DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dikabupaten Hulu Sungai tengah, dengan ruang lingkup meliputi: Ketentuan Umum; Asas, Tujuan, Dan Sasaran; Kewenangan Penanaman Modal; Kebijakan Penanaman Modal Daerah; Peran Serta Masyarakat; Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup. Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17 Perda ini dikenakan sanksi yang berupa : peringatan tertulis; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif perlu menciptakan kemudahan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
c.bahwa dengan telah diundangkannya Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaga Negera Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Llembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3
13.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) ;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
19.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
20.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
21.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal; 4
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkugan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Hulu Sungai tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Hulu Sungai Tengah ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH dan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 2 Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah. 3 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pengurusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah. 5 4 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang membidangi penanaman modal. 5 Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. 6 Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. 7 Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 8 Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. 9 Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara 10 Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. 11 Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. 12 Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. 13 Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha. 14 Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15 Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16 Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal. 6 17 Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 18 Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. 19 Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang. 20 Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang. 21 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik yang komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
e.kebersamaan;
f.efisiensi berkeadilan;
g.berkelanjutan;
h.berwawasan lingkungan;
i.kemandirian; dan
j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. 7

Pasal 3

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan :

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
b.menciptakan lapangan kerja;
c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
d.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
e.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
f.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
h.meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Sasaran penanaman modal meliputi :

a.meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
b.meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
c.meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
d.meningkatkan jumlah penanam modal; dan
e.meningkatkan realisasi penanaman modal.

BAB III

KEWENANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

(1)Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal terdiri :
1. a.kebijakan penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah; dan
2. b.kebijakan penanaman modal skala Daerah.
(2)Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati. 8

BAB IV

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 6

Kebijakan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :

a.kerjasama penanaman modal;
b.promosi penanaman modal;
c.pelayanan penanaman modal;
d.pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
e.pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
f.penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

Pasal 7

(1)Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah, dan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi, meliputi :
1. a.perencanaan penanaman modal;
2. b.promosi penanaman modal;
3. c.pelayanan penanaman modal;
4. d.pengembangan penanaman modal;
5. e.pengendalian penanaman modal; dan
6. f.kegiatan penanaman modal lainnya.

Pasal 8

(1)Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan : 9
1. a.mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
2. b.mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten baik di dalam negeri maupun ke luar negeri; dan
3. c.mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal.
(2)Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi penanaman modal, secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan lembaga non pemerintah.

Pasal 9

Pelaksanaan kebijakan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

a.jenis bidang usaha;
b.penanam modal;
c.bentuk badan usaha;
d.perizinan;
e.jangka waktu penanaman modal;
f.hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
g.lokasi penanaman modal; dan
h.PTSP.

Pasal 10

Semua jenis bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 10

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007