DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 12 Tahun 2018

Nomor: 12
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang pembentukan badan usaha milik daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum; pendirian, nama, kedudukan, bentuk dan gambar logo; maksud dan tujuan; anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; bidang usaha; modal dasar; organ BUMD; dewan pengawas; direksi; kepegawaian; tahun buku dan pelaporan; penetapan dan penggunaan laba; tuntutan dan ganti rugi; pembubaran; ketentuan penutup. Peraturand daerah ini terdiri dari XV bab dan 47 pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa BUMD yang akan didirikan tersebut bertujuan untuk menjadi perusahaan yang handal, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, bersih, transparan dan menjunjung prinsip tata kelola perusahaan yang baik, menciptakan lapangan kerja, serta sebagai pendorong pembangunan di Kabupaten Halmahera Tengah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah; 1 Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Ka bu paten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERATENGAH dan BUPATI HALMAHERA TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 3 sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7.Organ BUMD adalah KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi.
8.Kuasa pemilik modal selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas;
9.Direksi adalah Organ perusahaan umum daerah yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan daearah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah, serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
10.Dewan Pengawas adalah Organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah;
11.Pegawai adalah Pegawai BUMD sebagaimana Perusahaan Umum Daerah.
12.Kerjasama adalah usaha bersama antara BUMD dengan Pemerintah, swasta maupun pihak ketiga lainnya di dalam mauapun di luar negeri dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan umum daerah dalam bentuk usaha patungan atau kerjasama lainnya yang pelaksanaannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Daerah.

BAB II

PENDIRIAN, NAMA, KEDUDUKAN, BENTUK DAN GAMBAR LOGO

Pasal 2

(1)Perusahan Umum Daerah didirikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada Peraturan Daerah ini.
(2)Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk Perusahaan Umum Daerah. 4 BagianKedua NamadanKedudukan Pasal 3 PerusahaanUmumDaerahsebagaimanadimaksuddalampasal2bernama PerusahaanUmumDaerahFagogoruMajuBersama.

Pasal 4

(1)PerusahaanUmumDaerahmerupakanbadanhukumyangberdiri sendiri.
(2)PerusahaanUmumDaerahberkedudukandanberkantorpusatdiIbu kotaKabupaten.
(3)Untukmendukungefektifitasdanpengembanganusaha,Perusahaan UmumDaerahdapatmembukacabangatauperwakilanyang berkedudukandanberkantordiwilayahKecamatansetelahmendapat persetujuanBupatiselakuKPM. BagianKetiga BentukdanGambarLogo Pasal 5 KetentuanlebihlanjutmengenaibentukdanlogoPerusahaanUmum DaerahdiaturlebihlanjutdenganPeraturanBupati. BABIII MAKSUDDANTUJUAN Pasal 6
(1)MaksuddidirikannyaPerusahaanUmumDaerahFagogoruMaju Bersamaadalah:
1. a.Mencarikeuntungangunameningkatkan nilaiperusahaan;
2. b.MemberikanmanfaatbagiperkembanganekonomiDaerah; c.Menyelenggarakankemanfaatanumumberupapenyediaan barang/jasayang bermutu tinggi,berdayasaing,danmemadaibagi pemenuhankebutuhanmasyarakat;
3. d.Meningkatkan tatakelola asetPemerintahDaerah;dan e.Turutaktifmembina,mengembangkan, danmemberdayakan ekonomikerakyatansecaraprofesional sebagai perwujudanVisi danMisi Daerah. f.Kerjasamanasional,regionaldaninternasional, menstabilkan harga,menampung danmenyalurkanprodukdaerah sertamenarik investoruntukberinvestasi. 5
(2)Tujuan didirikannya Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama adalah :
1. a.Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
2. b.Meningkatkan pendapatan Daerah; dan
3. c.Meningkatkan pelayanan publik.

BAB IV

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 7

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama disahkan oleh Notaris dan diketahui oleh Bupati. BABV BIDANG USAHA

Pasal 8

(1)Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama melakukan kegiatan dengan menyelenggarakan kegiatan usaha di dalam ruang lingku p bidang usaha, melipu ti :
1. a.Bidang Usaha Ekstraktif;
2. b.Bidang Usaha Agraris;
3. c.Bidang Usaha Industri;
4. d.Bidang Usaha Perdagangan; dan
5. e.Bidang Usaha Jasa.
6. f.Bidang Usaha lainnya
(2)Penempatan Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Persetujuan Bupati atas Pertimbangan Dewan Pengawas. 1) Sumber modal Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman,
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya. 6 2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
5. a.APBD; dan/atau
6. b.konversi dari pinjaman. 3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
7. a.Daerah;
8. b.BUMD lainnya; dan/atau
9. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
10. a.Pemerintah Pusat;
11. b.Daerah;
12. c.BUMD lainnya; dan/atau
13. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
14. a.kapitalisasi cadangan;
15. b.keuntungan revaluasi aset; dan
16. c.agio saham.

BAB VI

MODALDASAR Pasal 9

Pasal 10

Modal Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.

Pasal 11

Penyertaan Modal Daerah 1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:

a.pendirian BUMD;
b.penambahan modal Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama; dan
c.pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain. 2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. 3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah. 7 4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 12

1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor. 2) Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. 3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama dipenuhi paling lambat 2 tahun sejak berdiri.

Pasal 13

1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama dilakukan untuk:

a.pengembangan usaha;
b.penguatan struktur permodalan; dan
c.penugasan Pemerintah Daerah. 2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017