DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Tujuan; Tata Cara Pendaftaran dan Jenis Bidang Usaha Pariwisata; Bentuk Usaha dan Permodalan; Kewajiban dan Larangan Pengusaha Usaha Pariwisata; Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata; Pembekuan Sementara dan Pembatalan; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran NegaraRepublik IndonesiabTahun 1981bNomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) ;
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomotr 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturam Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5145);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
15.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 112). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH dan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur peyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah
4.Dinas adalah Dinas Kepemudaan ,Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5.BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6.Dinas Penanaman modal,PTSP dan Tenaga kerja adalah Dinas Penanaman modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
7.Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
8.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
9.Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/ atau daya tarik wisata buatan/ binaan manusia.
10.Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang – undangan.
11.Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
12.Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
13.Usaha Jasa Makan dan Minum adalah usaha penyediaan makan dan minum yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
14.Usaha Penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan Pariwisata lainnya.
15.Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk Pariwisata tetapi tidak termasuk di dalamnya usaha wisata tirta dan spa.
16.Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelengaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional
17.Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai pariwisata yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan / atau elektronik.
18.Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang pariwisata.
19.Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan / atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan / atau kebutuhan biro perjalanan wisata
20.Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
21.Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat,rempah-rempah, layanan makanan minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
22.Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas pemandian air panas dan/atau hangat alami yang bersumber dari air pegunungan, di darat maupun tepi laut
23.Usaha Pengelolaan Goa adalah usaha pemanfaatan dan pelestarian goa untuk tujuan pariwisata
24.Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala adalah usaha penyedian sarana dan prasarana dalam rangka kunjungan wisata ke situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan aspek pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan
25.Usaha Pengelolaan Museum adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan
26.Usaha Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya masyarakat tradisional dan/atau non tradisional
27.Usaha Pengelolaan Objek Ziarah adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana kunjungan wisata ke tempat-tempat religi.
28.Usaha Wisata Agro adalah usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perternakan, dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata
29.Usaha Angkutan Jalan Wisata adalah usaha penyediaan angkutan orang untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata
30.Usaha Angkutan Wisata dengan Kereta Api adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas kereta api untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan pariwisata
31.Usaha Angkutan Wisata di Sungai dan Danau adalah usaha penyediaan angkutan wisata dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata
32.Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/ atau jasa pelayanan dan perjalanan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
33.Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
34.Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian disuatu tempat tetap yang tidak berpindah- pindah.
35.Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses, penyimpanan dan penyajian disuatu tempat tetap yang tidak berpindah- pindah.
36.Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
37.Usaha Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian untuk disajikan dilokasi yang diinginkan oleh pemesan.
38.Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan, dan/atau kafe dilengkapi meja dan kursi.
39.Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggerahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
40.Usaha Persinggahan Caravan adalah penyediaan tempat dialam terbuka yang dilengkapi dengan kendaraan dan fasilitas menginap dalam bentuk caravan.
41.Usaha Vila adalah Usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, termasuk cottage, bungalow, guest hause, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas penunjang lainnya.
42.Usaha Pondok Wisata adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
43.Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
44.Yang dimaksud dengan “home stay, bungalow, guest house dan sejenisnya” adalah rumah tinggal atau tempat tinggal sementara yang berfungsi sebagai fasilitas wisata yang sedang berlibur untuk waktu tertentu
45.Usaha Gelanggang rekreasi olah raga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
46.Usaha Rumah Bilyar adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bilyar.
47.Usaha Gelanggang Renang adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga renang dalam rangka rekreasi dan hiburan
48.Usaha Lapangan Tenis adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis dalam rangka rekreasi dan hiburan.
49.Usaha Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
50.Usaha Sanggar Seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata
51.Usaha Galeri Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, mengapresiasi, mengedukasi dan mempromosikan karya seni, kriya dan desain serta pelaku seni untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian seni budaya dan kreativitas.
52.Usaha Gedung Pertunjukan Seni adalah usaha penyediaan tempat di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.
53.Usaha Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
54.Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan berbagai macam atraksi.
55.Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
56.Usaha Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelengaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan /atau luar negeri , serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.
57.Arena Permainan adalah penyediaan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan, misalnya : video game, play station, ding dong dan lain-lain
58.Wahana permainan anak dan keluarga adalah tempat dan fasilitas untuk bermain anak-anak dan keluarga, seperti bom bom car, water splas, water bom, mandi bola, rumah balon dan lain-lain.
59.Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan berbagai macam atraksi.
60.Usaha Taman Bertema adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan 1 (satu) atau bermacam-macam tema dan mempunyai ciri khas yang membangkitkan imajinasi pengunjung dan kreativitas serta memiliki fungsi edukasi
61.Penyewaan secara Harian adalah pembebanan biaya sewa kepada wisatawan yang dihitung per hari
62.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk :

