(1)Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
(2)Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas :
a.badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
b.badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai Tugas mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
c.badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang Penyuluhan ;
d.badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang Kepegawaian Daerah;
e.badan Pengelola Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang Pengelola Lingkungan Hidup ;
f.badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang Ketahanan Pangan;
g.Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang Satuan Polisi Pamong Praja;
h.kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
i.kantor Perpustakaan dan arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang Perpustakaan dan arsip Daerah;
j.kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang pelayanan Perijinan Terpadu ;
k.rumah Sakit Umum terpadu mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang Kesehatan .
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan Fungsi :
a.Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan Fungsi :
1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ; 2) Pemberian Dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak ; 7 3) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
b.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :
1) Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup Badan Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. 2) Pemberian Dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ; 3) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa ; 4) Pengelolaan Kegiatan kesekretariatan.
c.Badan Pelaksana Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup Badan Pelaksana Penyuluhan ; 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah bidang penyuluhan ; 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang kelembagaan dan pengembangan SDM dan Penyuluhan informasi dan teknologi ; 4) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan ;
d.Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan Fungsi :
1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup Badan Kepegawaian Daerah. 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian ; 3) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang mutasi, data dan diklat dan pemberhentian dan kedudukan hukum ; 4) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan ;
e.Badan Pengelola Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup Badan pengelola Lingkungan hidup. 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan lingkungan hidup 3) Pembinaan dan pelaksanan tugas bidang pengelolan lingkungan dan kebersihan dan pertamanan. 4) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan
f.Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup Badan Ketahanan Pangan. 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan ; 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan ; 4) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan. 8
g.Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
1) Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup SatPol. Pamong Praja ; 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Kepolisi Pamong Prajaan ; 3) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Kepolisi Pamongprajaan, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Linmas, dan Penegakan Perda ; 4) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
h.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
1) Perumusan kebijakan teknis Lingkup Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada bidang Kesatuan bangsa dan Politik; 3) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang Pembinaan wawasan kebangsaan, Pembinaan politik dan Pemilu serta fasilitasi Ormas dan LSM ; 4) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
i.Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi :
1) Perumusan kebijakan teknis dengan Lingkup Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ; 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah; 3) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang Pengembangan Perpustakaan, Pelayanan Perpustakaan, dan Arsip Daerah ; 4) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan ;
j.Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :
1) Perumusan kebijakan teknis dengan Lingkup Kantor Pelayanan perijinan terpadu ; 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup Pelayanan Perijinan Terpadu; 3) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang Pelayanan Perijinan, Pelayanan non Perijinan, Pelayanan Perijinan Paralel, dan Penghitungan dan Penerbitan Surat Ketetapan ; 4) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan ;
k.Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi :
1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup Rumah Sakit Umum Daerah ; 2) Pemberian Dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup Rumah Sakit Umum Daerah. 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengn bidang keperawatan, Pelayanan medik dan Sarana dan prasarana. 4) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan. 9
(4)Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan, kantor, Satuan , Inspektorat dan rumah sakit.
(5)Badan dipimpin oleh kepala badan, kantor dipimpin oleh Kepala kantor, Satuan dipimpin oleh Kepala Satuan, Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan rumah sakit dipimpin oleh Direktur.
(6)Kepala, dan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(7)Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
(8)Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
4.Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 10A dan ditambah 1(satu) bagian baru yaitu bagian Kesembilan sehingga Pasal 10A berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kesembilan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri