Paniai 20,916.37 13,555.47 10,371.45 - 451 Kab. Puncak Jaya 37,541.03 24,329.57 18,614.84 (lanjutan) (dalam jutaan rupiah) No Nama Daerah Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Sarpras Kesehatan 452 Kab. Kepulauan Yapen 17,724.42 11,486.83 8,788.71 - 453 Kota Jayapura 5,557.28 3,601.56 2,755.60 15,002.85 454 Kab. Sarmi 38,053.77 24,661.87 18,869.08 455 Kab. Keerom 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 456 Kab. Yahukimo 20,225.30 13,107.60 10,028.78 - 457 Kab. Pegunungan Bintang 16,702.19 12,779.04 458 Kab. Tolikara 53,427.56 34,625.17 26,492.22 459 Kab. Boven Digoel 2,824.79 460 Kab. Mappi 13,963.39 10,683.55 - 461 Kab. Asmat 25,676.60 16,640.48 12,731.82 - 462 Kab. Waropen 10,369.81 463 Kab. Supiori 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 464 Kab. Mamberamo Raya 3,307.42 2,143.47 1,639.99 - 465 Kab. Mamberamo Tengah 25,402.34 466 Kab. Yalimo 49,327.59 31,968.20 24,459.24 467 Kab. Lanny Jaya 51,788.48 33,563.06 25,679.48 468 Kab. Nduga 10,203.09 5,059.23 - 469 Kab. Dogiyai 2,748.84 1,363.02 21,323.81 470 Kab. Puncak 32,698.37 16,213.59 471 Kab. Intan Jaya 16,384.40 8,124.26 472 Kab. Deiyai 10,438.66 6,765.08 5,176.04 - 473 Provinsi Maluku Utara 31,855.11 10,156.00 - 474 Kab. Halmahera Tengah 6,700.53 4,342.48 3,322.48 - 475 Kota Ternate 6,926.27 3,434.41 476 Kab. Halmahera Barat 22,052.36 14,291.69 10,934.73 477 Kab. Halmahera Timur 5,077.18 3,884.61 478 Kab. Halmahera Selatan 16,363.30 10,604.72 8,113.80 25,004.76 479 Kab. Halmahera Utara 10,325.13 6,691.50 5,119.75 480 Kab. Kepulauan Sula 25,075.88 12,433.95 - 481 Kota Tidore Kepulauan 3,204.64 2,076.86 1,589.03 - 482 Kab. Pulau Morotai 6,920.26 4,484.88 3,431.43 483 Kab. Pulau Taliabu 32,794.25 16,261.13 484 Provinsi Banten 26,873.54 8,567.79 485 Kab. Lebak 19,477.77 12,623.14 9,658.11 - 486 Kab. Pandeglang 31,040.38 20,116.63 15,391.47 487 Kab. Serang 11,849.61 9,066.27 488 Kab. Tangerang 14,012.04 9,080.92 6,947.91 - 489 Kota Cilegon 1,781.47 1,363.02 - 490 Kota Tangerang 491 Kota Serang 5,169.00 492 Kota Tangerang Selatan 7,024.08 4,552.16 3,482.91 493 Provinsi Bangka Belitung 26,753.32 8,529.46 494 Kab. Bangka 8,519.07 4,224.21 - 495 Kab. Belitung 7,909.57 5,126.03 3,921.98 496 Kota Pangkal Pinang 5,718.97 2,835.77 - 497 Kab. Bangka Selatan 8,895.96 5,765.29 4,411.09 498 Kab. Bangka Tengah 19,066.37 12,356.52 9,454.12 499 Kab. Bangka Barat 5,335.79 2,645.77 500 Kab. Belitung Timur 8,089.07 5,242.36 4,010.99 501 Provinsi Gorontalo 26,838.04 8,556.47 502 Kab. Boalemo 32,444.86 21,026.85 16,087.89 503 Kab. Gorontalo 8,290.70 5,373.04 4,110.97 504 Kota Gorontalo 32,884.10 21,311.51 16,305.69 505 Kab. Pohuwato 17,848.40 11,567.18 8,850.18 506 Kab. Bone Bolango 18,895.64 12,245.88 9,369.46 507 Kab. Gorontalo Utara 9,203.63 5,964.68 4,563.65 508 Provinsi Kepulauan Riau 26,892.21 (lanjutan) (dalam jutaan rupiah) No Nama Daerah Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Sarpras Kesehatan 509 Kab. Natuna 15,492.97 10,040.68 7,682.24 510 Kab. Kepulauan Anambas 13,170.64 8,535.62 6,530.70 511 Kab. Karimun 6,652.88 4,311.60 3,298.85 512 Kota Batam 15,957.41 10,341.67 7,912.53 - 513 Kota Tanjung Pinang 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 514 Kab. Lingga 2,748.84 1,781.47 1,363.02 515 Kab. Bintan 5,906.88 3,828.13 2,928.94 516 Provinsi Papua Barat - 517 Kab. Fak Fak 5,283.25 2,619.72 - 518 Kab. Manokwari 1,519.58 - 519 Kab. Sorong 4,084.15 2,646.85 2,025.14 - 520 Kota Sorong 6,319.54 4,095.56 3,133.56 - 521 Kab. Raja Ampat 37,141.99 24,070.96 18,416.97 522 Kab. Sorong Selatan 41,635.65 20,645.17 523 Kab. Teluk Bintuni 3,348.61 2,170.16 1,660.42 - (lanjutan) (dalam jutaan rupiah) No Nama Daerah Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Sarpras Kesehatan 524 Kab. Teluk Wondama 12,223.04 7,921.50 6,060.83 525 Kab. Kaimana 8,693.34 4,310.62 - 526 Kab. Maybrat 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 527 Kab. Tambrauw 20,795.37 10,311.45 - 528 Kab. Manokwari Selatan 2,748.84 1,363.02 - 529 Kab. Pegunungan Arfak 14,158.42 7,020.49 - 530 Provinsi Sulawesi Barat 26,701.23 8,512.85 531 Kab. Majene 13,252.80 10,139.87 532 Kab. Mamuju 30,696.69 19,893.90 15,221.05 533 Kab. Polewali Mandar 18,715.19 12,128.93 9,279.98 14,999.71 534 Kab. Mamasa 26,844.87 17,397.61 13,311.11 15,002.64 535 Kab. Mamuju Utara 32,100.05 20,803.38 15,916.91 - 536 Kab. Mamuju Tengah 20,087.88 13,018.54 9,960.64 14,998.19 537 Provinsi Kalimantan Utara - 538 Kab. Bulungan 3,308.46 1,640.51 - 539 Kab. Malinau 10,117.57 6,556.99 5,016.83 - 540 Kab. Nunukan 3,506.77 2,272.67 1,738.84 - 541 Kota Tarakan 2,748.84 1,363.02 49,965.93 542 Kab. Tana Tidung 2,898.04 - TOTAL 6,460,280.55 4,563,484.24 3,641,996.22 1,104,147.00 JUMLAH DAERAH 460 455 514 46 TOTAL ALOKASI PROVINSI - 565,709.77 131,563.13 28,965.71 JUMLAH PROVINSI - 28 22 1 TOTAL ALOKASI KAB/KOTA 6,460,280.55 3,997,774.47 3,510,433.09 1,075,181.29 JUMLAH DAERAH 460 427 492 45 FORMULIR 2 (Dalam Ribuan Rupiah) AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITASI PUSKESMAS 1 Provinsi Aceh - 471,820 - 0.00 2 Kab. Aceh Barat 3,172,000 471,820 - 1,524,071.70 3 Kab. Aceh Besar 8,036,000 - - 3,960,032.46 4 Kab. Aceh Selatan 6,476,656 471,820 349,880 1,596,957.74 5 Kab. Aceh Singkil 2,530,000 - - 1,253,501.94 6 Kab. Aceh Tengah 3,472,000 471,820 - 1,676,398.28 7 Kab. Aceh Tenggara 4,464,000 - 349,880 1,739,321.48 8 Kab. Aceh Timur 8,075,438 - - 3,289,591.82 9 Kab. Aceh Utara 9,114,000 - - 4,155,048.00 10 Kab. Bireuen 4,914,000 471,820 - 2,944,038.58 11 Kab. Pidie 7,618,000 471,820 - 2,969,470.04 12 Kab. Simeulue 2,729,188 - - 1,200,352.66 13 Kota Banda Aceh 2,277,000 - 78,200 1,906,854.50 14 Kota Sabang 1,268,594 - - 642,197.36 15 Kota Langsa 1,030,000 471,820 - 1,367,288.06 16 Kota Lhokseumawe 1,224,000 - - 1,573,361.54 17 Kab. Gayo Lues 2,724,000 - - 949,897.50 18 Kab. Aceh Barat Daya 3,029,000 - - 1,150,727.38 19 Kab. Aceh Jaya 2,380,000 - - 958,811.62 20 Kab. Nagan Raya 3,374,000 - - 1,271,068.00 21 Kab. Aceh Tamiang 3,584,000 - - 2,215,440.36 22 Kab. Bener Meriah 2,899,000 471,820 - 1,283,128.28 23 Kab. Pidie Jaya 2,706,000 - - 1,261,367.34 24 Kota Subulussalam 1,202,969 - - 924,203.86 25 Provinsi Sumatera Utara - 444,296 - 0.00 26 Kab. Asahan 7,097,063 - - 6,314,779.44 27 Kab. Dairi 4,284,000 - - 2,316,057.16 28 Kab. Deli Serdang 11,954,188 444,296 - 13,262,862.64 29 Kab. Karo 4,864,000 444,296 - 3,741,149.26 30 Kab. Labuhanbatu 3,946,719 444,296 - 3,540,755.02 31 Kab. Langkat 9,077,813 - - 6,582,644.68 32 Kab. Mandailing Natal 6,084,000 - - 3,441,085.60 33 Kab. Nias 2,300,000 444,296 - 1,473,469.24 34 Kab. Simalungun 8,704,000 - - 5,517,838.66 35 Kab. Tapanuli Selatan 4,665,500 - - 2,253,993.88 36 Kab. Tapanuli Tengah 5,382,000 - - 2,937,478.90 37 Kab. Tapanuli Utara 4,617,000 444,296 - 2,434,924.12 38 Kab. Toba Samosir 4,788,000 - - 1,568,668.00 39 Kota Binjai 1,656,000 444,296 - 1,830,333.10 40 Kota Medan 8,307,000 444,296 - 12,105,487.66 41 Kota Pematang Siantar 3,971,000 444,296 85,460 1,653,610.54 42 Kota Sibolga 975,000 444,296 - 874,400.80 43 Kota Tanjung Balai 1,624,000 - - 1,447,171.24 44 Kota Tebing Tinggi 1,818,000 444,296 - 1,238,891.08 45 Kota Padang Sidempuan 1,800,000 444,296 - 1,621,789.96 46 Kab. Pakpak Bharat 1,816,000 - - 672,958.12 47 Kab. Nias Selatan 10,209,375 - - 3,596,937.60 48 Kab. Humbang Hasundutan 2,820,000 - 260,880 1,733,293.48 49 Kab. Serdang Bedagai 6,331,875 - - 5,470,094.42 50 Kab. Samosir 2,880,000 - - 1,165,519.66 ALOKASI DAK NONFISIK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2016 ( Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian APBN TA 2016 ) NO NAMA DAERAH BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITASI PUSKESMAS NO NAMA DAERAH BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN 51 Kab. Batu Bara 3,894,719 - 347,840 3,008,746.48 52 Kab. Padang Lawas 3,830,313 - 347,840 2,500,143.16 53 Kab. Padang Lawas Utara 4,787,094 - - 2,490,412.90 54 Kab. Labuhanbatu Selatan 4,114,000 - - 2,707,371.40 55 Kab. Labuhanbatu Utara 5,195,094 - - 2,809,670.62 56 Kab. Nias Utara 2,998,531 - - 1,367,488.30 57 Kab. Nias Barat 2,140,750 - - 986,693.26 58 Kota Gunungsitoli 1,218,000 - - 1,283,597.68 59 Provinsi Sumatera Barat - 1,277,580 - 0.00 60 Kab. Limapuluh Kota 5,500,000 - 348,896 2,587,317.14 61 Kab. Agam 5,654,000 - 436,120 4,024,382.82 62 Kab. Kepulauan Mentawai 2,845,938 - 180,448 1,221,836.22 63 Kab. Padang Pariaman 6,450,000 425,860 436,120 2,749,575.80 64 Kab. Pasaman 3,808,000 - 261,672 2,202,840.38 65 Kab. Pesisir Selatan 4,212,000 - 523,344 3,103,020.92 66 Kab. Sijunjung 2,880,000 - 335,096 1,849,132.28 67 Kab. Solok 4,536,000 - - 2,625,186.26 68 Kab. Tanah Datar 5,888,000 - 436,120 2,225,982.62 69 Kota Bukit Tinggi 1,414,000 - 256,272 1,049,936.06 70 Kota Padang Panjang 796,000 425,860 85,724 616,282.04 71 Kota Padang 4,862,000 425,860 303,800 5,169,254.78 72 Kota Payakumbuh 1,600,000 - 171,448 1,126,463.24 73 Kota Sawahlunto 1,176,000 - 171,448 670,455.92 74 Kota Solok 800,000 - 85,424 723,840.86 75 Kota Pariaman 1,407,000 - 256,272 785,904.14 76 Kab. Pasaman Barat 4,617,000 - 174,448 3,319,190.48 77 Kab. Dharmasraya 3,198,000 - 174,448 1,842,820.76 78 Kab. Solok Selatan 1,888,000 - 174,448 1,380,238.94 79 Provinsi Riau - 420,676 - 0.00 80 Kab. Bengkalis 2,707,188 420,676 334,400 4,086,548.56 81 Kab. Indragiri Hilir 6,444,594 - 422,500 5,871,359.26 82 Kab. Indragiri Hulu 4,410,000 420,676 418,000 3,083,542.84 83 Kab. Kampar 8,463,000 420,676 668,800 5,958,703.18 84 Kab. Kuantan Singingi 5,589,000 - 752,400 2,923,777.34 85 Kab. Pelalawan 3,012,000 420,676 247,200 4,398,123.14 86 Kab. Rokan Hilir 4,362,594 420,676 - 5,118,482.08 87 Kab. Rokan Hulu 5,250,000 - 503,400 4,927,295.62 88 Kab. Siak 3,705,000 420,676 415,000 3,643,427.26 89 Kota Dumai 1,889,594 420,676 167,800 2,367,448.30 90 Kota Pekanbaru 4,340,000 - - 6,898,593.70 91 Kab. Kepulauan Meranti 2,168,594 - 169,000 1,340,774.38 92 Provinsi Jambi - 417,240 - 0.00 93 Kab. Batang Hari 4,199,000 - - 1,858,673.00 94 Kab. Bungo 4,356,000 417,240 - 2,406,460.34 95 Kab. Kerinci 4,248,000 417,240 - 1,426,859.84 96 Kab. Merangin 4,750,000 - - 3,133,315.02 97 Kab. Muaro Jambi 4,482,000 - - 2,636,567.84 98 Kab. Sarolangun 3,211,000 - - 2,035,132.58 99 Kab. Tanjung Jabung Barat 3,760,000 417,240 - 2,163,992.78 100 Kab. Tanjung Jabung Timur 4,097,000 - - 1,445,531.42 101 Kab. Tebo 3,248,000 417,240 - 2,251,828.10 102 Kota Jambi 4,220,000 - - 3,339,250.40 103 Kota Sungai Penuh 1,176,000 - 169,468 754,682.96 104 Provinsi Sumatera Selatan - - - 0.00 105 Kab. Lahat 9,039,406 - - 3,361,777.00 106 Kab. Musi Banyuasin 6,162,000 - 174,436 4,202,971.28 107 Kab. Musi Rawas 4,636,000 - - 2,605,630.76 108 Kab. Muara Enim 5,711,281 403,740 - 5,230,188.50 AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITASI PUSKESMAS NO NAMA DAERAH BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN 109 Kab. Ogan Komering Ilir 9,152,219 - - 6,708,924.16 110 Kab. Ogan Komering Ulu 4,489,500 403,740 443,590 3,080,665.20 111 Kota Palembang 8,697,000 - 755,000 8,942,659.82 112 Kota Prabumulih 1,818,000 403,740 259,854 1,412,753.48 113 Kota Pagar Alam 1,400,000 - - 1,341,527.10 114 Kota Lubuk Linggau 1,827,000 403,740 - 1,584,742.40 115 Kab. Banyuasin 7,540,000 - - 6,861,990.82 116 Kab. Ogan Ilir 6,325,000 - 85,868 3,522,126.30 117 Kab. Ogan Komering Ulu Tim 5,764,000 - 526,908 5,115,856.10 118 Kab. Ogan Komering Ulu Sel 4,617,000 - - 2,430,223.10 119 Kab. Empat Lawang 1,784,000 - 177,436 2,307,610.58 120 Kab. Penukal Abab Lematang 1,624,000 - 88,118 1,568,963.60 121 Kab. Musi Rawas Utara 1,832,000 - - 1,494,540.26 122 Provinsi Bengkulu - 413,920 - 0.00 123 Kab. Bengkulu Selatan 3,304,000 413,920 262,554 1,164,111.42 124 Kab. Bengkulu Utara 5,610,594 - 772,812 2,030,630.52 125 Kab. Rejang Lebong 5,166,000 413,920 431,590 1,716,895.38 126 Kota Bengkulu 4,180,000 - 453,000 2,237,595.78 127 Kab. Kaur 3,712,000 413,920 354,752 1,000,011.90 128 Kab. Seluma 5,214,000 - 429,340 1,382,384.82 129 Kab. Mukomuko 4,080,000 413,920 442,090 1,473,375.90 130 Kab. Lebong 3,178,000 - 350,072 889,034.34 131 Kab. Kepahiang 3,248,000 - 257,604 1,051,293.00 132 Kab. Bengkulu Tengah 4,660,000 - 428,590 957,672.12 133 Provinsi Lampung - 400,960 - 0.00 134 Kab. Lampung Barat 3,367,125 - 507,828 2,093,749.10 135 Kab. Lampung Selatan 8,335,438 - 601,076 6,089,467.22 136 Kab. Lampung Tengah 12,638,563 - 1,035,816 7,113,248.36 137 Kab. Lampung Utara 8,101,438 - 525,108 3,940,920.62 138 Kab. Lampung Timur 10,876,594 400,960 863,180 5,789,144.06 139 Kab. Tanggamus 5,750,000 - 431,590 3,618,244.16 140 Kab. Tulang Bawang 5,158,688 400,960 - 3,027,854.06 141 Kab. Way Kanan 4,845,000 400,960 423,190 2,847,186.80 142 Kota Bandar Lampung 7,877,813 - 958,100 5,701,308.74 143 Kota Metro 2,255,000 400,960 - 1,104,418.34 144 Kab. Pesawaran 2,952,000 - 342,872 2,728,845.80 145 Kab. Pringsewu 2,706,000 400,960 944,548 2,402,224.64 146 Kab. Mesuji 3,307,125 - 423,190 1,458,389.42 147 Kab. Tulang Bawang Barat 2,390,000 - 423,190 1,828,139.30 148 Kab. Pesisir Barat 2,106,000 - 764,442 1,276,407.26 149 Provinsi DKI Jakarta 17,000,000 1,618,300 1,291,450 15,035,910.02 150 Provinsi Jawa Barat - 343,640 - 0.00 151 Kab. Bandung 16,244,930 - - 27,859,473.94 152 Kab. Bekasi 8,970,000 - - 20,640,877.92 153 Kab. Bogor 27,069,515 343,640 - 33,560,319.32 154 Kab. Ciamis 8,103,000 - - 5,707,718.14 155 Kab. Cianjur 11,835,675 343,640 789,120 17,056,890.94 156 Kab. Cirebon 15,504,855 343,640 1,407,680 11,392,219.44 157 Kab. Garut 22,425,975 343,640 1,648,820 15,844,571.68 158 Kab. Indramayu 13,181,735 343,640 - 8,609,367.00 159 Kab. Karawang 13,600,750 343,640 - 12,733,375.46 160 Kab. Kuningan 8,066,000 - - 5,730,472.02 161 Kab. Majalengka 9,280,480 - 520,680 6,174,437.26 162 Kab. Purwakarta 4,760,000 - 432,400 5,634,429.48 163 Kab. Subang 9,000,000 343,640 - 7,698,418.06 164 Kab. Sukabumi 18,502,870 - - 14,026,642.50 165 Kab. Sumedang 7,008,000 - 429,400 5,808,523.12 166 Kab. Tasikmalaya 10,560,600 - - 12,109,603.84 AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITASI PUSKESMAS NO NAMA DAERAH BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN 167 Kota Bandung 14,308,000 - - 12,651,620.24 168 Kota Bekasi 6,479,000 343,640 172,960 14,914,572.98 169 Kota Bogor 4,632,000 - 433,900 5,956,687.92 170 Kota Cirebon 4,268,000 343,640 - 1,907,291.02 171 Kota Depok 6,400,000 - - 12,306,343.34 172 Kota Sukabumi 2,820,000 343,640 86,780 2,061,541.16 173 Kota Tasikmalaya 3,800,000 343,640 - 3,835,814.64 174 Kota Cimahi 2,470,000 343,640 171,760 3,473,075.46 175 Kota Banjar 1,890,000 - - 1,223,351.72 176 Kab. Bandung Barat 6,665,000 - - 9,697,849.12 177 Kab. Pangandaran 3,165,000 - 263,041 2,123,982.04 178 Provinsi Jawa Tengah - 396,400 - 0.00 179 Kab. Banjarnegara 10,255,525 - 745,326 6,196,525.46 180 Kab. Banyumas 12,168,585 - 3,229,746 8,342,452.54 181 Kab. Batang 5,880,315 - 729,126 3,839,183.02 182 Kab. Blora 6,396,000 - 484,284 3,974,617.72 183 Kab. Boyolali 7,366,000 - 1,057,082 4,792,485.52 184 Kab. Brebes 11,438,570 396,400 246,642 9,108,250.30 185 Kab. Cilacap 12,464,570 396,400 993,768 8,717,462.02 186 Kab. Demak 6,480,000 - 403,570 5,824,156.06 187 Kab. Grobogan 8,940,450 396,400 564,998 6,605,732.62 188 Kab. Jepara 4,998,000 396,400 406,570 6,448,470.58 189 Kab. Karanganyar 5,250,000 - 484,284 4,286,774.98 190 Kab. Kebumen 9,310,000 - 1,539,266 5,965,639.30 191 Kab. Kendal 8,790,450 - 650,512 4,734,103.96 192 Kab. Klaten 9,010,000 - 650,512 5,402,336.14 193 Kab. Kudus 4,370,000 - 243,942 4,105,844.74 194 Kab. Magelang 7,598,000 396,400 810,140 6,063,993.82 195 Kab. Pati 8,555,435 396,400 645,712 5,612,983.12 196 Kab. Pekalongan 7,384,390 396,400 406,570 4,785,648.04 197 Kab. Pemalang 6,226,330 - 405,070 6,841,362.70 198 Kab. Purbalingga 5,280,000 396,400 579,698 4,917,138.04 199 Kab. Purworejo 6,777,000 396,400 567,098 3,333,209.50 200 Kab. Rembang 3,904,000 - 403,570 2,971,086.04 201 Kab. Semarang 7,150,000 396,400 160,828 4,940,543.26 202 Kab. Sragen 6,400,000 396,400 645,712 4,206,303.10 203 Kab. Sukoharjo 2,952,000 396,400 325,256 4,119,519.70 204 Kab. Tegal 8,410,435 - 887,854 7,798,609.90 205 Kab. Temanggung 5,928,000 - 650,512 3,815,251.84 206 Kab. Wonogiri 8,942,000 396,400 650,512 3,868,636.78 207 Kab. Wonosobo 5,784,000 - 325,256 5,403,218.00 208 Kota Magelang 965,000 396,400 406,570 821,487.52 209 Kota Pekalongan 2,730,000 - 243,042 1,778,734.72 210 Kota Salatiga 1,158,000 - 324,056 1,159,416.82 211 Kota Semarang 9,287,555 - 987,700 7,994,267.02 212 Kota Surakarta 3,366,000 - 322,856 2,417,250.16 213 Kota Tegal 1,544,000 396,400 645,712 1,525,484.98 214 Provinsi DI Yogyakarta - - - 0.00 215 Kab. Bantul 6,399,000 - 492,800 4,746,994.08 216 Kab. Gunung Kidul 7,350,000 419,600 492,800 3,108,979.30 217 Kab. Kulon Progo 4,851,000 419,600 332,792 2,083,467.22 218 Kab. Sleman 6,075,000 419,600 - 5,438,606.20 219 Kota Yogyakarta 3,438,000 419,600 281,600 1,867,040.78 220 Provinsi Jawa Timur - 882,480 - 0.00 221 Kab. Bangkalan 5,214,000 - - 6,266,765.74 222 Kab. Banyuwangi 11,790,000 441,240 - 9,255,982.34 223 Kab. Blitar 5,760,000 - - 5,354,576.06 224 Kab. Bojonegoro 9,108,000 - - 6,863,681.50 AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITASI PUSKESMAS NO NAMA DAERAH BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN 225 Kab. Bondowoso 6,025,000 - - 4,495,143.32 226 Kab. Gresik 7,872,000 441,240 - 6,332,408.52 227 Kab. Jember 15,582,735 441,240 - 14,305,990.94 228 Kab. Jombang 10,064,510 441,240 - 6,077,597.04 229 Kab. Kediri 11,100,555 - - 9,778,535.90 230 Kab. Lamongan 8,613,000 - - 5,095,280.32 231 Kab. Lumajang 6,025,000 - - 5,974,214.88 232 Kab. Madiun 6,110,000 - - 3,064,965.66 233 Kab. Magetan 5,148,000 441,240 - 2,740,780.04 234 Kab. Malang 12,519,585 - - 15,472,619.76 235 Kab. Mojokerto 6,561,000 - - 5,250,382.96 236 Kab. Nganjuk 5,820,300 - 429,190 4,899,028.00 237 Kab. Ngawi 5,904,000 - - 3,567,466.56 238 Kab. Pacitan 5,568,000 - - 3,172,455.74 239 Kab. Pamekasan 4,640,000 - - 4,022,487.06 240 Kab. Pasuruan 9,768,495 - - 9,536,571.00 241 Kab. Ponorogo 7,626,000 - - 3,604,659.54 242 Kab. Probolinggo 8,019,000 - - 7,079,341.66 243 Kab. Sampang 4,872,000 - - 6,206,989.96 244 Kab. Sidoarjo 7,592,390 - - 10,408,073.30 245 Kab. Situbondo 3,910,000 - - 3,858,906.44 246 Kab. Sumenep 8,610,450 - - 4,479,354.02 247 Kab. Trenggalek 5,170,000 - - 3,894,075.78 248 Kab. Tuban 9,405,495 - - 5,080,244.86 249 Kab. Tulungagung 7,595,000 - - 4,842,051.52 250 Kota Blitar 573,000 441,240 - 948,394.94 251 Kota Kediri 1,791,000 441,240 - 1,572,498.42 252 Kota Madiun 1,164,000 - - 1,040,454.16 253 Kota Malang 2,970,000 - - 3,873,451.36 254 Kota Mojokerto 960,000 - - 913,048.42 255 Kota Pasuruan 1,544,000 441,240 429,190 1,285,242.00 256 Kota Probolinggo 1,158,000 441,240 - 1,398,931.18 257 Kota Surabaya 16,430,930 - - 12,932,711.68 258 Kota Batu 955,000 - - 1,231,430.88 259 Provinsi Kalimantan Barat - 426,360 - 0.00 260 Kab. Bengkayang 4,888,000 - 259,080 2,469,214.72 261 Kab. Landak 4,928,000 - 431,800 3,091,757.52 262 Kab. Kapuas Hulu 6,997,000 - 172,720 2,405,346.84 263 Kab. Ketapang 7,248,000 426,360 - 3,275,375.24 264 Kab. Mempawah 3,794,000 - 259,080 2,747,483.24 265 Kab. Sambas 8,160,000 426,360 431,800 5,236,579.16 266 Kab. Sanggau 5,008,000 426,360 - 4,072,790.94 267 Kab. Sintang 5,894,000 426,360 431,800 4,016,994.64 268 Kota Pontianak 5,405,000 - 225,000 3,715,340.78 269 Kota Singkawang 1,100,000 426,360 - 1,618,864.22 270 Kab. Sekadau 3,192,000 - 259,080 1,481,062.70 271 Kab. Melawi 3,047,000 - 172,720 1,889,252.56 272 Kab. Kayong Utara 2,112,000 - 172,720 1,514,989.02 273 Kab. Kubu Raya 5,300,000 - 431,800 4,775,298.70 274 Provinsi Kalimantan Tenga - 435,020 - 0.00 275 Kab. Barito Selatan 3,144,000 - 255,588 1,102,034.72 276 Kab. Barito Utara 4,224,000 435,020 170,392 1,067,426.96 277 Kab. Kapuas 6,734,000 435,020 255,588 2,316,190.30 278 Kab. Kotawaringin Barat 4,416,000 435,020 766,764 2,002,623.02 279 Kab. Kotawaringin Timur 5,500,000 435,020 340,784 2,956,171.68 280 Kota Palangkaraya 2,240,000 - 217,050 1,820,145.74 281 Kab. Katingan 4,128,000 435,020 - 1,360,544.20 AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITASI PUSKESMAS NO NAMA DAERAH BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN 282 Kab. Seruyan 3,120,000 - 340,784 1,435,003.32 283 Kab. Sukamara 1,160,000 - 85,196 664,456.30 284 Kab. Lamandau 2,640,000 - 85,196 742,323.76 285 Kab. Gunung Mas 4,605,000 - 85,196 1,060,348.10 286 Kab. Pulang Pisau 2,816,000 - 170,392 1,019,185.84 287 Kab. Murung Raya 3,696,000 - 170,392 1,089,712.26 288 Kab. Barito Timur 2,871,000 - 170,392 993,230.02 289 Provinsi Kalimantan Selata - 433,460 - 0.00 290 Kab. Banjar 6,504,000 433,460 435,250 4,558,063.02 291 Kab. Barito Kuala 5,947,000 - 435,250 2,645,423.56 292 Kab. Hulu Sungai Selatan 5,607,000 433,460 261,150 1,951,678.00 293 Kab. Hulu Sungai Tengah 5,092,000 - - 1,694,405.48 294 Kab. Hulu Sungai Utara 3,353,532 - 348,200 1,608,936.98 295 Kab. Kotabaru 6,939,000 433,460 609,350 2,505,435.80 296 Kab. Tabalong 4,000,000 - 261,150 1,789,078.28 297 Kab. Tanah Laut 4,698,000 433,460 348,200 2,387,620.76 298 Kab. Tapin 3,276,000 - 261,150 1,371,992.00 299 Kota Banjarbaru 1,744,000 433,460 174,100 1,712,551.10 300 Kota Banjarmasin 6,058,000 - 447,600 4,281,602.72 301 Kab. Balangan 2,739,000 - 261,150 1,102,174.52 302 Kab. Tanah Bumbu 3,654,000 - - 3,307,237.94 303 Provinsi Kalimantan Timur - 920,880 - 0.00 304 Kab. Berau 4,331,000 460,440 619,850 1,745,594.90 305 Kab. Kutai Kartanegara 8,220,000 460,440 442,750 4,882,719.96 306 Kab. Kutai Barat 4,644,000 - 442,750 1,180,452.02 307 Kab. Kutai Timur 5,092,000 460,440 885,500 2,449,906.86 308 Kab. Paser 4,726,000 - - 1,973,398.28 309 Kota Balikpapan 5,697,000 - 796,950 4,019,660.00 310 Kota Bontang 1,254,000 460,440 - 1,386,295.26 311 Kota Samarinda 5,808,000 - 223,800 5,446,804.52 312 Kab. Penajam Paser Utara 3,113,000 - 354,200 1,288,400.66 313 Kab. Mahakam Ulu 1,279,000 - - 477,198.38 314 Provinsi Sulawesi Utara - 439,462 - 0.00 315 Kab. Bolaang Mongondow 3,840,000 - 353,552 1,628,011.52 316 Kab. Minahasa 5,460,000 - 441,940 1,758,449.60 317 Kab. Kepulauan Sangihe 4,350,000 439,462 530,328 1,108,950.78 318 Kota Bitung 1,926,000 439,462 353,552 1,866,861.92 319 Kota Manado 3,520,000 - 302,000 2,339,372.42 320 Kab. Kepulauan Talaud 5,249,000 - 353,552 990,485.66 321 Kab. Minahasa Selatan 4,403,000 - 265,164 1,613,519.70 322 Kota Tomohon 1,477,000 - 265,164 744,398.72 323 Kab. Minahasa Utara 2,885,000 439,462 353,552 1,692,799.88 324 Kab. Kep. Siau Tagulandang 3,422,000 - 353,552 737,114.56 325 Kota Kotamobagu 1,045,000 439,462 265,164 924,540.02 326 Kab. Bolaang Mongondow Ut 3,201,000 - 353,552 919,488.12 327 Kab. Minahasa Tenggara 3,060,000 - 353,552 1,089,452.16 328 Kab. Bolaang Mongondow Tim 1,170,000 - 265,164 801,520.08 329 Kab. Bolaang Mongondow Se 1,631,000 - 265,164 872,219.92 330 Provinsi Sulawesi Tengah - 483,780 - 0.00 331 Kab. Banggai 6,672,000 483,780 - 2,403,662.54 332 Kab. Banggai Kepulauan 3,926,000 - - 1,039,848.26 333 Kab. Buol 2,926,000 - - 1,730,821.80 334 Kab. Toli-Toli 4,186,000 483,780 253,698 2,200,338.50 335 Kab. Donggala 4,020,000 - 338,264 3,035,998.34 336 Kab. Morowali 2,304,000 483,780 - 1,323,138.58 337 Kab. Poso 5,670,000 483,780 - 2,136,950.18 338 Kota Palu 2,652,000 - 217,050 2,374,208.78 AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITASI PUSKESMAS NO NAMA DAERAH BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN 339 Kab. Parigi Moutong 6,720,000 483,780 507,396 4,320,057.82 340 Kab. Tojo Una Una 3,809,000 - 169,132 1,608,960.98 341 Kab. Sigi 5,111,000 - - 2,152,258.32 342 Kab. Banggai Laut 1,200,000 - - 812,896.52 343 Kab. Morowali Utara 2,590,000 - - 1,351,463.00 344 Provinsi Sulawesi Selatan - 460,420 - 0.00 345 Kab. Bantaeng 3,211,000 - - 1,292,336.68 346 Kab. Barru 3,144,000 460,420 264,804 1,249,210.14 347 Kab. Bone 11,514,000 460,420 617,876 4,337,917.06 348 Kab. Bulukumba 6,042,000 460,420 353,072 2,560,997.78 349 Kab. Enrekang 3,419,000 - 176,536 1,663,542.42 350 Kab. Gowa 8,325,000 460,420 529,608 4,612,551.10 351 Kab. Jeneponto 5,670,000 - 353,072 2,330,548.60 352 Kab. Luwu 6,657,000 - 264,804 3,350,876.22 353 Kab. Luwu Utara 3,794,000 - - 2,217,308.36 354 Kab. Maros 3,808,000 - 264,804 3,092,970.38 355 Kab. Pangkajene dan Kepula 6,348,000 - 441,340 2,209,106.38 356 Kota Palopo 2,409,000 460,420 264,804 1,333,346.58 357 Kab. Luwu Timur 4,125,000 - 264,804 2,224,187.44 358 Kab. Pinrang 4,336,000 - 264,804 3,196,344.38 359 Kab. Sinjai 4,224,000 460,420 353,072 2,138,654.46 360 Kab. Kepulauan Selayar 3,668,000 - 264,804 1,409,274.02 361 Kab. Sidenreng Rappang 3,710,000 - 441,340 2,432,770.52 362 Kab. Soppeng 4,539,000 460,420 353,072 1,323,821.70 363 Kab. Takalar 4,080,000 - 264,804 2,452,157.68 364 Kab. Tana Toraja 5,397,000 - 264,804 1,835,254.84 365 Kab. Wajo 7,314,000 - 441,340 2,282,924.20 366 Kota Pare-pare 1,302,000 460,420 264,804 1,126,445.02 367 Kota Makassar 10,406,000 - 525,350 8,537,859.98 368 Kab. Toraja Utara 7,875,000 - 617,876 1,843,192.24 369 Provinsi Sulawesi Tenggara - 446,460 - 0.00 370 Kab. Buton 3,458,000 446,460 - 3,136,410.82 371 Kab. Konawe 6,144,000 446,460 - 2,521,011.18 372 Kab. Kolaka 3,000,000 446,460 86,906 2,038,075.20 373 Kab. Muna 6,750,000 - - 2,476,084.56 374 Kota Kendari 3,225,000 - - 3,312,171.34 375 Kota Bau-bau 3,519,000 446,460 - 1,367,325.34 376 Kab. Konawe Selatan 5,911,000 - - 3,078,364.58 377 Kab. Bombana 5,522,000 - - 1,892,648.70 378 Kab. Wakatobi 5,180,000 446,460 - 927,649.48 379 Kab. Kolaka Utara 4,048,000 - - 1,585,211.06 380 Kab. Konawe Utara 3,735,000 - - 909,667.74 381 Kab. Buton Utara 2,450,000 - - 928,038.92 382 Kab. Konawe Kepulauan 1,694,000 - - 550,896.82 383 Kab. Kolaka Timur 3,224,000 - - 1,460,137.06 384 Kab. Muna Barat 3,750,000 - - 956,062.04 385 Kab. Buton Tengah 3,192,000 - - 1,002,463.36 386 Kab. Buton Selatan 2,128,000 - - 1,049,892.34 387 Provinsi Bali - - - 0.00 388 Kab. Badung 2,899,000 - 92,348 3,287,622.92 389 Kab. Bangli 2,748,000 476,860 184,096 1,346,904.54 390 Kab. Buleleng 5,040,000 476,860 185,296 3,375,994.68 391 Kab. Gianyar 3,276,000 476,860 369,392 2,467,256.16 392 Kab. Jembrana 2,250,000 - 554,088 1,525,511.32 393 Kab. Karangasem 2,904,000 - 184,096 2,265,491.72 394 Kab. Klungkung 2,007,000 - 183,196 1,086,846.68 395 Kab. Tabanan 5,040,000 - 369,392 1,917,328.28 AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITASI PUSKESMAS NO NAMA DAERAH BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN 396 Kota Denpasar 2,222,000 - 226,950 4,777,698.56 397 Provinsi Nusa Tenggara Bar - 944,480 - 0.00 398 Kab. Bima 5,180,000 - 429,400 3,398,048.70 399 Kab. Dompu 2,313,000 - - 2,035,057.02 400 Kab. Lombok Barat 4,624,000 472,240 514,380 4,388,977.62 401 Kab. Lombok Tengah 7,625,000 472,240 - 6,205,769.10 402 Kab. Lombok Timur 9,367,000 - 430,150 7,949,846.46 403 Kab. Sumbawa 6,950,000 472,240 - 3,102,415.38 404 Kota Mataram 2,354,000 - - 2,889,049.86 405 Kota Bima 1,045,000 - 89,780 1,284,297.00 406 Kab. Sumbawa Barat 2,358,000 - 261,240 1,294,912.20 407 Kab. Lombok Utara 2,032,000 - 257,640 1,677,059.40 408 Provinsi Nusa Tenggara Tim - 480,640 - 0.00 409 Kab. Alor 7,196,000 - - 2,461,298.12 410 Kab. Belu 5,136,000 480,640 470,470 2,385,072.38 411 Kab. Ende 7,368,000 480,640 940,940 2,066,296.20 412 Kab. Flores Timur 6,100,000 - - 1,930,037.50 413 Kab. Kupang 8,076,000 - - 2,944,437.22 414 Kab. Lembata 2,367,000 480,640 282,282 1,275,731.16 415 Kab. Manggarai 6,258,000 480,640 376,376 2,758,172.90 416 Kab. Ngada 3,668,000 - - 1,440,564.50 417 Kab. Sikka 6,302,000 480,640 - 2,361,832.06 418 Kab. Sumba Barat 2,107,000 - 282,282 1,373,361.18 419 Kab. Sumba Timur 6,842,000 480,640 - 2,330,082.46 420 Kab. Timor Tengah Selatan 10,500,000 480,640 - 4,006,990.50 421 Kab. Timor Tengah Utara 7,536,000 - - 2,775,718.30 422 Kota Kupang 2,330,000 - - 3,445,021.64 423 Kab. Rote Ndao 3,948,000 - - 1,948,909.18 424 Kab. Manggarai Barat 4,020,000 - 376,376 2,416,864.70 425 Kab. Nagekeo 1,974,000 - - 1,325,207.62 426 Kab. Sumba Barat Daya 2,990,000 - - 3,438,672.66 427 Kab. Sumba Tengah 2,456,000 - - 939,714.56 428 Kab. Manggarai Timur 7,062,000 - - 2,402,841.96 429 Kab. Sabu Raijua 1,884,000 - - 1,348,010.82 430 Kab. Malaka 4,790,000 - - 2,138,468.36 431 Provinsi Maluku - 521,420 - 0.00 432 Kab. Maluku Tenggara Barat 3,849,000 - - 1,557,261.40 433 Kab. Maluku Tengah 11,088,000 521,420 - 2,877,317.12 434 Kab. Maluku Tenggara 4,530,000 521,420 - 1,077,482.00 435 Kab. Buru 2,610,000 - - 1,294,966.46 436 Kota Ambon 5,390,000 - - 2,908,085.78 437 Kab. Seram Bagian Barat 5,083,000 - - 1,713,367.64 438 Kab. Seram Bagian Timur 6,441,000 - - 1,193,193.20 439 Kab. Kepulauan Aru 8,160,000 - - 1,284,719.48 440 Kota Tual 3,255,000 - - 835,803.38 441 Kab. Maluku Barat Daya 6,820,000 - - 1,221,844.54 442 Kab. Buru Selatan 3,672,000 - - 858,945.62 443 Provinsi Papua - 580,260 - 0.00 444 Kab. Biak Numfor 5,598,000 580,260 - 1,346,870.04 445 Kab. Jayapura 6,061,000 - - 1,453,340.10 446 Kab. Jayawijaya 4,511,000 580,260 - 1,648,192.90 447 Kab. Merauke 6,490,000 580,260 - 2,320,749.40 448 Kab. Mimika 3,783,000 580,260 - 2,337,410.26 449 Kab. Nabire 7,774,000 580,260 - 1,581,741.32 450 Kab. Paniai 6,102,000 - - 1,284,643.26 451 Kab. Puncak Jaya 2,856,000 - - 935,796.16 452 Kab. Kepulauan Yapen 3,874,000 - - 1,263,814.04 AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITASI PUSKESMAS NO NAMA DAERAH BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN 453 Kota Jayapura 2,968,000 - - 2,102,211.56 454 Kab. Sarmi 2,633,000 - - 611,462.64 455 Kab. Keerom 3,050,000 - - 700,088.66 456 Kab. Yahukimo 11,222,000 - - 1,204,368.02 457 Kab. Pegunungan Bintang 8,726,000 - - 930,408.56 458 Kab. Tolikara 8,425,000 - - 985,631.46 459 Kab. Boven Digoel 6,220,000 - - 882,728.30 460 Kab. Mappi 3,729,000 - - 1,178,238.16 461 Kab. Asmat 4,043,000 - - 1,230,767.26 462 Kab. Waropen 2,750,000 - - 547,888.96 463 Kab. Supiori 1,505,000 - - 487,009.08 464 Kab. Mamberamo Raya 2,037,000 - - 525,261.04 465 Kab. Mamberamo Tengah 1,885,000 - - 557,856.02 466 Kab. Yalimo 2,009,000 - - 586,679.68 467 Kab. Lanny Jaya 2,800,000 - - 1,143,757.52 468 Kab. Nduga 2,544,000 - - 854,982.16 469 Kab. Dogiyai 2,870,000 - - 1,088,534.62 470 Kab. Puncak 2,592,000 - - 1,026,307.84 471 Kab. Intan Jaya 1,866,000 - - 662,375.46 472 Kab. Deiyai 3,310,000 - - 892,156.60 473 Provinsi Maluku Utara - 480,720 - 0.00 474 Kab. Halmahera Tengah 3,091,000 - - 714,761.62 475 Kota Ternate 2,290,000 - 277,458 2,094,114.20 476 Kab. Halmahera Barat 3,267,000 480,720 - 1,373,694.54 477 Kab. Halmahera Timur 4,060,000 - - 957,381.48 478 Kab. Halmahera Selatan 8,897,000 480,720 - 2,605,709.40 479 Kab. Halmahera Utara 4,811,000 480,720 - 2,025,056.84 480 Kab. Kepulauan Sula 2,882,000 - - 1,004,212.14 481 Kota Tidore Kepulauan 2,200,000 480,720 185,572 1,202,198.28 482 Kab. Pulau Morotai 1,920,000 - - 777,996.24 483 Kab. Pulau Taliabu 1,566,000 - - 729,313.52 484 Provinsi Banten - 346,660 - 0.00 485 Kab. Lebak 10,440,600 346,660 967,054 10,510,426.32 486 Kab. Pandeglang 9,576,540 - 177,028 10,351,917.88 487 Kab. Serang 9,083,465 346,660 526,584 8,997,075.36 488 Kab. Tangerang 13,287,645 693,320 1,150,682 20,815,659.54 489 Kota Cilegon 1,536,000 346,660 175,828 2,800,477.62 490 Kota Tangerang 6,144,000 346,660 708,112 12,228,310.62 AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITASI PUSKESMAS NO NAMA DAERAH BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN 491 Kota Serang 3,072,000 - 354,056 4,354,689.42 492 Kota Tangerang Selatan 5,000,000 - 531,084 8,748,033.30 493 Provinsi Bangka Belitung - 421,640 - 0.00 494 Kab. Bangka 2,844,000 - 340,784 2,100,099.10 495 Kab. Belitung 2,088,000 421,640 176,992 1,179,506.90 496 Kota Pangkal Pinang 1,791,000 421,640 147,400 1,388,684.44 497 Kab. Bangka Selatan 2,007,000 - 86,096 1,861,195.62 498 Kab. Bangka Tengah 1,848,000 421,640 343,184 1,434,582.16 499 Kab. Bangka Barat 1,816,000 421,640 343,184 1,912,235.06 500 Kab. Belitung Timur 1,362,000 - 88,496 1,107,989.86 501 Provinsi Gorontalo - - - 0.00 502 Kab. Boalemo 2,739,000 449,980 252,078 1,527,659.80 503 Kab. Gorontalo 5,628,000 449,980 411,880 3,196,326.32 504 Kota Gorontalo 2,110,000 449,980 147,400 1,821,536.58 505 Kab. Pohuwato 3,856,000 449,980 253,878 1,575,219.86 506 Kab. Bone Bolango 5,160,000 449,980 411,880 1,222,644.44 507 Kab. Gorontalo Utara 3,795,000 - 414,130 1,353,135.40 508 Provinsi Kepulauan Riau - 831,920 - 0.00 509 Kab. Natuna 2,616,781 415,960 259,422 970,980.80 510 Kab. Kepulauan Anambas 1,374,594 - - 530,315.08 511 Kab. Karimun 2,204,594 415,960 255,822 1,825,549.38 512 Kota Batam 3,699,594 415,960 - 11,116,917.52 513 Kota Tanjung Pinang 1,200,000 - 296,600 1,347,130.96 514 Kab. Lingga 1,404,000 - - 953,305.84 515 Kab. Bintan 3,390,591 - 85,274 1,531,158.32 516 Provinsi Papua Barat - - - 0.00 517 Kab. Fak Fak 2,850,000 - 243,052 859,357.36 518 Kab. Manokwari 4,046,000 580,600 171,400 1,731,173.32 519 Kab. Sorong 4,777,000 - 108,026 901,413.80 520 Kota Sorong 1,392,000 580,600 639,156 1,882,553.28 521 Kab. Raja Ampat 6,384,000 580,600 246,052 725,202.64 522 Kab. Sorong Selatan 4,845,000 - 517,630 698,318.46 523 Kab. Teluk Bintuni 5,420,000 - 1,110,260 956,462.48 524 Kab. Teluk Wondama 1,944,000 - 222,052 615,270.30 525 Kab. Kaimana 2,200,000 - 121,526 763,266.38 526 Kab. Maybrat 3,752,000 - 615,130 492,561.32 527 Kab. Tambrauw 1,722,000 - 246,052 459,821.18 528 Kab. Manokwari Selatan 1,100,000 - 221,000 553,628.96 529 Kab. Pegunungan Arfak 2,475,000 - - 509,330.66 530 Provinsi Sulawesi Barat - 475,380 - 0.00 531 Kab. Majene 2,926,000 475,380 - 1,922,177.00 532 Kab. Mamuju 5,720,000 - - 2,353,613.90 533 Kab. Polewali Mandar 5,400,000 475,380 - 3,977,581.40 534 Kab. Mamasa 4,539,000 - - 1,328,828.60 535 Kab. Mamuju Utara 4,298,000 - - 1,587,333.00 536 Kab. Mamuju Tengah 2,510,000 - - 1,488,022.86 537 Provinsi Kalimantan Utara - 438,360 - 0.00 538 Kab. Bulungan 3,072,000 - 298,400 1,057,828.58 539 Kab. Malinau 3,225,000 - 263,850 950,690.42 540 Kab. Nunukan 3,436,000 - 263,850 1,795,339.40 541 Kota Tarakan 1,498,000 - - 1,474,806.66 542 Kab. Tana Tidung 686,468 - 175,900 436,065.58 TOTAL 2,500,000,000 92,174,610 109,127,075 1,650,000,000.00 FORMULIR 3 LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DAK BIDANG KESEHATAN TA 2016 SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR TRIWULAN I/II/III/IV *) Kabupaten/Kota : Provinsi : No Jenis Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Permasalahan Lokasi Kegiatan Jml Satuan Jumlah Jml Satuan Realisasi Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis Kode Masalah **) Upaya Pemecahan Masalah yang diharapkan DAK (Rp. Juta) Pendamping (Rp. Juta) Total (Rp. Juta) Keuangan (%) Fisik (%) Ya Tidak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 Dst Mengetahui, Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota Nama Nama NIP NIP Petunjuk pengisian:  Kolom 2 diisi dengan jenis kegiatan sesuai dengan juknis  Kolom 3 diisi dengan jumlah kegiatan pada sarana dan prasarana kesehatan.  Kolom 4 diisi dengan satuan dari kolom 3.  Kolom 5 diisi dengan besarnya alokasi DAK Bidang Kesehatan termasuk pendamping (bila ada) untuk masing-masing kegiatan.  Kolom 6 diisi dengan jumlah kegiatan yang terealisasi pada sarana dan prasarana kesehatan.  Kolom 7 diisi dengan satuan dari kolom 6  Kolom 8 diisi dengan realisasi penggunaan DAK termasuk pendamping (bila ada) untuk masing-masing kegiatan sampai dengan triwulan I/II/III/IV *).  Kolom 9 diisi dengan persentase fisik sampai dengan triwulan I/II/III/IV *).  Kolom 10 diisi dengan Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis  Kolom 11 diisi dengan kode masalah dibawah ini: Kode Masalah: 1 Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 2 Permasalahan terkait dengan petunjuk teknis 3 Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran (SKPD) 4 Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD 5 Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan 6 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak 7 Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola 8 Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D 9 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak 10 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola  Kolom 12 upaya pemecahan masalah yang diharapkan  Kolom 13 lokasi kegiatan (pembangunan Puskesmas di Desa .................) FORMULIR 4 LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016 PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TRIWULAN I/II/III/IV *) Provinsi : Kabupaten/Kota : RSUD/RSK : No Jenis Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Permasalahan Jumla h Satuan Jumlah Juml Jumlah Satuan Realisasi Kesesuaian antara DPA- SKPD dengan Juknis Masalah Upaya Pemecahan Masalah yang diharapkan DAK (Rp. Juta) Pendampi ng (Rp. Juta) Total (Rp. Juta) Keuangan (%) Fisik (%) Ya Tidak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 Mengetahui, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Direktur RS Nama Nama NIP NIP Petunjuk pengisian :  Kolom 2 diisi dengan jenis kegiatan sesuai dengan juknis.  Kolom 3 diisi dengan jumlah kegiatan pada sarana dan prasarana kesehatan.  Kolom 4 diisi dengan satuan dari kolom 3.  Kolom 5 diisi dengan besarnya alokasi DAK Bidang Kesehatan termasuk pendamping (bila ada) untuk masing-masing kegiatan.  Kolom 6 diisi dengan jumlah kegiatan yang terealisasi pada sarana dan prasarana kesehatan.  Kolom 7 diisi dengan satuan dari kolom 6  Kolom 8 diisi dengan realisasi penggunaan DAK termasuk pendamping (bila ada) untuk masing-masing kegiatan sampai dengan triwulan I/II/III/IV *).  Kolom 9 diisi dengan persentase fisik sampai dengan triwulan I/II/III/IV *).  Kolom 10 diisi dengan Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis  Kolom 11 diisi dengan kode masalah dibawah ini: Kode Masalah
1. 1.Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
2. 2.Permasalahan terkait dengan petunjuk teknis
3. 3.Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran (SKPD)
4. 4.Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD
5. 5.Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
6. 6.Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak
7. 7.Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
8. 8.Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D
9. 9.Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak
10. 10.Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola  Kolom 12 upaya pemecahan masalah yang diharapkan FORMULIR 5 LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DAK BIDANG KESEHATAN TA 2016 SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN TRIWULAN I/II/III/IV *) Kabupaten/Kota : Provinsi : No Jenis Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Permasalahan Jml Satuan Jumlah Jml Satuan Realisasi Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis Kode Masal ah **) Upaya Pemecahan Masalah yang diharapkan DAK (Rp. Juta) Pendampin g (Rp. Juta) Total (Rp. Juta) Keuangan (%) Fisik (%) Ya Tidak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Penyediaan Obat dan BMHP 2 Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK)
a.Pembangunan baru IFK
b.Rehabilitasi IFK
c.Perluasan IFK
d.Penyediaan Sarana Pendukung IFK: 1) Sarana penyimpanan 2) Sarana distribusi 3) Sarana pengamanan 4) Sarana pengolah data 5) Sarana telekomunikasi 6) Sarana Penunjang 3 Instalasi Farmasi Provinsi (IFP) No Jenis Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Permasalahan Jml Satuan Jumlah Jml Satuan Realisasi Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis Kode Masal ah **) Upaya Pemecahan Masalah yang diharapkan DAK (Rp. Juta) Pendampin g (Rp. Juta) Total (Rp. Juta) Keuangan (%) Fisik (%) Ya Tidak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
a.Pembangunan baru IFP
b.Rehabilitasi IFP
c.Perluasan IFP
d.Penyediaan Sarana Pendukung IFP 1) Sarana penyimpanan 2) Sarana distribusi 3) Sarana pengamanan 4) Sarana pengolah data 5) Sarana telekomunikasi 6) Sarana Penunjang Mengetahui, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Nama Nama NIP NIP Petunjuk pengisian:  Kolom 2 diisi dengan jenis kegiatan sesuai dengan juknis  Kolom 3 diisi dengan jumlah kegiatan pada sarana dan prasarana kesehatan.  Kolom 4 diisi dengan satuan dari kolom 3.  Kolom 5 diisi dengan besarnya alokasi DAK Bidang Kesehatan termasuk pendamping (bila ada) untuk masing-masing kegiatan.  Kolom 6 diisi dengan jumlah kegiatan yang terealisasi pada sarana dan prasarana kesehatan.  Kolom 7 diisi dengan satuan dari kolom 6  Kolom 8 diisi dengan realisasi penggunaan DAK termasuk pendamping (bila ada) untuk masing-masing kegiatan sampai dengan triwulan I/II/III/IV *).  Kolom 9 diisi dengan persentase fisik sampai dengan triwulan I/II/III/IV *).  Kolom 10 diisi dengan Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis  Kolom 11 diisi dengan kode masalah dibawah ini: Kode Masalah:
1. 1.Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
2. 2.Permasalahan terkait dengan petunjuk teknis
3. 3.Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran (SKPD)
4. 4.Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD
5. 5.Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
6. 6.Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak
7. 7.Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
8. 8.Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D
9. 9.Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak
10. 10.Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola  Kolom 12 upaya pemecahan masalah yang diharapkan FORMULIR 6 LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DAK BIDANG KESEHATAN TA 2016 SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG (SARPRAS KESEHATAN ) TRIWULAN I/II/III/IV *) Kabupaten/Kota : Provinsi : No Jenis Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Permasalahan Jml Satuan Jumlah Jml Satuan Realisasi Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis Kode Masalah **) Upaya Pemecaha n Masalah yang diharapka n DAK (Rp. Juta) Pendamping (Rp. Juta) Total (Rp. Juta) Keuangan (%) Fisik (%) Ya Tidak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar Kegiatan :
a.…….
b.……
c.dst 2 Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan Kegiatan : 1) ……. 2) …… 3) Dst No Jenis Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Permasalahan Jml Satuan Jumlah Jml Satuan Realisasi Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis Kode Masalah **) Upaya Pemecaha n Masalah yang diharapka n DAK (Rp. Juta) Pendamping (Rp. Juta) Total (Rp. Juta) Keuangan (%) Fisik (%) Ya Tidak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Subbidang Pelayanan Kefarnasian Kegiatan : 1) ……. 2) …… 3) dst Mengetahui, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Direktur RS Provinsi/Kabupaten/Kota Nama Nama NIP NIP Petunjuk pengisian:  Kolom 2 diisi dengan jenis kegiatan sesuai dengan juknis  Kolom 3 diisi dengan jumlah kegiatan pada sarana dan prasarana kesehatan.  Kolom 4 diisi dengan satuan dari kolom 3.  Kolom 5 diisi dengan besarnya alokasi DAK Bidang Kesehatan termasuk pendamping (bila ada) untuk masing-masing kegiatan.  Kolom 6 diisi dengan jumlah kegiatan yang terealisasi pada sarana dan prasarana kesehatan.  Kolom 7 diisi dengan satuan dari kolom 6  Kolom 8 diisi dengan realisasi penggunaan DAK termasuk pendamping (bila ada) untuk masing-masing kegiatan sampai dengan triwulan I/II/III/IV *).  Kolom 9 diisi dengan persentase fisik sampai dengan triwulan I/II/III/IV *).  Kolom 10 diisi dengan Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis  Kolom 11 diisi dengan kode masalah dibawah ini: Kode Masalah:
1. 1.Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
2. 2.Permasalahan terkait dengan petunjuk teknis
3. 3.Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran (SKPD)
4. 4.Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD
5. 5.Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
6. 6.Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak
7. 7.Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
8. 8.Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D
9. 9.Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak
10. 10.Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola  Kolom 12 upaya pemecahan masalah yang diharapkan FORMULIR 7 FORMAT LAPORAN TAHUNAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I. PENDAHULUAN II. TUJUAN III. PELAKSANAAN DAK FISIK A. SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR (REALISASI KEUANGAN DAN FISIK PER MENU) B. SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN (REALISASI KEUANGAN DAN FISIK PER MENU) C. SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN (REALISASI KEUANGAN DAN FISIK PER MENU) D. SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG (SUBBIDANG SARPRAS KESEHATAN) IV. PELAKSANAAN DAK NON FISIK A. BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
i.CAPAIAN PROGRAM ii. REALISASI KEUANGAN • KIA • GIZI • PENYAKIT MENULAR • PENYAKIT TIDAK MENULAR • dll B. AKREDITASI PUSKESMAS C. AKREDITASI RUMAH SAKIT D. JAMPERSAL V. PERMASALAHAN VI. KESIMPULAN DAN SARAN FORMULIR 8 FORMAT KETERSEDIAAN OBAT KABUPATEN/KOTA…… 1 2 3 4 5 6 7=5+6 8=7/4 9 10=6*9 1 JUMLAH HARGA (Rp) RENCANA PENGADAAN 2016 SISA STOK PER DES 2015 JUMLAH OBAT KETERSEDIAAN (BULAN) NO NAMA OBAT SATUAN HARGA SATUAN (Rp) PEMAKAIAN RATA-RATA PER BULAN TOTAL HARGA Mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kepala Instalasi Farmasi Kab/Kota, Kab/Kota, Nama Nama NIP NIP Keterangan :
1. 1.Nama obat adalah seluruh nama obat yang ada di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota
2. 2.Kemasan adalah satuan terkecil dari masing-masing item obat
3. 3.Pemakaian rata-rata per bulan adalah pemakaian rata-rata obat di IF selama 3 bulan terakhir
4. 4.Sisa stok adalah sisa stok terakhir obat pada 31 Desember 2015, sisa stok yang dihitung adalah sisa stok efektif
5. 5.Ketersediaan adalah jumlah obat dibagi dengan pemakaian rata-rata perbulan
6. 6.Rencana Pengadaan 2016 adalah rencana pengadaan obat yang bersumber dari berbagai macam sumber anggaran (DAK, APBD II, dst)
7. 7.Harga satuan adalah harga satuan terkecil dari masing-masing item obat dengan menggunakan harga terakhir
8. 8.Jumlah harga adalah perkalian dari rencana pengadaan tahun 2016 dengan harga satuan untuk masing-masing item obat
9. 9.Total harga adalah jumlah anggaran pengadaan obat dari berbagai macam sumber anggaran FORMULIR 9 KOP INSTANSI SURATPERNYATAAN MENJAMIN KETERSEDIAAN OBATDAN BMHP DI KAB/KOTA Yang bertandatangan di bawahini: Nama : NIP : Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan………. SatuanKerja : Menyatakan bahwa penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kefarmasian TA 2016, Kabupaten/Kota…..sebesar Rp. ……………… dengan rincian sebagai berikut: No Uraian Alokasi (Rp) 1 Pemenuhan obat dan BMHP 2 Pembangunan Baru/Rehabilitasi IFK 3 Pengadaan sarana pendukung IFK Dengan pemanfaatan ini, kami menyatakan bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan obat dan BMHP di pelayanan kesehatan dasar kab/kota............., untuk kebutuhan minimal selama 18 bulan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ……………..,, Mengetahui, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kesehatan, Nama. Nama NIP. FORMULIR 10 KOP INSTANSI SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : NIP : Jabatan : Kadinkes Provinsi/Kab/Kota ........................ Dengan ini menyatakan : Sanggup dan bersedia untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK TA 2016 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI Demikianlah surat pernyataan ini dibuat sebagai komitmen untuk mendukung pelaksanaan DAK Kesehatan TA 2016. …………………………,………. Mengetahui, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kesehatan, TTD dan Stempel Instansi TTD dan Stempel Instansi Nama Nama/NIP FORMULIR 11 KOP INSTANSI SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : NIP : Jabatan : Kadinkes Provinsi/Kab/Kota ........................ menyatakan bahwa : Kegiatan DAK Bidang Kesehatan 2016 Subbidang Pelayanan Kefarmasian akan digunakan untuk :
10. 1.Penyediaan Obat dan BMHP sebesar Rp. …………………….
11. 2.Analisa Kebutuhan biaya Penyediaan Obat dan BMHP : Kebutuhan Obat dan BMHP TA 2016 Pemenuhan Obat dan BMHPdari DAK TA 2016 Pemenuhan Obat dan BMHP dari APBD TA 2016 (1 = 2+3) (2) (3) Rp. ……………….. Rp. …………………………. Rp. ……………………..
12. 3.Pemda Kab/Kota menjamin alokasi anggaran biaya operasional, biaya distribusi obat dan BMHP serta biaya lain terkait proses pengadaan obat dan BMHP di Kabupaten/Kota.
13. 4.Penggunaan DAK dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI Demikianlah surat pernyataan ini dibuat sebagai komitmen untuk mendukung pelaksanaan DAK Kesehatan TA 2016. ......., ……………………….. TTD dan Stempel Instansi Nama/NIP Catatan: • Jumlah Kebutuhan Obat dan BMHP TA 2016 (1) harus sama dengan Jumlah dari Kolom Pemenuhan Obat dan BMHP dari DAK TA 2016 (2) ditambah Kolom Pemenuhan Obat dan BMHP dari APBD TA 2016 (3) FORMULIR 12 KOP INSTANSI SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : NIP : Jabatan : Kadinkes Kab/Kota/Provinsi........................ menyatakan bahwa : Kegiatan DAK Bidang Kesehatan 2016 Subbidang Pelayanan Kefarmasian akan digunakan untuk :
14. 1.SaranaPenyimpanan/SaranaDistribusi/Sarana Telekomunikasi/SaranaPengamanan/SaranaPengolah Data/SaranaPenunjang di InstalasiFarmasiProvinsi/Kab/Kota*)
15. 2.Lokasi : ...................................................
16. 3.Kriteria DTPK : Ya/ Tidak Pemekaran : Ya/Tidak **)
17. 4.Ketersediaan sumber daya manusia untuk operasional alat: Ada/tidak* Terdiri dari:.....................................................................................................................
18. 5.Penyediaan terdiri dari
19. 6.Total penyediaan pada poin 5 adalah = Rp............................................ yang akan dibiayai dari DAK Kesehatan 2016.
20. 7.Pemda Kab/Kota/Provinsi akan menjamin biaya operasional sarana dan prasarana yang disediakan dari DAK Kesehatan.
21. 8.TidakmengalihfungsikanSaranaPendukung IFK/IFP Demikianlah surat pernyataan ini dibuat sebagai komitmen untuk mendukung pelaksanaan DAK Kesehatan TA 2016. ......., ………………………. TTD dan Stempel Instansi Nama/NIP *) Pilih sesuai usulan dalam Rakontek DAK 2016 **) pilih salah satu JenisSarana Jenis Volume Unit Cost Total (Vol X Unit Cost) SaranaPenyimpanan a........ b.....dst SaranaDistribusi a........ b.....dst Sarana dst Total FORMULIR 13 KOP INSTANSI SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : NIP : Jabatan : Kadinkes Provinsi/Kab/Kota........................ menyatakan bahwa : Kegiatan DAK Bidang Kesehatan 2016 Subbidang Pelayanan Kefarmasian akan digunakan untuk :
22. 1.Pembangunan Baru/Rehabilitasi/PerluasanInstalasiFarmasiProvinsi/Kab/Kota (IFP/IFK) *)
23. 2.Lokasi : ...................................................
24. 3.Kriteria DTPK : Ya/ Tidak Pemekaran : Ya/Tidak **)
25. 4.Surat keterangan dari Dinas PU untuk rusak berat/total. Ada/Tidak ada**)
26. 5.Ketersediaan sumber daya manusia yang akan ditempatkan pada IFP/IFK yang dibangun/direhabilitasi yaitu : • Jumlah Apoteker : ………… orang • Jumlah Asisten Apoteker : ………… orang • Tenaga Kesehatan Lainnya : ………….orang • Tenaga Administrasi : ………… orang
27. 6.Luas tanah : .................. m2 Rencana luas bangunan : ..... m2
28. 7.Kebutuhan biaya : Luas bangunan x unit cost per m2 (standar Pemda setempat) jadi : ....................x .................................= Rp. ................................,-
29. 8.Total bangunan (poin 7) = Rp............................................ yang akan dibiayai dari DAK Kesehatan 2016.
30. 9.Lahan/Bangunan IFK/IFP merupakan aset milik Pemerintah Provinsi/Kab/Kota.
31. 10.Pemda Provinsi/Kab/Kota akan menjamin biaya operasional InstalasiFarmasiProvinsi/Kab/Kota yang akan dibangun/direhabilitasi tersebut diluar DAK. Demikianlah surat pernyataan ini dibuat sebagai komitmen untuk mendukung pelaksanaan DAK Kesehatan TA 2016. ......., ……………………….. TTD dan Stempel Instansi Nama/NIP *) Pilih sesuai usulan dalam Rakontek DAK 2016 **) pilih salah satu FORMULIR 14 CONTOH SPESIFIKASI KENDARAAN RODA DUA DISTRIBUSI OBAT DAN BMHP Spesifikasi :
32. 1.Kapasitas mesin motor 110 – 150 cc
33. 2.Memiliki box untuk penyimpanan distribusi obat yang terpasang secara permanen FORMULIR 15 DAERAH LOKUS PRIORITAS DATA PUSKESMAS DI 9 PROVINSI DAN 64 KAB/KOTA PRIORITAS (kecuali DKI tidak mendapatkan tambahan alokasi lokus prioritas) NO PROVINSI NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH PUSKESMAS* 1 SUMATERA UTARA 1 Kab. Tapanuli Selatan 16 2 Kab. Labuhan Batu 13 3 Kab. Asahan 22 3 Kab. Deli Serdang 34 4 Kab. Langkat 30 5 Kab. Nias Selatan 36 5 Kab. Serdang Bedagai 20 6 Kab. Batu Bara 13 7 Kab. Labuhan Batu Utara 17 Total Puskesmas 201 2 SUMATERA SELATAN 1 Kab. Ogan Komering Ulu 16 2 Kab. Ogan Komering Ilir 29 3 Kab. Muara Enim 19 4 Kab. Lahat 31 Total Puskesmas 95 3 LAMPUNG 1 Kab. Lampung Barat 12 2 Kab. Lampung Selatan 26 3 Kab. Lampung Timur 33 4 Kab. Lampung Tengah 38 5 Kab. Lampung Utara 26 6 Kab. Tulang Bawang 18 7 Kota Bandar Lampung 30 Total Puskesmas 183 4 DKI JAKARTA 1 Jakarta Timur 0 2 Jakarta Barat 0 3 Jakarta Utara 0 Total Puskesmas 0 5 JAWA BARAT 1 Kab. Bogor 101 2 Kab. Sukabumi 58 3 Kab. Cianjur 45 4 Kab. Bandung 62 5 Kab. Garut 65 6 Kab. Tasikmalaya 40 7 Kab. Cirebon 57 8 Kab. Majalengka 32 9 Kab. Indramayu 49 10 Kab. Karawang 50 Total Puskesmas 559 6 JAWA TENGAH 1 Kab. Cilacap 38 2 Kab. Banyumas 39 3 Kab. Banjarnegara 35 4 Kab. Grobogan 30 5 Kab. Pati 29 6 Kab. Kendal 30 NO PROVINSI NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH PUSKESMAS* 7 Kab. Batang 21 8 Kab. Pekalongan 26 9 Kab. Pemalang 22 10 Kab. Tegal 29 11 Kab. Brebes 38 12 Kota Semarang 37 Total Puskesmas 374 7 JAWA TIMUR 1 Kab. Kediri 37 2 Kab. Malang 39 3 Kab. Jember 49 4 Kab. Pasuruan 33 5 Kab. Sidoarjo 26 6 Kab. Jombang 34 7 Kab. Nganjuk 20 8 Kab. Tuban 33 9 Kota Surabaya 62 Total Puskesmas 333 8 BANTEN 1 Kab. Pandeglang 36 2 Kab. Lebak 40 3 Kab. Tangerang 43 4 Kab. Serang 31 Total Puskesmas 150 9 SULAWESI SELATAN 1 Kab. Bulukumba 19 2 Kab. Jeneponto 18 3 Kab. Gowa 25 4 Kab. Wajo 23 5 Kab. Luwu 21 6 Kab. Toraja Utara 25 Total Puskesmas 131 GRAND TOTAL PUSKESMAS 2026