a.menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha ;
b.menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.
c.memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DAN JENIS BIDANG USAHA PARIWISATA

Pasal 3

(1)Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Bupati melalui instansi yang membidangi perizinan.
(2)Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
(3)Persyaratan Tanda Daftar Usaha Pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Usaha Pariwisata meliputi Bidang Usaha :
1. a.daya tarik wisata ;
2. b.kawasan pariwisata ;
3. c.jasa transportasi wisata ;
4. d.jasa perjalanan wisata ;
5. e.jasa makanan dan minuman ;
6. f.penyediaan akomodasi ;
7. g.penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi ;
8. h.penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran ;
9. i.jasa informasi pariwisata ;
10. j.jasa konsultan pariwisata ;
11. k.jasa Pramuwisata ;
12. l.wisata Tirta ;
13. m.spa.
(2)Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha pariwisata mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.
(3)Pendaftaran Usaha Pariwisata untuk seluruh jenis usaha dalam bidang usaha pariwisata.
(4)Tanda Daftar Usaha Pariwisata dapat diberikan untuk satu atau lebih usaha pariwisata apabila dikelola dibawah manajemen yang sama.
(5)Ketentuan lebih lanjut tentang usaha dan bidang pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan bupati.

Pasal 5

(1)Bidang Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi jenis usaha :
1. a.pengelolaan pemandian air panas alami;
2. b.pengelolaan goa;
3. c.pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala; d.pengelolaan museum;
4. e.pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
5. f.pengelolaan objek ziarah; dan g.wisata agro.
(2)Jenis Usaha Daya Tarik Wisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum

Pasal 6

(1)Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf b meliputi:
1. a.penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan Usaha Pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
2. b.penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan Pariwisata di dalam kawasan Pariwisata.
(2)Usaha kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Pasal 7

(1)Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi jenis usaha :
1. a.angkutan jalan wisata ;
2. b.angkutan kereta api wisata ;
3. c.angkutan sungai,danau dan waduk wisata.
(2)Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 8

(1)Bidang Usaha Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi jenis usaha :
1. a.biro perjalanan wisata ;
2. b.agen perjalanan wisata.
(2)Usaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki Paket Wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan Wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
(3)Usaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
(4)Usaha Agen Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum

Pasal 9

(1)Bidang Usaha Jasa Makan dan Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi jenis usaha :
1. a.restoran ;
2. b.rumah makan ;
3. c.kafe ;
4. d.jasa boga ;
5. e.pusat penjualan makanan ;
(2)Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing, dengan ketentuan wajib memperoleh rekomendasi Pertunjukan dari Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan rekomendasi pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
(5)Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 10

(1)Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f meliputi jenis usaha :
1. a.hotel ;
2. b.persinggahan karavan ;
3. c.vila ;
4. d.pondok wisata ;
5. e.akomodasi lain.
(2)Jenis Usaha Penyedia Akomodasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUJUAN

Pasal 2

TATA CARA PENDAFTARAN DAN JENIS BIDANG USAHA PARIWISATA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUJUAN

Pasal 2

TATA CARA PENDAFTARAN DAN JENIS BIDANG USAHA PARIWISATA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009