DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang Pelaksanaan Aruh Dan Perlindungan Kearifan Lokal Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan ruang lingkup meliputi: Ketentuan umum, Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pelaksanaan Aruh, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Larangan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang diakui keberadaannya dan digunakan dalam kehidupan masyarakat luas dan yang tumbuh berkembang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai nilai nilai dan ciri - ciri budaya serta kepribadian bangsa yang perlu dilestarikan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Aruh Dan Perlindungan Kearifan Lokal Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Mengingat :1. 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
1. 2.2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negera RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;
2. 1.3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
3. 2.4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. 3.5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. 4.6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
6. 5.7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. 6.8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5485);
8. 7.9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. 8.10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 9. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH dan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN ARUH DAN PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan Pengurusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4.Kearifan Lokal Masyarakat Dayak di kaki Pegunungan Meratus adalah merupakan gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat kebijaksanaan, kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat adat dan diikuti oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.
5.Aruh adalah prosesi spiritual masyarakat adat yang berhubungan dengan siklus bertani (bahuma), prosesi ini kerap dilakukan dalam lingkup keluarga kecil (umbun) saja.
6.Aruh Ganal adalah prosesi kultural masyarakat adat yang bertujuan untuk mengekspresikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas pelimpahan rejeki yang didapat pada panen raya, prosesi ini kerap dilakukan dalam 1 (satu) tahun sekali, pelaksanaan aruh ganal dilakukan oleh beberapa umbun yang dilakukan secara koletif dan kekeluargaan.
7.Upacara Adat adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan yang dilakukan secara turun temurun yang berlaku di suatu daerah.
8.Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai nilai etika,estetika,moral dan adab yang merupakan inti adat istiadat kebiasaan kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
9.Perlindungan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara harta kekayaan adat istiadat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang mempunyai nilai sejarah maupun yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat yang bersifat turun temurun sehingga tetap menjadi khasanah budaya daerah atau nasional.
10.Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelaksanaan aruh adat di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.Hak Asasi Manusia;
b.Keadilan;
c.Partisipasi;
d.Transparansi;

Pasal 3

Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Aruh Adat Sebagai Suatu Kearifan Lokal ini bertujuan untuk:

a.Menjamin terlaksananya aruh sebagai upacara adat dan ekspresi kultural masyarakat yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
b.Menyediakan dasar hukum bagi pemerintah Daerah dalam memberi proteksi aruh dan memberikan perlindungan kearifan lokal dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat Dayak di kaki pegunungan Meratus di Daerah;
c.Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Dayak di kaki pegunungan Meratus dalam melaksanakan aruh,
d.Memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai luhur masyarakat dan kearifan lokalnya dari pengaruh eksternal yang bersifat negatif dan destruktif;
e.Memberikan kepastian terlaksananya tanggungjawab Pemerintah Daerah dibidang penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terhadap pelaksanaan aruh adat.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan aruh dan ekpresi kearifan lokal dari masyarakat Dayak di kaki pegunungan Meratus.

BAB III

PELAKSANAAN ARUH

Pasal 5

(1)Masyarakat Dayak di kaki pegunungan Meratus menggelar rangkaian ritual "Aruh" dalam bentuk upacara adat sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
(2)Aruh adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bermacam- macam sesuai dengan tahapan dalam kegiatan bahuma dan yang sering dilaksanakan antara lain:

1.Aruh bamula
2.Aruh tulak bala
3.Aruh banih murah
4.Aruh banihhalin
5.Aruh mambasit banih
6.Aruh baampah
7.Aruh bawanang / aruh ganal

(3)Aruh bamula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 dilaksanakan di pahumaan pada waktu menanam padi.
(4)Aruh tulak bala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2 dilaksanakan pada waktu selesai menanam padi.
(5)Aruh banih murah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 3 dilaksanakan pada waktu padi mulai menguning atau masak.
(6)Aruh banihhalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 4 dilaksanakan pada saat padi masak dan langsung di panen.
(7)Aruh mambasit banih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 5 dilaksanakan pada waktu padi dimasukan ke dalam kindai atau lumbung yang dilakukan oleh masing –masing umbun.
(8)Aruh baampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 6 dilaksanakan oleh masing - masing umbun yang kemudian secara bersama-sama membawa padi hasil panen ke balai adat .
(9)Aruh bawanang /aruh ganal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 7 atau yang disebut dengan penutupan tahun dilaksanakan secara besar- besaran .
(10)Macam- macam aruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing- masing balai berbeda penyebutan dan yang dilaksanakannya.