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN, SERTA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG SUBBIDANG SARPRAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

(1)Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2016.
(2)Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016.
(3)Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kefarmasian dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016.

Pasal 2

Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 terdiri atas:

a.dana alokasi khusus fisik reguler bidang kesehatan;
b.dana alokasi khusus fisik reguler sarana dan prasarana penunjang subbidang sarpras kesehatan; dan
c.dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan.

Pasal 3

(1)Dana alokasi khusus fisik reguler bidang kesehatan, dan dana alokasi khusus fisik reguler sarana dan prasarana penunjang subbidang sarpras kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b diarahkan untuk kegiatan:
1. a.subbidang pelayanan kesehatan dasar;
2. b.subbidang pelayanan kesehatan rujukan; dan
3. c.subbidang pelayanan kefarmasian.
(2)Kegiatan subbidang pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.rehabilitasi bangunan Puskesmas rusak sedang atau berat;
2. b.pembangunan gedung untuk peningkatan fungsi Puskesmas;
3. c.pembangunan Puskesmas baru termasuk rumah dinas;
4. d.penyediaan alat kesehatan di Puskesmas;
5. e.penyediaan alat penunjang di Puskesmas;
6. f.penyediaan Puskesmas keliling perairan;
7. g.penyediaan Puskesmas keliling roda 4 (empat);
8. h.penyediaan kendaraan operasional roda 2 (dua);
9. i.penyediaan ambulans; dan/atau
10. j.penyediaan perangkat sistem informasi kesehatan di Puskesmas.
(3)Kegiatan subbidang pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.penyediaan sarana prasarana dan peralatan medis untuk penguatan rumah sakit daerah sesuai dengan standar kelas rumah sakit yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2015;
2. b.penyediaan sarana prasarana dan peralatan medis untuk penguatan rumah sakit umum daerah sesuai dengan standar rujukan nasional/provinsi/regional;
3. c.penyediaan ambulans;
4. d.penyediaan mobil jenazah;
5. e.penyediaan unit transfusi darah rumah sakit dan bank darah rumah sakit;
6. f.Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit;
7. g.instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit;
8. h.peralatan kalibrasi di rumah sakit; dan/atau
9. i.pembangunan rumah sakit kelas D pratama.
(4)Kegiatan subbidang pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.penyediaan obat dan bahan medis habis pakai di tingkat Kabupaten/ Kota;
2. b.pembangunan baru, rehabilitasi, pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi di tingkat Kabupaten/Kota;
3. c.pembangunan baru, rehabilitasi, pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi di tingkat Provinsi; dan/atau
4. d.penyediaan kendaraan distribusi roda 2 (dua)/roda 4 (empat).

