DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Asas dan Tujuan; Ruang Lingkup; Sumber Pembiayaan; Pengelolaan dan Pertanggungjawaban.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa peijalanan jamaah calon haji/jamaah haji Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya pemberangkatan dan pemulangan dari Ibukota Kabupaten Halmahera Selatan ke Embarkasi dan Debarkasi dapat beijalan secara aman, nyaman, tertib dan terkoordinasi dibutuhkan keikutsertaan serta tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan subsidi biaya domestik haji yang diperuntxikkan bagi para calon jamaah/jamaah haji;
b.bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, dimana biaya transportasi calon jamaah haji/jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Bum dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun J999 J74, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Womor 73, Tambahan Lembaran Negara R.L Nomor 3961);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.L Tafiun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.L Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahuri 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.L Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban • 0 Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangas\ Pu-sat Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RJ. Thun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.L Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembargin Negara R.L Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara R.L Nomor 4576);
9.Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5061);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lemabaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tamabahan Lemabara Negara R.L Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 83, T^ambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4738);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Daleim Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Halamahera Selatan Nomor 3 STahun 2008 tentang Organzsasi dan Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 4); I>engan Persetujuan Bersama DEWAN PBRWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN dan BUPATI HALMAHERA SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG BIAYA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
3.Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan
4.Dewan Penvakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
7.Jamaah Haji adalah Jemaah Kabupaten Halmahera Selatan
8.Biaya Operasional adalah segala biaya kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka menunjang terlaksanakanya Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaeih Haji
9.Biaya transportasi adalah seala biaya pangangkutan yang dibutuhkan yang dibutukan untuk pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji
10.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementarian AgamaKabupaten Halmahera Selatan;
11.Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan adalah SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang menangani biaya pemberangkatan dan pemulangan jemah calon haji/jemah haji BABH ASAS DANTUJUAN Pasal 2 Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji, berasaskan keadilan, Profesionalitas, Akuntabilitas, dilaksanakan dengan prinsip Nirlaba

Pasal 3

Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Hajiditetapkan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji agar pelaksanaan ibadah haji beijalan aman, lancar dan nyaman

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji yang diatur dalam Peraturan Daerah inimeliputi:

a.Biaya operasional Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji dari Kabupaten Halmahera Selatan ke emberkasi dan dari deberkasi ke Kabupaten Halmahera Selatan;
b.Biaya transportasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji ke emberkasi dan dari deberkasi ke Kabupaten Halmahera Selatan

BAB IV

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 5

(1/ Biaya operasiona/ Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji dari Kabupaten Halmahera Selatan ke emberkasi dan dari deberkasi ke Kabupaten Halmatvera Selatan dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Selatan

(2)Biaya operasional dan transportasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DPA Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan
(3)Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung per jamaah haji dengan mehgacu pada jumlah kuota jemaah haji Kabupaten Halmahera Selatan yang ditetapkan sesuai dengan standar biaya umum yang berlaku dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dengan tetap memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

(1)Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji
(2)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dalam bentuk Laporan Pertangungjawaban Pengelolaan Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji paling lama 1 (satu) bulan setelah penyelen^araan ibadah haji
(3)Pertangungjawaban Pengelolaan Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji berpedoman pada Peraturan perundang-udangan yang berlaku

Pasal 7

Hal —hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah, ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap oraftg dapat mengetahuinya, memerintahkan peiigundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Ditetapkan di Labuha pada tanggal 21 gepi nbir 2015 S^ATAN, r Diundangkan di Labuha pada tanggal 16 Noveiriber 2015 KABU ilS DAERAH lHERA SELATAN, ^A/BOTUTIHE. SE. M.M 198603 1001 Hr KASUBA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR..5. Salinan Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM TTD ILHAM ABUBAKAR. RN Nip. 19690307 200212 1 008 SLSSkT'' kabupaten HALMAHERA SELATAN (NOMOR 7 TAHUN 2015) t , S'- -• A BUPATI HALMii^ERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA PBNJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PEMBERANGKATAN DAN PEMTHJ^GAN JBMAAH HAJI I. UMUM Ibadah Haji merupakan Rukun Islam Kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat islam yang memenuhi kriteria istitha^ah, anatara lain mampu secara materi, fisik an mental. Bagi bangsa Indonesia, penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional karena disamping menyangkut kesejahteraan lahir bathin jamaah haji, juga menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di arab saudi. Menggingat pelaksanaan bersifat massal dan berlansung dalam waktu yang terbatas, penyelenggaraan ibadah haji memerlukan menejemen yang baik agar tertib, aman dan lancar. Peningkatan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jamaah haji diupayakan penyempumaan melalui system dan menejemen penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik lagi. Penyempumaan system dan menejemen tersebut dimaksudkan agar calon jamaah haji/jamaah haji lebih siap mandiri dalam menunaikan ibadah haji sesuai dengan tuntunan agama sehingga di peroleh haji yang mabrur. Upaya peningkatan dan penyempumaan tersebut dilaksanakan dari tahun ke tahun agar tidak temlang kembali kesalahan dan/ataii kekurangan yang teijadi pada masa sebeVamnya -antuk tcrcapainya maksud tersebut, diperlukan suasana yang kondusif bagi setiap warga negara yang hendak melaksanakan ibadah haji. Suasana kondusif tersebut dapat dicapai apabila pihak penyelenggara ibadah haji mampu memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada calon jamaah haji/ jamaah haji. Pembinaan meliputi pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan; pelayanan meliputi pelayanan administrasi, transportasi, kesehatan, dan akomodasi; perlindungan meliputi perlindimgan keselamatan dan keamanan, perlindungan memperoleh kesempatan untuk menunaikan ibadah haji serta penetapan BPIH yang teijangkau oleh calon jamaah haji. Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggara ibadah haji berkewajiban melaksanakan pelayanan, dan perlindungan secara baik dengan menyediakan fasilitas dan kemudahan yang diperlukan oleh calon jamaah haji/jamaah haji. Mengingat penyelenggaraan ibadah haji mempakan tugas nasional dan menyangkut dengan martabat dan nama baik bangsa, C.W kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab pemerintah. Keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ibadeih haji merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system dan menejemen penyelenggaraan ibadah haji.

1.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan Kabupaten Halmahera Selatan adalah tempat pemberangkatan dan penerimaan kembali jemaah haji yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Pasal 4, item biaya akomodctsi/komsumsi, kesehatan dan upoh bum selanjutnya dtetapkeui dengem Peraturcm Bupati dcm/aUiu Keputusan Bupati

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2009