Pasal 6

(1)Aruh yang dilaksanakan oleh masyarakat Dayak di kaki pegunungan Meratus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori yaitu aruh yang bersifat privat dilaksanakan oleh masing-masing umbun (keluarga kecil) dan aruh yang bersifat publik yang dilaksanakan oleh beberapa umbun.
(2)Aruh yang bersifat publik atau dengan kata lain disebut aruh bawanang/aruh ganal (mahanyari) atau yang disebut dengan aruh panutupan tahun dilaksanakan sesuai dengan siklus bahuma atau panen raya, dan dilaksanakan secara besar-besaran dalam beberapa hari tergantung berapa besar hasil panen yang diperoleh, sekaligus sebagai tanda berakhirnya musim tanam padi (bahuma) selama setahun.

Pasal 7

(1)Masyarakat Dayak di kaki pegunungan Meratus di Kecamatan Hantakan dalam setahun lebih dari satu kali mengadakan aruh adat.
(2)Aruh adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bermacam- macam sesuai dengan tahapan dalam kegiatan bahuma yaitu:
1. a.Aruh adat tulak bala/ basambu;
2. b.Aruh adat mahanyari;
3. c.Aruh basar/ batuyu janji atau Melulus Nadar
(3)Aruh adat tulak bala/basambu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sehabis musim tugal/ menanam padi yang bertujuan untuk menulak segala bahaya penyakit terhadap banih/padi yang ditanam
(4)Aruh adat mahanyari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan pada waktu selesai panen padi dengan tujuan sebagai berikut:
1. a.Menyampaikan puji dan syukur kepada Nining Bahatar/ Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.Memohon perlindungan serta kedamaian, keselamatan;
3. c.Menyucikan semua pikiran dari gangguan iblis dan setan;
4. d.Mendatangkan para leluhur nenek moyang yang bertujuan agar tidak menganggu melalui pikiran dan meminta pertolongan saat dalam bahaya;
5. e.Meminta agar dikabulkan semua yang dinginkan.
(5)Aruh basar/batuyu janji atau melulus nadar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 3 c dilaksanakan setelah selesai mengumpulkan padi hasil panen satu tahun.
(6)Aruh basar/ganal /batuyu janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan :
1. a.Menghantarkan hahadap syukuran kepada Nining Bahatar/ Tuhan Yang Maha Esa atas keselamatan ,rezeki yang telah di limpahkan;
2. b.Mengadakan hahadap meminta pertolongan kepada Nining Bahatar/ Tuhan Yang Maha Esa dari segala kesengsaraan ;
3. c.Memuja para leluhur

Pasal 8

Tempat Pelaksanaan aruh dilaksanakan di balai adat sesuai dengan fungsi balai adat sebagai tempat pelaksanaan upacara –upacara adat.

Pasal 9

Waktu dan lamanya pelaksanaan aruh masing – masing balai berbeda sesuai dengan siklus bahuma, kemampuan dan adat masing masing balai.

Pasal 10

Tahapan Pelaksanaan aruh sebagai berikut:

1.dimulai dengan prosesi bamamang yang merupakan komunikasi antara masyarakat dayak dengan roh-roh leluhurnya.
2.Acara batandik adalah prosesi yang menggabungkan unsur tari-tarian dengan sambil mengucapkan puja-pujian kepada Nining Bahatar
3.Acara pelaksanaan aruh ditutup dengan penyerahan beras kepada tamu tamu yang hadir.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (12)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2010

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (12)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2010

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014