Pasal 4

Pasal 5

(1)Dana alokasi khusus nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c digunakan untuk kegiatan:
1. a.Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
2. b.akreditasi Puskesmas;
3. c.akreditasi rumah sakit; dan/atau
4. d.Jaminan Persalinan (Jampersal)
(2)Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.upaya kesehatan promotif dan preventif;
2. b.dukungan manajemen di Puskesmas; dan
3. c.dukungan manajemen dinas kesehatan Kabupaten/Kota.
(3)Kegiatan akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pendampingan akreditasi Puskesmas; dan
2. b.survei akreditasi Puskesmas.
(4)Kegiatan akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.pendampingan akreditasi rumah sakit; dan
2. b.survei akreditasi rumah sakit.
(5)Kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.biaya operasional rumah tunggu kelahiran;
2. b.biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan, dan pendamping di rumah tunggu kelahiran; dan/atau
3. c.biaya transportasi dan/atau perjalanan dinas ibu hamil, nifas, beserta tenaga kesehatan/pendamping dari rumah ke rumah tunggu kelahiran maupun dari rumah tunggu kelahiran ke fasilitas pelayanan kesehatan dan sebaliknya.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Kepala Daerah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Direktur Rumah Sakit Provinsi, dan Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota harus melakukan pelaporan secara berjenjang dan berkala setiap tiga bulan.
(2)Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 kepada Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri;
(3)Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kompilasi laporan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan melalui Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran.
(4)Kompilasi laporan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Pasal 8

Pasal 9

1.Tujuan Umum: Mendukung daerah dalam penyediaan dana pembangunan bidang kesehatan untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan.
2.Tujuan Khusus:

a.Menyediakan dukungan dana kegiatan fisik pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan kefarmasian;
b.Menyediakan dukungan dana operasional bagi Puskesmas, dalam menjalankan upaya kesehatan;
c.Menyediakan dukungan dana bagi penyelenggaraan manajemen Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam pelaksanaan prioritas nasional bidang kesehatan;
d.Mengaktifkan penyelenggaraan manajemen Puskesmas mulai dari perencanaan, penggerakan/pelaksanaan lokakarya mini sampai dengan evaluasi.
e.Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas serta Bayi Baru lahir.
f.Meningkatkan manajemen mutu dan manajemen pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit C. SASARAN
a.Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, beserta seluruh UPT nya;
b.RSUD Rujukan Regional/Provinsi/Nasional;
c.Rumah sakit daerah; dan
d.Rumah sakit kelas D Pratama; D. RUANG LINGKUP Ruang lingkup penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2016 diarahkan untuk kegiatan:
1. 1.DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan
a.Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar, diarahkan untuk: 1) Pembangunan Puskesmas baru termasuk rumah dinas 2) Pembangunan ruang rawat inap Puskesmas 3) Rehabilitasi bangunan Puskesmas rusak sedang atau berat 4) Penyediaan alat kesehatan di Puskesmas 5) Penyediaan alat penunjang di Puskesmas 6) Penyediaan puskesmas keliling perairan 7) Penyediaan puskesmas keliling roda 4 8) Penyediaan kendaraan operasional roda 2 9) Penyediaan ambulans 10) Penyediaan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas.
b.Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan, diarahkan untuk: 1) Penyediaan sarana prasarana dan peralatan medis Rumah Sakit Daerah sesuai dengan standar kelas Rumah Sakit pada saat ini. 2) Penyediaan sarana prasarana dan peralatan medis RSUD sesuai dengan standar Rujukan Nasional/Provinsi/Regional 3) Penyediaan Ambulans; 4) Penyediaan mobil jenazah; 5) Penyediaan Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit dan Bank Darah Rumah Sakit; 6) Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit; 7) Instalasi pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit 8) Peralatan kalibrasi untuk rumah sakit 9) Pembangunan rumah sakit kelas D Pratama.
c.Subbidang Pelayanan Kefarmasian, diarahkan untuk: 1) Penyediaan obat dan bahan medis habis pakai di tingkat Kabupaten/ Kota; 2) pembangunan baru, rehabilitasi, pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi di tingkat Kabupaten/Kota; 3) pembangunan baru, rehabilitasi, pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi di tingkat Provinsi; dan/atau 4) Penyediaan kendaraan distribusi roda 2/ roda 4.
1. 2.DAK Nonfisik Bidang Kesehatan
a.Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), diarahkan untuk: 1) Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif; 2) Dukungan Manajemen di Puskesmas; 3) Dukungan Manajemen Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.
b.Akreditasi Puskesmas, diarahkan untuk: 1) Pendampingan Akreditasi Puskesmas; 2) Survei Akreditasi Puskesmas.
c.Akreditasi Rumah Sakit, diarahkan untuk: 1) Pendampingan Akreditasi Rumah Sakit; 2) Survei Akreditasi Rumah Sakit.
d.Jaminan Persalinan (Jampersal), diarahkan untuk: 1) Biaya operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK); 2) Biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di rumah tunggu kelahiran; 3) Biaya transportasi dan/atau perjalanan dinas ibu hamil, nifas, beserta tenaga kesehatan/pendamping dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan dan sebaliknya. E. KEBIJAKAN OPERASIONAL DAK Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Untuk bisa mengimplementasikan dengan baik, maka diperlukan kebijakan operasional yang meliputi:
1. 1.Kebijakan Operasional Umum
a.Pemerintah daerah tetap berkewajiban mengalokasikan dana untuk kesehatan sebesar 10% dari APBD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; khususnya kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. DAK Bidang Kesehatan bukan dana utama dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah, sehingga daerah dituntut lebih kreatif serta inovatif dalam memadukan semua potensi yang ada untuk pembangunan kesehatan dan mengupayakan dengan sungguh-sungguh pemenuhan anggaran pembangunan kesehatan melalui operasional Puskesmas.
b.Dinas Kesehatan Provinsi sebagai koordinator dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi DAK Bidang Kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan RS di Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapatkan DAK Bidang Kesehatan wajib berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi.
c.Dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Bidang Kesehatan tidak boleh duplikasi dengan sumber pembiayaan APBN, APBD maupun pembiayaan lainnya.
d.Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) DAK harus mengacu kepada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2016. Pemilihan kegiatan sesuai dengan prioritas dan permasalahan di masing-masing di daerah yang diselaraskan dengan prioritas kegiatan dalam rangka mencapai prioritas nasional bidang kesehatan.
e.Daerah tidak diperkenankan melakukan pengalihan atau pergeseran anggaran dan kegiatan antara DAK Fisik dan DAK Nonfisik serta DAK Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan.
f.Pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan DAK Bidang Kesehatan mengikuti ketentuan yang telah diatur Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
1. 2.Kebijakan Operasional DAK Fisik
a.Sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan maksimal 5% dari pagu DAK Fisik dapat dipergunakan untuk kegiatan penunjang antara lain terkait penyiapan; perencanaan dan pengawasan kegiatan dari DAK fisik.
b.Bagi RS Rujukan Regional/Provinsi sebagai pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan alat guna mendukung pencapaian peningkatan kelas B (bagi RS Rujukan yang belum memenuhi kelas B).
c.Bagi RS Rujukan Nasional diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan alat guna mendukung pencapaian peningkatan kelas A pendidikan dan terakreditasi internasional.
d.Bagi daerah yang mendapatkan alokasi DAK Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan tetapi tidak memiliki RS, dimungkinkan untuk pembangunan RS Pratama sesuai kebutuhan daerah.
e.Proses penyediaan obat dan alat kesehatan dapat mengacu pada harga e-catalog. Apabila harga tidak tercantum dalam e- catalog, maka dapat digunakan mekanisme peraturan yang berlaku.
f.Daerah wajib menyediakan biaya distribusi obat.
1. 3.Kebijakan Operasional DAK Nonfisik
a.Dana BOK diarahkan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas dalam upaya kesehatan promotif dan preventif dalam mendukung pelayanan kesehatan di luar gedung dengan didukung manajemen Puskesmas yang baik;
b.Pemanfaatan dana BOK utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas kesehatan dan kader dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas sehingga terbentuk perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat untuk terwujudnya keluarga dan masyarakat yang sehat;
c.Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) digunakan untuk mendekatkan akses bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas yang tinggal di daerah yang jangkauannya jauh/terpencil terhadap fasilitas kesehatan;
d.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menetapkan alokasi BOK ke setiap Puskesmas dengan memperhatikan beberapa variabel yang terkait dengan beban kerja setiap Puskesmas antara lain: luas wilayah kerja Puskesmas, jumlah penduduk yang menjadi tanggung jawab Puskesmas, jumlah UKBM, jumlah sekolah, dana kapitasi JKN yang diterima, jumlah tenaga pelaksana UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat).
e.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menetapkan alokasi dana Jampersal ke setiap Puskesmas dengan memperhatikan beberapa variabel antara lain jumlah sasaran ibu hamil, jumlah ibu hamil resiko tinggi, jarak dengan fasilitas kesehatan, luas dan tingkat kesulitan wilayah serta moda transportasi yang tersedia.
f.Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit diarahkan untuk pemenuhan target prioritas nasional sesuai target RPJMN 2015-2019.
1. 1.DAK Bidang Kesehatan digunakan untuk mencapai target prioritas nasional sesuai RKP 2016 dan RKPD 2016.
2. 2.Rencana penggunaan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2016 yang dituangkan dalam rencana kegiatan yang rinci setiap bulan.
3. 3.Penggunaan DAK sinergis antar sumber daya yang tersedia. B. PENGELOLAAN
4. 1.Pengelolaan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan
a.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengelola DAK Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar untuk penyediaan sarana prasarana dan peralatan kesehatan.
b.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi mengelola DAK Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kefarmasian untuk penyediaan sarana prasarana pelayanan kefarmasian.
c.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengelola DAK Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kefarmasian untuk penyediaan Obat dan BMHP serta sarana prasarana pelayanan kefarmasian.
d.Direktur Rumah Sakit Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota mengelola DAK Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk penyediaan sarana prasarana dan peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan rujukan.
e.Khusus pembangunan sarana prasarana dan peralatan kesehatan untuk Rumah Sakit Pratama bersumber dari DAK Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dikelola oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
1. 2.Pengelola DAK Nonfisik Bidang Kesehatan
a.Bantuan Operasional Kesehatan disalurkan ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
b.Jaminan Persalinan disalurkan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
c.Akreditasi Puskesmas disalurkan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
d.Akreditasi Rumah Sakit disalurkan melalui Rumah Sakit. C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
1. 1.Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan evaluasi DAK mencakup kinerja program, kinerja fisik dan kinerja keuangan. Lingkup pemantauan dan evaluasi, meliputi:
a.Kesesuaian antara kegiatan DAK Bidang Kesehatan dengan usulan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
b.Kesesuaian pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan di lapangan.
c.Realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.
d.Evaluasi pencapaian kegiatan DAK berdasarkan input, proses, output.
e.Evaluasi pencapaian target program prioritas nasional bidang kesehatan sesuai dengan target unit teknis, RKP 2016 dan Renstra Kemenkes 2015 – 2019.
1. 2.Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi
a.Pengiriman laporan secara berjenjang sesuai dengan format dan waktu yang telah ditetapkan (Bagan 1: Alur Pelaporan Triwulan di Tingkat Kabupaten/Kota; Bagan 2: Alur Pelaporan Triwulan di Tingkat Provinsi). Pelaksanaan pemantauan realisasi keuangan dan fisik DAK Fisik dan DAK Nonfisik (Akreditasi) menggunakan format sesuai Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK.
b.Pelaksanaan DAK Nonfisik BOK dan Jampersal, maka pelaporan capaian indikator program (RKP Tahun 2016 dan Renstra Kemenkes Tahun 2015 – 2019) menggunakan format laporan rutin program sesuai Panduan Umum Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu (SP2TP) Puskesmas. Puskesmas mengirimkan laporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengirimkan pada Dinas Kesehatan Provinsi dan diteruskan oleh Dinas Kesehatan Provinsi ke Kementerian Kesehatan.
c.Review atas laporan yang diterima secara berjenjang. Review perlu dilakukan untuk mencermati laporan yang telah masuk dan melihat kembali perkembangan pelaksanaan DAK di lapangan. Review perlu dilakukan oleh forum koordinasi di masing-masing tingkat pemerintahan. Hasil dari review menjadi dasar untuk memberikan umpan balik kepada daerah.
1. 3.Unit Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi
a.Pemantauan dan evaluasi DAK dilakukan oleh Organisasi Pelaksana dan atau Tim Koordinasi di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai dengan petunjuk teknis dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK.
b.Pemantauan dan evaluasi capaian indikator program dilakukan secara terpadu di setiap jenjang administrasi. Puskesmas/Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja program dengan menggunakan format yang ada sesuai ketentuan yang berlaku D. PELAPORAN
1. 1.Umum
a.Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Direktur RS Provinsi/Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dan Nonfisik Bidang Kesehatan meliputi jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan realisasi fisik kepada Dinas Kesehatan Provinsi, paling lambat 7 hari setelah triwulan selesai (Maret, Juni, September, Desember).
b.Dinas Kesehatan Provinsi melakukan kompilasi laporan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di wilayah kerjanya, kemudian hasil kompilasi meliputi jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan realisasi fisik tersebut dilaporkan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, paling lambat 14 hari setelah triwulan selesai (Maret, Juni, September, Desember).
c.Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan triwulanan dapat dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAK tahun berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan
1. 2.Jenis Pelaporan Laporan dari kegiatan pemantauan teknis pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan terdiri:
a.Laporan triwulan yang memuat jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan, realisasi fisik dan permasalahan dalam pelaksanaan DAK, yang disampaikan selambat- lambatnya 7 hari setelah akhir triwulan berakhir.
b.Laporan penyerapan DAK disampaikan kepada Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Anggaran Trasfer Ke Daerah yang berlaku.
c.Disamping laporan triwulanan, untuk DAK Nonfisik BOK dan Jampersal diwajibkan untuk membuat laporan rutin bulanan capaian program (sesuai indikator Renstra 2015 - 2019 dan RKP Tahun 2016), dengan menggunakan format, mekanisme dan ketentuan yang sudah ditetapkan.
d.Laporan Tahunan DAK yang memuat hasil kinerja satu tahun meliputi: realisasi keuangan, realisasi fisik, capaian program, disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Kementerian Kesehatan (cq Sekretariat Jenderal) pada minggu ketiga bulan Januari tahun berikutnya. Sistematika laporan dalam formulir terlampir.
1. 3.Kepala Daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada:
a.Menteri Kesehatan
b.Menteri Dalam Negeri
c.Menteri Keuangan
1. 4.Alur Pelaporan
a.Pelaksanaan di Puskesmas Kepala Puskesmas menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
b.Pelaksanaan di Kabupaten/Kota 1) Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulan kepada Sekretaris Daerah dan selanjutnya Sekretaris Daerah melakukan kompilasi laporan SKPD. Bupati/Walikota menyampaikan kompilasi laporan SKPD kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis (Menteri Kesehatan). 2) Kepala SKPD (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan RS Kabupaten/Kota) menyampaikan laporan triwulan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan kompilasi laporan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran. 3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program kepada Dinas Kesehatan Provinsi, setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
c.Pelaksanaan di Provinsi 1) Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulan kepada Sekretaris Daerah dan selanjutnya Sekretaris Daerah melakukan kompilasi laporan SKPD. Gubernur menyampaikan kompilasi laporan SKPD kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis (Menteri Kesehatan). 2) Kepala SKPD (Dinas Kesehatan Provinsi dan RS Provinsi) menyampaikan laporan triwulan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan kompilasi laporan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di Provinsi kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran. 3) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program kepada Kementerian Kesehatan, setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Bagan 1. Alur Pelaporan Triwulan di Tingkat Kabupaten/Kota SEKDA KAB/KOTA MENTERI KEUANGAN MENTERI KESEHATAN SKPD MENTERI DALAM NEGERI BUPATI/ WALIKOTA DINAS KESEHATAN PROVINSI Ket : : laporan langsung SEB : laporan langsung Bagan 2. Alur Pelaporan Triwulan di Tingkat Provinsi Setiap lokasi kegiatan yang diusulkan dengan pembiayaan DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota. Urutan prioritas menu kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:
1. 1.Rehabilitasi, Pembangunan Ruang Rawat Inap, dan Pembangunan Baru Puskesmas
a.Rehabilitasi Sedang dan Berat Bangunan Puskesmas
b.Pembangunan Gedung untuk Peningkatan Fungsi Puskesmas dan Jaringannya
c.Pembangunan Baru Puskesmas
1. 2.Penyediaan Alat Kesehatan dan Sarana Penunjang di Puskesmas
a.Penyediaan Peralatan Kesehatan dalam Mendukung UKM
b.Penyediaan Peralatan Kesehatan dalam Mendukung UKP
c.Penyediaan Sarana Penunjang Puskesmas
1. 3.Penyediaan Puskesmas Keliling
a.Penyediaan Puskesmas Keliling Perairan
b.Penyediaan Puskesmas Keliling Roda 4 Doubel Gardan
c.Penyediaan Puskesmas Keliling Roda 4 Biasa
d.Penyediaan Kendaraan Operasional Roda 2
e.Penyediaan Ambulans
1. 4.Penyediaan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas
2. 5.Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas air bersih dan sanitasi masyarakat, maka anggaran DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2016 dapat dipergunakan untuk pemicuan sarana Penyediaan Air Minum Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (PAMSTBM) dan Sanitasi. Uraian lebih detil tentang kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar adalah sebagai berikut:
3. 1.Rehabilitasi, Pembangunan Gedung untuk Peningkatan Fungsi Puskesmas, dan Pembangunan Baru Puskesmas
a.Rehabilitasi Sedang dan Berat Bangunan Puskesmas termasuk Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 1) Persyaratan Umum Persyaratan umum meliputi: Puskesmas dengan kondisi rusak sedang atau berat dengan bukti pernyataan Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat tentang kondisi bangunan rusak sedang/berat sehingga perlu diperbaiki/rehabilitasi; tersedia surat keputusan yang ditandatangai oleh Bupati/Walikota tentang nama Puskesmas yang akan direhabilitasi. 2) Persyaratan Teknis Persyaratan teknis terkait luas lahan dan bangunan, denah tata ruang, sarana prasarana penunjang dan peralatan kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Biaya penghancuran dibebankan pada APBD di luar DAK.
b.Pembangunan Gedung untuk Peningkatan Fungsi Puskesmas 1) Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) untuk ditingkatkan menjadi Puskesmas a) Persyaratan Umum Adanya telaahan yang memuat penjelasan dan analisa kebutuhan Puskesmas. b) Persyaratan Lain:

(1)Tersedianya lahan yang tidak bermasalah dinyatakan dengan surat pernyataan kepala daerah setempat atau surat lain yang dapat membuktikan keabsahan dari kepemilikan lahan.
(2)Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat surat pernyataan kesanggupan daerah untuk memenuhi ketenagaan, dan biaya operasional Puskesmas. c) Persyaratan Teknis Persyaratan teknis terkait luas lahan dan bangunan, denah tata ruang, sarana prasarana penunjang dan peralatan kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 2) Pembangunan Gedung Puskesmas Non Rawat Inap untuk ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap a) Persyaratan Umum Adanya telaahan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang memuat penjelasan dan analisa kebutuhan akan adanya Puskesmas Rawat Inap yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. b) Persyaratan Lain
(1)Tersedianya lahan yang tidak bermasalah dinyatakan dengan surat pernyataan Kepala Daerah setempat atau surat yang dapat membuktikan keabsahan dari kepemilikan lahan.
(2)Kesanggupan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk memenuhi ketenagaan, dan biaya operasional Puskesmas, yang dinyatakan dengan surat pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. c) Persyaratan Teknis Persyaratan teknis terkait luas lahan dan bangunan, denah tata ruang, sarana prasarana penunjang dan peralatan kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 3) Pembangunan Gedung Puskesmas untuk ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED Dalam rangka mendekatkan akses penanganan gawat darurat obstetri dan neonatal, Puskesmas Rawat Inap perlu dilengkapi dengan PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar). a) Persyaratan Umum
(1)Persyaratan umum terkait lokasi dan persyaratan Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu PONED Tahun 2013.
(2)Adanya telaahan kebutuhan Puskesmas mampu PONED dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
(3)Kesanggupan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk memenuhi ketenagaan, dan biaya operasional Puskesmas yang dinyatakan dengan surat pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
(4)Kesanggupan RS PONEK untuk melakukan pembinaan kepada Puskesmas mampu PONED dalam bentuk surat pernyataan kesanggupan dari direktur Rumah Sakit. b) Persyaratan Teknis Persyaratan teknis terkait luas lahan dan bangunan, denah tata ruang, sarana penunjang dan peralatan kesehatan Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu PONED Tahun 2013. 4) Penambahan Ruangan Puskesmas Penambahan ruangan Puskesmas dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014. Pelaksanaan penambahan ruangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Persyaratan Umum
(1)Adanya telaahan penjelasan dan analisa kebutuhan penambahan ruangan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota yang diketahui oleh dinas kesehatan provinsi.
(2)Penambahan ruangan Puskesmas yang diusulkan mempunyai jumlah ruangan Puskesmas lebih sedikit dari yang tercantum dalam Permenkes 75 Tahun 2014 b) Persyaratan Teknis Persyaratan teknis terkait denah tata ruang mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
1. c.Pembangunan Baru Puskesmas Pembangunan baru Puskesmas meliputi: pendirian baru Puskesmas dan relokasi bangunan Puskesmas. 1) Persyaratan Umum Adanya telaahan yang memuat penjelasan dan analisa kebutuhan Puskesmas yang diketahui oleh dinas kesehatan provinsi, antara lain: Pemekaran kecamatan yang tidak belum mempunyai Puskesmas; Kepadatan penduduk yang tinggi, jumlah penduduk lebih dari 30.000 penduduk per kecamatan dan atau wilayah kerja sangat luas; Puskesmas relokasi, dengan kriteria Puskesmas yang berada di daerah rawan bencana alam, konflik, adanya jalur hijau, perubahan tata ruang wilayah, terjadinya masalah hukum pada lokasi fisik bangunan; 2) Persyaratan Lain a) Tersedianya lahan yang tidak bermasalah dinyatakan dengan surat pernyataan Kepala Daerah setempat atau surat lain yang dapat membuktikan keabsahan dari kepemilikan lahan. b) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat surat pernyataan kesanggupan daerah untuk memenuhi ketenagaan, dan biaya operasional Puskesmas dengan bersumber pada dana APBD murni. 3) Persyaratan Teknis Persyaratan teknis terkait luas lahan dan bangunan, denah tata ruang, sarana prasarana penunjang dan peralatan kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
  1. 2.Penyediaan Alat Kesehatan dan Sarana Penunjang di Puskesmas
2. a.Penyediaan Peralatan Kesehatan dalam Mendukung UKM Penyediaan peralatan kesehatan digunakan untuk Puskesmas yang belum memiliki alat, kekurangan alat atau mengganti alat rusak berat antara lain: (1) Set Promosi kesehatan (Promkes); (2) Set Imunisasi; (3) Set ASI; (4) Kit Imunisasi; (5) Kit UKGS; (6) Kit UKS; (7) Kit Bidan; (8) Kit Posyandu; (9) Kit Kesehatan Lingkungan; (10) Kit Posbindu PTM (alat ukur tinggi badan, alat ukur berat badan, alat ukur lingkar perut, body fat analyzer, alat ukur tekanan darah digital, alat pemeriksaan gula darah digital berikut bahan habis pakai, alat pemeriksaan kolesterol total digital berikut bahan habis pakai); Food Model; (11) Kit IVA (speculum ukuran SML, asam asetat 25%, larutan klorin, kapas lidi); (12) Kit Pemeriksaan Kesehatan Pengemudi (Kit Posbindu, alat pemeriksaan kadar alkohol dalam darah, alat pemeriksaan kadar amphetamine urin). Peralatan nomor (1) sampai dengan (9) mengacu pada Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, sedangkan peralatan nomor (10) sampai dengan
(12)mengacu pada ketentuan program yang berlaku. Kebutuhan akan adanya peralatan kesehatan perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: 1) Diperuntukan bagi Puskesmas yang belum memiliki peralatan kesehatan, dan atau sudah memiliki tetapi belum lengkap. Puskesmas yang berfungsi sebagai penapis/gatekeeper dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Puskesmas lain yang dianggap memerlukan. 2) Tersedia sarana penunjang, antara lain: sumber listrik, air bersih mengalir, ruang penunjang. 3) Pengadaan alat kesehatan harus mempertimbangkan kemudahan dalam mekanisme pencatatan BMD/Barang Milik Daerah. 4) Tersedia surat pernyataan Kepala Dinas Kesehatan tentang tenaga yang mampu mengoperasionalkan alat kesehatan.
1. b.Penyediaan Peralatan Kesehatan dalam Mendukung UKP Penyediaan peralatan kesehatan digunakan untuk Puskesmas yang belum memliki alat, kekurangan alat atau mengganti alat yang rusak berat terdiri dari (1) Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu; (2) Set Pemeriksaan Kesehatan Anak; (3) Set Pelayanan KB; (4) Set Obstetri dan Ginekologi;
(5)Set Resusitasi Bayi; (6) Set Perawatan Pasca Persalinan; (7) Set Insersi dan Ekstraksi AKDR; (8) Pemeriksaan Umum; (9) Set Tindakan Medis/Gawat Darurat; (10) Set Kesehatan Gigi dan Mulut; (11) Set Laboratorium; (12) Set Farmasi; (13) Set Rawat Inap; (14) Set Sterilisasi; 15) Set Alat Pengendalian PTM Terpadu terdiri dari : alat pemeriksaan tekanan darah, alat pemeriksaan analisa lemak tubuh (Body Fat analyzer), alat ukur tinggi badan, alat ukur berat badan, alat ukur lingkar perut, alat pemeriksaan gula darah berikut bahan habis pakai, kolesterol darah berikut bahan habis pakai, Peakflow meter, CO analyzer, Nebulyzer, EKG, IVA Kit,Krioterapi dan gas N2 O/CO2. Peralatan nomor (1) sampai dengan (14) mengacu pada Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, sedangkan peralatan nomor (15) mengacu pada ketentuan program teknis yang berlaku. Kebutuhan akan adanya peralatan kesehatan diharapkan mempertimbangkan beberapa hal sebagi berikut: 1) Diperuntukan bagi Puskesmas yang belum memiliki peralatan kesehatan, dan atau sudah memiliki tetapi belum lengkap. 2) Tersedia sarana penunjang antara lain: sumber listrik, air bersih mengalir, ruangan penunjang. 3) Pengadaan alat kesehatan harus mempertimbangkan kemudahan dalam mekanisme pencatatan BMD (Barang Milik Daerah) 4) Tersedia surat pernyataan Kepala Dinas Kesehatan tentang tenaga yang mampu mengoperasionalkan alat kesehatan. 5) Khusus daerah terpencil dan sangat terpencil, perbatasan, dan kepulauan diperkenankan menggunakan alat kesehatan seperti: USG, Rontgen, EKG apabila sumber daya tersedia.
1. c.Penyediaan Sarana Penunjang Puskesmas Penyediaan Sarana Penunjang Lain, antara lain: (1) Solar Cell; (2) Generator; (3) Radio Komunikasi; (4) Cold Chain; (5) Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) 1) Solar Cell/Panel Surya Solar Cell atau Panel Surya merupakan energi alternatif setelah PLN/Generator Set (Genset) untuk Puskesmas yang berada di daerah yang sulit mendapatkan bahan bakar. Selain menghasilkan energi listrik, solar cell tidak menimbulkan polusi udara dan juga tidak menghasilkan gas buang yang dapat menghasilkan efek gas buang rumah kaca (green house gas) yang pengaruhnya dapat merusak ekosistem planet bumi kita. a) Persyaratan Umum
(1)Puskesmas tersebut belum mempunyai energi alternatif lain seperti Genset, atau sudah mempunyai solar cell tetapi tidak dapat berfungsi.
(2)Pengadaan kebutuhan solar cell dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan dengan mempertimbangkan kondisi daerah Puskesmas tersebut, dan dengan mempertimbangkan operasional dan pemeliharaan.
(3)Garansi purna jual minimal 1 (satu) tahun.
(4)Penyedia jasa wajib melakukan pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan solar cell bagi petugas Puskesmas.
(5)Penyedia jasa wajib memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Minimal Pemeliharaan (SMP) dalam bahasa Indonesia.
(6)Penyedia jasa atau Puskesmas wajib mengurus ijin-ijin apabila diperlukan. b) Persyaratan Khusus
(1)Puskesmas menyampaikan usulan secara tertulis berdasarkan analisa kebutuhan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
(2)Puskesmas harus menyediakan lahan atau tempat dimana solar cell tersebut diletakkan.
(3)Solar cell hanya menyuplai kebutuhan listrik di lingkungan/komplek Puskesmas dan dilarang pemanfaatannya di luar lingkungan Puskesmas.
(4)Kapasitas solar cell disesuaikan dengan kebutuhan Puskesmas.
(5)Puskesmas membuat RAB dan TOR yang telah disetujui oleh bagian teknis.
(6)Membuat surat pernyataan kesanggupan membiayai operasional dan pemeliharaan yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dan diketahui oleh Bupati/ Walikota.
(7)Rencana peletakan solar cell agar memperhatikan denah tata ruang di Puskesmas agar memudahkan operasional, pemeliharaan, dan keamanan solar cell. 2) Generator Set (Genset) Fungsi genset adalah untuk memberikan suplai daya listrik pengganti/alternatif untuk alat-alat yang membutuhkan listrik sebagai sumber powernya, saat listrik PLN padam. a) Persyaratan Umum
(1)Puskesmas tersebut belum mempunyai genset atau sudah mempunyai genset tapi tidak dapat berfungsi.
(2)Menyediakan lahan dan rumah genset guna menempatkan genset tersebut.
(3)Pengadaan kebutuhan genset dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan dengan mempertimbangan operasional serta pemeliharaan.
(4)Garansi purna jual minimal 1 (satu) tahun.
(5)Penyedia jasa wajib melakukan pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan genset bagi petugas Puskesmas.
(6)Penyedia jasa wajib memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Minimal Pemeliharan (SMP) dalam bahasa Indonesia.
(7)Penyedia jasa atau Puskesmas wajib mengurus ijin-ijin apabila diperlukan. b) Persyaratan Khusus
(1)Apabila memilih genset type non silent maka Puskesmas harus menyediakan rumah atau bangunan untuk genset dilengkapi dengan peredam suara dan ventilasi.
(2)Apabila memilih genset silent type maka Puskesmas harus memastikan keamanan dari gangguan pencurian.
(3)Genset hanya menyuplai kebutuhan listrik di lingkungan/komplek Puskesmas dan dilarang dimanfaatkan oleh lingkungan di luar Puskesmas.
(4)Kapasitas genset untuk Puskemas minimal 60 persen dari kebutuhan listrik Puskesmas.
(5)Dalam pengajuan kebutuhan genset, Puskemas harus membuat RAB dan TOR disertai dengan gambar existing peletakan genset di Puskesmas dengan konsultasi dengan teknis.
(6)Membuat surat pernyataan kesanggupan membiayai pelaksanaan operasional dan pemeliharaan yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dan diketahui oleh Bupati/Walikota. 3) Radio Komunikasi Mengingat kondisi saat ini banyak peralatan komunikasi yang canggih dan praktis dan radio komunikasi dalam kenyataanya jarang digunakan, maka alat radio komunikasi apabila akan diadakan agar dipertimbangkan secara sangat selektif (apabila sangat dibutuhkan). a) Persyaratan Umum
(1)Puskesmas tersebut belum mempunyai Radio Komunikasi atau sudah mempunyai Radio Komunikasi tapi tidak dapat berfungsi.
(2)Pengadaan kebutuhan Radio Komunikasi dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan dengan mempertimbangan operasional serta pemeliharaan.
(3)Garansi purna jual minimal 1 (satu) tahun.
(4)Penyedia jasa wajib melakukan pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan Radio Komunikasi bagi petugas Puskesmas.
(5)Penyedia jasa wajib memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Minimal Pemeliharan (SMP) dalam bahasa Indonesia.
(6)Penyedia jasa atau Puskesmas wajib mengurus ijin operasional Radio Komunikasi ke instansi yang terkait. b) Persyaratan Khusus
(1)Spesifikasi Radio Komunikasi disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
(2)Membuat surat pernyataan kesanggupan membiayai Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan. c) Jaringan hubungan Radio Komunikasi diantaranya:
(1)Jaringan pelayanan masyarakat, antara instansi dan masyarakat.
(2)Jaringan dinas, antar intansi kesehatan yang mempunyai fasilitas radio.
(3)Jaringan khusus, antara instansi kesehatan dengan non kesehatan dengan kesepakatan khusus contoh: polisi, dinas kebakaran dan antar instansi lainnya. 4) Cold Chain Suatu prosedur (tata cara) dan peralatan yang digunakan dalam pengiriman atau penyimpanan vaksin dari pabrik pembuat vaksin sampai pada sasaran. a) Jenis Peralatan Rantai Vaksin (Cold Chaín):
(1)Alat Penyimpan Vaksin (a) Cold room adalah ruangan dingin dengan suhu +2 o C s/d +8 o C yang digunakan untuk menyimpan vaksin BCG, DPT/HB, DT, TT, HB-PID, Td, IPV dan Campak pada tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota. (b) Freezer room adalah ruangan beku dengan suhu -15 o C s/d -25o C yang digunakan untuk menyimpan vaksin POLIO oral (OPV) pada tingkat Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 20 juta. (c) Lemari es vaksin Lemari es untuk menyimpan vaksin menggunakan sistem pintu buka atas sehingga suhu vaksin stabil antara +2 o C s/d +8 o C. (d) Freezer Freezer hanya digunakan untuk penyimpanan vaksin polio pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. (e) Ice Lining Refrigerator (ILR) (f) Solar Refrigerator (lemari es tenaga surya) Digunakan pada wilayah yang tidak mempunyai aliran listrik sama sekali.
(2)Alat Transportasi Vaksin (a) Cool box. (b) Reusable cool box. (c) Disposable cool box. (d) Vaccine carrier.
(3)Alat Penahan Dingin (a) Cool pack. (b) Cold pack.
(4)Alat Pemantau Suhu (a) Termometer pada setiap tempat penyimpanan vaksin. (b) Thermograph pada setiap kamar dingin/kamar beku. (c) Alat pemantau suhu panas pada setiap vial vaksin (d) Alat pemantau suhu dingin pada pendistribusian dan penyimpanan vaksin. (e) Alarm suhu pada setiap kamar dingin/kamar beku.
(5)Peralatan Pendukung: (a) Voltage Stabilizer pada setiap lemari es/freezer. (b) Standby generator. (c) Suku cadang kamar dingin, kamar beku, lemari es dan freezer. Penyediaan sarana penunjang cold chain mengacu pada Permenkes Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi. 5) Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Untuk pembangunan instalasi pengolah limbah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pengolahan Limbah di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. a) Persyaratan Umum
(1)Puskesmas tersebut belum mempunyai Intalasi pengolahan Limbah atau sudah mempunyai Instalasi Pengolahan Limbah tapi tidak dapat berfungsi.
(2)Mempunyai lahan siap bangun, lahan tidak dalam sengketa, mempunyai sertifikat tanah, sudah dilakukan perataan, pemadatan dan pematangan tanah.
(3)Perhitungan pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan, pertimbangan operasional serta kondisi dan letak geografis/topografi daerah.
(4)Pengelolaan limbah Puskesmas harus memenuhi persyaratan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1428/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas.
(5)Garansi Instalasi pengolahan limbah minimal 1 (satu) tahun.
(6)Garansi purna jual instalasi pengolahan limbah minimal 5 (lima) tahun.
(7)Penyedia jasa wajib melakukan Pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan IPL bagi petugas Puskesmas.
(8)Penyedia jasa wajib Memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Minimal Pemeliharan (SMP) Instalasi Pengolahan Limbah dalam bahasa Indonesia.
(9)Penyedia jasa atau Puskesmas wajib mengurus ijin operasional IPAL (ijin pembuangan limbah cair) ke kantor/badan lingkungan hidup setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(10)Puskesmas yang menghasilkan limbah cair atau limbah padat yang mengandung atau terkena zat radioaktif, pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan BATAN (tidak dimasukan ke IPAL). b) Persyaratan Khusus
(1)Luas lahan dan bangunan IPAL disesuaikan dengan kapasitas IPAL yang di butuhkan Puskesmas yang didapat dari data pemakaian rata-rata air bersih per hari.
(2)Kapasitas IPAL minimal dapat mengolah limbah cair sebanyak 100% dari jumlah pemakaian air bersih di Puskesmas tiap harinya.
(3)Puskesmas membuat Perencanaan Detail Engineering Design (DED) IPAL dan jaringannya serta RAB, unit cost yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas dengan rekomendasi Dinas PU Pemda setempat diketahui oleh Bupati/Walikota.
(4)Perencanaan Detail Engineering Design (DED) IPAL dan jaringannya serta RAB tersebut dibiayai dari APBD Kabupaten/Kota diluar DAK dan Dana Pendamping DAK.
(5)Membuat surat pernyataan kesanggupan membiayai Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dan diketahui oleh Bupati/Walikota sebelum Pekerjaan Pembangunan dimulai.
(6)Membuat surat pernyataan kesanggupan membiayai uji laboratorium lingkungan terhadap influen dan efluen air limbah yang masuk dan keluar dari IPAL yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas selama minimal 3 bulan sekali dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Tembusan kepada Bupati/Walikota.
(7)Membuat surat pernyataan kesanggupan menjaga agar efluen air limbah yang keluar dari instalasi tersebut memenuhi Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit atau peraturan daerah setempat, yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dan diketahui oleh Gubernur/Bupati/Walikota sebelum Pekerjaan Pembangunan dimulai.
(8)Rencana peletakan Instalasi Pengolahan Limbah agar memperhatikan denah tata ruang di Puskesmas agar memudahkan operasional, pemeliharaan, dan keamanan IPL.
(9)Semua air limbah Puskesmas dialirkan ke IPAL, dan untuk air limbah dari ruang laboratorium, laundry dan instalasi gizi/dapur harus dilakukan pengolahan pendahuluan (pre treatment) terlebih dahulu sebelum dialirkan ke IPAL.
(10)Komponen yang bisa dicakup dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah meliputi: (a) Pekerjaan persiapan: bouplank, direksi kit, mobilisasi. (b) Pekerjaan struktur pondasi. (c) Pekerjaan konstruksi IPAL. (d) Plester, acian IPAL dan water proofing. (e) Fasilitas IPAL antara lain ruang panel, blower dan ruang operator. (f) Finishing IPAL. (g) Pekerjaan equipment, mekanikal dan elektrikal antara lain pemasangan blower dan pompa, pembuatan panel listrik, dengan kapasitas daya minimal serta pemasangan peralatan listrik lainnya. (h) Pagar Pelindung lokasi IPAL. (i) Jaringan Air Limbah dan Bak Pengumpul.
(11)Dalam pemilihan jenis dan teknologi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) harus memperhatikan: (a) Kekuatan konstruksi bangunan. (b) Teknologi IPAL yang dipilih harus sudah terbukti efluen (keluaran) air limbah hasil pengolahannya telah memenuhi Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit atau Peraturan Daerah Setempat. (c) Disarankan pihak Puskesmas mencari referensi dengan peninjauan ke Puskesmas yang telah memakai produk teknologi IPAL yang terbukti minimal 3 tahun effluentnya masih memenuhi Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 atau peraturan daerah setempat dengan dibuktikan dengan hasil uji laboratorium lingkungan (yang terakreditasi) terhadap influent dan effluent air limbah. (d) Teknologi IPAL yang dipilih harus mudah dalam pengoperasian dan pemeliharaannya. (e) Mudah mencari suku cadangnya. (f) Biaya operasional IPAL yang tidak besar (listrik, pemeliharaan alat) disediakan oleh Pemerintah Daerah diluar DAK dan dana pendamping DAK. (g) IPAL dapat digunakan untuk pengolahan air limbah dengan konsentrasi rendah maupun konsentrasi tinggi. (h) Lumpur yang dihasilkan IPAL sedikit. (i) IPAL tahan terhadap fluktuasi jumlah air limbah maupun fluktuasi konsentrasi.
(12)Harus dipasang alat pengukur debit pada influent dan efluent IPAL untuk mengetahui debit harian limbah yang dihasilkan.
(13)Pemerintah Daerah dan pihak Puskesmas harus menyediakan dana untuk tenaga operator dan biaya operasional lainnya.

3.Penyediaan Puskesmas Keliling Pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2016 untuk pengadaan Puskesmas Keliling (Pusling) perairan/ roda 4 doubel garden/roda 4 biasa/ambulans dan kendaraan bermotor roda 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat surat pernyataan kesanggupan untuk: memenuhi biaya operasional (biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan) dan lain-lain; tidak mengalihfungsikan kendaraan menjadi kendaraan penumpang/pribadi; dan menyediakan tenaga yang mampu mengoperasionalkan kendaraan serta adanya telaahan analisa kebutuhan kendaraan.

a.Penyediaan Pusling Perairan Pengadaaan Pusling Perairan diperuntukan bagi pengadaan baru maupun rehabilitasi Pusling Perairan. 1) Persyaratan Umum Kebutuhan akan adanya Pusling Perairan diharapkan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: a) Diperuntukan bagi Puskesmas yang wilayah kerjanya sebagian besar hanya bisa dijangkau dengan transportasi air. b) Pusling berfungsi sebagai sarana transportasi petugas dan pasien serta peralatan kesehatan penunjangnya untuk melaksanakan program Puskesmas dan memberikan pelayanan kesehatan dasar. c) Sarana transportasi rujukan pasien. 2) Persyaratan Teknis a) Jenis kendaraan dilengkapi dengan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta perlengkapan keselamatan. b) Kendaraan Pusling Perairan harus memenuhi fungsi transportasi petugas, rujukan pasien, pelayanan kesehatan dasar, program Puskemas, penyuluhan dan promosi kesehatan serta aksesibilitas/kemudahan pasien. c) Peralatan kesehatan penunjang mengacu pada buku Panduan Pelaksanaan Puskesmas Keliling, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar Tahun 2013.
b.Penyediaan Pusling Roda 4 Double Gardan 1) Persyaratan Umum Kebutuhan akan adanya Pusling Roda 4 Double Gardan diharapkan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: a) Diperuntukan bagi Puskesmas yang wilayah kerjanya luas dengan kondisi medan jalan sulit (seperti berlumpur, pegunungan). b) Pusling berfungsi sebagai sarana Transportasi petugas dan pasien serta peralatan kesehatan penunjangnya untuk melaksanakan program Puskesmas dan memberikan pelayanan kesehatan dasar serta melakukan penyelidikan KLB. c) Sarana transportasi rujukan pasien. d) Mendukung pelaksanaan penyuluhan dan promosi kesehatan. 2) Persyaratan Teknis a) Jenis kendaraan yang sesuai kebutuhan Kabupaten/Kota dan dapat menjangkau masyarakat di lokasi tertentu khususnya di daerah terpencil dan sangat terpencil yang dilengkapi dengan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta media penyuluh dan promosi kesehatan. b) Kendaraan Pusling Roda 4 harus memenuhi fungsi transportasi petugas, rujukan pasien, pelayanan kesehatan dasar, program Puskemas, penyuluhan dan promosi kesehatan serta aksesibilitas/kemudahan pasien. c) Peralatan kesehatan penunjang mengacu pada buku Panduan Pelaksanaan Puskesmas Keliling, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar Tahun 2013.
c.Penyediaan Pusling Roda 4 Biasa 1) Persyaratan Umum Kebutuhan akan adanya Pusling Roda 4 Biasa diharapkan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: a) Diperuntukan bagi Puskesmas yang wilayah kerjanya luas dengan kondisi medan jalan yang tidak sulit. b) Pusling berfungsi sebagai sarana transportasi petugas dan pasien serta peralatan kesehatan penunjangnya untuk melaksanakan program Puskesmas dan memberikan pelayanan kesehatan dasar serta melakukan penyelidikan KLB. c) Sarana transportasi rujukan pasien. d) Mendukung pelaksanaan penyuluhan dan promosi kesehatan. 2) Persyaratan Teknis a) Jenis kendaraan yang sesuai kebutuhan Kabupaten/Kota dan dapat menjangkau masyarakat di lokasi tertentu yang dilengkapi dengan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta media penyuluh dan promosi kesehatan. b) Kendaraan Pusling Roda 4 harus memenuhi fungsi Transportasi petugas, rujukan pasien, pelayanan kesehatan dasar, program Puskemas, penyuluhan dan promosi kesehatan serta aksesibilitas/kemudahan pasien. c) Peralatan Kesehatan mengacu pada buku Panduan Pelaksanaan Puskesmas Keliling, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar Tahun 2013.
d.Penyediaan Kendaraan Operasional Roda 2 1) Persyaratan Umum Kebutuhan akan adanya Kendaraan Operasioanal Roda 2 diharapkan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: a) Diperuntukan bagi Puskesmas dalam menunjang pelaksanaan kegiatan program. b) Kendaraan berfungsi sebagai sarana transportasi petugas dalam melaksanakan program Puskesmas dan memberikan pelayanan kesehatan dasar serta melakukan penyelidikan KLB. c) Kendaraan Roda 2 Biasa di peruntukan bagi Puskesmas daerah Pedesaan dan Perkotaan sedangkan Kendaraan Roda 2 Trail diperuntukkan bagi Puskesmas di DTPK. 2) Persyaratan Teknis a) Jenis kendaraan yang sesuai kebutuhan Kabupaten/Kota dan dapat menjangkau masyarakat di lokasi tertentu yang dilengkapi dengan peralatan kesehatan serta media penyuluh dan promosi kesehatan. b) Kendaraan Roda 2 Biasa dan atau Trail harus memenuhi fungsi transportasi petugas, pelayanan kesehatan dasar, program Puskemas dan penyuluhan kesehatan mengacu pada buku Panduan Pelaksanaan Puskesmas Keliling, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar Tahun 2013.
e.Penyediaan Ambulans Ambulans yang dilengkapi dengan peralatan untuk bantuan hidup/life support, dengan kru yang memiliki kualifikasi yang kompeten. Dalam keadaan tertentu ada Flying health care/respons unit/quick response vehicle, seorang petugas Ambulans dengan kendaraan yang akan melakukan penanganan di lokasi dan tidak membawa orang lain selain pasien dan petugas. Kebutuhan Ambulans mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1) Diperuntukkan bagi Puskesmas yang memerlukan prasarana penunjang Ambulans. 2) Ambulans berfungsi sebagai sarana transportasi rujukan pasien dari lokasi kejadian ke sarana pelayanan kesehatan dengan pengawasan medik khusus. 3) Peralatan kesehatan penunjang mengacu pada Kepmenkes Nomor 882 Tahun 2009 tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik.
1. 4.Penyediaan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas
a.Penyediaan perangkat SIK di Puskesmas sebagai berikut: 1) Penyediaan perangkat keras untuk SIK di Puskesmas: a) Peralatan LAN Puskesmas b) Peralatan koneksi wireless di Puskesmas 2) Persyaratan Umum a) Penyediaan perangkat SIK di Puskesmas dilakukan secara bertahap sesuai dengan:

(1)Kemampuan pendanaan.
(2)Kesiapan daerah dalam hal ketersediaan dan kemampuan tenaga yang akan mengoperasikan dan mengelola perangkat SIK.
(3)Kondisi geografis wilayah setempat. b) Penyediaan perangkat SIK di Puskesmas diprioritaskan untuk Puskesmas yang mempunyai infrastruktur dan SDM yang baik. c) Penyediaan perangkat SIK di Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3) Persyaratan Teknis a) Peyediaan perangkat keras untuk SIK di Puskesmas
(1)Paket Peralatan LAN Puskesmas terdiri dari: • PC Server (min 1 unit) • PC Client (min 5 unit) • Wireless Router (min 1 unit) • UPS Server (min 1 unit) • UPS Client (min 5 unit) • Rack Server (min 1 unit) • Instalasi (1 paket)
(2)Paket peralatan koneksi wireless di Puskesmas adalah Wireless Access Point Out Door (Radio dan Antene) dan instalasinya (1 paket) khusus untuk daerah terpencil atau pegunungan b) Untuk aplikasi SIK di Puskesmas dapat menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan yaitu aplikasi SIKDAGenerik modul Puskesmas. c) Spesifikasi teknis disesuaikan dengan kebutuhan wilayah kerja setempat, setelah mengadakan konsultasi dengan pihak yang berkompeten. d) Usulan anggaran harus didukung APBD untuk pelatihan tenaga, sosialisasi, dan pemeliharaan jaringan dan komputer. B. SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun Anggaran 2016 dapat digunakan untuk:

1.Penyediaan Sarana Dan Prasarana Dan Peralatan Medis Untuk Penguatan RS Daerah Sesuai Standard Kelas RS Saat Ini
2.Penyediaan sarana prasarana dan peralatan medis RSUD sesuai dengan standar Rujukan Nasional/Provinsi/Regional
3.Penyediaan Ambulans;
4.Penyediaan Mobil Jenazah;
5.Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit Bank Darah Rumah Sakit;
6.Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Rumah Sakit;
7.Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit;
8.Peralatan Kalibrasi Rumah Sakit;
9.Pembangunan Rumah sakit kelas D pratama. B.1. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Dan Peralatan Medis Untuk Penguatan RS Daerah Sesuai Standard Kelas RS Saat Ini Dalam rangka penguatan RS Rujukan Nasional, RS Rujukan Provinsi/Regional, RS Provinsi/Kab/Kota (Non Rujukan Regional/Provinsi/Nasional) dengan pembiayaan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun Anggaran 2016, maka perlu memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

a.Diperuntukan bagi Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
b.Rumah Sakit Rujukan Nasional/Provinsi dan Regional adalah RS milik Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan SK Menkes Nomor HK.02.02/Menkes/390/2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional dan SK Dirjen BUK Nomor HK.02.03/I/0363/2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional.
c.Rumah Sakit Rujukan Nasional/Provinsi dan Regional yang mendapatkan anggaran DAK, menyampaikan Roadmap kebutuhan pengembangan RS sampai dengan tahun 2019 sesuai standar Rumah Sakit Rujukan. Bila belum ada roadmap, agar disampaikan pada pengusulan DAK tahun berikutnya.
d.Untuk Rumah Sakit Rujukan Nasional/Provinsi dan Regional dalam pemenuhan sarana prasarana dan peralatan kesehatan Rumah Sakit Rujukan yang masih kelas C dan D, dapat meningkatkan standar kebutuhan kelasnya sampai dengan kelas B secara berjenjang.
e.Rumah Sakit telah melakukan registrasi di Kementerian Kesehatan, memiliki izin operasional yang masih berlaku dan memiliki klasifikasi yang ditetapkan sesuai ketentuan.
f.Pengajuan proposal yang ditetapkan oleh kepala daerah setempat dan dilengkapi TOR, RAB dan profil rumah sakit terkini.
g.Telah melakukan pengisian data melalui Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) atau Bagi Rumah Sakit yang belum mengisi data ASPAK agar dapat melampirkan surat pernyataan kesanggupan mengisi data ASPAK yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit .
h.Usulan DAK diperuntukan sebagai penguatan dan pemenuhan standar sesuai klasifikasi rumah sakit saat pengajuan, tidak diperuntukan bagi pembangunan/ relokasi rumah sakit baru.
i.Pembangunan gedung baru dilokasi yang sama harus memiliki lahan yang bersertifikat/ bukti kepemilikan lahan oleh rumah sakit atau pemerintah daerah.
j.Rumah sakit yang klasifikasinya C dan D belum dapat mengusulkan program kalibrasi.
k.Bagi RS yang mengusulkan pengembangan Pelayanan unggulan melampirkan business plan pelayanan unggulan tersebut yang ditandatangani Direktur RS.
l.Pengusulan sarana prasarana harus mempunyai analisa harga dari PU setempat.
m.Pengusulan sarana prasarana untuk rehabilitasi harus melampirkan izin penghapusan gedung dan atau surat rekomendasi dari dinas teknis setempat.
n.Rehabilitasi dan pembangunan hanya diperuntukkan bagi gedung pelayanan, bukan untuk gedung perkantoran/administrasi.
o.Pengusulan peralatan harus disesuaikan ketersediaan SDM. B.1.1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit DAK Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dapat digunakan untuk pemenuhan sarana dan prasarana RS tersebut di atas dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut: 1) Sarana dan prasarana pelayanan kritikal (IGD, OK, Ruang Pelayanan Intensive). 2) Sarana dan prasarana pelayanan Out Patient (Rawat Jalan, Hemodialisa, Transfusi Darah, Diagnostik, Rehab Medik). 3) Sarana dan prasarana pelayanan In Patient (Rawat Inap, Kebidanan, One Day Care, Kemoterapi, Isolasi/R. Perawatan Penyebaran Penyakit Melalui Udara). 4) Sarana dan prasarana penunjang medis dan non medis (Laboratorium, Radiologi, Laundry, Central Sterile Supply Department (CSSD), Kitchen, Pemulasaraan Jenazah, Rekam Medik, Farmasi, Sanitasi, Bakordik). 5) Sarana dan prasarana ambulans, IPAL, Genset, Gas Medis Sentral (Oksigen, Vacum Medis, Udara Tekan). 6) Acuan: Dalam melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit perlu memperhatikan acuan sebagai berikut: a) Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit Ruang Gawat Darurat yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Tahun 2012. b) Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit Ruang Operasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Tahun 2012. c) Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit Ruang Perawatan Intensive yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Tahun 2012. d) Pedoman Teknis Prasarana Rumah Sakit Sistm Instalasi Gas Medik dan Vakum Medik yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Tahun 2012. e) Pedoman Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit Kelas A,B,C dan D yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan. f) Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit Instalasi Sterilisasi Sentral (CSSD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Tahun 2012. g) Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit Ruang Mekanik yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Tahun 2014. h) Pedoman Teknis Ambulans yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Tahun 2014. i) Pedoman Teknis Bangunan dan Prasarana Fasilitas Ruang Infeksi TB yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Tahun 2014. j) Pedoman teknis dapat di download di website aspak.buk.depkes.go.id. B.1.2. Pemenuhan Peralatan Kesehatan dan Kedokteran DAK Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dapat digunakan untuk pemenuhan peralatan kesehatan dan kedokteran RS tersebut di atas dengan memperhatikan prioritas sebagai berikut: 1) Prioritas 1 Peralatan Kesehatan dan Kedokteran untuk: a) Instalasi Gawat Darurat (IGD); b) Kamar Operasi (OK); c) Pediatric Intensive Care Unit (PICU); d) Neonatal Intensive Care Unit (NICU); e) High Care Unit (HCU); d) Intensive Cardiac Care Unit (ICCU); e) Intensive Care Unit (ICU); f) Peralatan Rawat Jalan; i) Peralatan Rawat Inap; j) Kebidanan dan Neonatus; k) Radiologi; l) Laboratorium; m) Ambulans. 2) Prioritas 2 Peralatan Kesehatan dan Kedokteran untuk:a) CSSD;b) Peralatan IPSRS; d) Peralatan Pelayanan Unggulan; e) Peralatan Laundry;f) Peralatan Kitchen; g) Peralatan Kalibrasi. 3) Persyaratan teknis untuk pemenuhan peralatan kesehatan dan kedokteran, adalah sebagai berikut: a) RS dianjurkan memenuhi standar peralatan kesehatan prioritas 1 terlebih dahulu, sebelum mengambil prioritas 2. b) Tersedianya bangunan terstandar untuk penempatan alat kesehatan. c) Gedung dan Peralatan Rawat Inap diutamakan kelas III. Untuk tempat tidur kelas III minimal 30% dari jumlah yang tersedia di RS. d) Gedung dan peralatan Intensive Care minimal harus dipenuhi 5% dari jumlah tempat tidur yang tersedia di RS. 4) Untuk memperjelas jenis penyediaan peralatan prioritas 1 dan prioritas 2 yang belum termaktub di dalam Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, perlu diuraikan sebagai berikut: a) Pediatric Intensive Care Unit (PICU):(1) Bedside monitor/Bed pasien monitor/Pasien monitor;

(2)ECG/EKG/Electrocardiograph;(3)ICU Bed Electric; (4) Infusion pump; (5) Lampu Periksa /ExaminationLamp/Light/Hanginlamp;(6)Nebul yzer; (7) Oximeter/Pulse Oximetry/ Oksigen Saturasi; (8) Phototherapy unit/ Neonatal phototherapy unit/Blue light therapy/Spot light theraphy; Syringe Pump; (9) Ventilator. b) Neonatal Intensive Care Unit (NICU): (1) Bedside monitor/Bed pasien monitor/Pasien monitor;
(2)Syringe Pump; CPAP (Continuous Positive Airway Pressure);(3) ECG/EKG /Electrocardiograph;(4) Emergency trolley (Resucitation Crash Cart); (5) Infant/Baby Warmer; Infant Ventilator; (6) Infusion pump; (7) Inkubator bayi; (8) Lampu Periksa/ Examination Lamp/Light/Hanging lamp; (9) Nebulyzer;(10) OximeterPulse Oximetry/Oksigen Saturasi;(11)Oxygen Concentrator;(12) Phototherapy unit/Neonatal phototherapy unit/Blue light Resusitator Bayi/Infant Resusitator; (13) Suction pump baby; (14) Therapy/Spot light theraphy. c) High Care Unit (HCU): (1) Bed side monitor/Bed patient monitor/Patient monitor/Patient monitor 7 Parameter; (2) Defibrilator; (3) ECG/EKG/ Electrocardiograph; (4) Film Viewer; (5) ICU Bed;
(6)Infusion pump; (7) Infusion warmer/Blood and plasma warming device/Alat memanaskan darah dan plasma; (8) Matras Dekubitus; (9) Oximeter/Pulse Oximetry/Oksigen Saturasi; (10) Resucitation set; (11) Stetoskop; (12) Suction pump portable/Aspirator/ Vacuum; (13) Syringe Pump; (14) Tensimeter/ Sphygmomanometer. d) Intensive Cardiac Care Unit (ICCU): (1) Bed side monitor/Bed patient monitor/Patient monitor/Patient monitor 7 Parameter; (2) Defibrilator; (3) IABP Machine; (4) Pericard Sintesis Set; (5) ECG/EKG/ Electrocardiograph;
(6)Echocardiography; Phonocardiography; (7) Ventilator; (8) Holter monitor; (9)Cardiac massage unit/CPR Machine e) Intensive Care Unit (ICU): (1) Bed side monitor/Bed patient monitor/Patient monitor/Patient monitor 7 Parameter; (2) Defibrilator; (3) ECG/EKG/ Electrocardiograph;
(4)Emergency trolley (Resucitation Crash Cart);
(5)ICU Bed Electric; (6) Infusion Pump; LampuPeriksa /Examination Lamp/ Light/ Hanging lamp; (7) Nebulyzer; (8) Oxygen Concentrator; (9) Suction pump; (10) Syringe Pump; (11) Tensimeter/ Sphygmomanometer;
(12)Ventilator. f) CSSD
(1)Pengusulan Peralatan CSSD dengan syarat: (a) Terdapat Sumber Daya Manusia yang mengoperasionalkan (b) Terdapat teknisi pemeliharaan (c) Terdapat ruangan yang memenuhi syarat (d) Terdapat suplai listrik, uap yang dihasilkan dari boiler (e) Menggunakan teknologi sesuai dengan beban kerja (f) Menggunakan teknologi mutakhir (pertimbangan efisien, sterilitas dan proses) (g) Terdapat mekanisme pengendalian mutu pada saat sebelum dan sesudah proses sterilisasi. (h) Terdapat moda transportasi dari dan ke CSSD yang terpisah (steril dan non steril)
(2)Peralatan CSSD: (a) Sink Double Bowl; (b) Sink Working Table; (c) Spray Gun Rinser;(d) Desinfektan Washer; (e) Packing Table;(f) Table trolley; (g) Roll dispenser with cutter; (h) Auto Sealer Machine; (i) Label Aplicator;(j) Shelve/Rak; (k) Packing table linen;(l) Shelve/Rak; (m) Tape dispenser double;(n) Steam Sterilizer I; (o) Steam Sterilizer II;(v) Low Temperature Steam Sterilizer; (w) Adjustable Perforated Shelving; (x) Closed Distribution Trolley; (y) RO System for CSSD. 5) Acuan: Dalam melaksanakan pemenuhan peralatan kesehatan dan kedokteran perlu memperhatikan acuan sebagai berikut: a) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. b) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan. c) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1778/Menkes/SK/XII/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Instensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit. d) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit. e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. f) Pedoman Penyelenggaraan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit kelas A, B, dan C Direktorat Instalasi Medik Tahun 1992. (Pedoman teknis dapat di download di website aspak.buk.depkes.go.id). B.2. Penyediaan sarana prasarana dan peralatan medis RSUD sesuai dengan standar Rujukan Nasional/Provinsi/Regional Penyediaan sarana prasarana dan peralatan medis RSUD sesuai dengan standar Rujukan Nasional/Provinsi/Regional mengacu pada poin 1 (Penyediaan Sarana Dan Prasarana Dan Peralatan Medis Untuk Penguatan RS Daerah Sesuai Standar Kelas RS Saat Ini) dengan ketentuan: a) Bagi RS Rujukan Regional/Provinsi sebagai pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan alat guna mendukung pencapaian peningkatan kelas B (bagi RS Rujukan yang belum memenuhi kelas B). b) Bagi RS Rujukan Nasional diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan alat guna mendukung pencapaian peningkatan kelas A pendidikan dan terakreditasi internasional. B.3. Ambulans
1. a.Pengadaan Alat Transportasi (Ambulans) mendukung Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Sehari-hari (SPGDT- S) mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 882/Menkes/SK/X/2009 tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik.
2. b.Pedoman Teknis Ambulans yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Tahun 2014. B.4. Penyediaan Mobil jenazah
3. a.Penyediaan mobil jenazah mengacu pada:
4. b.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal RS;
5. c.Keputusan Menteri Kesehatan Nomr 882/Menkes/SK/X/2009 tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik; dan
6. d.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 142 tahun 2001 tentang Standar Kendaraan Pelayanan Medik. B.5. Unit Tranfusi Darah di Rumah Sakit (UTDRS) dan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses pelayanan darah, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan nasional yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.
7. a.Unit Tranfusi Darah di Rumah Sakit (UTDRS) Agar UTD di RS dapat beroperasi dengan peralatan yang memenuhi standar, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan darah di Rumah Sakit khususnya dan meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit pada umumnya, maka perlu didukung dengan bangunan atau peralatan UTD yang berkualitas dan memenuhi standar. 1) Persyaratan Umum Pembangunan dan penyediaan peralatan UTD di RS yang dibiayai oleh DAK Bidang Kesehatan mengacu pada persyaratan umum sebagai berikut : a) UTD milik RS Pemerintah Daerah dan bukan milik PMI. b) Diutamakan untuk daerah yang tidak memiliki UTD yang dapat memasok kebutuhan darah aman di wilayah tersebut, kecuali UTD yang akan dibangun memiliki tingkatan yang berbeda dengan UTD yang telah ada. c) Pelayanan darah harus bersifat nirlaba, sehingga tidak boleh dijadikan sumber PAD atau profit center di Rumah Sakit. d) Biaya operasional dan pemeliharaan UTD diusulkan oleh Rumah Sakit setempat melalui APBD atau sumber lainnya. e) Lokasi berada di tempat yang strategis bagi ruang- ruang perawatan dan ruang emergensi serta ruang operasi. f) Renovasi gedung/bangunan UTD di RS dilaksanakan pada UTD yang telah memiliki gedung/bangunan khusus untuk UTD tetapi telah mengalami kerusakan sehingga perlu diperbaiki agar dapat berfungsi optimal. g) Pemenuhan kebutuhan peralatan UTD di RS mengacu pada persyaratan umum yaitu diperuntukkan bagi pemenuhan peralatan:
(1)UTD yang telah operasional di Rumah Sakit dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan transfusi darah.
(2)UTD yang belum operasional di RS dalam rangka pemenuhan standar peralatan UTD. 2) Persyaratan Teknis a) Ketentuan terkait tentang teknis bangunan, peralatan dan bahan habis pakai UTD mengacu pada peraturan tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit yang berlaku. b) Ketentuan untuk luas keseluruhan bangunan UTD dengan kelas pratama minimal adalah 200 m 2 , kelas madya minimal 500 m2 dan kelas utama minimal 700 m2 ; namun apabila luas bangunan yang ada tidak memungkinkan, diharapkan ruangan yang tersedia tetap dapat melaksanakan fungsi dari UTD. c) Dalam rangka pengembangan pelayanan darah di UTDRS, maka diperkenankan untuk penyediaan mesin apheresis (untuk pengambilan darah donor dengan metode apheresis). d) Mengingat pelayanan darah mempunyai risiko cukup tinggi, maka peralatan UTD harus memiliki kualitas tinggi dengan jaminan purna jual. 3) Kriteria peralatan yang dapat diusulkan: a) Bagi UTD yang belum operasional: pemenuhan peralatan, bahan habis pakai dan reagensia yang belum dimiliki sesuai persyaratan teknis di atas. b) Bagi UTD yang telah operasional, antara lain:
(1)Pemenuhan peralatan yang belum dimiliki sesuai persyaratan teknis; bahan habis pakai dan reagensia tidak dapat diusulkan karena merupakan bagian dari operasional UTD;
(2)Peralatan pengolahan komponen darah diprioritaskan bagi UTD yang telah memiliki SDM yang kompeten dan adanya permintaan komponen darah dari klinisi;
(3)Peralatan uji saring IMLTD metode Immuno Assay hanya bagi UTD yang telah memiliki infrastruktur dan SDM yang kompeten (minimal memiliki dokter spesialis Patologi Klinik).
(4)Peralatan pengambilan darah dengan metode apheresis hanya bagi UTD yang telah memiliki infrastruktur dan SDM yang kompeten (minimal memiliki dokter spesialis Patologi Klinik).
1. b.Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) Sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan dalam peningkatan kualitas dan akses pelayanan darah, BDRS berperan dalam menjamin terlaksananya sistem pelayanan darah tertutup di Rumah Sakit. BDRS sebagai bagian dari pelayanan rumah sakit secara keseluruhan berperan sebagai pelaksana dan penanggung jawab pemenuhan kebutuhan darah di rumah sakit melalui jalinan kerjasama dengan UTD setempat sebagai pemasok darah yang aman. 1) Persyaratan Umum Pembangunan fasilitas BDRS mengacu pada persyaratan umum sebagai berikut: a) Terdapat UTD yang dapat memasok kebutuhan darah aman di Kabupaten/Kota setempat. b) Terdapat Rumah Sakit Pemerintah di Kabupaten/kota setempat. c) Ada komitmen daerah membantu operasionalisasi dan pemeliharaan BDRS melalui APBD. 2) Persyaratan Teknis a) Ketentuan terkait tentang teknis bangunan, peralatan dan bahan habis pakai BDRS mengacu pada peraturan tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit yang berlaku. b) Ketentuan untuk luas keseluruhan bangunan BDRS minimal adalah 40 m 2 , namun apabila luas bangunan yang ada tidak memungkinkan, diharapkan ruangan yang tersedia tetap dapat melaksanakan fungsi dari BDRS. c) Dalam rangka pengembangan pelayanan darah di BDRS, maka diperkenankan untuk penyediaan: a) Blood plasma frezer dengan suhu penyimpanan maksimal -30ºC (RS Pendidikan Tipe A dan B); b) Alat gel test dengan gel card ; c) Plasma thawer; d) Sterile connecting device; e) Mesin apheresis (untuk keperluan terapetik); f) Mesin imunohematologi otomatis d) BDRS yang dapat mengusulkan peralatan pengembangan dengan kriteria:
(1)BDRS yang telah memiliki SDM yang kompeten (minimal memiliki dokter Spesialis Patologi Klinik) dan melaksanakan pengawasan mutu.
(2)Diprioritaskan bagi BDRS di RS Pendidikan tipe A dan B. B.6. Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Rumah Sakit Ketentuan dan persyaratan untuk pengadaan IPAL Rumah Sakit mengacu pada IPAL di DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar. Volume dan teknologi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Rumah Sakit. B.7. Peralatan Instalasi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS) Pengadaan peralatan IPSRS disesuaikan dengan kebutuhan minimal untuk pemeliharaan peralatan rumah sakit dan sesuai dengan kelas rumah sakit. Rumah sakit harus memiliki tenaga teknisi yang menggunakan peralatan IPSRS dengan melampirkan surat keputusan direktur penunjukan petugas penanggung jawab IPSRS. Adapun peralatan IPSRS mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Kelas A, B dan C, Direktorat Instalasi Medik Tahun 1992 (Pedoman teknis dapat didownload di website aspak.buk.depkes.go.id) B.8. Peralatan Kalibrasi di Rumah Sakit Peralatan Kalibrasi untuk alat kesehatan di daerah mengacu kepada Permenkes Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan. Oleh karena itu, Rumah Sakit dapat mengadakan peralatan kalibrasi bersumber DAK Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2016 untuk mendukung pemenuhan persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan layak pakai suatu peralatan medis yang berada di Rumah Sakit. Alat kalibrasi yang diadakan juga bisa digunakan untuk melaksanakan kalibrasi di tingkat pelayanan dasar (Puskesmas) atas koordinasi Kepala Dinas Kesehatan setempat. Adapun peralatan kalibrasi sebagai berikut: 1) Digital Pressure Meter; 2) ECG Simulator; 3) Digital Calipper; 4) Electro Safety Analyzer; 5) Incubator Analyzer; 6) Anak Timbangan M (1, 2, 2,5, 10 Kg); 7) Tachometer; 8) Gas Flow Analyzer; 9) Infusion Device Analyzer; 10) Luxmeter; 11) Foetal Simulator; 12) Radiometer; 13) Tachometer; 14) Thermometer; 15) Thermometer Digital Ketidakpastian 0,04 ̊ C, Waterbath. B.9. Rumah Sakit Kelas D Pratama
1. a.Persyaratan umum 1) Berdasarkan Wilayah Diperuntukan bagi daerah yang memenuhi salah satu kriteria daerah prioritas Kementerian Kesehatan meliputi daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, terpencil serta daerah prioritas lainnya. (Data Kabupaten/Kota dalam formulir Terlampir) 2) Berdasarkan Lokasi a) Pemerintah Daerah telah melakukan kajian masalah kesehatan, kebutuhan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, bangunan dan lingkungan daerah setempat. b) Mudah diakses masyarakat dan memiliki transportasi umum. c) Dapat mencakup rujukan paling sedikit 3 (tiga) fasilitas kesehatan tingkat pertama. 3) Berdasarkan Lahan a) Kepemilikan lahan oleh pemerintah daerah dengan dibuktikan sertifikat atau bukti proses sertifikat kepemilikan lahan di BPN dan Pembebasan dari hak tanah adat (Budaya Lokal). b) Kondisi lahan bebas dari pencemaran, banjir, rawan longsor dan tidak berdekatan atau tidak berdampingan dengan tempat bongkar muat barang, fasilitas umum, fasilitas pendidikan, daerah industri dan area limbah pabrik. c) Luas lahan minimal 3 (tiga) hektar untuk Rumah Sakit Pratama 50 TT sesuai dengan usulan daerah. 4) Administrasi a) Surat Pernyataan bermaterai dari Bupati/Walikota yang meliputi:
(1)Menyediakan lahan dengan kondisi dan luas yang dipersyaratkan.
(2)Menyediakan Sumber Daya Manusia bidang kesehatan dan non kesehatan untuk operasional Rumah sakit kelas D pratama.
(3)Bersedia menganggarkan Biaya Operasional Rumah Sakit Pratama dari APBD.
(4)Bersedia mengalokasi anggaran dari APBD untuk elengkapi kebutuhan peralatan yang tidak teranggarkan dari DAK.
(5)Bersedia memenuhi sarana prasarana lainnya berupa rumah dinas dokter dan tenaga kesehatan lainnya, listrik, air bersih dan komunikasi. b) Sertifikat kepemilikan lahan oleh pemerintah daerah atau bukti proses pengurusan sertifikat lahan di BPN. c) Foto-foto denah rencana lahan lokasi pembangunan RS kelas D Pratama beserta batas-batas sepadan lahan tersebut. d) Surat analisa harga bangunan dengan luas bangunan minimal 2000 m² untuk 50 TT dari Dinas Teknis Bidang Bangunan setempat atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
1. b.Persyaratan Teknis 1) Bangunan dan peralatan kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama. 2) Pengadaan bangunan dan peralatan kesehatan merupakan satu kesatuan fungsi untuk pelayanan Rumah Sakit kelas D Pratama, mekanisme pengadaan mengacu pada peraturan pemerintah mengenai pengadaan barang jasa dan untuk peralatan kesehatan diutamakan menggunakan e-catalog. 3) Peralatan pendukung operasional rumah sakit lainnya yaitu: a) Meubeulair
(1)Meja untuk pelayanan kesehatan
(2)Kursi untuk pelayanan kesehatan
(3)Lemari untuk pelayanan kesehatan
(4)Kursi tunggu b) Pengolahan Limbah Rumah Sakit
(1)IPAL/limbah cair
(2)Limbah Padat (Incinerator) c) Genset 50kVA-100kVA. C. SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN

1.Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di tingkat Kabupaten/ Kota

a.Persyaratan Umum 1) Penyediaan Obat dan BMHP bersumber DAK didasarkan pada perencanaan terpadu. 2) Penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kefarmasian TA 2016 diutamakan untuk Penyediaan Obat dan BMHP terutama obat generik, vaksin (tidak termasuk penyediaan vaksin imunisasi dasar), reagensia dan BMHP. DAK dapat juga digunakan untuk memenuhi kekurangan obat, vaksin, reagensia dan BMHP Program Kementerian Kesehatan dan/atau pada saat terjadi bencana/Kejadian Luar Biasa (KLB). 3) DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kefarmasian TA 2016 juga dapat digunakan untuk pembangunan baru/rehabilitasi serta pengadaan sarana pendukung IFK jika ketersediaan obat di Kabupaten/Kota sudah terpenuhi minimal 18 bulan. Hal ini dibuktikan dengan data ketersediaan obat dan surat pernyataan menjamin ketersediaan obat dan BMHP minimal 18 bulan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Bupati/Walikota.
b.Persyaratan Teknis 1) Penyediaan obat terutama Obat Generik dan BMHP di Kabupaten/Kota dilakukan setelah melalui penelaahan terhadap tingkat kesakitan (morbidity), tingkat kematian (mortality) akibat penyakit serta metode konsumsi untuk mengetahui jenis Obat dan BMHP paling dibutuhkan. 2) Penyediaan Obat dan BMHP diutamakan untuk pelayanan kesehatan dasar. 3) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyusun rencana kebutuhan Obat dan BMHP sesuai Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN), Formularium Nasional (Fornas) dan Kompendium Alat Kesehatan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Bupati/Walikota. 4) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Bupati/Walikota serta Surat Pernyataan Penyediaan Obat dan BMHP yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 5) Pemilihan jenis obat dan vaksin mengacu pada Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN), Formularium Nasional (Fornas) sedangkan BMHP mengacu pada Daftar Alat Kesehatan Non Elektromedik pada Kompendium Alat Kesehatan serta pedoman teknis yang ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan. Dalam hal obat dan BMHP yang dibutuhkan tidak tercantum dalam acuan tersebut di atas, dapat digunakan obat dan BMHP lain (termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka) secara terbatas sesuai indikasi medis dan pelayanan kesehatan dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 6) Proses penyediaan Obat dan BMHP dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku melalui mekanisme e- purchasing. 7) Proses penyediaan Obat dan BMHP yang belum termuat dalam e-catalogue dapat dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku. 8) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan biaya distribusi Obat dan BMHP dari IFK ke Puskemas diluar anggaran DAK. 9) Penggunaan DAK diluar penyediaan obat dan BMHP yaitu untuk pembangunan baru/perluasan/rehabilitasi serta pengadaan sarana pendukung IFK harus menyiapkan data-data sebagai berikut: a) Rincian Rencana Penggunaan DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian TA 2016. b) Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan baru/Rehabilitasi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) dan/atau Penyediaan sarana pendukung IFK. c) Persyaratan teknis setiap menu sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Dokumen yang dipersyaratkan dan telah disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh satuan kerja dan siap diaudit sewaktu–waktu.
1. 2.Pembangunan Baru; Rehabilitasi; Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK)
a.Persyaratan Umum 1) Pembangunan Baru Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) diperuntukan bagi: a) Dinas Kabupaten/Kota yang belum memiliki IFK, termasuk di dalamnya Kabupaten/Kota hasil pemekaran/bentukan baru dan/atau IFK satelit sesuai kondisi geografis wilayah kerjanya. b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang akan merelokasi IFK yang sudah ada, termasuk relokasi karena keterbatasan lahan dengan tujuan perluasan. Apabila salah satu kondisi tersebut telah terpenuhi, maka Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyediakan lahan siap bangun milik Pemerintah Kabupaten/Kota. 2) Rehabilitasi/perluasan Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota (IFK) Rehabilitasi/perluasan IFK diperuntukan bagi IFK yang: a) Mengalami kerusakan sedang atau berat dan spesifikasinya telah ditentukan oleh instansi berwenang (Dinas PU setempat). b) Memiliki luas penyimpanan tidak mencukupi untuk menyimpan obat dan BMHP yang dikelola (sesuai kebutuhan daerah),sehingga dapat dilakukan perluasan. c) Belum memenuhi standar untuk menyimpan obat dan BMHP. d) Lahan dan bangunan IFK sudah merupakan aset Pemerintah Daerah. 3) Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) Dinas Kesehatan Kab/Kota membuat Surat Pernyataan Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Penyediaan Sarana pendukung IFK hanya diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut: a) Belum memiliki sarana pendukung tersebut. b) Sarana pendukung yang ada telah rusak berat yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang. c) Kapasitas sarana pendukung yang ada tidak memadai (lebih kecil dari kebutuhan). Pengadaan sarana pendukung IFK dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan, pertimbangan operasional serta kondisi dan letak geografis/ topografi daerah. 4) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan biaya operasional dan biaya pemeliharaan IFK di luar anggaran DAK.
b.Persyaratan Teknis 1) Pembangunan Baru IFK a) Luas lahan dan bangunan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, berupa volume obat dan BMHP yang akan disediakan (minimal memiliki ruang penerimaan, ruang karantina, ruang penyimpanan, ruang pengemasan, ruang penyerahan, ruang obat kadaluarsa dan ruang Kepala IFK). b) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat dan menandatangani usulan pembangunan dengan melampirkan master plan, gambar/block plan, unit cost (per m²) dan RAB. Unit cost masing-masing daerah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat oleh dan diketahui oleh Bupati/Walikota setempat. c) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan yang diketahui oleh Bupati /Walikota dan Surat Pernyataan Pembangunan Baru IFK. d) Proses pengadaan pembangunan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku. e) Denah tata ruang Rencana tata ruang/bangunan agar memperhatikan fungsi sebagai sarana penyimpanan obat publik dan BMHP serta mengacu pada buku Standar Sarana dan Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan/atau pedoman teknis yang ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan. f) Kepemilikan lahan oleh pemerintah daerah dibuktikan dengan sertifikat atau bukti proses sertifikat kepemilikan lahan di BPN dan Pembebasan dari hak tanah adat. 2) Rehabilitasi/Perluasan IFK a) Rehabilitasi/Perluasan bangunan IFK disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten/Kota berupa luas serta volume obat dan BMHP yang harus disediakan. b) Kepala Dinas Kabupaten/Kota membuat dan menandatangani usulan rehabilitasi/perluasan IFK dengan melampirkan master plan, gambar/block plan, unit cost (per m²) dan RAB. Unit cost masing- masing daerah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah setempat serta diketahui oleh Bupati/Walikota. c) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan dan diketahui oleh Bupati/Walikota dan Surat Pernyataan Rehabilitasi/Perluasan IFK. d) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyiapkan data profil foto kondisi terakhir bangunan IFK. e) Proses pengadaan rehabilitasi dan perluasan bangunan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku. f) Denah dan rencana rehabilitasi tata ruang /bangunan IFK agar memperhatikan fungsi sebagai sarana penyimpanan obat publik dan BMHP serta mengacu pada Standar Sarana Dan Prasarana Di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan/atau pedoman teknis yang ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan. 3) Penyediaan Sarana Pendukung IFK a) Sarana pendukung IFK hanya digunakan untuk:

(1)Sarana penyimpanan: Sarana penyimpanan vaksin (suhu -15o C s/d -25o C dan +2 o C s/d +8o C); Refrigerator; Generator set; AC split; Alat pengangkut pallet; Exhaust fan; Palet; Tangga; Rak obat dan BMHP; Lemari Narkotika dan Psikotropika; Trolley; Incinerator (Spesifikasi mengacu pada subbidang pelayanan kesehatan rujukan); Alat pengukur suhu dan kelembaban.
(2)Sarana Pengamanan: Alarm Kebakaran; CCTV;Tabung Pemadam Kebakaran Alat Pemadam Api Ringan (APAR);Pagar; Teralis.
(3)Sarana Pengolah Data: Komputer (PC); Printer; Uninteruptable Power Supply (UPS).
(4)Sarana Telekomunikasi: Mesin Faksimili; Perangkat konektivitas jaringan internet.
(5)Sarana Penunjang: Meja kerja; Kursi kerja; Lemari arsip; pembangkit tenaga surya. b) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat dan menandatangani usulan pengadaan sarana pendukung IFK dengan melampirkan RAB dan unit cost yang diketahui oleh Bupati/Walikota. c) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pengadaan yang diketahui oleh Bupati/Walikota. d) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyiapkan foto kondisi terakhir sarana dan prasarana IFK. e) Proses pengadaan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku. f) Pengadaan sarana pendukung IFK disesuaikan dengan kebutuhan serta mengacu pada Standar Sarana Dan Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan/atau pedoman teknis yang ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan.

3.Pembangunan Baru; Rehabilitasi; Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)

a.Persyaratan Umum 1) Pembangunan Baru IFP a) Dinas Kesehatan Provinsi yang belum memiliki IFP, termasuk didalamnya Provinsi hasil pemekaran /bentukan baru. b) Dinas Kesehatan Provinsi yang akan merelokasi IFP yang sudah ada, termasuk relokasi karena keterbatasan lahan dengan tujuan perluasan. 2) Rehabilitasi/perluasan IFP Rehabilitasi/perluasan diperuntukan bagi IFP yang: a) Mengalami kerusakan sedang atau berat dan spesifikasinya telah ditentukan oleh instansi berwenang (Dinas PU setempat). b) Memiliki luas penyimpanan tidak mencukupi untuk menyimpan obat dan BMHP yang dikelola (sesuai kebutuhan daerah), sehingga dapat dilakukan perluasan. c) Belum memenuhi standar untuk menyimpan obat dan BMHP. d) Lahan dan bangunan IFP sudah merupakan asset Pemerintah Daerah. 3) Penyediaan Sarana Pendukung IFP Kepala Dinas Kesehatan Provinsi membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyediaan Sarana Pendukung IFP. Sarana pendukung IFP hanya diperuntukan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Belum memiliki sarana pendukung tersebut. b) Sarana pendukung yang telah rusak berat. c) Kapasitas sarana pendukung yang ada tidak memadai (lebih kecil dari kebutuhan). 4) Penggunaan DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun Anggaran 2016 pada IFP untuk pembangunan baru/rehabilitasi serta penyediaan sarana pendukung IFP. Dinas Kesehatan Provinsi menyiapkan data-data sebagai berikut: a) Rincian Rencana Penggunaan DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian TA 2016. b) Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Baru/Rehabilitasi/Perluasan IFP dan/atau Penyediaan sarana pendukung IFP. c) Persyaratan teknis setiap menu sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Dokumen yang dipersyaratkan dan telah disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh satuan kerja dan siap diaudit sewaktu – waktu Pemerintah Daerah Provinsi menyediakan biaya operasional dan biaya pemeliharaan IFP di luar DAK.
b.Persyaratan Teknis 1) Pembangunan Baru IFP
a.Luas lahan dan bangunan disesuaikan dengan kebutuhan daerah berupa volume obat dan BMHP yang akan disediakan (minimal ruang penerimaan, ruang karantina, ruang penyimpanan, ruang pengemasan, ruang penyerahan, ruang obat kadaluarsa dan ruang Kepala IFP). b) Kepemilikan lahan oleh pemerintah daerah dibuktikan dengan sertifikat atau bukti proses sertifikat kepemilikan lahan di BPN dan Pembebasan dari hak tanah adat. c) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi membuat dan menandatanganin rencana pembangunan IFP yang terdiri dari master plan, gambar/block plan, unit cost (per m²) dan RAB diketahui oleh Gubernur. Unit cost masing-masing daerah ditetapkan oleh Dinas PU setempat. d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Baru IFP diketahui oleh Gubernur. e) Proses pengadaan pembangunan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku. f) Denah Tata Ruang Rencana tata ruang/bangunan agar memperhatikan fungsi sebagai sarana penyimpanan obat publik dan BMHP serta mengacu pada buku Standar Sarana dan Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan/atau pedoman teknis yang ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan. 2) Rehabilitasi dan Perluasaan IFP a) Rehabilitasi dan Perluasan bangunan IFP disesuaikan dengan kebutuhan Provinsi berupa luas serta volume obat dan BMHP yang harus disediakan. b) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi membuat dan menandatangani rencana rehabilitasi dan atau perluasan pembangunan IFP yang terdiri dari master plan, gambar/block plan, unit cost (per m²) dan RAB yang diketahui oleh Gubernur. Unit cost masing-masing daerah ditetapkan oleh Dinas PU Pemda setempat c) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Baru/Rehabilitasi/Perluasan IFP yang diketahui oleh Gubernur dan Surat Pernyataan Rehabilitasi/Perluasan Instalasi Farmasi Provinsi. d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menyiapkan data profil foto kondisi terakhir bangunan IFP. e) Proses pengadaan rehabilitasi dan perluasan bangunan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku. f) Denah dan rencana rehabilitasi tata ruang/ bangunan IFP agar memperhatikan fungsi sebagai sarana penyimpanan obat publik dan BMHP serta mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kotadan/atau pedoman teknis yang ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan. 3) Penyediaan Sarana Pendukung IFP a) Sarana pendukung IFP hanya digunakan untuk:

(1)Sarana penyimpanan: Sarana penyimpanan vaksin (suhu -15o C s/d -25o C dan +2 o C s/d +8o C); Refrigerator; Generator set; AC split; Alat pengangkut pallet; Exhaust fan; Palet; Tangga; Rak obat dan BMHP; Lemari Narkotika dan Psikotropika; Trolley; Incinerator (Spesifikasi mengacu pada subbidang pelayanan kesehatan rujukan); Alat pengukur suhu dan kelembaban.
(2)Sarana Pengamanan: Alarm Kebakaran; CCTV; Tabung Pemadam Kebakaran Alat Pemadam Api Ringan(APAR); Pagar; (5) Teralis.
(3)Sarana Pengolah Data: Komputer (PC); Printer; Uninteruptable Power Supply (UPS).
(4)Sarana Telekomunikasi: Mesin Faksimili; Perangkat konektivitas jaringan internet
(5)Sarana penunjang: Meja kerja; Kursi kerja; Lemari arsip; pembangkit tenaga surya. b) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi membuat dan menandatangani rencana pengadaan sarana pendukung IFP yang terdiri dari: RAB dan unit cost dan diketahui oleh Gubernur. c) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pengadaan sarana pendukung IFP yang diketahui oleh Gubernur. d) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menyiapkan data foto kondisi terakhir sarana dan prasarana IFP. e) Proses pengadaan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku. f) Pengadaan sarana pendukung IFP disesuaikan dengan kebutuhan serta mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kotadan/atau pedoman teknis yang ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan.

4.Penyediaan Kendaraan Distribusi Roda 2/Roda 4

a.Mobil Box roda empat yang boxnya dengan/tanpa dilengkapi alat pendingin
b.Sarana Distribusi Roda 2 untuk kabupaten/kota (spesifikasi dalam formulir terlampir)
c.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi antara lain: 1) Menyediakan biaya operasional sarana distribusi obat (biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan) dan lain-lain. 2) Tidak mengalihfungsikan sarana distribusi obat menjadi kendaraan penumpang/pribadi. 3) Spesifikasi memperhatikan kebutuhan distribusi dan kesesuaian geografis wilayah. 4) Tersedia tenaga yang mampu mengoperasionalkan.
1. 5.Acuan
a.Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
b.Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN) yang berlaku.
c.Formularium Nasional (Fornas) yang berlaku.
d.Kompendium Alat Kesehatan yang berlaku.
e.Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang harga Serum dan Vaksin Program Imunisasi yang berlaku.
f.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik (E– catalogue).
g.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang E- Purchasing.
h.Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor KF/MENKES/167/III/2014tentang Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik (E – catalogue).
i.Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing.
j.Standar Sarana dan Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berlaku.
k.Peraturan Perundang-undangan tentang Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka yang berlaku.
l.Pedoman teknis yang ditetapkan melalui Peraturan/ Keputusan Menteri Kesehatan. D. SUBBIDANG SARANA PRASARANA KESEHATAN Pendistribusian DAK Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan tahun 2016 menjadi kewenangan Kepala Daerah. Sedangkan penggunaannya berpedoman pada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Bab III poin A, B, dan C di atas. Adapun penggunaan DAK tersebut tidak diperbolehkan tumpang tindih dengan sumber pembiayaan lainnya.
1. 1.UMUM BOK merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional Puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan promotif preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat. BOK diharapkan dapat mendekatkan petugas kesehatan kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat, melalui mobilisasi kader kesehatan untuk berperan aktif dalam pembangunan kesehatan. Dalam pengelolaan di Puskesmas BOK merupakan satu kesatuan sumber pembiayaan operasional untuk pelaksanaan upaya kesehatan bersama sumber dana lian yang ada di puskesmas seperti dana kapitasi BPJS dan dana lainnya yang sah. Seiring dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang di dalamnya mengatur tentang alokasi dana desa dan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan peraturan turunannya yang mengatur dana kapitasi untuk Puskesmas, diharapkan terjadi sinergisme pembiayaan operasional Puskesmas, sehingga akan semakin meningkatkan capaian pembangunan kesehatan.
2. 2.TUJUAN
a.Tujuan Umum Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah kerja Puskesmas
b.Tujuan Khusus 1) Menyelenggarakan upaya kesehatan promotif dan preventif utamanya pelayanan di luar gedung Puskesmas; 2) Menyelenggarakan fungsi manajemen Puskesmas untuk mendukung kinerja; 3) Menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat; 4) Menyelenggarakan kerja sama lintas sektoral dalam mendukung program kesehatan
1. 3.SASARAN
a.Puskesmas dan jaringannya; dan
b.Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
1. 4.KEBIJAKAN OPERASIONAL
a.BOK merupakan dana bantuan untuk pelaksanaan program kesehatan nasional di daerah dan bukan merupakan dana utama untuk pelaksanaan program kesehatan di daerah;
b.Dana BOK diarahkan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas melalui upaya kesehatan promotif dan preventif dalam mendukung pelayanan kesehatan di luar gedung dengan didukung manajemen Puskesmas yang baik;
c.Pemanfaatan dana BOK utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas kesehatan dan kader dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas, sehingga terbentuk masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat agar terwujudnya keluarga dan masyarakat yang sehat;
d.Pemanfaatan dana BOK bersinergi dengan sumber dana lain meliputi APBD, kapitasi JKN, dana desa, dan lainnya, dengan menghindari duplikasi dan tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.
1. 5.RUANG LINGKUP KEGIATAN BOK
a.Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif
b.Dukungan Manajemen di Puskesmas
c.Dukungan Manajemen SKPD kesehatan Kabupaten/Kota.
1. 6.PENGALOKASIAN BOK
a.BOK yang diterima kabupaten/kota didistribusikan kepada setiap Puskesmas yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut. Dasar perhitungan alokasi per Puskesmas memperhatikan beberapa hal yang terkait dengan beban kerja, antara lain: luas wilayah kerja Puskesmas; jumlah penduduk yang menjadi tanggung jawab Puskesmas; jumlah UKBM, jumlah sekolah; dana kapitasi JKN yang diterima; jumlah tenaga pelaksana UKM.
b.Bagi Kabupaten/Kota dan atau puskesmas yang secara khusus mendapatkan alokasi lokus prioritas BOK (formulir terlampir) diberikan tambahan dana sebsar Rp. 40.000.000,- s.d Rp. 50.000.000,-/tahun untuk kegiatan khusus berupa: 1) Penggandaan instrumen pendataan keluarga sehat; 2) Kunjungan rumah untuk pendataan seluruh keluarga di wilayah kerja Puskesmas; 3) Analisis data untuk intervensi kegiatan.
1. 7.PENGGUNAAN BOK
a.Penggunaan BOK untuk Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan minimal 60% dari alokasi BOK yang diterima puskesmas. Pemanfaatan BOK selanjutnya untuk dukungan manajemen, termasuk penyediaan bahan habis pakai, reagen, tes cepat, honor pengelola keuangan dan tim teknis. BOK dapat dimanfaatkan untuk dukungan manajemen di Kabupaten/Kota/Satker BLUD pengelola BOK dengan besaran maksimal 6% dari alokasi BOK yang diterima.
b.Penggunaan BOK untuk operasional upaya kesehatan dan kegiatan manajemen, meliputi: 1) Biaya perjalanan dinas bagi petugas kesehatan Kabupaten/Kota/Puskesmas dan jaringannya termasuk untuk kader/lintas sektoral/tenaga penugasan kesehatan, baik dalam maupun luar wilayah. Tata cara penyelenggaraannya mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri; 2) Pembelian barang pakai habis untuk mendukung pelayanan promotif dan preventif antara lain penggandaan media, reagen, rapid tes/tes cepat; 3) Penyelenggaraan rapat-rapat, pertemuan konsinyasi; 4) Pembelian alat tulis kantor, penggandaan; 5) Honorarium untuk pengelola keuangan (Dinas Kesehatan dan Puskesmas), serta Tim Teknis (Dinas Kesehatan).
c.Dalam rangka meningkatkan upaya promosi kesehatan, dana BOK dapat digunakan untuk membayar 1 (satu) orang per puskesmas tenaga kontrak Promosi Kesehatan yang kontraknya ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mengacu pada peraturan yang berlaku. Ketentuan khusus terkait dengan tenaga kontrak promoter kesehatan adalah: 1) Berpendidikan minimal D3 Kesehatan jurusan/ peminatan Kesehatan Masyarakat diutamakan jurusan/peminatan Promosi Kesehatan/Ilmu Perilaku, dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidangnya. 2) Diberikan honor minimal sesuai upah minimum di Kabupaten/Kota yang berlaku dengan target kinerja bulanan yang ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Puskesmas (output based performance). 3) Diberikan hak/fasilitas yang setara dengan staf puskesmas lainnya termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 4) Lama kontrak maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketersediaan anggaran dan capaian target kinerjanya.
1. 8.RINCIAN KEGIATAN PEMANFAATAN BOK No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan 1 Upaya Kesehatan Ibu 1 Pelayanan Antenatal/ANC 1 Pendataan sasaran (TERPADU) 2 Pelayanan Antenatal/pemeriksaan kehamilan 3 Pemberian PMT Bumil KEK 4 Pelaksanaan Program Perencanaan Pencegahan Persalinan dan Komplikasi (P4K) 5 Pemantauan bumil risiko tinggi 6 Pelaksanaan kelas ibu 7 Kemitraan bidan dukun 8 Kunjungan rumah PUS yang tidak ber-KB atau drop out 9 Pelacakan kasus kematian ibu termasuk otopsi verbal 10 Pembinaan pelayanan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan kesehatan ibu 2 Pelayanan Ibu Nifas 1 Pelayanan nifas termasuk KB 2 pemantauan kesehatan ibu nifas 2 Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi 1 Pelayanan Kesehatan Neonatus 1 Pemeriksaan neonatus 2 Pemantauan kesehatan neonatus termasuk neonatus risiko tinggi 3 Pelacakan kematian neonatal termasuk otopsi verbal 4 Kunjungan rumah tindak lanjut Screening Hipothyroid Kongenital (SHK) 2 Pelayanan Kesehatan Bayi 1 Pemantauan Kesehatan Bayi (pengukuran pertumbuh, pemantauan perkembangan, pemberian vitamin A, imunisasi dasar lengkap) 2 Kunjungan rumah/ pendampingan 3 Pemantauan bayi risiko tinggi 4 Pemberian PMT Penyuluhan/PMT Pemulihan 3 Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Pra sekolah 1 Pemantauan Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah (pengukuran pertumbuhan, pemantauan perkembangan, pemberian vitamin A, imunisasi) 2 Kunjungan rumah, sekolah, UKBM, panti 3 Pemantauan Balita risiko tinggi 4 Penemuan dan tatalaksana kasus penyebab utama kematian balita 5 Surveilance dan pelacakan Gizi Buruk 6 Pemberian PMT Penyuluhan/PMT Pemulihan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan 4 Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja Pelayanan kesehatan anak usia sekolah institusi/tempat terdapat sasaran yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan seperti; sasaran pada kelompok pekerja rentan (nelayan, TKI, Pekerja Perempuan); 1 Pembinaan usia sekolah, UKS/dokter kecil 2 Penjaringan peserta didik (kelas I, 7, 10) 3 Pemeriksaan berkala peserta didik 4 Pemberian TTD untuk remaja putri 5 Bulan Imunisasi Anak Sekolah 6 Pembinaan kesehatan di Panti/LKSA/Karang taruna/remaja di tempat ibadah/ 7 Penemuan dan tata laksana kasus 5 Imunisasi 1 Imunisasi Dasar: imunisasi dasar lengkap termasuk introduksi vaksin baru, penggantian vaksin tOPV mejadi bOPV 1 Pendataan Sasaran
a.Validasi data hasil cakupan imunisasi
b.Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) 2 Peningkatan kapasitas SDM (kesehatan dan non kesehatan)
a.Peningkatan kapasitas petugas pemberi pelayanan imunisasi: introduksi vaksin baru, Surveilans/Investig asi KIPI, teknis pelayanan imunisasi, strategi komunikasi, dan lain-lain sesuai kebutuhan di lapangan
b.Peningkatan kapasitas kader imunisasi: Peningkatan kapasitas kader dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran, pelaksanaan imunisasi, sistem pencatatan dan pelaporan, dan lain-lain sesuai kebutuhan di No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan lapangan 3 Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi
a.Advokasi/Sosialisa sasi/lokakarya dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi dasar
b.Rapat koordinasi (internal program dengan lintas program maupun lintas sektor) 4 KIE Media KIE sederhana: pencetakan leaflet, poster, flyer, spanduk, banner 5 Pemberdayaan masyarakat Forum komunikasi imunisasi dan masyarakat peduli imunisasi 6 Pelayanan Imunisasi Pelaksanaan pelayanan imunisasi dasar di Pos Pelayanan Imunisasi (Posyandu, Puskesmas, Poskesdes, Polindes, Pos Pelayanan lainnya yang ditentukan) dan kunjungan rumah jika diperlukan termasuk sweeping imunisasi dan DOFU (Drop Out Follow-Up) 7 Distribusi Sarana dan Prasarana Pelayanan Imunisasi (vaksin, ADS dan safety box) 2 Imunisasi lanjutan : DPT- HB-Hib, campak, BIAS (campak, DT, Td) dan TT 1 Pendataan Sasaran
a.Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)
b.Validasi Data Hasil Cakupan Imunisasi 2 Peningkatan kapasitas SDM (kesehatan dan non kesehatan)
a.Peningkatan kapasitas petugas No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan pemberi layanan imunisasi untuk mendukung kegiatan imunisasi lanjutan pada batita, anak usia sekolah dan wanita usia subur meliputi:surveilans/i nvestigasi KIPI, teknis pelayanan imunisasi dan strategi komunikasi
b.Peningkatan kapasitas kader imunisasi dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran, pelaksanaan imunisasi, sistem pencatatan dan pelaporan, dan lain- lain sesuai kebutuhan di lapangan untuk mendukung kegiatan imunisasi lanjutan pada batita, anak usia sekolah dan wanita usia subur (sesuai kebutuhan di lapangan) 3 Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi
a.Advokasi/Sosialisa sasi /lokakarya dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi lanjutan
b.Rapat koordinasi (internal program dengan lintas program maupun lintas sektor) 4 KIE Media KIE: pencetakan leaflet, poster, flyer, spanduk, banner 5 Pemberdayaan masyarakat Forum komunikasi imunisasi dan masyarakat peduli imunisasi No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan 6 Pelayanan Imunisasi Pelaksanaan imunisasi Lanjutan di Pos Pelayanan Imunisasi (Posyandu, Puskesmas, Poskesdes, Polindes, PAUD,sekolah, Pos Pelayanan lainnya yang ditentukan, dan kunjungan rumah jika diperlukan) 7 Distribusi Sarana dan Prasarana Pelayanan Imunisasi (vaksin, ADS dan safety box) 3 Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN), crash program , backlog fighting, dan imunisasi dalam rangka penanganan KLB (outbreak respon imunization/ORI) 1 Pendataan Sasaran
a.Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)
b.Validasi Data Hasil Cakupan Imunisasi 2 Peningkatan kapasitas SDM (kesehatan dan non kesehatan)
a.Peningkatan kapasitas petugas pemberi layanan imunisasi dalam rangka mendukung kegiatan imunisasi tambahan, dalam hal ini PIN Polio, Crash Program Campak, backlog fighting dan penanganan KLB (ORI)
b.Peningkatan kapasitas kader imunisasi: dalam rangka mendukung kegiatan imunisasi tambahan, dalam hal ini PIN Polio, Crash Program Campak, casklog fighting dan penanganan KLB (ORI) 3 Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi a. Advokasi/Sosialisas asi/ lokakarya No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi tambahan
b.Rapat koordinasi (internal program dan dengan lintas program maupun lintas sektor) 4 KIE Media KIE: pencetakan leaflet, poster, flyer, spanduk, banner 5 Pemberdayaan masyarakat Forum komunikasi imunisasi dan masyarakat peduli imunisasi 6 Pelayanan Imunisasi Pelaksanaan imunisasi di Pos Pelayanan Imunisasi (Posyandu, Puskesmas, Poskesdes, Polindes, sekolah, Pos Pelayanan lainnya yang ditentukan, dan kunjungan rumah jika diperlukan) 7 Distribusi Sarana dan Prasarana Pelayanan Imunisasi (vaksin, ADS dan safety box, tinta) 6 Upaya Kesehatan Usia Reproduksi Pelayanan kesehatan usia reproduksi 1 Penyuluhan, orientasi sosialisasi, kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana 2 Pembinaan 3 Pendampingan kasus korban KtP/A 7 Upaya Kesehatan Lanjut Usia Pelayanan kesehatan lanjut usia 1 Pendataan Pra Lansia dan Lansia 2 Pelayanan lanjut usia di Posbindu, Posyandu lansia 3 Pemantauan Lansia Resiko Tinggi 8 Upaya Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Inspeksi Kesehatan Lingkungan untuk Tempat-tempat Umum, Tempat Pengelolaan Makanan, Sarana Air Minum. No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan 2 Pemeriksaan Kualitas Air Minum, Makanan, Udara, Bangunan. Pemeriksaan terdiri dari pengambil sampel 3 Orientasi natural leader STBM, penjamah makanan, kader kesling lainnya. 4 Pemberdayaan masyarakat melalui pemicuan STBM, Implementasi HSP di Rumah Tangga dan Sekolah, Rencana Pengamanan Air Minum di Komunal, MPAPHAST di komunitas pasar rakyat, sekolah dan hotel serta bentuk pemberdayaan masyarakat lainnya 5 Pembinaan pasca pemberdayaan termasuk verifikasi desa yang melaksanakan STBM, desa SBS dan TTU, TPM yang memenuhi syarat. 9 Upaya Promosi Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Penyegaran/ refresing, orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu 2 Penyuluhan kelompok, penyuluhan masal ttg program kesehatan 3 Survei Mawas Diri, Musyawarah Masyarakat Desa 4 Advokasi tingkat desa, kecamatan bidang kesehatan 5 Penggerakan keluarga/masyarakat untuk mendukung program kesehatan 6 Pembinaan/pendampin gan masyarakat, kelompok masyarakat 7 Penggalangan dukungan masyarakat, lintas sektor, dunia usaha No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan 10 Upaya Pencegahan dan Pengendalia n Penyakit Menular Langsung (antara lain : TB, HIV/AIDS, IMS, Hepatitis, Diare, Tiphoid, ISPA/Pneu monia, Kusta, Frambusia, dll) 1 Sosialisasi dan penyuluhan 1 Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya 2 Orientasi kepada kader kesehatan 2 Penemuan dan Pencegahan Dini secara aktif 1 Penemuan kasus secara dini 2 Pelacakan kasus kontak 3 Pemberian obat pencegahan (individu atau massal) 4 Kunjungan rumah untuk follow up tatalaksana kasus 5 Pengambilan dan pengiriman spesimen 6 Pendampingan 7 Deteksi dini HIV/AIDS, TB, Hepatitis pada ibu hamil dan populasi berisiko 8 Pendataan sasaran 3 SKD KLB 1 Verifikasi rumor dugaan KLB 2 Penanggulangan KLB 3 Pengambilan dan pengiriman spesimen 4 Mapping masalah 11 Upaya Pencegahan dan Pengendalia n Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (antara lain : Malaria, DBD, Chikunguny a, Japanese enchephaliti s, Filariasis, Schistosomi asis, kecacingan, Rabies, Antrax, Flu Burung, 1 Sosialisasi dan penyuluhan 1 Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya 2 Orientasi kepada kader kesehatan 2 Penemuan dan Pencegahan Dini secara aktif 1 Penemuan kasus secara dini/ Penyelidikan Epidemiologi ( termasuk Mass Blood survei (MBS)/ Mass Fever Survei (MFS)) 2 Pelacakan kasus kontak 3 Pemberian obat pencegahan (individu atau massal), termasuk BELKAGA No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Leptospirosi s, Pes, Taeniasis, F. Buski, penyakit zoonosa lainnya, dll.) 4 Kunjungan rumah untuk follow up tatalaksana kasus 5 Pengambilan dan pengiriman specimen ( termasuk sediaan darah) 6 Pendampingan 7 Sweeping dan Skrining pada ibu hamil dan populasi berisiko 8 Pendataan sasaran 9 Penanganan kejadian ikutan akibat pemberian obat pencegahan massal Filariasis 3 SKD KLB 1 Verifikasi rumor dugaan KLB 2 Penanggulangan KLB 3 Pengambilan dan pengiriman specimen 4 Mapping masalah 4 Pencegahan Faktor Risiko Penular Penyakit 1 Distribusi Kelambu 12 Pengendalia n Vector 1 Pemetaan dan deteksi vektor 1 Pemberian obat pencegahan (individu atau massal), termasuk BELKAGA 2 Kunjungan rumah untuk follow up tatalaksana kasus 3 Pengambilan dan pengiriman specimen (termasuk sediaan darah) 2 Intervesi Pengendalian Vector terpadu 1 Pendampingan 2 Sweeping dan Skrining pada ibu hamil dan populasi berisiko 3 Pendataan sasaran 4 Penanganan kejadian ikutan akibat pemberian obat pencegahan massal Filariasis No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan 3 Sosialisasi dan pembentukan kader PV 1 Sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat 2 Pembentukan dan pelatihan kader pemantauan dan pengendalian vector 13 Upaya Pencegahan dan Pengendalia n Penyakit Tidak Menular 1 Sosialisasi dan penyuluhan 1 Penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular kepada masyarakat dan pemangku kepentingan 2 Penguatan Forum Komunikasi Masyarakat desa/kelurahan 3 Orientasi kepada kader kesehatan 2 Deteksi dini dan tindak lanjut dini 1 Pengukuran dan pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular di posbindu PTM 2 Kunjungan rumah 3 Pendampingan 4 Surveilans Penyakit Tidak Menular di Masyarakat 3 Upaya Berhenti Merokok 1 Pemantauan penerapan Kawasan Tanpa Rokok di sekolah 14 Surveilans dan Respon KLB 1 Surveilans penyakit dan masalah kesehatan dalam rangka kewaspadaan dini KLB 1 Surveilans Rutin PD3I tertentu (Campak, difteri, pertusis, TN) 2 Pengambilan dan pengiriman specimen 3 Verifikasi rumor masalah kesehatan 4 Pencatatan dan Pelaporan serta Analisis Data 5 Surveilans berbasis kejadian (Penyakit Infeksi Emerging, dll) 2 Penyelidikan Epidemiologi KLB 1 Pertemuan koordinasi 2 Pelaksanaan Penyelidikan 3 Evaluasi hasil Penyelidikan No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan Epidemiologi 4 Diseminasi Informasi 3 Pengendalian KLB Penyakit, situasi khusus dan bencana 1 Surveilans kontak 2 Pengendalian faktor risiko pada situasi khusus dan dampak bencana 3 Komunikasi risiko pengendalian KLB dan dampak bencana 15 Upaya Pencegahan dan Pengendalia n Masalah Keswa dan Napza 1 Pencegahan Masalah Keswa dan Napza 1 Deteksi dini masalah keswa dan Napza antara lain : Ggn Depresi dan Cemas, Ggn Psikotik, Penyalahgunaan Napza (Alkohol dan Zat Psikoaktif lainnya), ide/pikiran bunuh diri, Masalah Keswa lainnya 2 Sosialisasi dan penyuluhan KIE Keswa dan Napza pada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang antara lain : Ggn Depresi dan Cemas, Ggn Psikotik, Penyalahgunaan Napza (Alkohol dan Zat Psikoaktif lainnya), pencegahan pemasungan, pencegahan bunuh diri 2 Pengendalian Masalah Keswa dan Napza 1 Pendampingan penderita gangguan jiwa dan Napza antara lain : Gangguan Depresi dan Cemas, Gangguan Psikotik, Penyalahgunaan Napza (Alkohol dan Zat Psikoaktif lainnya), dan masalah keswa lainnya 2 Kegiatan dalam rangka Bebas Pasung dan pencegahan bunuh diri antara lain:
a.Sweeping/ pencarian kasus,
b.Penemuan kasus secara dini, Konseling, Pemberian obat pencegahan kekambuhan dalam No Upaya Kesehatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan bentuk pendampingan dan kunjungan rumah 16 Upaya Kesehatan Masyarakat Pengemban gan lainnya 1 Pelayanan Kesehatan Kerja 1 Pendataan sasaran (TERPADU) 2 Pemeriksaan tempat kerja dan pekerja 3 Pembinaan dan pemantauan kesehatan kerja 4 Sosialisasi, orientasi kesehatan kerja 2 Pelayanan Kesehatan Tradisional 1 Pembinaan dan pemantauan kesehatan tradisional 2 Sosialisasi, orientasi kesehatan tradisional alternatif dan komplementer 3 Pelayanan Kesehatan Olahraga 1 Pemeriksaan kebugaran 2 Pembinaan kesehatan olahraga 3 sosialisasi, orientasi kesehatan olahraga 4 Pelayanan Kesehatan Lainnya termasuk lokal spesifik
1. 9.RINCIAN KEGIATAN PEMANFAATAN BOK UNTUK DUKUNGAN MANAJEMEN DI PUSKESMAS NO KEGIATAN JENIS KEGIATAN 1 Pengelolaan keuangan Puskesmas 1 Pemberian honor pengelola keuangan BOK di Puskesmas 2 Dukungan administrasi 2 Manajemen Puskesmas 1 Penyusunan perencanaan Puskesmas/penyusunan POA 2 Lokakarya Mini Puskesmas bulanan/tribulanan 3 Evaluasi/penilaian Kinerja 4 Rapat-rapat lintas program dan lintas sektoral 3 Penyediaan bahan habis pakai 1 Pembelian ATK 2 Fotocopi/penggandaan form keluarga sehat 4 Pembelian bahan habis pakai pelayanan promotif dan prventif 1 Pembelian reagen, stik test cepat 2 Penggandaan media promosi kesehatan 3 Supervisi, konsultasi, fasilitasi, monitoring 4 Penggandaan format laporan, instrument 5 Konsultasi, pembinaan teknis 1 Konsultasi ke kabupaten/kota 2 Pembinaan teknis ke jaringan, jejaring, UKBM, Institusi 6 Sistem informasi 1 Penggandaan laporan 2 Pengiriman laporan
2. 10.RINCIAN KEGIATAN PEMANFAATAN BOK UNTUK DUKUNGAN MANAJEMEN KABUPATEN/KOTA NO KEGIATAN JENIS KEGIATAN 1 Pengelolaan keuangan Satuan Kerja 1 Honor satker sesuai peraturan yang berlaku 2 Dukungan admisnistrasi antara lain ATK, penggandaan, 3 Rapat-rapat/pertemuaan 4 Konsultasi 2 Pembinaan Teknis 1 Rapat-rapat, pertemuan teknis program 2 Pembinaan Teknis 3 Konsultasi 4 Honor Tim Teknis (sesuai peraturan yang berlaku) B. AKREDITASI PUSKESMAS
3. 1.AKREDITASI PUSKESMAS MELIPUTI KEGIATAN:
a.Pendampingan Akreditasi Puskesmas Pendampingan akreditasi Puskesmas dilaksanakan oleh Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas/FKTP yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan anggota yang berasal dari jajaran fungsional atau struktural Dinkes dan/atau pihak ketiga yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Komponen pendampingan Akreditasi Puskesmas yang dibiayai melalui DAK Non Fisik Tahun 2016, yaitu: N o Kegiatan Lokasi Kegiatan Rincian Komponen Belanja
1. 1.Workshop penggalangan komitmen Puskesmas yang diusulkan akreditasi Dilaksanakan 1 hari, jumlah peserta menyesuaikan Belanja bahan: - Konsumsi rapat - Belanja jasa profesi: - Honor tim pendamping (@2 jam) Belanja perjadin biasa: - Transport tim pendamping
2. 2.Pemahaman standar dan instrumen akreditasi Puskesmas yang diusulkan akreditasi Dilaksanakan 2 hari, jumlah peserta menyesuaikan Belanja bahan: - Konsumsi rapat Belanja jasa profesi: - Honor tim pendamping (@ 2 jam/hari) Belanja perjadin biasa: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentatif)
3. 3.Self Assessment dan penyusunan PoA akreditasi di Puskesmas Puskesmas yang diusulkan akreditasi Dilaksanakan 1 hari, jumlah peserta menyesuaikan Belanja bahan: - Konsumsi rapat Belanja jasa profesi - Honor tim pendamping (@ 2 jam/hari) Belanja perjadin biasa: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentatif)
4. 4.Pendampingan penyusunan dokumen Puskesmas yang diusulkan akreditasi Dilaksanakan 3-5 kali @ 2 hari, jumlah peserta menyesuaikan Belanja bahan: - Konsumsi rapat N o Kegiatan Lokasi Kegiatan Rincian Komponen Belanja Belanja jasa profesi: - Honor tim pendamping (@ 2 jam/hari) Belanja perjadin biasa: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentatif)
5. 5.Pendampingan implementasi dokumen Puskesmas yang diusulkan akreditasi Dilaksanakan 4 kali, @ 2 hari, dalam 3-4 bulan, jumlah peserta menyesuaikan Belanja bahan - Konsumsi rapat Belanja jasa profesi: - Honor tim pendamping (@ 2 jam/hari) Belanja perjadin biasa: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentatif)
6. 6.Pre assessment survei akreditasi Puskesmas yang diusulkan akreditasi Dilaksanakan 1 kali @ 2 hari, jumlah peserta menyesuaikan Belanja bahan: - Konsumsi rapat Belanja jasa profesi: - Honor tim pendamping (@ 2 jam/hari) Belanja perjadin biasa: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentatif) Pelaksanaan kegiatan pendampingan memerlukan waktu kurang lebih 6 sd 8 bulan, bagi Kabupaten/Kota yang mengusulkan menu pendampingan akreditasi Puskesmas harus mempertimbangkan waktu pelaksanaan tersebut, sehingga tidak melewati waktu penggunaan anggaran.
b.Survei Akreditasi Puskesmas Survei Akreditasi Puskesmas merupakan kegiatan penilaian untuk mengukur tingkat kesesuaian terhadap standar akreditasi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Proses penilaian tersebut dilakukan oleh tim surveior yang ditetapkan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi FKTP yang diberi kewenangan oleh Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara akreditasi FKTP. Komponen pendampingan akreditasi Puskesmas yang dibiayai melalui DAK Non Fisik Tahun 2016, yaitu: No Kegiatan Lokasi Kegiatan Rincian Komponen Belanja
1. 1.Survei Akreditasi Puskesmas Puskesmas yang diusulkan akreditasi Dilaksanakan 5 hari (termasuk kedatangan dan kepulangan surveior ke lokasi), apabila lokasi di daerah T/ST jumlah hari dapat lebih panjang, dengan jumlah hari efektif survei diluar kedatangan dan pulang selama 3 hari Yang ditanggung oleh Dinas Kesehatan termasuk : - Biaya transport surveior (dari tempat asal surveior, selama survei dan pulang kembali ke tempat asal) - Biaya penginapan - Uang harian - Honor Belanja jasa profesi: - Honor surveior Belanja perjadin paket meeting dalam kota: - Transport lokal (untuk tim pendamping) Belanja perjalanan dinas biasa: - Uang harian surveior - Transport surveior - Penginanapan surveior
2. 2.PERSYARATAN UMUM Kabupaten/Kota yang berhak mendapatkan dana DAK non Fisik tahun 2016 untuk kegiatan akreditasi Puskesmas harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
a.Mengusulkan kegiatan DAK Non Fisik Tahun 2016, dibuktikan dengan surat usulan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
b.Direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk mendapatkan alokasi DAK Non Fisik yang dibuktikan dengan surat rekomendasi Dinkes Provinsi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
c.Adanya Roadmap pelaksanaan akreditasi Puskesmas tahun 2015 – 2019
d.Adanya surat pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tentang pemanfaatan DAK sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Juknis.
1. 3.PERSYARATAN TEKNIS Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh Kabupaten/Kota untuk mendapatkan alokasi DAK Non Fisik Tahun 2016, sebagai berikut:
a.Menu Pendampingan Akreditasi Puskesmas 1) Adanya telaahan yang memuat penjelasan, pemetaan dan analisa Puskesmas yang akan di akreditasi dalam jangka waktu lima tahun ke depan. 2) Diutamakan pada Puskesmas yang telah diusulkan untuk akreditasi tahun 2016 ke Pemerintah Pusat. 3) Adanya tim pendamping akreditasi Puskesmas sesuai kriteria yang tercantum di Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, dan Tempat Praktik Mandiri dokter dan dokter gigi, dibuktikan dengan SK Kadinkes. Diutamakan bagi Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Tenaga Pendamping bersertifikat Pendamping Akreditasi FKTP 4) Adanya pola perencanaan pendampingan (jadwal dan PoA) akreditasi pada Puskesmas yang diusulkan untuk di akreditasi.
b.Menu Survei Akreditasi Puskesmas 1) Adanya surat pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang Puskesmas yang akan diusulkan survei pada tahun 2016 dan tidak akan mengusulkan kembali pada tahun 2017 bila tidak terlaksana. 2) Adanya pola perencanaan survei akreditasi (jadwal pelaksanaan) pada Puskesmas yang diusulkan untuk di akreditasi. C. AKREDITASI RUMAH SAKIT
1. 1.AKREDITAS RUMAH SAKIT MELIPUTI KEGIATAN:
2. 1.Workshop Persiapan Akreditasi Rumah Sakit:
a.Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pimpinan rumah sakit dan para staf terhadap Pengendalian dan Pencegahan Infeksi dan BAB Pengendalian dan Pencegahan Infeksi pada Standar Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akan melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi profesi terkait PPI, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta Rumah Sakit Umum Daerah terkait.
b.Workshop Peningkatan kemampuan dalam melakukan Bantuan Hidup Dasar sebagai persyaratan akreditasi Rumah Sakit. Kegiatan ini bertujuan melatih pimpinan dan staf rumah sakit agar paham dan mampu melaksanakan Bantuan Hidup Dasar pada pasien dalam situasi gawat darurat di rumah sakit. Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akan melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi profesi, Kementerian Kesehatan,Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta RSUD terkait.
c.Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Sasaran Standar Keselamatan Pasien (SKP) Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pimpinan rumah sakit dan para staf terkait Sasaran Keselamatan Pasien di Rumah Sakit. Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akan melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi profesi, Kementerian Kesehatan,Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta RSUD terkait.
d.Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Standar Manajemen Pengelolaan Obat (MPO) Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pimpinan rumah sakit dan para staf terkait Bab Manajemen dan Penggunaan Obat pada standar Akreditasi RS Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akan melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi profesi, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta RSUD terkait.
e.Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pimpinan rumah sakit dan para staf mengenai K3 RS dan keterkaitannya dengan Standar Akreditasi RS Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akan melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi profesi, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta RSUD terkait, dengan Rincian sebagai berikut : No Kegiatan Lokasi Kegiatan Rincian Komponen Belanja
1. 1.Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RSUD yang diusulkan akan melaksanakan akreditasi - Materi dilaksanakan selama 2 hari - Untuk RS daerah yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 4 hari (2 hari materi & 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan). - Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi Belanja bahan: - ATK & Fotocopi - Konsumsi rapat Belanja jasa profesi: - Honor Narasumber (4 orang @5 jam) Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber
2. 2.Workshop Persiapan Akreditasi RSUD yang diusulkan akan - Materi dilaksanakan selama 2 hari Belanja bahan: - ATK & Fotocopi - Konsumsi rapat No Kegiatan Lokasi Kegiatan Rincian Komponen Belanja Terkait Bantuan Hidup Dasar (BHD) melaksanakan akreditasi - Untuk RS daerah yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 4 hari (2 hari materi & 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan). - Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi Belanja jasa profesi: - Honor Narasumber (Narasumber (4 orang @5 jam) Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber
3. 3.Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Standar Keselamatan Pasien (SKP) RSUD yang diusulkan akan melaksanakan akreditasi - Materi dilaksanakan selama 2 hari - Untuk RS daerah yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 4 hari (2 hari materi & 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan). - Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi Belanja bahan: - ATK & Fotocopi - Konsumsi rapat Belanja jasa profesi: - Honor Narasumber (4 orang @5 jam) Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber
4. 4.Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Standar Manajemen Pengelolaan Obat (MPO) RSUD yang diusulkan akan melaksanakan akreditasi - Materi dilaksanakan selama 2 hari - Untuk RS daerah yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 4 hari (2 hari materi & 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan). - Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi Belanja bahan: - ATK & Fotocopi - Konsumsi rapat Belanja jasa profesi: - Honor Narasumber (4 orang @5 jam) Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber
5. 5.Workshop Persiapan Akreditasi Terkait RSUD yang diusulkan akan melaksanakan - Materi dilaksanakan selama 2 hari - Untuk RS Belanja bahan: - ATK & Fotocopi - Konsumsi rapat Belanja jasa No Kegiatan Lokasi Kegiatan Rincian Komponen Belanja Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) akreditasi daerah yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 4 hari (2 hari materi & 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan). - Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi profesi: - Honor Narasumber (4 orang @5 jam) Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber
6. 2.BIMBINGAN TEKNIS DAN SURVEI AKREDITASI RUMAH SAKIT
a.Bimbingan Teknis Akreditasi Kegiatan ini bertujuan untuk membimbing rumah sakit dalam persiapan akreditasi rumah sakit baik dari sisi penyiapan dokumen regulasi, dokumen bukti dan implementasi standar. Dalam bimbingan ini, RS dibimbing sampai ke detail teknis implementasi standar Akreditasi RS Nasional. Bimbingan ini dilaksanakan dua kali di RSUD Provinsi/Kabupaten/Kota yang sudah memulai proses persiapan akreditasi rumah sakit berupa: 1) Pendahuluan berupa transformasi budaya menuju akreditasi 2) Pengenalan standar 3) Penyusunan regulasi rumah sakit 4) Sosialisasi kebijakan 5) Pelatihan-pelatihan yang diperlukan. 6) Pengenalan metode telusur Pembimbing teknis dalam kegiatan ini dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) melalui Kementerian Kesehatan.
b.Survei Simulasi Akreditasi Survei simulasi merupakan bimbingan dalam bentuk skenario seperti survei dilaksanakan. Tujuan Survei simulasi untuk melihat sejauh mana persiapan akreditasi sudah dilakukan. Evaluasi ini dilakukan melalui review dokumen, wawancara pasien, keluarga, staf dan pimpinan rumah sakit, review rekam medis, telusur fasilitas dsb. Dari kegiatan survei simulasi ini dapat diperoleh gambaran kesiapan rumah sakit dalam menghadapi akreditasi. Output dari kegiatan ini berupa rekomendasi perbaikan dan rekomendasi waktu survei. Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD Provinsi/Kabupaten/Kota yang sudah siap melaksanakan survei akreditasi dari KARS. Survei simulasi dilaksanakan kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan KARS.
c.Survei Akreditasi Rumah Sakit Survei akreditasi rumah sakit adalah penilaian terhadap rumah sakit untuk mendapatkan sertifikat akreditasi nasional yang dilakukan oleh KARS kepada RSUD yang telah mengajukan permohonan survei akreditasi kepada KARS. Kegiatan ini dilakukan di RSUD pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota. Survei akreditasi dilakukan oleh KARS, dengan rincian sebagai berikut: No Kegiatan Lokasi Kegiatan Rincian Komponen Belanja
1. 1.Bimbingan Teknis Akreditasi RSUD yang diusulkan akan melaksanakan bimbingan akreditasi - Dilaksanakan 2x - Pelaksanaan Bimbingan selama 2 hari materi. - Untuk RS daerah yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 4 hari (2 hari materi & 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan). - Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi - Pelaksanaan materi secara simultan oleh 4 orang Narasumber Belanja bahan: - ATK & Fotocopi - Konsumsi rapat (disesuaikan jumlah peserta dan NS) Belanja jasa profesi: - Honor Narasumber (4 orang @6 jam x Rp 900.000,-) Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber No Kegiatan Lokasi Kegiatan Rincian Komponen Belanja
2. 2.Survei Simulasi Akreditasi RSUD yang diusulkan akan melaksanakan akreditasi - Pelaksanaan Survei Simulasi selama 3 hari penilaian. - Untuk RS daerah yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 5 hari (3 hari penilaian & 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan). - Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi - Pelaksanaan penilaian secara simultan oleh 4 orang Narasumber Belanja bahan: - ATK & Fotocopi - Konsumsi rapat (disesuaikan jumlah peserta dan NS) Belanja jasa profesi: - Honor Narasumber (4 orang @6 jam x Rp 900.000,-) Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber
3. 3.Survei Akreditasi Rumah Sakit RSUD yang siap melaksanakan akreditasi - Pelaksanaan survei selama 3 hari penilaian. - Untuk RS daerah yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 5 hari (3 hari penilaian & 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan). - Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi - Pelaksanaan penilaian secara simultan oleh 4 orang Narasumber Belanja bahan: - ATK & Fotocopi - Konsumsi rapat Belanja jasa profesi: - Honor Narasumber (4 orang @6 jam x Rp 900.000,-) Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber
4. 3.PERSYARATAN UMUM
a.Rumah sakit milik pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota.
b.Rumah sakit memiliki izin operasional dan teregistrasi di Kementerian Kesehatan RI
c.Rumah sakit dikepalai oleh seorang tenaga medis sesuai dengan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
1. 4.PERSYARATAN KHUSUS
a.Belum terakreditasi versi 2012.
b.Merupakan rumah sakit rujukan provinsi, regional dan menjadi target indikator pemerintah kabupaten/kota.
c.Membuat pernyataan komitmen melaksanakan akreditasi pada tahun berjalan dari pemilik rumah sakit dan pimpinan rumah sakit.
d.Membuat laporan progress persiapan akreditasi secara berkala 3 bulan sekali melalui Dinas Kesehatan Provinsi.
e.Melampirkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk melaksanakan akreditasi pada tahun berjalan.
1. 5.PELAPORAN Pelaksanaan kegiatan agar membuat laporan secara terinci yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan. D. JAMINAN PERSALINAN
2. 1.UMUM Saat ini, kurang lebih 40% ibu bersalin belum terlayani di fasilitas kesehatan disebabkan oleh kendala akses (kondisi geografis yang sulit), ekonomi dan sosial. Dana Jampersal tahun 2016 ini digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan melalui penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).
3. 2.TUJUAN
4. 1.Tujuan Umum: Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi Ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.
5. 2.Tujuan Khusus:
a.Meningkatkanjumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
b.Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.
1. 3.SASARAN
a.Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
b.Puskesmas.
1. 4.KEBIJAKAN OPERASIONAL
a.Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan KIA;
b.Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan di fasilitas kesehatan untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas;
c.Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan.
d.Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya;
e.Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menetapkan alokasi dana Jampersalper Puskesmas dengan memperhatikan beberapa variabel antara lain jumlah sasaran ibu hamil, jumlah ibu hamil resiko tinggi, luas dan tingkat kesulitan wilayah, jumlah tenaga kesehatan pelaksana, dll;
1. 5.RUANG LINGKUP KEGIATAN DAN PEMANFAATAN JAMPERSAL
a.Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) adalah suatu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/ kader kesehatan). Ibu hamil yang berdomisili di daerah dengan akses sulit, untuk sementara tinggal di Rumah Tunggu Kelahiran hingga masa nifasnya (beserta bayi yang dilahirkannya), agar dekat dengan Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan atau Rumah Sakit Umum Daerah/Pusat. Kriteria Rumah Tunggu Kelahiran
a.Lokasi berdekatan dengan Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan atau Rumah Sakit Umum Daerah/Pusat.
b.Rumah milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh pemerintah desa.
c.Mempunyai ruangan tidur, dapur, kamar mandi,jamban, air bersih dan ventilasi serta sumber penerangan (listrik),
b.Biaya operasional ibu hamil, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping (suami/keluarga/kaderkesehatan/sukarelawan kesehatan). Biaya operasional untukIbu hamil yang akan bersalin serta bayi baru dilahirkan, ibu nifas, tenaga kesehatan dan pendamping (suami/keluarga/kader kesehatan)
1. 6.PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL Pemanfaatan dana Jampersal, meliputi:
a.Biaya operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) terdiri dari: 1) Biaya sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) selama 1 tahun; 2) Belanja langganan daya (biaya listrik, air, dll);
b.Biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) terdiri dari: Biaya konsumsi ibu hamil, bersalin, nifas serta pendamping (suami/keluarga/kader kesehatan/ sukarelawan kesehatan) selama di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);
c.Biaya transportasi dan/atau perjalanan dinas ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan dan sebaliknya terdiri dari: 1) Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan, untuk pergi pulang dari rumah ke Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan atau Rumah Sakit); 2) Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untukpergi pulang dari rumah ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK); 3) Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untukpergi pulang dari rumah tunggu kelahiran ke fasilitas kesehatan. 4) Biaya perjalanan dinas bagi petugas Kesehatan, kader/lintas sektoral, baik dalam maupun luar wilayah. Tata cara penyelenggaraannya mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yangditetapkan denganPeraturan Kementerian Dalam Negeri;
d.Biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan, konsinyasi;
e.Pembelian alat tulis kantor dan penggandaan. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan 2016 ini merupakan pilihan kegiatan bagi tiap jenis dan tiap subbidangnya. Dimana tiap kegiatan DAK fisik maupun nonfisik masing–masing mempunyai beberapa pilihan kegiatan dan tidak diperkenankan pengalihan anggaran ataupun kegiatan antara DAK Fisik maupun DAK Non Fisik; antar subbidang; antara BOK, Jampersal serta akreditasi Pukesmas dan akreditasi RS, karena besaran alokasi mempunyai keterikatan dengan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2015. Kegiatan-kegiatan yang bisa didanai dari DAK Bidang Kesehatan 2016 ini sebagaimana diuraikan di atas sifatnya adalah pilihan. Kepala Daerah bisa memilih kegiatan sesuai prioritas daerah. Pemilihan kegiatan DAK Bidang kesehatan seharusnya merupakan bagian program jangka menengah sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Strategis Daerah. Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatannya agar disinergikan dan tidak duplikasi pembiayaan dengan kegiatan yang anggarannya bersumber dari pendanaan lainnya (seperti APBD Provinsi/Kabupaten/kota dan sumber pembiayaan lainnya) sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna. MENTERI KESEHATAN ttd NILA FARID MOELOEK (lanjutan) FORMULIR 1 (dalam jutaan rupiah) No Nama Daerah Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Sarpras Kesehatan 1 Provinsi Aceh 26,626.39 8,488.99 2 Kab. Aceh Barat 10,973.16 7,111.48 5,441.07 3 Kab. Aceh Besar 13,157.81 8,527.31 6,524.34 - 4 Kab. Aceh Selatan 30,161.31 19,546.93 14,955.58 - 5 Kab. Aceh Singkil 40,497.47 26,245.58 20,080.80 6 Kab. Aceh Tengah 17,750.14 11,503.50 8,801.46 - 7 Kab. Aceh Tenggara 42,765.42 27,715.39 21,205.37 - 8 Kab. Aceh Timur 6,818.61 4,419.00 3,381.03 - 9 Kab. Aceh Utara 11,137.90 7,218.24 5,522.76 - 10 Kab. Bireuen 20,516.94 13,296.61 10,173.39 - 11 Kab. Pidie 10,125.99 6,562.45 5,021.00 - 12 Kab. Simeulue 9,724.97 6,302.55 4,822.16 13 Kota Banda Aceh 6,458.41 4,185.57 3,202.43 - 14 Kota Sabang 15,800.59 10,240.04 7,834.77 15 Kota Langsa 6,437.57 4,172.06 3,192.09 - 16 Kota Lhokseumawe 3,673.78 1,821.66 - 17 Kab. Gayo Lues 41,112.04 26,643.87 20,385.53 - 18 Kab. Aceh Barat Daya 23,447.38 15,195.76 11,626.46 - 19 Kab. Aceh Jaya 23,081.20 14,958.46 11,444.89 - 20 Kab. Nagan Raya 15,450.65 10,013.25 7,661.25 21 Kab. Aceh Tamiang 32,353.04 20,967.34 16,042.36 22 Kab. Bener Meriah 3,315.36 2,148.62 1,643.93 - 23 Kab. Pidie Jaya 14,331.18 9,287.74 7,106.16 - 24 Kota Subulussalam 38,503.71 24,953.47 19,092.18 25 Provinsi Sumatera Utara 8,519.40 26 Kab. Asahan 16,084.80 7,975.70 27 Kab. Dairi 2,748.95 1,781.47 1,363.19 28 Kab. Deli Serdang 6,149.57 3,985.41 3,049.28 49,953.05 29 Kab. Karo 25,481.43 16,514.00 12,635.05 30 Kab. Labuhanbatu 9,240.25 5,988.41 4,581.80 31 Kab. Langkat 28,468.06 18,449.57 14,115.98 32 Kab. Mandailing Natal 6,314.19 4,092.09 3,130.91 33 Kab. Nias 24,523.67 15,893.29 12,160.14 34 Kab. Simalungun 11,959.39 7,750.64 5,930.10 35 Kab. Tapanuli Selatan 6,343.66 4,853.61 - 36 Kab. Tapanuli Tengah 40,428.14 26,200.65 20,046.42 - 37 Kab. Tapanuli Utara 24,674.68 15,991.15 12,235.02 - 38 Kab. Toba Samosir 8,523.72 5,524.05 4,226.51 39 Kota Binjai 8,489.34 5,501.76 4,209.46 40 Kota Medan 8,633.03 5,594.89 4,280.72 41 Kota Pematang Siantar 7,013.83 4,545.52 3,477.83 42 Kota Sibolga 19,255.18 12,478.89 9,547.74 43 Kota Tanjung Balai 10,285.85 5,100.27 44 Kota Tebing Tinggi 10,903.75 7,066.50 5,406.66 45 Kota Padang Sidempuan 5,980.82 3,876.05 2,965.61 - 46 Kab. Pakpak Bharat 14,297.92 7,089.67 47 Kab. Nias Selatan 19,911.37 12,904.15 9,873.11 48 Kab. Humbang Hasundutan 10,098.20 6,544.44 5,007.23 49 Kab. Serdang Bedagai 14,802.10 9,592.94 7,339.67 50 Kab. Samosir 6,021.70 3,902.54 2,985.88 51 Kab. Batu Bara 5,012.85 3,248.73 2,485.64 - 52 Kab. Padang Lawas 11,869.68 7,692.50 5,885.62 9,996.57 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2016 ALOKASI DAK FISIK BIDANG KESEHATAN DAN SARANA PRASARANA KESEHATAN ( Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian APBN TA 2016 ) (lanjutan) (dalam jutaan rupiah) No Nama Daerah Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Sarpras Kesehatan 53 Kab. Padang Lawas Utara 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 54 Kab. Labuhanbatu Selatan 19,252.87 12,477.39 9,546.60 - 55 Kab. Labuhanbatu Utara 7,597.88 3,767.43 39,999.85 56 Kab. Nias Utara 23,385.08 11,595.56 57 Kab. Nias Barat 58 Kota Gunungsitoli 2,845.13 1,410.77 - 59 Provinsi Sumatera Barat 26,820.11 8,550.75 60 Kab. Limapuluh Kota 11,109.00 7,199.52 5,508.43 61 Kab. Agam 11,656.28 7,554.20 5,779.80 62 Kab. Kepulauan Mentawai 7,407.19 4,800.45 3,672.88 63 Kab. Padang Pariaman 16,476.58 10,678.14 8,169.97 64 Kab. Pasaman 12,192.14 7,901.48 6,045.51 65 Kab. Pesisir Selatan 16,896.50 10,950.28 8,378.18 66 Kab. Sijunjung 16,084.74 10,424.19 7,975.67 67 Kab. Solok 15,861.58 10,279.56 7,865.01 68 Kab. Tanah Datar 8,447.33 5,474.54 4,188.64 69 Kota Bukit Tinggi 4,220.84 2,092.92 70 Kota Padang Panjang 6,441.80 4,174.80 3,194.19 71 Kota Padang 2,748.84 1,781.47 1,363.02 72 Kota Payakumbuh 13,611.29 8,821.20 6,749.20 73 Kota Sawahlunto 6,806.01 4,410.84 3,374.78 74 Kota Solok 6,298.64 3,123.20 75 Kota Pariaman 5,229.46 2,593.04 76 Kab. Pasaman Barat 10,279.48 6,661.92 5,097.11 77 Kab. Dharmasraya 12,199.81 7,906.44 6,049.31 - 78 Kab. Solok Selatan 5,576.09 4,266.33 79 Provinsi Riau 5,045.48 1,608.59 - 80 Kab. Bengkalis 2,302.03 1,761.31 - 81 Kab. Indragiri Hilir 4,618.53 2,993.17 2,290.11 - 82 Kab. Indragiri Hulu 3,762.29 2,438.27 1,865.54 - 83 Kab. Kampar 11,645.87 5,774.64 - 84 Kab. Kuantan Singingi 2,748.84 1,781.47 1,363.02 85 Kab. Pelalawan 9,255.91 5,998.57 4,589.57 86 Kab. Rokan Hilir - 87 Kab. Rokan Hulu 2,748.84 1,781.47 88 Kab. Siak 1,961.24 1,500.57 - 89 Kota Dumai 2,748.84 1,781.47 1,363.02 90 Kota Pekanbaru 2,748.84 1,363.02 - 91 Kab. Kepulauan Meranti 2,748.84 1,781.47 - 92 Provinsi Jambi 26,791.91 8,541.76 93 Kab. Batang Hari 2,748.84 1,781.47 1,363.02 94 Kab. Bungo 10,548.55 6,836.30 5,230.53 95 Kab. Kerinci 10,601.05 6,870.33 5,256.57 - 96 Kab. Merangin 20,522.36 13,300.12 10,176.08 - 97 Kab. Muaro Jambi 8,012.63 5,192.82 3,973.09 98 Kab. Sarolangun 11,458.94 7,426.30 5,681.95 99 Kab. Tanjung Jabung Barat 2,748.84 1,781.47 100 Kab. Tanjung Jabung Timur 19,223.26 12,458.20 9,531.92 101 Kab. Tebo 8,772.78 5,685.46 4,350.01 102 Kota Jambi 3,798.28 2,461.59 1,883.39 - 103 Kota Sungai Penuh 2,908.99 1,442.43 - 104 Provinsi Sumatera Selatan - 105 Kab. Lahat 6,138.66 3,978.34 3,043.87 106 Kab. Musi Banyuasin 9,879.06 6,402.41 4,898.56 107 Kab. Musi Rawas 30,940.78 20,052.08 15,342.08 108 Kab. Muara Enim 6,998.71 3,470.33 109 Kab. Ogan Komering Ilir 25,085.05 16,257.10 12,438.50 (lanjutan) (dalam jutaan rupiah) No Nama Daerah Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Sarpras Kesehatan 110 Kab. Ogan Komering Ulu 2,748.84 1,781.47 1,363.02 111 Kota Palembang 23,317.67 15,111.70 11,562.14 112 Kota Prabumulih 4,068.63 2,636.80 2,017.44 - 113 Kota Pagar Alam 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 114 Kota Lubuk Linggau 6,200.08 4,018.15 3,074.33 - 115 Kab. Banyuasin 30,747.75 19,926.99 15,246.37 116 Kab. Ogan Ilir 2,748.84 1,781.47 1,363.02 117 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 29,902.89 19,379.45 14,827.44 118 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 119 Kab. Empat Lawang 13,307.69 8,624.44 6,598.66 - 120 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 7,860.84 121 Kab. Musi Rawas Utara 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 122 Provinsi Bengkulu 26,854.24 8,561.63 123 Kab. Bengkulu Selatan 9,714.30 6,295.64 4,816.86 124 Kab. Bengkulu Utara 4,480.30 2,903.59 2,221.57 - 125 Kab. Rejang Lebong 11,705.07 7,585.81 5,803.99 126 Kota Bengkulu 5,272.94 3,417.29 2,614.60 127 Kab. Kaur 43,840.23 28,411.95 21,738.31 128 Kab. Seluma 4,754.46 3,081.27 2,357.51 - 129 Kab. Mukomuko 15,193.28 7,533.63 130 Kab. Lebong 10,649.08 6,901.45 5,280.38 - 131 Kab. Kepahiang 12,525.01 8,117.20 6,210.56 132 Kab. Bengkulu Tengah 10,424.14 6,755.67 5,168.84 - 133 Provinsi Lampung 8,110.53 2,585.79 - 134 Kab. Lampung Barat 8,069.96 5,229.97 4,001.51 - 135 Kab. Lampung Selatan 3,552.76 2,302.47 1,761.65 - 136 Kab. Lampung Tengah 22,053.83 14,292.63 10,935.46 137 Kab. Lampung Utara 8,694.70 5,634.85 4,311.29 - 138 Kab. Lampung Timur 4,823.22 3,125.83 2,391.61 - 139 Kab. Tanggamus 22,689.86 11,250.84 19,949.14 140 Kab. Tulang Bawang 5,720.18 3,707.13 2,836.37 20,003.66 141 Kab. Way Kanan 4,217.06 2,732.99 2,091.04 14,998.49 142 Kota Bandar Lampung 9,954.31 6,451.19 4,935.88 143 Kota Metro 3,464.51 2,245.28 1,717.89 - 144 Kab. Pesawaran 2,748.84 1,363.02 15,002.81 145 Kab. Pringsewu 11,986.69 7,768.33 5,943.64 25,004.71 146 Kab. Mesuji 4,417.49 2,190.43 - 147 Kab. Tulang Bawang Barat 15,681.77 10,163.03 7,775.85 - 148 Kab. Pesisir Barat 2,748.84 1,363.02 - 149 Provinsi DKI Jakarta 150 Provinsi Jawa Barat 26,736.00 151 Kab. Bandung 19,973.73 12,944.56 9,904.03 - 152 Kab. Bekasi 153 Kab. Bogor 36,281.11 23,513.05 17,990.10 154 Kab. Ciamis 23,973.26 15,536.58 11,887.22 155 Kab. Cianjur 43,138.39 27,957.11 21,390.31 156 Kab. Cirebon 39,734.94 25,751.40 19,702.69 - 157 Kab. Garut 28,557.58 18,507.58 14,160.37 - 158 Kab. Indramayu 25,434.68 16,483.69 12,611.87 - 159 Kab. Karawang 38,337.62 24,845.83 19,009.83 160 Kab. Kuningan 14,348.28 10,978.04 - 161 Kab. Majalengka 13,263.79 8,595.99 6,576.89 - 162 Kab. Purwakarta 1,781.47 1,363.02 - 163 Kab. Subang 21,553.37 13,968.30 10,687.31 164 Kab. Sukabumi 51,334.61 33,268.91 25,454.42 165 Kab. Sumedang 17,248.05 11,178.11 8,552.50 - 166 Kab. Tasikmalaya 35,831.35 23,221.56 17,767.09 - (lanjutan) (dalam jutaan rupiah) No Nama Daerah Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Sarpras Kesehatan 167 Kota Bandung 6,277.01 4,802.62 168 Kota Bekasi 7,338.89 5,615.07 169 Kota Bogor 5,124.24 3,320.91 2,540.87 - 170 Kota Cirebon 34,680.25 22,475.56 17,196.31 171 Kota Depok 3,416.85 172 Kota Sukabumi 4,477.00 2,901.45 2,219.93 173 Kota Tasikmalaya 9,951.82 6,449.57 4,934.64 174 Kota Cimahi 5,753.29 3,728.59 2,852.79 175 Kota Banjar 4,987.64 3,232.38 2,473.13 - 176 Kab. Bandung Barat 13,620.51 6,753.77 - 177 Kab. Pangandaran 10,719.06 5,315.08 178 Provinsi Jawa Tengah 26,582.51 8,475.00 179 Kab. Banjarnegara 12,417.96 6,157.48 - 180 Kab. Banyumas 19,758.79 12,805.26 9,797.46 181 Kab. Batang 12,781.99 8,283.74 6,337.99 182 Kab. Blora 17,209.47 11,153.11 8,533.37 183 Kab. Boyolali 14,224.00 7,053.02 184 Kab. Brebes 25,415.90 16,471.53 12,602.55 185 Kab. Cilacap 35,999.55 23,330.57 17,850.49 186 Kab. Demak 20,239.77 13,116.98 10,035.96 187 Kab. Grobogan 24,773.03 16,054.89 12,283.78 188 Kab. Jepara 22,906.28 14,845.09 11,358.15 - 189 Kab. Karanganyar 2,974.81 1,927.91 1,475.07 80,014.94 190 Kab. Kebumen 9,264.54 7,088.40 - 191 Kab. Kendal 9,776.41 6,335.89 4,847.66 192 Kab. Klaten 10,902.34 5,405.96 193 Kab. Kudus 12,186.69 7,897.94 6,042.81 194 Kab. Magelang 10,283.16 6,664.31 5,098.94 195 Kab. Pati 16,464.35 10,670.21 8,163.90 196 Kab. Pekalongan 19,190.07 12,436.69 9,515.46 197 Kab. Pemalang 22,070.28 14,303.30 10,943.62 198 Kab. Purbalingga 6,440.69 4,174.08 3,193.64 - 199 Kab. Purworejo 15,906.21 10,308.49 7,887.14 200 Kab. Rembang 24,715.93 16,017.89 12,255.47 201 Kab. Semarang 3,885.92 2,518.38 1,926.84 202 Kab. Sragen 19,652.21 15,036.14 203 Kab. Sukoharjo 10,739.91 6,960.32 5,325.42 204 Kab. Tegal 10,874.89 7,047.79 5,392.35 29,163.46 205 Kab. Temanggung 11,167.32 7,237.31 5,537.35 206 Kab. Wonogiri 7,972.47 6,099.83 207 Kab. Wonosobo 11,652.04 7,551.45 5,777.70 208 Kota Magelang 4,415.96 2,861.90 2,189.67 209 Kota Pekalongan 8,229.04 5,333.07 4,080.40 210 Kota Salatiga 5,943.48 3,851.85 2,947.09 211 Kota Semarang 9,546.91 7,304.45 212 Kota Surakarta 2,748.84 1,781.47 1,363.02 213 Kota Tegal 4,125.81 2,673.86 2,045.80 - 214 Provinsi DI Yogyakarta 26,899.67 8,576.11 215 Kab. Bantul 3,643.88 2,361.52 1,806.83 40,007.50 216 Kab. Gunung Kidul 9,917.38 6,427.25 4,917.56 19,998.10 217 Kab. Kulon Progo 3,394.54 2,199.93 1,683.19 19,996.11 218 Kab. Sleman 3,922.07 2,541.81 1,944.77 15,001.81 219 Kota Yogyakarta 2,748.84 1,781.47 1,363.02 20,003.75 220 Provinsi Jawa Timur 26,442.73 221 Kab. Bangkalan 23,182.19 15,023.90 11,494.96 - 222 Kab. Banyuwangi 22,817.31 14,787.43 11,314.03 223 Kab. Blitar 14,443.39 11,050.80 - (lanjutan) (dalam jutaan rupiah) No Nama Daerah Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Sarpras Kesehatan 224 Kab. Bojonegoro 15,408.56 9,985.97 7,640.38 225 Kab. Bondowoso 14,256.58 9,239.40 7,069.17 226 Kab. Gresik 20,713.39 13,423.92 10,270.80 227 Kab. Jember 40,608.30 26,317.41 20,135.75 228 Kab. Jombang 13,094.77 8,486.45 6,493.08 229 Kab. Kediri 14,144.97 10,822.48 230 Kab. Lamongan 36,492.83 23,650.25 18,095.08 - 231 Kab. Lumajang 15,181.42 9,838.77 7,527.75 232 Kab. Madiun 15,003.47 9,723.44 7,439.52 - 233 Kab. Magetan 14,625.82 9,478.69 7,252.26 234 Kab. Malang 25,749.83 16,687.94 12,768.13 235 Kab. Mojokerto 9,453.82 7,233.23 236 Kab. Nganjuk 2,748.84 1,781.47 1,363.02 50,009.37 237 Kab. Ngawi 8,882.06 4,404.20 - 238 Kab. Pacitan 18,220.65 11,808.43 9,034.77 - 239 Kab. Pamekasan 7,008.32 4,541.95 3,475.10 - 240 Kab. Pasuruan 2,823.52 1,829.87 1,400.05 - 241 Kab. Ponorogo 15,066.60 9,764.36 7,470.82 242 Kab. Probolinggo 16,106.74 10,438.45 7,986.58 243 Kab. Sampang 30,549.07 15,147.85 15,002.29 244 Kab. Sidoarjo 7,465.61 4,838.31 3,701.85 - 245 Kab. Situbondo 15,683.85 10,164.38 7,776.89 246 Kab. Sumenep 26,938.77 20,611.17 - 247 Kab. Trenggalek 11,841.36 7,674.15 5,871.58 248 Kab. Tuban 8,733.71 5,660.14 249 Kab. Tulungagung 4,559.36 2,954.82 2,260.77 - 250 Kota Blitar 6,529.24 4,231.47 3,237.54 251 Kota Kediri 7,544.38 4,889.36 3,740.90 252 Kota Madiun 4,254.57 3,255.22 253 Kota Malang 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 254 Kota Mojokerto 3,562.79 2,725.93 - 255 Kota Pasuruan 6,539.47 3,242.62 256 Kota Probolinggo 5,284.86 4,043.51 257 Kota Surabaya 3,595.68 2,751.10 258 Kota Batu 7,147.40 3,544.06 259 Provinsi Kalimantan Barat 6,811.64 2,171.68 - 260 Kab. Bengkayang 27,885.62 18,072.10 13,827.17 - 261 Kab. Landak 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 262 Kab. Kapuas Hulu 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 263 Kab. Ketapang 12,709.66 - 264 Kab. Mempawah 34,124.22 22,115.21 16,920.60 265 Kab. Sambas 25,825.66 16,737.08 12,805.73 266 Kab. Sanggau 18,294.78 11,856.47 9,071.52 - 267 Kab. Sintang 39,705.46 25,732.29 19,688.07 268 Kota Pontianak 3,836.89 2,486.61 - 269 Kota Singkawang 10,219.21 6,622.86 5,067.23 270 Kab. Sekadau 11,010.30 7,135.55 5,459.49 - 271 Kab. Melawi 49,170.33 31,866.29 24,381.26 272 Kab. Kayong Utara 6,868.75 3,405.89 - 273 Kab. Kubu Raya 7,122.92 3,531.92 - 274 Provinsi Kalimantan Tengah 3,951.71 1,259.88 - 275 Kab. Barito Selatan 9,970.95 6,461.97 4,944.13 276 Kab. Barito Utara 24,775.50 16,056.50 12,285.01 277 Kab. Kapuas 5,321.81 3,448.96 2,638.84 - 278 Kab. Kotawaringin Barat 2,934.34 1,901.69 1,455.00 - 279 Kab. Kotawaringin Timur 2,748.84 1,781.47 1,363.02 280 Kota Palangkaraya 6,305.29 4,086.33 3,126.50 (lanjutan) (dalam jutaan rupiah) No Nama Daerah Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Sarpras Kesehatan 281 Kab. Katingan 10,790.41 6,993.04 5,350.46 282 Kab. Seruyan 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 283 Kab. Sukamara 4,847.14 3,141.33 2,403.47 - 284 Kab. Lamandau 5,375.42 3,483.70 2,665.42 - 285 Kab. Gunung Mas 4,769.58 3,091.07 2,365.01 - 286 Kab. Pulang Pisau 14,874.62 9,639.94 7,375.63 - 287 Kab. Murung Raya 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 288 Kab. Barito Timur 10,311.29 6,682.53 5,112.88 289 Provinsi Kalimantan Selatan 4,040.64 1,288.23 - 290 Kab. Banjar 4,822.97 3,125.67 2,391.48 - 291 Kab. Barito Kuala 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 292 Kab. Hulu Sungai Selatan 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 293 Kab. Hulu Sungai Tengah 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 294 Kab. Hulu Sungai Utara 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 295 Kab. Kotabaru 2,748.84 1,781.47 296 Kab. Tabalong 3,236.98 2,097.82 1,605.07 35,006.56 297 Kab. Tanah Laut 19,226.81 12,460.50 9,533.68 298 Kab. Tapin 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 299 Kota Banjarbaru 3,680.20 2,385.07 1,824.84 - 300 Kota Banjarmasin 2,748.84 - 301 Kab. Balangan 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 302 Kab. Tanah Bumbu 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 303 Provinsi Kalimantan Timur - 304 Kab. Berau 2,748.84 1,781.47 1,363.02 305 Kab. Kutai Kartanegara 6,059.85 4,636.46 306 Kab. Kutai Barat 2,748.84 1,781.47 1,363.02 307 Kab. Kutai Timur 3,744.37 308 Kab. Paser 3,518.42 2,280.22 1,744.62 - 309 Kota Balikpapan 4,276.63 2,771.60 2,120.58 - 310 Kota Bontang 24,158.94 15,656.91 11,979.28 311 Kota Samarinda 3,774.65 2,446.27 1,871.67 - 312 Kab. Penajam Paser Utara 1,781.47 1,363.02 34,996.56 313 Kab. Mahakam Ulu 2,748.84 1,781.47 1,363.02 314 Provinsi Sulawesi Utara 5,344.87 1,704.04 - 315 Kab. Bolaang Mongondow 13,349.10 8,651.28 6,619.19 316 Kab. Minahasa 9,518.29 6,168.61 4,719.67 - 317 Kab. Kepulauan Sangihe 4,472.95 2,898.82 2,217.92 10,433.69 318 Kota Bitung 5,641.37 3,656.06 2,797.29 319 Kota Manado 32,791.70 16,259.87 320 Kab. Kepulauan Talaud 13,791.35 8,937.89 6,838.48 321 Kab. Minahasa Selatan 3,999.81 2,592.19 1,983.32 - 322 Kota Tomohon 5,625.59 2,789.47 323 Kab. Minahasa Utara 8,197.29 5,312.50 4,064.65 - 324 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 3,754.50 2,433.21 1,861.68 - 325 Kota Kotamobagu 17,673.51 11,453.84 8,763.46 326 Kab. Bolaang Mongondow Utara 17,575.76 11,390.49 8,715.00 327 Kab. Minahasa Tenggara 5,833.91 4,463.59 20,003.81 328 Kab. Bolaang Mongondow Timur 13,962.60 6,923.40 329 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 4,291.44 2,781.19 2,127.92 - 330 Provinsi Sulawesi Tengah 24,402.39 7,779.94 - 331 Kab. Banggai 27,775.21 18,000.55 13,772.43 332 Kab. Banggai Kepulauan 9,595.36 6,218.56 4,757.89 333 Kab. Buol 36,900.40 23,914.39 18,297.18 334 Kab. Toli-Toli 9,227.99 5,980.47 4,575.73 335 Kab. Donggala 38,047.50 24,657.80 18,865.97 - 336 Kab. Morowali 17,679.64 11,457.81 8,766.50 25,004.00 337 Kab. Poso 22,784.14 14,765.94 11,297.59 4,993.30 (lanjutan) (dalam jutaan rupiah) No Nama Daerah Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Sarpras Kesehatan 338 Kota Palu 37,490.68 24,296.94 18,589.87 339 Kab. Parigi Moutong 25,584.56 16,580.83 12,686.18 340 Kab. Tojo Una Una 40,266.65 26,095.99 19,966.34 341 Kab. Sigi 32,772.49 21,239.18 16,250.34 20,003.05 342 Kab. Banggai Laut 13,540.98 8,775.63 6,714.34 343 Kab. Morowali Utara 3,399.16 2,202.93 1,685.49 344 Provinsi Sulawesi Selatan 7,369.32 28,965.71 345 Kab. Bantaeng 12,303.16 7,973.43 6,100.56 29,135.16 346 Kab. Barru 39,576.44 25,648.68 19,624.10 - 347 Kab. Bone 19,202.19 9,521.47 - 348 Kab. Bulukumba 21,677.80 14,048.94 10,749.01 - 349 Kab. Enrekang 17,869.11 11,580.61 8,860.46 - 350 Kab. Gowa 12,662.36 9,688.12 351 Kab. Jeneponto 4,723.93 3,061.48 2,342.37 14,998.19 352 Kab. Luwu 27,665.43 17,929.40 13,717.99 - 353 Kab. Luwu Utara 12,823.34 8,310.54 6,358.49 354 Kab. Maros 2,748.84 1,363.02 15,155.76 355 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 18,785.97 9,315.08 - 356 Kota Palopo 28,059.01 18,184.47 13,913.15 - 357 Kab. Luwu Timur 10,325.22 6,691.56 5,119.79 358 Kab. Pinrang 11,449.00 5,677.02 14,873.74 359 Kab. Sinjai 33,731.51 21,860.70 16,725.87 - 360 Kab. Kepulauan Selayar 15,616.89 10,120.99 7,743.68 361 Kab. Sidenreng Rappang 32,388.22 20,990.14 16,059.80 - 362 Kab. Soppeng 8,406.56 5,448.12 4,168.42 - 363 Kab. Takalar 16,332.13 10,584.52 8,098.34 15,002.85 364 Kab. Tana Toraja 14,747.83 9,557.77 7,312.76 20,103.81 365 Kab. Wajo 52,502.09 34,025.53 26,033.32 - 366 Kota Pare-pare 30,186.56 19,563.29 14,968.10 16,113.92 367 Kota Makassar 15,996.31 10,366.88 7,931.82 - 368 Kab. Toraja Utara 15,598.50 10,109.07 7,734.56 369 Provinsi Sulawesi Tenggara 33,492.91 370 Kab. Buton 28,439.12 18,430.81 14,101.63 371 Kab. Konawe 5,510.05 3,570.95 2,732.17 - 372 Kab. Kolaka 17,664.98 11,448.31 8,759.24 14,825.98 373 Kab. Muna 25,882.84 16,774.14 12,834.09 - 374 Kota Kendari 4,549.71 2,948.57 2,255.99 - 375 Kota Bau-bau 10,692.31 6,929.47 5,301.82 - 376 Kab. Konawe Selatan 26,239.04 20,075.79 - 377 Kab. Bombana 4,068.51 2,636.72 2,017.38 40,007.50 378 Kab. Wakatobi 5,883.38 3,812.90 2,917.29 20,003.75 379 Kab. Kolaka Utara 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 380 Kab. Konawe Utara 20,033.05 12,983.01 9,933.45 381 Kab. Buton Utara 13,926.25 9,025.32 6,905.37 382 Kab. Konawe Kepulauan 22,234.36 14,409.64 11,024.98 - 383 Kab. Kolaka Timur 9,956.64 4,937.03 384 Kab. Muna Barat 4,869.05 3,155.53 2,414.34 - 385 Kab. Buton Tengah 19,571.70 12,684.02 9,704.69 386 Kab. Buton Selatan 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 387 Provinsi Bali 31,247.94 388 Kab. Badung 389 Kab. Bangli 11,827.93 7,665.44 5,864.92 - 390 Kab. Buleleng 12,383.48 8,025.48 6,140.39 391 Kab. Gianyar 3,126.49 2,026.22 1,550.28 - 392 Kab. Jembrana 10,419.73 6,752.82 5,166.66 - 393 Kab. Karangasem 12,079.48 7,828.46 5,989.65 394 Kab. Klungkung 9,844.49 6,380.01 4,881.42 (lanjutan) (dalam jutaan rupiah) No Nama Daerah Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Sarpras Kesehatan 395 Kab. Tabanan 6,420.18 4,160.79 3,183.47 - 396 Kota Denpasar 2,748.84 1,781.47 1,363.02 397 Provinsi Nusa Tenggara Barat 9,717.98 3,098.27 - 398 Kab. Bima 11,993.93 7,773.02 5,947.23 - 399 Kab. Dompu 17,543.97 11,369.89 8,699.23 400 Kab. Lombok Barat 5,587.75 3,621.31 2,770.70 - 401 Kab. Lombok Tengah 20,491.56 13,280.16 10,160.80 - 402 Kab. Lombok Timur 23,758.64 15,397.49 11,780.80 - 403 Kab. Sumbawa 18,269.94 11,840.38 9,059.21 - 404 Kota Mataram 23,737.66 15,383.89 11,770.39 405 Kota Bima 18,856.18 9,349.89 406 Kab. Sumbawa Barat 17,464.86 11,318.62 8,660.01 407 Kab. Lombok Utara 4,622.52 2,995.76 - 408 Provinsi Nusa Tenggara Timur 27,592.18 409 Kab. Alor 5,854.03 3,793.88 2,902.74 - 410 Kab. Belu 10,881.30 7,051.95 5,395.52 411 Kab. Ende 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 412 Kab. Flores Timur 5,034.17 3,262.54 2,496.21 - 413 Kab. Kupang 12,434.57 - 414 Kab. Lembata 2,967.15 1,922.95 1,471.27 - 415 Kab. Manggarai 33,986.72 22,026.10 16,852.42 - 416 Kab. Ngada 11,550.62 7,485.72 5,727.41 417 Kab. Sikka 3,414.53 2,212.88 1,693.10 - 418 Kab. Sumba Barat 17,144.08 11,110.73 8,500.95 419 Kab. Sumba Timur 35,976.74 23,315.79 17,839.18 420 Kab. Timor Tengah Selatan 16,470.26 10,674.04 8,166.83 421 Kab. Timor Tengah Utara 10,239.59 6,636.07 5,077.33 422 Kota Kupang 6,218.67 4,030.19 3,083.55 - 423 Kab. Rote Ndao 4,614.77 3,530.81 424 Kab. Manggarai Barat 7,307.05 4,735.55 3,623.22 425 Kab. Nagekeo 22,544.62 11,178.82 - 426 Kab. Sumba Barat Daya 18,789.15 9,316.66 - 427 Kab. Sumba Tengah 10,740.35 6,960.60 5,325.64 428 Kab. Manggarai Timur 10,007.99 4,962.49 429 Kab. Sabu Raijua 1,829.18 430 Kab. Malaka 2,748.84 1,363.02 - 431 Provinsi Maluku 17,160.87 5,471.20 - 432 Kab. Maluku Tenggara Barat 12,908.67 8,365.84 6,400.80 - 433 Kab. Maluku Tengah 4,085.82 2,647.94 2,025.97 - 434 Kab. Maluku Tenggara 4,568.01 2,960.43 2,265.06 20,003.81 435 Kab. Buru 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 436 Kota Ambon 16,277.52 8,071.26 437 Kab. Seram Bagian Barat 12,924.64 8,376.20 6,408.72 438 Kab. Seram Bagian Timur 23,217.53 15,046.81 11,512.49 - 439 Kab. Kepulauan Aru 14,072.93 9,120.38 6,978.10 440 Kota Tual 5,600.24 3,629.40 2,776.90 - 441 Kab. Maluku Barat Daya 2,748.84 1,363.02 - 442 Kab. Buru Selatan 20,048.84 12,993.24 9,941.28 - 443 Provinsi Papua 1,754.30 559.30 - 444 Kab. Biak Numfor 36,560.10 23,693.85 18,128.44 14,102.85 445 Kab. Jayapura 8,011.66 5,192.19 3,972.61 - 446 Kab. Jayawijaya 33,780.30 21,892.32 16,750.07 - 447 Kab. Merauke 25,980.13 15,002.85 448 Kab. Mimika 37,513.35 24,311.63 18,601.11 - 449 Kab. Nabire 2,748.84 1,781.47 1,363.02 35,006.66 450 Kab. Paniai 20,916.37 13,555.47 10,371.45 - 451 Kab. Puncak Jaya 37,541.03 24,329.57 18,614.84 (lanjutan) (dalam jutaan rupiah) No Nama Daerah Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Sarpras Kesehatan 452 Kab. Kepulauan Yapen 17,724.42 11,486.83 8,788.71 - 453 Kota Jayapura 5,557.28 3,601.56 2,755.60 15,002.85 454 Kab. Sarmi 38,053.77 24,661.87 18,869.08 455 Kab. Keerom 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 456 Kab. Yahukimo 20,225.30 13,107.60 10,028.78 - 457 Kab. Pegunungan Bintang 16,702.19 12,779.04 458 Kab. Tolikara 53,427.56 34,625.17 26,492.22 459 Kab. Boven Digoel 2,824.79 460 Kab. Mappi 13,963.39 10,683.55 - 461 Kab. Asmat 25,676.60 16,640.48 12,731.82 - 462 Kab. Waropen 10,369.81 463 Kab. Supiori 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 464 Kab. Mamberamo Raya 3,307.42 2,143.47 1,639.99 - 465 Kab. Mamberamo Tengah 25,402.34 466 Kab. Yalimo 49,327.59 31,968.20 24,459.24 467 Kab. Lanny Jaya 51,788.48 33,563.06 25,679.48 468 Kab. Nduga 10,203.09 5,059.23 - 469 Kab. Dogiyai 2,748.84 1,363.02 21,323.81 470 Kab. Puncak 32,698.37 16,213.59 471 Kab. Intan Jaya 16,384.40 8,124.26 472 Kab. Deiyai 10,438.66 6,765.08 5,176.04 - 473 Provinsi Maluku Utara 31,855.11 10,156.00 - 474 Kab. Halmahera Tengah 6,700.53 4,342.48 3,322.48 - 475 Kota Ternate 6,926.27 3,434.41 476 Kab. Halmahera Barat 22,052.36 14,291.69 10,934.73 477 Kab. Halmahera Timur 5,077.18 3,884.61 478 Kab. Halmahera Selatan 16,363.30 10,604.72 8,113.80 25,004.76 479 Kab. Halmahera Utara 10,325.13 6,691.50 5,119.75 480 Kab. Kepulauan Sula 25,075.88 12,433.95 - 481 Kota Tidore Kepulauan 3,204.64 2,076.86 1,589.03 - 482 Kab. Pulau Morotai 6,920.26 4,484.88 3,431.43 483 Kab. Pulau Taliabu 32,794.25 16,261.13 484 Provinsi Banten 26,873.54 8,567.79 485 Kab. Lebak 19,477.77 12,623.14 9,658.11 - 486 Kab. Pandeglang 31,040.38 20,116.63 15,391.47 487 Kab. Serang 11,849.61 9,066.27 488 Kab. Tangerang 14,012.04 9,080.92 6,947.91 - 489 Kota Cilegon 1,781.47 1,363.02 - 490 Kota Tangerang 491 Kota Serang 5,169.00 492 Kota Tangerang Selatan 7,024.08 4,552.16 3,482.91 493 Provinsi Bangka Belitung 26,753.32 8,529.46 494 Kab. Bangka 8,519.07 4,224.21 - 495 Kab. Belitung 7,909.57 5,126.03 3,921.98 496 Kota Pangkal Pinang 5,718.97 2,835.77 - 497 Kab. Bangka Selatan 8,895.96 5,765.29 4,411.09 498 Kab. Bangka Tengah 19,066.37 12,356.52 9,454.12 499 Kab. Bangka Barat 5,335.79 2,645.77 500 Kab. Belitung Timur 8,089.07 5,242.36 4,010.99 501 Provinsi Gorontalo 26,838.04 8,556.47 502 Kab. Boalemo 32,444.86 21,026.85 16,087.89 503 Kab. Gorontalo 8,290.70 5,373.04 4,110.97 504 Kota Gorontalo 32,884.10 21,311.51 16,305.69 505 Kab. Pohuwato 17,848.40 11,567.18 8,850.18 506 Kab. Bone Bolango 18,895.64 12,245.88 9,369.46 507 Kab. Gorontalo Utara 9,203.63 5,964.68 4,563.65 508 Provinsi Kepulauan Riau 26,892.21 (lanjutan) (dalam jutaan rupiah) No Nama Daerah Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Sarpras Kesehatan 509 Kab. Natuna 15,492.97 10,040.68 7,682.24 510 Kab. Kepulauan Anambas 13,170.64 8,535.62 6,530.70 511 Kab. Karimun 6,652.88 4,311.60 3,298.85 512 Kota Batam 15,957.41 10,341.67 7,912.53 - 513 Kota Tanjung Pinang 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 514 Kab. Lingga 2,748.84 1,781.47 1,363.02 515 Kab. Bintan 5,906.88 3,828.13 2,928.94 516 Provinsi Papua Barat - 517 Kab. Fak Fak 5,283.25 2,619.72 - 518 Kab. Manokwari 1,519.58 - 519 Kab. Sorong 4,084.15 2,646.85 2,025.14 - 520 Kota Sorong 6,319.54 4,095.56 3,133.56 - 521 Kab. Raja Ampat 37,141.99 24,070.96 18,416.97 522 Kab. Sorong Selatan 41,635.65 20,645.17 523 Kab. Teluk Bintuni 3,348.61 2,170.16 1,660.42 - (lanjutan) (dalam jutaan rupiah) No Nama Daerah Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Sarpras Kesehatan 524 Kab. Teluk Wondama 12,223.04 7,921.50 6,060.83 525 Kab. Kaimana 8,693.34 4,310.62 - 526 Kab. Maybrat 2,748.84 1,781.47 1,363.02 - 527 Kab. Tambrauw 20,795.37 10,311.45 - 528 Kab. Manokwari Selatan 2,748.84 1,363.02 - 529 Kab. Pegunungan Arfak 14,158.42 7,020.49 - 530 Provinsi Sulawesi Barat 26,701.23 8,512.85 531 Kab. Majene 13,252.80 10,139.87 532 Kab. Mamuju 30,696.69 19,893.90 15,221.05 533 Kab. Polewali Mandar 18,715.19 12,128.93 9,279.98 14,999.71 534 Kab. Mamasa 26,844.87 17,397.61 13,311.11 15,002.64 535 Kab. Mamuju Utara 32,100.05 20,803.38 15,916.91 - 536 Kab. Mamuju Tengah 20,087.88 13,018.54 9,960.64 14,998.19 537 Provinsi Kalimantan Utara - 538 Kab. Bulungan 3,308.46 1,640.51 - 539 Kab. Malinau 10,117.57 6,556.99 5,016.83 - 540 Kab. Nunukan 3,506.77 2,272.67 1,738.84 - 541 Kota Tarakan 2,748.84 1,363.02 49,965.93 542 Kab. Tana Tidung 2,898.04 - TOTAL 6,460,280.55 4,563,484.24 3,641,996.22 1,104,147.00 JUMLAH DAERAH 460 455 514 46 TOTAL ALOKASI PROVINSI - 565,709.77 131,563.13 28,965.71 JUMLAH PROVINSI - 28 22 1 TOTAL ALOKASI KAB/KOTA 6,460,280.55 3,997,774.47 3,510,433.09 1,075,181.29 JUMLAH DAERAH 460 427 492 45 FORMULIR 2 (Dalam Ribuan Rupiah) AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITASI PUSKESMAS 1 Provinsi Aceh - 471,820 - 0.00 2 Kab. Aceh Barat 3,172,000 471,820 - 1,524,071.70 3 Kab. Aceh Besar 8,036,000 - - 3,960,032.46 4 Kab. Aceh Selatan 6,476,656 471,820 349,880 1,596,957.74 5 Kab. Aceh Singkil 2,530,000 - - 1,253,501.94 6 Kab. Aceh Tengah 3,472,000 471,820 - 1,676,398.28 7 Kab. Aceh Tenggara 4,464,000 - 349,880 1,739,321.48 8 Kab. Aceh Timur 8,075,438 - - 3,289,591.82 9 Kab. Aceh Utara 9,114,000 - - 4,155,048.00 10 Kab. Bireuen 4,914,000 471,820 - 2,944,038.58 11 Kab. Pidie 7,618,000 471,820 - 2,969,470.04 12 Kab. Simeulue 2,729,188 - - 1,200,352.66 13 Kota Banda Aceh 2,277,000 - 78,200 1,906,854.50 14 Kota Sabang 1,268,594 - - 642,197.36 15 Kota Langsa 1,030,000 471,820 - 1,367,288.06 16 Kota Lhokseumawe 1,224,000 - - 1,573,361.54 17 Kab. Gayo Lues 2,724,000 - - 949,897.50 18 Kab. Aceh Barat Daya 3,029,000 - - 1,150,727.38 19 Kab. Aceh Jaya 2,380,000 - - 958,811.62 20 Kab. Nagan Raya 3,374,000 - - 1,271,068.00 21 Kab. Aceh Tamiang 3,584,000 - - 2,215,440.36 22 Kab. Bener Meriah 2,899,000 471,820 - 1,283,128.28 23 Kab. Pidie Jaya 2,706,000 - - 1,261,367.34 24 Kota Subulussalam 1,202,969 - - 924,203.86 25 Provinsi Sumatera Utara - 444,296 - 0.00 26 Kab. Asahan 7,097,063 - - 6,314,779.44 27 Kab. Dairi 4,284,000 - - 2,316,057.16 28 Kab. Deli Serdang 11,954,188 444,296 - 13,262,862.64 29 Kab. Karo 4,864,000 444,296 - 3,741,149.26 30 Kab. Labuhanbatu 3,946,719 444,296 - 3,540,755.02 31 Kab. Langkat 9,077,813 - - 6,582,644.68 32 Kab. Mandailing Natal 6,084,000 - - 3,441,085.60 33 Kab. Nias 2,300,000 444,296 - 1,473,469.24 34 Kab. Simalungun 8,704,000 - - 5,517,838.66 35 Kab. Tapanuli Selatan 4,665,500 - - 2,253,993.88 36 Kab. Tapanuli Tengah 5,382,000 - - 2,937,478.90 37 Kab. Tapanuli Utara 4,617,000 444,296 - 2,434,924.12 38 Kab. Toba Samosir 4,788,000 - - 1,568,668.00 39 Kota Binjai 1,656,000 444,296 - 1,830,333.10 40 Kota Medan 8,307,000 444,296 - 12,105,487.66 41 Kota Pematang Siantar 3,971,000 444,296 85,460 1,653,610.54 42 Kota Sibolga 975,000 444,296 - 874,400.80 43 Kota Tanjung Balai 1,624,000 - - 1,447,171.24 44 Kota Tebing Tinggi 1,818,000 444,296 - 1,238,891.08 45 Kota Padang Sidempuan 1,800,000 444,296 - 1,621,789.96 46 Kab. Pakpak Bharat 1,816,000 - - 672,958.12 47 Kab. Nias Selatan 10,209,375 - - 3,596,937.60 48 Kab. Humbang Hasundutan 2,820,000 - 260,880 1,733,293.48 49 Kab. Serdang Bedagai 6,331,875 - - 5,470,094.42 50 Kab. Samosir 2,880,000 - - 1,165,519.66 ALOKASI DAK NONFISIK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2016 ( Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian APBN TA 2016 ) NO NAMA DAERAH BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITASI PUSKESMAS NO NAMA DAERAH BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN 51 Kab. Batu Bara 3,894,719 - 347,840 3,008,746.48 52 Kab. Padang Lawas 3,830,313 - 347,840 2,500,143.16 53 Kab. Padang Lawas Utara 4,787,094 - - 2,490,412.90 54 Kab. Labuhanbatu Selatan 4,114,000 - - 2,707,371.40 55 Kab. Labuhanbatu Utara 5,195,094 - - 2,809,670.62 56 Kab. Nias Utara 2,998,531 - - 1,367,488.30 57 Kab. Nias Barat 2,140,750 - - 986,693.26 58 Kota Gunungsitoli 1,218,000 - - 1,283,597.68 59 Provinsi Sumatera Barat - 1,277,580 - 0.00 60 Kab. Limapuluh Kota 5,500,000 - 348,896 2,587,317.14 61 Kab. Agam 5,654,000 - 436,120 4,024,382.82 62 Kab. Kepulauan Mentawai 2,845,938 - 180,448 1,221,836.22 63 Kab. Padang Pariaman 6,450,000 425,860 436,120 2,749,575.80 64 Kab. Pasaman 3,808,000 - 261,672 2,202,840.38 65 Kab. Pesisir Selatan 4,212,000 - 523,344 3,103,020.92 66 Kab. Sijunjung 2,880,000 - 335,096 1,849,132.28 67 Kab. Solok 4,536,000 - - 2,625,186.26 68 Kab. Tanah Datar 5,888,000 - 436,120 2,225,982.62 69 Kota Bukit Tinggi 1,414,000 - 256,272 1,049,936.06 70 Kota Padang Panjang 796,000 425,860 85,724 616,282.04 71 Kota Padang 4,862,000 425,860 303,800 5,169,254.78 72 Kota Payakumbuh 1,600,000 - 171,448 1,126,463.24 73 Kota Sawahlunto 1,176,000 - 171,448 670,455.92 74 Kota Solok 800,000 - 85,424 723,840.86 75 Kota Pariaman 1,407,000 - 256,272 785,904.14 76 Kab. Pasaman Barat 4,617,000 - 174,448 3,319,190.48 77 Kab. Dharmasraya 3,198,000 - 174,448 1,842,820.76 78 Kab. Solok Selatan 1,888,000 - 174,448 1,380,238.94 79 Provinsi Riau - 420,676 - 0.00 80 Kab. Bengkalis 2,707,188 420,676 334,400 4,086,548.56 81 Kab. Indragiri Hilir 6,444,594 - 422,500 5,871,359.26 82 Kab. Indragiri Hulu 4,410,000 420,676 418,000 3,083,542.84 83 Kab. Kampar 8,463,000 420,676 668,800 5,958,703.18 84 Kab. Kuantan Singingi 5,589,000 - 752,400 2,923,777.34 85 Kab. Pelalawan 3,012,000 420,676 247,200 4,398,123.14 86 Kab. Rokan Hilir 4,362,594 420,676 - 5,118,482.08 87 Kab. Rokan Hulu 5,250,000 - 503,400 4,927,295.62 88 Kab. Siak 3,705,000 420,676 415,000 3,643,427.26 89 Kota Dumai 1,889,594 420,676 167,800 2,367,448.30 90 Kota Pekanbaru 4,340,000 - - 6,898,593.70 91 Kab. Kepulauan Meranti 2,168,594 - 169,000 1,340,774.38 92 Provinsi Jambi - 417,240 - 0.00 93 Kab. Batang Hari 4,199,000 - - 1,858,673.00 94 Kab. Bungo 4,356,000 417,240 - 2,406,460.34 95 Kab. Kerinci 4,248,000 417,240 - 1,426,859.84 96 Kab. Merangin 4,750,000 - - 3,133,315.02 97 Kab. Muaro Jambi 4,482,000 - - 2,636,567.84 98 Kab. Sarolangun 3,211,000 - - 2,035,132.58 99 Kab. Tanjung Jabung Barat 3,760,000 417,240 - 2,163,992.78 100 Kab. Tanjung Jabung Timur 4,097,000 - - 1,445,531.42 101 Kab. Tebo 3,248,000 417,240 - 2,251,828.10 102 Kota Jambi 4,220,000 - - 3,339,250.40 103 Kota Sungai Penuh 1,176,000 - 169,468 754,682.96 104 Provinsi Sumatera Selatan - - - 0.00 105 Kab. Lahat 9,039,406 - - 3,361,777.00 106 Kab. Musi Banyuasin 6,162,000 - 174,436 4,202,971.28 107 Kab. Musi Rawas 4,636,000 - - 2,605,630.76 108 Kab. Muara Enim 5,711,281 403,740 - 5,230,188.50 AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITASI PUSKESMAS NO NAMA DAERAH BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN 109 Kab. Ogan Komering Ilir 9,152,219 - - 6,708,924.16 110 Kab. Ogan Komering Ulu 4,489,500 403,740 443,590 3,080,665.20 111 Kota Palembang 8,697,000 - 755,000 8,942,659.82 112 Kota Prabumulih 1,818,000 403,740 259,854 1,412,753.48 113 Kota Pagar Alam 1,400,000 - - 1,341,527.10 114 Kota Lubuk Linggau 1,827,000 403,740 - 1,584,742.40 115 Kab. Banyuasin 7,540,000 - - 6,861,990.82 116 Kab. Ogan Ilir 6,325,000 - 85,868 3,522,126.30 117 Kab. Ogan Komering Ulu Tim 5,764,000 - 526,908 5,115,856.10 118 Kab. Ogan Komering Ulu Sel 4,617,000 - - 2,430,223.10 119 Kab. Empat Lawang 1,784,000 - 177,436 2,307,610.58 120 Kab. Penukal Abab Lematang 1,624,000 - 88,118 1,568,963.60 121 Kab. Musi Rawas Utara 1,832,000 - - 1,494,540.26 122 Provinsi Bengkulu - 413,920 - 0.00 123 Kab. Bengkulu Selatan 3,304,000 413,920 262,554 1,164,111.42 124 Kab. Bengkulu Utara 5,610,594 - 772,812 2,030,630.52 125 Kab. Rejang Lebong 5,166,000 413,920 431,590 1,716,895.38 126 Kota Bengkulu 4,180,000 - 453,000 2,237,595.78 127 Kab. Kaur 3,712,000 413,920 354,752 1,000,011.90 128 Kab. Seluma 5,214,000 - 429,340 1,382,384.82 129 Kab. Mukomuko 4,080,000 413,920 442,090 1,473,375.90 130 Kab. Lebong 3,178,000 - 350,072 889,034.34 131 Kab. Kepahiang 3,248,000 - 257,604 1,051,293.00 132 Kab. Bengkulu Tengah 4,660,000 - 428,590 957,672.12 133 Provinsi Lampung - 400,960 - 0.00 134 Kab. Lampung Barat 3,367,125 - 507,828 2,093,749.10 135 Kab. Lampung Selatan 8,335,438 - 601,076 6,089,467.22 136 Kab. Lampung Tengah 12,638,563 - 1,035,816 7,113,248.36 137 Kab. Lampung Utara 8,101,438 - 525,108 3,940,920.62 138 Kab. Lampung Timur 10,876,594 400,960 863,180 5,789,144.06 139 Kab. Tanggamus 5,750,000 - 431,590 3,618,244.16 140 Kab. Tulang Bawang 5,158,688 400,960 - 3,027,854.06 141 Kab. Way Kanan 4,845,000 400,960 423,190 2,847,186.80 142 Kota Bandar Lampung 7,877,813 - 958,100 5,701,308.74 143 Kota Metro 2,255,000 400,960 - 1,104,418.34 144 Kab. Pesawaran 2,952,000 - 342,872 2,728,845.80 145 Kab. Pringsewu 2,706,000 400,960 944,548 2,402,224.64 146 Kab. Mesuji 3,307,125 - 423,190 1,458,389.42 147 Kab. Tulang Bawang Barat 2,390,000 - 423,190 1,828,139.30 148 Kab. Pesisir Barat 2,106,000 - 764,442 1,276,407.26 149 Provinsi DKI Jakarta 17,000,000 1,618,300 1,291,450 15,035,910.02 150 Provinsi Jawa Barat - 343,640 - 0.00 151 Kab. Bandung 16,244,930 - - 27,859,473.94 152 Kab. Bekasi 8,970,000 - - 20,640,877.92 153 Kab. Bogor 27,069,515 343,640 - 33,560,319.32 154 Kab. Ciamis 8,103,000 - - 5,707,718.14 155 Kab. Cianjur 11,835,675 343,640 789,120 17,056,890.94 156 Kab. Cirebon 15,504,855 343,640 1,407,680 11,392,219.44 157 Kab. Garut 22,425,975 343,640 1,648,820 15,844,571.68 158 Kab. Indramayu 13,181,735 343,640 - 8,609,367.00 159 Kab. Karawang 13,600,750 343,640 - 12,733,375.46 160 Kab. Kuningan 8,066,000 - - 5,730,472.02 161 Kab. Majalengka 9,280,480 - 520,680 6,174,437.26 162 Kab. Purwakarta 4,760,000 - 432,400 5,634,429.48 163 Kab. Subang 9,000,000 343,640 - 7,698,418.06 164 Kab. Sukabumi 18,502,870 - - 14,026,642.50 165 Kab. Sumedang 7,008,000 - 429,400 5,808,523.12 166 Kab. Tasikmalaya 10,560,600 - - 12,109,603.84 AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITASI PUSKESMAS NO NAMA DAERAH BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN 167 Kota Bandung 14,308,000 - - 12,651,620.24 168 Kota Bekasi 6,479,000 343,640 172,960 14,914,572.98 169 Kota Bogor 4,632,000 - 433,900 5,956,687.92 170 Kota Cirebon 4,268,000 343,640 - 1,907,291.02 171 Kota Depok 6,400,000 - - 12,306,343.34 172 Kota Sukabumi 2,820,000 343,640 86,780 2,061,541.16 173 Kota Tasikmalaya 3,800,000 343,640 - 3,835,814.64 174 Kota Cimahi 2,470,000 343,640 171,760 3,473,075.46 175 Kota Banjar 1,890,000 - - 1,223,351.72 176 Kab. Bandung Barat 6,665,000 - - 9,697,849.12 177 Kab. Pangandaran 3,165,000 - 263,041 2,123,982.04 178 Provinsi Jawa Tengah - 396,400 - 0.00 179 Kab. Banjarnegara 10,255,525 - 745,326 6,196,525.46 180 Kab. Banyumas 12,168,585 - 3,229,746 8,342,452.54 181 Kab. Batang 5,880,315 - 729,126 3,839,183.02 182 Kab. Blora 6,396,000 - 484,284 3,974,617.72 183 Kab. Boyolali 7,366,000 - 1,057,082 4,792,485.52 184 Kab. Brebes 11,438,570 396,400 246,642 9,108,250.30 185 Kab. Cilacap 12,464,570 396,400 993,768 8,717,462.02 186 Kab. Demak 6,480,000 - 403,570 5,824,156.06 187 Kab. Grobogan 8,940,450 396,400 564,998 6,605,732.62 188 Kab. Jepara 4,998,000 396,400 406,570 6,448,470.58 189 Kab. Karanganyar 5,250,000 - 484,284 4,286,774.98 190 Kab. Kebumen 9,310,000 - 1,539,266 5,965,639.30 191 Kab. Kendal 8,790,450 - 650,512 4,734,103.96 192 Kab. Klaten 9,010,000 - 650,512 5,402,336.14 193 Kab. Kudus 4,370,000 - 243,942 4,105,844.74 194 Kab. Magelang 7,598,000 396,400 810,140 6,063,993.82 195 Kab. Pati 8,555,435 396,400 645,712 5,612,983.12 196 Kab. Pekalongan 7,384,390 396,400 406,570 4,785,648.04 197 Kab. Pemalang 6,226,330 - 405,070 6,841,362.70 198 Kab. Purbalingga 5,280,000 396,400 579,698 4,917,138.04 199 Kab. Purworejo 6,777,000 396,400 567,098 3,333,209.50 200 Kab. Rembang 3,904,000 - 403,570 2,971,086.04 201 Kab. Semarang 7,150,000 396,400 160,828 4,940,543.26 202 Kab. Sragen 6,400,000 396,400 645,712 4,206,303.10 203 Kab. Sukoharjo 2,952,000 396,400 325,256 4,119,519.70 204 Kab. Tegal 8,410,435 - 887,854 7,798,609.90 205 Kab. Temanggung 5,928,000 - 650,512 3,815,251.84 206 Kab. Wonogiri 8,942,000 396,400 650,512 3,868,636.78 207 Kab. Wonosobo 5,784,000 - 325,256 5,403,218.00 208 Kota Magelang 965,000 396,400 406,570 821,487.52 209 Kota Pekalongan 2,730,000 - 243,042 1,778,734.72 210 Kota Salatiga 1,158,000 - 324,056 1,159,416.82 211 Kota Semarang 9,287,555 - 987,700 7,994,267.02 212 Kota Surakarta 3,366,000 - 322,856 2,417,250.16 213 Kota Tegal 1,544,000 396,400 645,712 1,525,484.98 214 Provinsi DI Yogyakarta - - - 0.00 215 Kab. Bantul 6,399,000 - 492,800 4,746,994.08 216 Kab. Gunung Kidul 7,350,000 419,600 492,800 3,108,979.30 217 Kab. Kulon Progo 4,851,000 419,600 332,792 2,083,467.22 218 Kab. Sleman 6,075,000 419,600 - 5,438,606.20 219 Kota Yogyakarta 3,438,000 419,600 281,600 1,867,040.78 220 Provinsi Jawa Timur - 882,480 - 0.00 221 Kab. Bangkalan 5,214,000 - - 6,266,765.74 222 Kab. Banyuwangi 11,790,000 441,240 - 9,255,982.34 223 Kab. Blitar 5,760,000 - - 5,354,576.06 224 Kab. Bojonegoro 9,108,000 - - 6,863,681.50 AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITASI PUSKESMAS NO NAMA DAERAH BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN 225 Kab. Bondowoso 6,025,000 - - 4,495,143.32 226 Kab. Gresik 7,872,000 441,240 - 6,332,408.52 227 Kab. Jember 15,582,735 441,240 - 14,305,990.94 228 Kab. Jombang 10,064,510 441,240 - 6,077,597.04 229 Kab. Kediri 11,100,555 - - 9,778,535.90 230 Kab. Lamongan 8,613,000 - - 5,095,280.32 231 Kab. Lumajang 6,025,000 - - 5,974,214.88 232 Kab. Madiun 6,110,000 - - 3,064,965.66 233 Kab. Magetan 5,148,000 441,240 - 2,740,780.04 234 Kab. Malang 12,519,585 - - 15,472,619.76 235 Kab. Mojokerto 6,561,000 - - 5,250,382.96 236 Kab. Nganjuk 5,820,300 - 429,190 4,899,028.00 237 Kab. Ngawi 5,904,000 - - 3,567,466.56 238 Kab. Pacitan 5,568,000 - - 3,172,455.74 239 Kab. Pamekasan 4,640,000 - - 4,022,487.06 240 Kab. Pasuruan 9,768,495 - - 9,536,571.00 241 Kab. Ponorogo 7,626,000 - - 3,604,659.54 242 Kab. Probolinggo 8,019,000 - - 7,079,341.66 243 Kab. Sampang 4,872,000 - - 6,206,989.96 244 Kab. Sidoarjo 7,592,390 - - 10,408,073.30 245 Kab. Situbondo 3,910,000 - - 3,858,906.44 246 Kab. Sumenep 8,610,450 - - 4,479,354.02 247 Kab. Trenggalek 5,170,000 - - 3,894,075.78 248 Kab. Tuban 9,405,495 - - 5,080,244.86 249 Kab. Tulungagung 7,595,000 - - 4,842,051.52 250 Kota Blitar 573,000 441,240 - 948,394.94 251 Kota Kediri 1,791,000 441,240 - 1,572,498.42 252 Kota Madiun 1,164,000 - - 1,040,454.16 253 Kota Malang 2,970,000 - - 3,873,451.36 254 Kota Mojokerto 960,000 - - 913,048.42 255 Kota Pasuruan 1,544,000 441,240 429,190 1,285,242.00 256 Kota Probolinggo 1,158,000 441,240 - 1,398,931.18 257 Kota Surabaya 16,430,930 - - 12,932,711.68 258 Kota Batu 955,000 - - 1,231,430.88 259 Provinsi Kalimantan Barat - 426,360 - 0.00 260 Kab. Bengkayang 4,888,000 - 259,080 2,469,214.72 261 Kab. Landak 4,928,000 - 431,800 3,091,757.52 262 Kab. Kapuas Hulu 6,997,000 - 172,720 2,405,346.84 263 Kab. Ketapang 7,248,000 426,360 - 3,275,375.24 264 Kab. Mempawah 3,794,000 - 259,080 2,747,483.24 265 Kab. Sambas 8,160,000 426,360 431,800 5,236,579.16 266 Kab. Sanggau 5,008,000 426,360 - 4,072,790.94 267 Kab. Sintang 5,894,000 426,360 431,800 4,016,994.64 268 Kota Pontianak 5,405,000 - 225,000 3,715,340.78 269 Kota Singkawang 1,100,000 426,360 - 1,618,864.22 270 Kab. Sekadau 3,192,000 - 259,080 1,481,062.70 271 Kab. Melawi 3,047,000 - 172,720 1,889,252.56 272 Kab. Kayong Utara 2,112,000 - 172,720 1,514,989.02 273 Kab. Kubu Raya 5,300,000 - 431,800 4,775,298.70 274 Provinsi Kalimantan Tenga - 435,020 - 0.00 275 Kab. Barito Selatan 3,144,000 - 255,588 1,102,034.72 276 Kab. Barito Utara 4,224,000 435,020 170,392 1,067,426.96 277 Kab. Kapuas 6,734,000 435,020 255,588 2,316,190.30 278 Kab. Kotawaringin Barat 4,416,000 435,020 766,764 2,002,623.02 279 Kab. Kotawaringin Timur 5,500,000 435,020 340,784 2,956,171.68 280 Kota Palangkaraya 2,240,000 - 217,050 1,820,145.74 281 Kab. Katingan 4,128,000 435,020 - 1,360,544.20 AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITASI PUSKESMAS NO NAMA DAERAH BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN 282 Kab. Seruyan 3,120,000 - 340,784 1,435,003.32 283 Kab. Sukamara 1,160,000 - 85,196 664,456.30 284 Kab. Lamandau 2,640,000 - 85,196 742,323.76 285 Kab. Gunung Mas 4,605,000 - 85,196 1,060,348.10 286 Kab. Pulang Pisau 2,816,000 - 170,392 1,019,185.84 287 Kab. Murung Raya 3,696,000 - 170,392 1,089,712.26 288 Kab. Barito Timur 2,871,000 - 170,392 993,230.02 289 Provinsi Kalimantan Selata - 433,460 - 0.00 290 Kab. Banjar 6,504,000 433,460 435,250 4,558,063.02 291 Kab. Barito Kuala 5,947,000 - 435,250 2,645,423.56 292 Kab. Hulu Sungai Selatan 5,607,000 433,460 261,150 1,951,678.00 293 Kab. Hulu Sungai Tengah 5,092,000 - - 1,694,405.48 294 Kab. Hulu Sungai Utara 3,353,532 - 348,200 1,608,936.98 295 Kab. Kotabaru 6,939,000 433,460 609,350 2,505,435.80 296 Kab. Tabalong 4,000,000 - 261,150 1,789,078.28 297 Kab. Tanah Laut 4,698,000 433,460 348,200 2,387,620.76 298 Kab. Tapin 3,276,000 - 261,150 1,371,992.00 299 Kota Banjarbaru 1,744,000 433,460 174,100 1,712,551.10 300 Kota Banjarmasin 6,058,000 - 447,600 4,281,602.72 301 Kab. Balangan 2,739,000 - 261,150 1,102,174.52 302 Kab. Tanah Bumbu 3,654,000 - - 3,307,237.94 303 Provinsi Kalimantan Timur - 920,880 - 0.00 304 Kab. Berau 4,331,000 460,440 619,850 1,745,594.90 305 Kab. Kutai Kartanegara 8,220,000 460,440 442,750 4,882,719.96 306 Kab. Kutai Barat 4,644,000 - 442,750 1,180,452.02 307 Kab. Kutai Timur 5,092,000 460,440 885,500 2,449,906.86 308 Kab. Paser 4,726,000 - - 1,973,398.28 309 Kota Balikpapan 5,697,000 - 796,950 4,019,660.00 310 Kota Bontang 1,254,000 460,440 - 1,386,295.26 311 Kota Samarinda 5,808,000 - 223,800 5,446,804.52 312 Kab. Penajam Paser Utara 3,113,000 - 354,200 1,288,400.66 313 Kab. Mahakam Ulu 1,279,000 - - 477,198.38 314 Provinsi Sulawesi Utara - 439,462 - 0.00 315 Kab. Bolaang Mongondow 3,840,000 - 353,552 1,628,011.52 316 Kab. Minahasa 5,460,000 - 441,940 1,758,449.60 317 Kab. Kepulauan Sangihe 4,350,000 439,462 530,328 1,108,950.78 318 Kota Bitung 1,926,000 439,462 353,552 1,866,861.92 319 Kota Manado 3,520,000 - 302,000 2,339,372.42 320 Kab. Kepulauan Talaud 5,249,000 - 353,552 990,485.66 321 Kab. Minahasa Selatan 4,403,000 - 265,164 1,613,519.70 322 Kota Tomohon 1,477,000 - 265,164 744,398.72 323 Kab. Minahasa Utara 2,885,000 439,462 353,552 1,692,799.88 324 Kab. Kep. Siau Tagulandang 3,422,000 - 353,552 737,114.56 325 Kota Kotamobagu 1,045,000 439,462 265,164 924,540.02 326 Kab. Bolaang Mongondow Ut 3,201,000 - 353,552 919,488.12 327 Kab. Minahasa Tenggara 3,060,000 - 353,552 1,089,452.16 328 Kab. Bolaang Mongondow Tim 1,170,000 - 265,164 801,520.08 329 Kab. Bolaang Mongondow Se 1,631,000 - 265,164 872,219.92 330 Provinsi Sulawesi Tengah - 483,780 - 0.00 331 Kab. Banggai 6,672,000 483,780 - 2,403,662.54 332 Kab. Banggai Kepulauan 3,926,000 - - 1,039,848.26 333 Kab. Buol 2,926,000 - - 1,730,821.80 334 Kab. Toli-Toli 4,186,000 483,780 253,698 2,200,338.50 335 Kab. Donggala 4,020,000 - 338,264 3,035,998.34 336 Kab. Morowali 2,304,000 483,780 - 1,323,138.58 337 Kab. Poso 5,670,000 483,780 - 2,136,950.18 338 Kota Palu 2,652,000 - 217,050 2,374,208.78 AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITASI PUSKESMAS NO NAMA DAERAH BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN 339 Kab. Parigi Moutong 6,720,000 483,780 507,396 4,320,057.82 340 Kab. Tojo Una Una 3,809,000 - 169,132 1,608,960.98 341 Kab. Sigi 5,111,000 - - 2,152,258.32 342 Kab. Banggai Laut 1,200,000 - - 812,896.52 343 Kab. Morowali Utara 2,590,000 - - 1,351,463.00 344 Provinsi Sulawesi Selatan - 460,420 - 0.00 345 Kab. Bantaeng 3,211,000 - - 1,292,336.68 346 Kab. Barru 3,144,000 460,420 264,804 1,249,210.14 347 Kab. Bone 11,514,000 460,420 617,876 4,337,917.06 348 Kab. Bulukumba 6,042,000 460,420 353,072 2,560,997.78 349 Kab. Enrekang 3,419,000 - 176,536 1,663,542.42 350 Kab. Gowa 8,325,000 460,420 529,608 4,612,551.10 351 Kab. Jeneponto 5,670,000 - 353,072 2,330,548.60 352 Kab. Luwu 6,657,000 - 264,804 3,350,876.22 353 Kab. Luwu Utara 3,794,000 - - 2,217,308.36 354 Kab. Maros 3,808,000 - 264,804 3,092,970.38 355 Kab. Pangkajene dan Kepula 6,348,000 - 441,340 2,209,106.38 356 Kota Palopo 2,409,000 460,420 264,804 1,333,346.58 357 Kab. Luwu Timur 4,125,000 - 264,804 2,224,187.44 358 Kab. Pinrang 4,336,000 - 264,804 3,196,344.38 359 Kab. Sinjai 4,224,000 460,420 353,072 2,138,654.46 360 Kab. Kepulauan Selayar 3,668,000 - 264,804 1,409,274.02 361 Kab. Sidenreng Rappang 3,710,000 - 441,340 2,432,770.52 362 Kab. Soppeng 4,539,000 460,420 353,072 1,323,821.70 363 Kab. Takalar 4,080,000 - 264,804 2,452,157.68 364 Kab. Tana Toraja 5,397,000 - 264,804 1,835,254.84 365 Kab. Wajo 7,314,000 - 441,340 2,282,924.20 366 Kota Pare-pare 1,302,000 460,420 264,804 1,126,445.02 367 Kota Makassar 10,406,000 - 525,350 8,537,859.98 368 Kab. Toraja Utara 7,875,000 - 617,876 1,843,192.24 369 Provinsi Sulawesi Tenggara - 446,460 - 0.00 370 Kab. Buton 3,458,000 446,460 - 3,136,410.82 371 Kab. Konawe 6,144,000 446,460 - 2,521,011.18 372 Kab. Kolaka 3,000,000 446,460 86,906 2,038,075.20 373 Kab. Muna 6,750,000 - - 2,476,084.56 374 Kota Kendari 3,225,000 - - 3,312,171.34 375 Kota Bau-bau 3,519,000 446,460 - 1,367,325.34 376 Kab. Konawe Selatan 5,911,000 - - 3,078,364.58 377 Kab. Bombana 5,522,000 - - 1,892,648.70 378 Kab. Wakatobi 5,180,000 446,460 - 927,649.48 379 Kab. Kolaka Utara 4,048,000 - - 1,585,211.06 380 Kab. Konawe Utara 3,735,000 - - 909,667.74 381 Kab. Buton Utara 2,450,000 - - 928,038.92 382 Kab. Konawe Kepulauan 1,694,000 - - 550,896.82 383 Kab. Kolaka Timur 3,224,000 - - 1,460,137.06 384 Kab. Muna Barat 3,750,000 - - 956,062.04 385 Kab. Buton Tengah 3,192,000 - - 1,002,463.36 386 Kab. Buton Selatan 2,128,000 - - 1,049,892.34 387 Provinsi Bali - - - 0.00 388 Kab. Badung 2,899,000 - 92,348 3,287,622.92 389 Kab. Bangli 2,748,000 476,860 184,096 1,346,904.54 390 Kab. Buleleng 5,040,000 476,860 185,296 3,375,994.68 391 Kab. Gianyar 3,276,000 476,860 369,392 2,467,256.16 392 Kab. Jembrana 2,250,000 - 554,088 1,525,511.32 393 Kab. Karangasem 2,904,000 - 184,096 2,265,491.72 394 Kab. Klungkung 2,007,000 - 183,196 1,086,846.68 395 Kab. Tabanan 5,040,000 - 369,392 1,917,328.28 AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITASI PUSKESMAS NO NAMA DAERAH BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN 396 Kota Denpasar 2,222,000 - 226,950 4,777,698.56 397 Provinsi Nusa Tenggara Bar - 944,480 - 0.00 398 Kab. Bima 5,180,000 - 429,400 3,398,048.70 399 Kab. Dompu 2,313,000 - - 2,035,057.02 400 Kab. Lombok Barat 4,624,000 472,240 514,380 4,388,977.62 401 Kab. Lombok Tengah 7,625,000 472,240 - 6,205,769.10 402 Kab. Lombok Timur 9,367,000 - 430,150 7,949,846.46 403 Kab. Sumbawa 6,950,000 472,240 - 3,102,415.38 404 Kota Mataram 2,354,000 - - 2,889,049.86 405 Kota Bima 1,045,000 - 89,780 1,284,297.00 406 Kab. Sumbawa Barat 2,358,000 - 261,240 1,294,912.20 407 Kab. Lombok Utara 2,032,000 - 257,640 1,677,059.40 408 Provinsi Nusa Tenggara Tim - 480,640 - 0.00 409 Kab. Alor 7,196,000 - - 2,461,298.12 410 Kab. Belu 5,136,000 480,640 470,470 2,385,072.38 411 Kab. Ende 7,368,000 480,640 940,940 2,066,296.20 412 Kab. Flores Timur 6,100,000 - - 1,930,037.50 413 Kab. Kupang 8,076,000 - - 2,944,437.22 414 Kab. Lembata 2,367,000 480,640 282,282 1,275,731.16 415 Kab. Manggarai 6,258,000 480,640 376,376 2,758,172.90 416 Kab. Ngada 3,668,000 - - 1,440,564.50 417 Kab. Sikka 6,302,000 480,640 - 2,361,832.06 418 Kab. Sumba Barat 2,107,000 - 282,282 1,373,361.18 419 Kab. Sumba Timur 6,842,000 480,640 - 2,330,082.46 420 Kab. Timor Tengah Selatan 10,500,000 480,640 - 4,006,990.50 421 Kab. Timor Tengah Utara 7,536,000 - - 2,775,718.30 422 Kota Kupang 2,330,000 - - 3,445,021.64 423 Kab. Rote Ndao 3,948,000 - - 1,948,909.18 424 Kab. Manggarai Barat 4,020,000 - 376,376 2,416,864.70 425 Kab. Nagekeo 1,974,000 - - 1,325,207.62 426 Kab. Sumba Barat Daya 2,990,000 - - 3,438,672.66 427 Kab. Sumba Tengah 2,456,000 - - 939,714.56 428 Kab. Manggarai Timur 7,062,000 - - 2,402,841.96 429 Kab. Sabu Raijua 1,884,000 - - 1,348,010.82 430 Kab. Malaka 4,790,000 - - 2,138,468.36 431 Provinsi Maluku - 521,420 - 0.00 432 Kab. Maluku Tenggara Barat 3,849,000 - - 1,557,261.40 433 Kab. Maluku Tengah 11,088,000 521,420 - 2,877,317.12 434 Kab. Maluku Tenggara 4,530,000 521,420 - 1,077,482.00 435 Kab. Buru 2,610,000 - - 1,294,966.46 436 Kota Ambon 5,390,000 - - 2,908,085.78 437 Kab. Seram Bagian Barat 5,083,000 - - 1,713,367.64 438 Kab. Seram Bagian Timur 6,441,000 - - 1,193,193.20 439 Kab. Kepulauan Aru 8,160,000 - - 1,284,719.48 440 Kota Tual 3,255,000 - - 835,803.38 441 Kab. Maluku Barat Daya 6,820,000 - - 1,221,844.54 442 Kab. Buru Selatan 3,672,000 - - 858,945.62 443 Provinsi Papua - 580,260 - 0.00 444 Kab. Biak Numfor 5,598,000 580,260 - 1,346,870.04 445 Kab. Jayapura 6,061,000 - - 1,453,340.10 446 Kab. Jayawijaya 4,511,000 580,260 - 1,648,192.90 447 Kab. Merauke 6,490,000 580,260 - 2,320,749.40 448 Kab. Mimika 3,783,000 580,260 - 2,337,410.26 449 Kab. Nabire 7,774,000 580,260 - 1,581,741.32 450 Kab. Paniai 6,102,000 - - 1,284,643.26 451 Kab. Puncak Jaya 2,856,000 - - 935,796.16 452 Kab. Kepulauan Yapen 3,874,000 - - 1,263,814.04 AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITASI PUSKESMAS NO NAMA DAERAH BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN 453 Kota Jayapura 2,968,000 - - 2,102,211.56 454 Kab. Sarmi 2,633,000 - - 611,462.64 455 Kab. Keerom 3,050,000 - - 700,088.66 456 Kab. Yahukimo 11,222,000 - - 1,204,368.02 457 Kab. Pegunungan Bintang 8,726,000 - - 930,408.56 458 Kab. Tolikara 8,425,000 - - 985,631.46 459 Kab. Boven Digoel 6,220,000 - - 882,728.30 460 Kab. Mappi 3,729,000 - - 1,178,238.16 461 Kab. Asmat 4,043,000 - - 1,230,767.26 462 Kab. Waropen 2,750,000 - - 547,888.96 463 Kab. Supiori 1,505,000 - - 487,009.08 464 Kab. Mamberamo Raya 2,037,000 - - 525,261.04 465 Kab. Mamberamo Tengah 1,885,000 - - 557,856.02 466 Kab. Yalimo 2,009,000 - - 586,679.68 467 Kab. Lanny Jaya 2,800,000 - - 1,143,757.52 468 Kab. Nduga 2,544,000 - - 854,982.16 469 Kab. Dogiyai 2,870,000 - - 1,088,534.62 470 Kab. Puncak 2,592,000 - - 1,026,307.84 471 Kab. Intan Jaya 1,866,000 - - 662,375.46 472 Kab. Deiyai 3,310,000 - - 892,156.60 473 Provinsi Maluku Utara - 480,720 - 0.00 474 Kab. Halmahera Tengah 3,091,000 - - 714,761.62 475 Kota Ternate 2,290,000 - 277,458 2,094,114.20 476 Kab. Halmahera Barat 3,267,000 480,720 - 1,373,694.54 477 Kab. Halmahera Timur 4,060,000 - - 957,381.48 478 Kab. Halmahera Selatan 8,897,000 480,720 - 2,605,709.40 479 Kab. Halmahera Utara 4,811,000 480,720 - 2,025,056.84 480 Kab. Kepulauan Sula 2,882,000 - - 1,004,212.14 481 Kota Tidore Kepulauan 2,200,000 480,720 185,572 1,202,198.28 482 Kab. Pulau Morotai 1,920,000 - - 777,996.24 483 Kab. Pulau Taliabu 1,566,000 - - 729,313.52 484 Provinsi Banten - 346,660 - 0.00 485 Kab. Lebak 10,440,600 346,660 967,054 10,510,426.32 486 Kab. Pandeglang 9,576,540 - 177,028 10,351,917.88 487 Kab. Serang 9,083,465 346,660 526,584 8,997,075.36 488 Kab. Tangerang 13,287,645 693,320 1,150,682 20,815,659.54 489 Kota Cilegon 1,536,000 346,660 175,828 2,800,477.62 490 Kota Tangerang 6,144,000 346,660 708,112 12,228,310.62 AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITASI PUSKESMAS NO NAMA DAERAH BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN 491 Kota Serang 3,072,000 - 354,056 4,354,689.42 492 Kota Tangerang Selatan 5,000,000 - 531,084 8,748,033.30 493 Provinsi Bangka Belitung - 421,640 - 0.00 494 Kab. Bangka 2,844,000 - 340,784 2,100,099.10 495 Kab. Belitung 2,088,000 421,640 176,992 1,179,506.90 496 Kota Pangkal Pinang 1,791,000 421,640 147,400 1,388,684.44 497 Kab. Bangka Selatan 2,007,000 - 86,096 1,861,195.62 498 Kab. Bangka Tengah 1,848,000 421,640 343,184 1,434,582.16 499 Kab. Bangka Barat 1,816,000 421,640 343,184 1,912,235.06 500 Kab. Belitung Timur 1,362,000 - 88,496 1,107,989.86 501 Provinsi Gorontalo - - - 0.00 502 Kab. Boalemo 2,739,000 449,980 252,078 1,527,659.80 503 Kab. Gorontalo 5,628,000 449,980 411,880 3,196,326.32 504 Kota Gorontalo 2,110,000 449,980 147,400 1,821,536.58 505 Kab. Pohuwato 3,856,000 449,980 253,878 1,575,219.86 506 Kab. Bone Bolango 5,160,000 449,980 411,880 1,222,644.44 507 Kab. Gorontalo Utara 3,795,000 - 414,130 1,353,135.40 508 Provinsi Kepulauan Riau - 831,920 - 0.00 509 Kab. Natuna 2,616,781 415,960 259,422 970,980.80 510 Kab. Kepulauan Anambas 1,374,594 - - 530,315.08 511 Kab. Karimun 2,204,594 415,960 255,822 1,825,549.38 512 Kota Batam 3,699,594 415,960 - 11,116,917.52 513 Kota Tanjung Pinang 1,200,000 - 296,600 1,347,130.96 514 Kab. Lingga 1,404,000 - - 953,305.84 515 Kab. Bintan 3,390,591 - 85,274 1,531,158.32 516 Provinsi Papua Barat - - - 0.00 517 Kab. Fak Fak 2,850,000 - 243,052 859,357.36 518 Kab. Manokwari 4,046,000 580,600 171,400 1,731,173.32 519 Kab. Sorong 4,777,000 - 108,026 901,413.80 520 Kota Sorong 1,392,000 580,600 639,156 1,882,553.28 521 Kab. Raja Ampat 6,384,000 580,600 246,052 725,202.64 522 Kab. Sorong Selatan 4,845,000 - 517,630 698,318.46 523 Kab. Teluk Bintuni 5,420,000 - 1,110,260 956,462.48 524 Kab. Teluk Wondama 1,944,000 - 222,052 615,270.30 525 Kab. Kaimana 2,200,000 - 121,526 763,266.38 526 Kab. Maybrat 3,752,000 - 615,130 492,561.32 527 Kab. Tambrauw 1,722,000 - 246,052 459,821.18 528 Kab. Manokwari Selatan 1,100,000 - 221,000 553,628.96 529 Kab. Pegunungan Arfak 2,475,000 - - 509,330.66 530 Provinsi Sulawesi Barat - 475,380 - 0.00 531 Kab. Majene 2,926,000 475,380 - 1,922,177.00 532 Kab. Mamuju 5,720,000 - - 2,353,613.90 533 Kab. Polewali Mandar 5,400,000 475,380 - 3,977,581.40 534 Kab. Mamasa 4,539,000 - - 1,328,828.60 535 Kab. Mamuju Utara 4,298,000 - - 1,587,333.00 536 Kab. Mamuju Tengah 2,510,000 - - 1,488,022.86 537 Provinsi Kalimantan Utara - 438,360 - 0.00 538 Kab. Bulungan 3,072,000 - 298,400 1,057,828.58 539 Kab. Malinau 3,225,000 - 263,850 950,690.42 540 Kab. Nunukan 3,436,000 - 263,850 1,795,339.40 541 Kota Tarakan 1,498,000 - - 1,474,806.66 542 Kab. Tana Tidung 686,468 - 175,900 436,065.58 TOTAL 2,500,000,000 92,174,610 109,127,075 1,650,000,000.00 FORMULIR 3 LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DAK BIDANG KESEHATAN TA 2016 SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR TRIWULAN I/II/III/IV *) Kabupaten/Kota : Provinsi : No Jenis Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Permasalahan Lokasi Kegiatan Jml Satuan Jumlah Jml Satuan Realisasi Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis Kode Masalah **) Upaya Pemecahan Masalah yang diharapkan DAK (Rp. Juta) Pendamping (Rp. Juta) Total (Rp. Juta) Keuangan (%) Fisik (%) Ya Tidak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 Dst Mengetahui, Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota Nama Nama NIP NIP Petunjuk pengisian:  Kolom 2 diisi dengan jenis kegiatan sesuai dengan juknis  Kolom 3 diisi dengan jumlah kegiatan pada sarana dan prasarana kesehatan.  Kolom 4 diisi dengan satuan dari kolom 3.  Kolom 5 diisi dengan besarnya alokasi DAK Bidang Kesehatan termasuk pendamping (bila ada) untuk masing-masing kegiatan.  Kolom 6 diisi dengan jumlah kegiatan yang terealisasi pada sarana dan prasarana kesehatan.  Kolom 7 diisi dengan satuan dari kolom 6  Kolom 8 diisi dengan realisasi penggunaan DAK termasuk pendamping (bila ada) untuk masing-masing kegiatan sampai dengan triwulan I/II/III/IV *).  Kolom 9 diisi dengan persentase fisik sampai dengan triwulan I/II/III/IV *).  Kolom 10 diisi dengan Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis  Kolom 11 diisi dengan kode masalah dibawah ini: Kode Masalah: 1 Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 2 Permasalahan terkait dengan petunjuk teknis 3 Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran (SKPD) 4 Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD 5 Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan 6 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak 7 Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola 8 Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D 9 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak 10 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola  Kolom 12 upaya pemecahan masalah yang diharapkan  Kolom 13 lokasi kegiatan (pembangunan Puskesmas di Desa .................) FORMULIR 4 LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016 PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TRIWULAN I/II/III/IV *) Provinsi : Kabupaten/Kota : RSUD/RSK : No Jenis Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Permasalahan Jumla h Satuan Jumlah Juml Jumlah Satuan Realisasi Kesesuaian antara DPA- SKPD dengan Juknis Masalah Upaya Pemecahan Masalah yang diharapkan DAK (Rp. Juta) Pendampi ng (Rp. Juta) Total (Rp. Juta) Keuangan (%) Fisik (%) Ya Tidak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 Mengetahui, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Direktur RS Nama Nama NIP NIP Petunjuk pengisian :  Kolom 2 diisi dengan jenis kegiatan sesuai dengan juknis.  Kolom 3 diisi dengan jumlah kegiatan pada sarana dan prasarana kesehatan.  Kolom 4 diisi dengan satuan dari kolom 3.  Kolom 5 diisi dengan besarnya alokasi DAK Bidang Kesehatan termasuk pendamping (bila ada) untuk masing-masing kegiatan.  Kolom 6 diisi dengan jumlah kegiatan yang terealisasi pada sarana dan prasarana kesehatan.  Kolom 7 diisi dengan satuan dari kolom 6  Kolom 8 diisi dengan realisasi penggunaan DAK termasuk pendamping (bila ada) untuk masing-masing kegiatan sampai dengan triwulan I/II/III/IV *).  Kolom 9 diisi dengan persentase fisik sampai dengan triwulan I/II/III/IV *).  Kolom 10 diisi dengan Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis  Kolom 11 diisi dengan kode masalah dibawah ini: Kode Masalah
1. 1.Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
2. 2.Permasalahan terkait dengan petunjuk teknis
3. 3.Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran (SKPD)
4. 4.Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD
5. 5.Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
6. 6.Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak
7. 7.Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
8. 8.Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D
9. 9.Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak
10. 10.Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola  Kolom 12 upaya pemecahan masalah yang diharapkan FORMULIR 5 LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DAK BIDANG KESEHATAN TA 2016 SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN TRIWULAN I/II/III/IV *) Kabupaten/Kota : Provinsi : No Jenis Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Permasalahan Jml Satuan Jumlah Jml Satuan Realisasi Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis Kode Masal ah **) Upaya Pemecahan Masalah yang diharapkan DAK (Rp. Juta) Pendampin g (Rp. Juta) Total (Rp. Juta) Keuangan (%) Fisik (%) Ya Tidak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Penyediaan Obat dan BMHP 2 Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK)
a.Pembangunan baru IFK
b.Rehabilitasi IFK
c.Perluasan IFK
d.Penyediaan Sarana Pendukung IFK: 1) Sarana penyimpanan 2) Sarana distribusi 3) Sarana pengamanan 4) Sarana pengolah data 5) Sarana telekomunikasi 6) Sarana Penunjang 3 Instalasi Farmasi Provinsi (IFP) No Jenis Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Permasalahan Jml Satuan Jumlah Jml Satuan Realisasi Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis Kode Masal ah **) Upaya Pemecahan Masalah yang diharapkan DAK (Rp. Juta) Pendampin g (Rp. Juta) Total (Rp. Juta) Keuangan (%) Fisik (%) Ya Tidak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
a.Pembangunan baru IFP
b.Rehabilitasi IFP
c.Perluasan IFP
d.Penyediaan Sarana Pendukung IFP 1) Sarana penyimpanan 2) Sarana distribusi 3) Sarana pengamanan 4) Sarana pengolah data 5) Sarana telekomunikasi 6) Sarana Penunjang Mengetahui, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Nama Nama NIP NIP Petunjuk pengisian:  Kolom 2 diisi dengan jenis kegiatan sesuai dengan juknis  Kolom 3 diisi dengan jumlah kegiatan pada sarana dan prasarana kesehatan.  Kolom 4 diisi dengan satuan dari kolom 3.  Kolom 5 diisi dengan besarnya alokasi DAK Bidang Kesehatan termasuk pendamping (bila ada) untuk masing-masing kegiatan.  Kolom 6 diisi dengan jumlah kegiatan yang terealisasi pada sarana dan prasarana kesehatan.  Kolom 7 diisi dengan satuan dari kolom 6  Kolom 8 diisi dengan realisasi penggunaan DAK termasuk pendamping (bila ada) untuk masing-masing kegiatan sampai dengan triwulan I/II/III/IV *).  Kolom 9 diisi dengan persentase fisik sampai dengan triwulan I/II/III/IV *).  Kolom 10 diisi dengan Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis  Kolom 11 diisi dengan kode masalah dibawah ini: Kode Masalah:
1. 1.Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
2. 2.Permasalahan terkait dengan petunjuk teknis
3. 3.Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran (SKPD)
4. 4.Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD
5. 5.Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
6. 6.Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak
7. 7.Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
8. 8.Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D
9. 9.Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak
10. 10.Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola  Kolom 12 upaya pemecahan masalah yang diharapkan FORMULIR 6 LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DAK BIDANG KESEHATAN TA 2016 SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG (SARPRAS KESEHATAN ) TRIWULAN I/II/III/IV *) Kabupaten/Kota : Provinsi : No Jenis Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Permasalahan Jml Satuan Jumlah Jml Satuan Realisasi Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis Kode Masalah **) Upaya Pemecaha n Masalah yang diharapka n DAK (Rp. Juta) Pendamping (Rp. Juta) Total (Rp. Juta) Keuangan (%) Fisik (%) Ya Tidak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar Kegiatan :
a.…….
b.……
c.dst 2 Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan Kegiatan : 1) ……. 2) …… 3) Dst No Jenis Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Permasalahan Jml Satuan Jumlah Jml Satuan Realisasi Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis Kode Masalah **) Upaya Pemecaha n Masalah yang diharapka n DAK (Rp. Juta) Pendamping (Rp. Juta) Total (Rp. Juta) Keuangan (%) Fisik (%) Ya Tidak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Subbidang Pelayanan Kefarnasian Kegiatan : 1) ……. 2) …… 3) dst Mengetahui, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Direktur RS Provinsi/Kabupaten/Kota Nama Nama NIP NIP Petunjuk pengisian:  Kolom 2 diisi dengan jenis kegiatan sesuai dengan juknis  Kolom 3 diisi dengan jumlah kegiatan pada sarana dan prasarana kesehatan.  Kolom 4 diisi dengan satuan dari kolom 3.  Kolom 5 diisi dengan besarnya alokasi DAK Bidang Kesehatan termasuk pendamping (bila ada) untuk masing-masing kegiatan.  Kolom 6 diisi dengan jumlah kegiatan yang terealisasi pada sarana dan prasarana kesehatan.  Kolom 7 diisi dengan satuan dari kolom 6  Kolom 8 diisi dengan realisasi penggunaan DAK termasuk pendamping (bila ada) untuk masing-masing kegiatan sampai dengan triwulan I/II/III/IV *).  Kolom 9 diisi dengan persentase fisik sampai dengan triwulan I/II/III/IV *).  Kolom 10 diisi dengan Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis  Kolom 11 diisi dengan kode masalah dibawah ini: Kode Masalah:
1. 1.Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
2. 2.Permasalahan terkait dengan petunjuk teknis
3. 3.Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran (SKPD)
4. 4.Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD
5. 5.Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
6. 6.Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak
7. 7.Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
8. 8.Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D
9. 9.Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak
10. 10.Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola  Kolom 12 upaya pemecahan masalah yang diharapkan FORMULIR 7 FORMAT LAPORAN TAHUNAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I. PENDAHULUAN II. TUJUAN III. PELAKSANAAN DAK FISIK A. SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR (REALISASI KEUANGAN DAN FISIK PER MENU) B. SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN (REALISASI KEUANGAN DAN FISIK PER MENU) C. SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN (REALISASI KEUANGAN DAN FISIK PER MENU) D. SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG (SUBBIDANG SARPRAS KESEHATAN) IV. PELAKSANAAN DAK NON FISIK A. BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
i.CAPAIAN PROGRAM ii. REALISASI KEUANGAN • KIA • GIZI • PENYAKIT MENULAR • PENYAKIT TIDAK MENULAR • dll B. AKREDITASI PUSKESMAS C. AKREDITASI RUMAH SAKIT D. JAMPERSAL V. PERMASALAHAN VI. KESIMPULAN DAN SARAN FORMULIR 8 FORMAT KETERSEDIAAN OBAT KABUPATEN/KOTA…… 1 2 3 4 5 6 7=5+6 8=7/4 9 10=6*9 1 JUMLAH HARGA (Rp) RENCANA PENGADAAN 2016 SISA STOK PER DES 2015 JUMLAH OBAT KETERSEDIAAN (BULAN) NO NAMA OBAT SATUAN HARGA SATUAN (Rp) PEMAKAIAN RATA-RATA PER BULAN TOTAL HARGA Mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kepala Instalasi Farmasi Kab/Kota, Kab/Kota, Nama Nama NIP NIP Keterangan :
1. 1.Nama obat adalah seluruh nama obat yang ada di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota
2. 2.Kemasan adalah satuan terkecil dari masing-masing item obat
3. 3.Pemakaian rata-rata per bulan adalah pemakaian rata-rata obat di IF selama 3 bulan terakhir
4. 4.Sisa stok adalah sisa stok terakhir obat pada 31 Desember 2015, sisa stok yang dihitung adalah sisa stok efektif
5. 5.Ketersediaan adalah jumlah obat dibagi dengan pemakaian rata-rata perbulan
6. 6.Rencana Pengadaan 2016 adalah rencana pengadaan obat yang bersumber dari berbagai macam sumber anggaran (DAK, APBD II, dst)
7. 7.Harga satuan adalah harga satuan terkecil dari masing-masing item obat dengan menggunakan harga terakhir
8. 8.Jumlah harga adalah perkalian dari rencana pengadaan tahun 2016 dengan harga satuan untuk masing-masing item obat
9. 9.Total harga adalah jumlah anggaran pengadaan obat dari berbagai macam sumber anggaran FORMULIR 9 KOP INSTANSI SURATPERNYATAAN MENJAMIN KETERSEDIAAN OBATDAN BMHP DI KAB/KOTA Yang bertandatangan di bawahini: Nama : NIP : Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan………. SatuanKerja : Menyatakan bahwa penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kefarmasian TA 2016, Kabupaten/Kota…..sebesar Rp. ……………… dengan rincian sebagai berikut: No Uraian Alokasi (Rp) 1 Pemenuhan obat dan BMHP 2 Pembangunan Baru/Rehabilitasi IFK 3 Pengadaan sarana pendukung IFK Dengan pemanfaatan ini, kami menyatakan bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan obat dan BMHP di pelayanan kesehatan dasar kab/kota............., untuk kebutuhan minimal selama 18 bulan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ……………..,, Mengetahui, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kesehatan, Nama. Nama NIP. FORMULIR 10 KOP INSTANSI SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : NIP : Jabatan : Kadinkes Provinsi/Kab/Kota ........................ Dengan ini menyatakan : Sanggup dan bersedia untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK TA 2016 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI Demikianlah surat pernyataan ini dibuat sebagai komitmen untuk mendukung pelaksanaan DAK Kesehatan TA 2016. …………………………,………. Mengetahui, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kesehatan, TTD dan Stempel Instansi TTD dan Stempel Instansi Nama Nama/NIP FORMULIR 11 KOP INSTANSI SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : NIP : Jabatan : Kadinkes Provinsi/Kab/Kota ........................ menyatakan bahwa : Kegiatan DAK Bidang Kesehatan 2016 Subbidang Pelayanan Kefarmasian akan digunakan untuk :
10. 1.Penyediaan Obat dan BMHP sebesar Rp. …………………….
11. 2.Analisa Kebutuhan biaya Penyediaan Obat dan BMHP : Kebutuhan Obat dan BMHP TA 2016 Pemenuhan Obat dan BMHPdari DAK TA 2016 Pemenuhan Obat dan BMHP dari APBD TA 2016 (1 = 2+3) (2) (3) Rp. ……………….. Rp. …………………………. Rp. ……………………..
12. 3.Pemda Kab/Kota menjamin alokasi anggaran biaya operasional, biaya distribusi obat dan BMHP serta biaya lain terkait proses pengadaan obat dan BMHP di Kabupaten/Kota.
13. 4.Penggunaan DAK dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI Demikianlah surat pernyataan ini dibuat sebagai komitmen untuk mendukung pelaksanaan DAK Kesehatan TA 2016. ......., ……………………….. TTD dan Stempel Instansi Nama/NIP Catatan: • Jumlah Kebutuhan Obat dan BMHP TA 2016 (1) harus sama dengan Jumlah dari Kolom Pemenuhan Obat dan BMHP dari DAK TA 2016 (2) ditambah Kolom Pemenuhan Obat dan BMHP dari APBD TA 2016 (3) FORMULIR 12 KOP INSTANSI SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : NIP : Jabatan : Kadinkes Kab/Kota/Provinsi........................ menyatakan bahwa : Kegiatan DAK Bidang Kesehatan 2016 Subbidang Pelayanan Kefarmasian akan digunakan untuk :
14. 1.SaranaPenyimpanan/SaranaDistribusi/Sarana Telekomunikasi/SaranaPengamanan/SaranaPengolah Data/SaranaPenunjang di InstalasiFarmasiProvinsi/Kab/Kota*)
15. 2.Lokasi : ...................................................
16. 3.Kriteria DTPK : Ya/ Tidak Pemekaran : Ya/Tidak **)
17. 4.Ketersediaan sumber daya manusia untuk operasional alat: Ada/tidak* Terdiri dari:.....................................................................................................................
18. 5.Penyediaan terdiri dari
19. 6.Total penyediaan pada poin 5 adalah = Rp............................................ yang akan dibiayai dari DAK Kesehatan 2016.
20. 7.Pemda Kab/Kota/Provinsi akan menjamin biaya operasional sarana dan prasarana yang disediakan dari DAK Kesehatan.
21. 8.TidakmengalihfungsikanSaranaPendukung IFK/IFP Demikianlah surat pernyataan ini dibuat sebagai komitmen untuk mendukung pelaksanaan DAK Kesehatan TA 2016. ......., ………………………. TTD dan Stempel Instansi Nama/NIP *) Pilih sesuai usulan dalam Rakontek DAK 2016 **) pilih salah satu JenisSarana Jenis Volume Unit Cost Total (Vol X Unit Cost) SaranaPenyimpanan a........ b.....dst SaranaDistribusi a........ b.....dst Sarana dst Total FORMULIR 13 KOP INSTANSI SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : NIP : Jabatan : Kadinkes Provinsi/Kab/Kota........................ menyatakan bahwa : Kegiatan DAK Bidang Kesehatan 2016 Subbidang Pelayanan Kefarmasian akan digunakan untuk :
22. 1.Pembangunan Baru/Rehabilitasi/PerluasanInstalasiFarmasiProvinsi/Kab/Kota (IFP/IFK) *)
23. 2.Lokasi : ...................................................
24. 3.Kriteria DTPK : Ya/ Tidak Pemekaran : Ya/Tidak **)
25. 4.Surat keterangan dari Dinas PU untuk rusak berat/total. Ada/Tidak ada**)
26. 5.Ketersediaan sumber daya manusia yang akan ditempatkan pada IFP/IFK yang dibangun/direhabilitasi yaitu : • Jumlah Apoteker : ………… orang • Jumlah Asisten Apoteker : ………… orang • Tenaga Kesehatan Lainnya : ………….orang • Tenaga Administrasi : ………… orang
27. 6.Luas tanah : .................. m2 Rencana luas bangunan : ..... m2
28. 7.Kebutuhan biaya : Luas bangunan x unit cost per m2 (standar Pemda setempat) jadi : ....................x .................................= Rp. ................................,-
29. 8.Total bangunan (poin 7) = Rp............................................ yang akan dibiayai dari DAK Kesehatan 2016.
30. 9.Lahan/Bangunan IFK/IFP merupakan aset milik Pemerintah Provinsi/Kab/Kota.
31. 10.Pemda Provinsi/Kab/Kota akan menjamin biaya operasional InstalasiFarmasiProvinsi/Kab/Kota yang akan dibangun/direhabilitasi tersebut diluar DAK. Demikianlah surat pernyataan ini dibuat sebagai komitmen untuk mendukung pelaksanaan DAK Kesehatan TA 2016. ......., ……………………….. TTD dan Stempel Instansi Nama/NIP *) Pilih sesuai usulan dalam Rakontek DAK 2016 **) pilih salah satu FORMULIR 14 CONTOH SPESIFIKASI KENDARAAN RODA DUA DISTRIBUSI OBAT DAN BMHP Spesifikasi :
32. 1.Kapasitas mesin motor 110 – 150 cc
33. 2.Memiliki box untuk penyimpanan distribusi obat yang terpasang secara permanen FORMULIR 15 DAERAH LOKUS PRIORITAS DATA PUSKESMAS DI 9 PROVINSI DAN 64 KAB/KOTA PRIORITAS (kecuali DKI tidak mendapatkan tambahan alokasi lokus prioritas) NO PROVINSI NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH PUSKESMAS* 1 SUMATERA UTARA 1 Kab. Tapanuli Selatan 16 2 Kab. Labuhan Batu 13 3 Kab. Asahan 22 3 Kab. Deli Serdang 34 4 Kab. Langkat 30 5 Kab. Nias Selatan 36 5 Kab. Serdang Bedagai 20 6 Kab. Batu Bara 13 7 Kab. Labuhan Batu Utara 17 Total Puskesmas 201 2 SUMATERA SELATAN 1 Kab. Ogan Komering Ulu 16 2 Kab. Ogan Komering Ilir 29 3 Kab. Muara Enim 19 4 Kab. Lahat 31 Total Puskesmas 95 3 LAMPUNG 1 Kab. Lampung Barat 12 2 Kab. Lampung Selatan 26 3 Kab. Lampung Timur 33 4 Kab. Lampung Tengah 38 5 Kab. Lampung Utara 26 6 Kab. Tulang Bawang 18 7 Kota Bandar Lampung 30 Total Puskesmas 183 4 DKI JAKARTA 1 Jakarta Timur 0 2 Jakarta Barat 0 3 Jakarta Utara 0 Total Puskesmas 0 5 JAWA BARAT 1 Kab. Bogor 101 2 Kab. Sukabumi 58 3 Kab. Cianjur 45 4 Kab. Bandung 62 5 Kab. Garut 65 6 Kab. Tasikmalaya 40 7 Kab. Cirebon 57 8 Kab. Majalengka 32 9 Kab. Indramayu 49 10 Kab. Karawang 50 Total Puskesmas 559 6 JAWA TENGAH 1 Kab. Cilacap 38 2 Kab. Banyumas 39 3 Kab. Banjarnegara 35 4 Kab. Grobogan 30 5 Kab. Pati 29 6 Kab. Kendal 30 NO PROVINSI NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH PUSKESMAS* 7 Kab. Batang 21 8 Kab. Pekalongan 26 9 Kab. Pemalang 22 10 Kab. Tegal 29 11 Kab. Brebes 38 12 Kota Semarang 37 Total Puskesmas 374 7 JAWA TIMUR 1 Kab. Kediri 37 2 Kab. Malang 39 3 Kab. Jember 49 4 Kab. Pasuruan 33 5 Kab. Sidoarjo 26 6 Kab. Jombang 34 7 Kab. Nganjuk 20 8 Kab. Tuban 33 9 Kota Surabaya 62 Total Puskesmas 333 8 BANTEN 1 Kab. Pandeglang 36 2 Kab. Lebak 40 3 Kab. Tangerang 43 4 Kab. Serang 31 Total Puskesmas 150 9 SULAWESI SELATAN 1 Kab. Bulukumba 19 2 Kab. Jeneponto 18 3 Kab. Gowa 25 4 Kab. Wajo 23 5 Kab. Luwu 21 6 Kab. Toraja Utara 25 Total Puskesmas 131 GRAND TOTAL PUSKESMAS 2026

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (24)

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2016

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir No. 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (24)

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2016

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir No. 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2019