DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, dengan isi singkat sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Asi Eksklusif; c. Inisiasi Menyusui Dini; d. Air Susu Ibu Eksklusif; e. Rawat Gabung; f. Donor Asi Susu Ibu; g. Informasi, Edukasi dan Pedoman; h. Penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lain; i. Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum; j. Dukungan Masyarakat; k. Pembinaan dan Pengawasan; l. Penghargaan; m. Sanksi Administratif; n. Ketentuan Peralihan; o. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai Pasal 129 Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu mengatur mengenai Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 SALINAN 2 Perda Kab.HSU Tahun 2016 Nomor 1 ttg Pemberian ASI Ekslusif Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5679); 3 Perda Kab.HSU Tahun 2016 Nomor 1 ttg Pemberian ASI Ekslusif
12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
18.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20.Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/ XII/2008 Nomor PER.27/MEN/XII/2008 dan Nomor 1177/Menkes/PB/XII/ 2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 289); 4 Perda Kab.HSU Tahun 2016 Nomor 1 ttg Pemberian ASI Ekslusif
22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);
23.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 750);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/MENKES/SK/ VI/2004 tentang Pemberian ASI Secara Eksklusif di Indonesia;
26.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA dan BUPATI HULU SUNGAI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 5 Perda Kab.HSU Tahun 2016 Nomor 1 ttg Pemberian ASI Ekslusif Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
4.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
5.Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
6.Air Susu Ibu Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, sari buah, madu, air teh, air putih dan lain-lain serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, biskuit, bubur nasi, tim dan lain-lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan.
7.Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
8.Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi segera diletakkan tengkurap di dada atau di perut ibunya untuk dapat menyusu sendiri tanpa bantuan paling singkat 1 (satu) jam.
9.Indikasi Medis adalah kondisi medis bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif baik sementara maupun permanen.
10.Indikasi Medis Inisiasi Menyusu Dini adalah keadaan kesehatan ibu dan/atau bayi yang tidak memungkinkan pelaksanaan IMD.
11.Fasilitas khusus adalah ruangan laktasi yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah, dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah.
12.Keluarga adalah suami, anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13.Susu formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
14.Produk bayi lain adalah produk bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot dan empeng.
15.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
16.Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI yang selanjutnya disebut dengan Ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.
17.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
18.Tenaga Terlatih Pemberian ASI adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan mengenai pemberian ASI melalui pelatihan, antara lain konselor menyusui yang telah mendapatkan sertifikat.
19.Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga 6 Perda Kab.HSU Tahun 2016 Nomor 1 ttg Pemberian ASI Ekslusif kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
20.Tempat sarana umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas.
21.Penyelenggara Pelayanan Kesehatan adalah semua fasilitas kesehatan yang meliputi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dokter praktek, klinik, laboratorium, apotik dan fasilitas kesehatan lainnya baik milik pemerintah maupun milik swasta.

Pasal 2

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif dimaksudkan untuk:

a.meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
b.meningkatkan hubungan kasih sayang antara ibu dan anak;
c.meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
d.mengurangi pemakaian air, energi, sampah dan polusi atas pemakaian susu formula bayi dan/atau produk bayi lain.

Pasal 3

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:

a.menjamin pemenuhan hak bayi mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi;
b.memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
c.meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF

Pasal 4

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi :

a.melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;
b.melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif;
c.memberikan pelatihan teknis konseling menyusui;
d.menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya;
e.membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat;
f.menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan; 7 Perda Kab.HSU Tahun 2016 Nomor 1 ttg Pemberian ASI Ekslusif
g.mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
h.menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif.

BAB III

INISIASI MENYUSU DINI

Pasal 5

(1)Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan kesempatan pada ibu untuk melakukan IMD.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat indikasi medis IMD baik pada ibu maupun pada bayi.
(3)Penentuan indikasi medis IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dokter.
(4)Dokter dalam menentukan indikasi medis IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.
(5)Ketentuan mengenai tata cara IMD dan indikasi medis IMD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Pasal 6

Setiap bayi baru lahir berhak untuk mendapatkan ASI Eksklusif.

Pasal 7

(1)Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat indikasi medis, ibu tidak ada atau ibu terpisah dengan anak pemberian ASI baik pada ibu maupun pada bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3)Penentuan indikasi medis pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan oleh dokter.
(4)Dokter dalam menentukan indikasi medis pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.
(5)Ketentuan mengenai tata cara pemberian ASI dan indikasi medis pemberian ASI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 8 Perda Kab.HSU Tahun 2016 Nomor 1 ttg Pemberian ASI Ekslusif

BAB V

RAWAT GABUNG

Pasal 8

(1)Rawat gabung dilakukan dengan menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan.
(2)Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan rawat gabung kecuali ada indikasi medis ASI yang ditetapkan oleh dokter.
(3)Rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.

BAB VI

DONOR AIR SUSU IBU

Pasal 9

(1)Apabila ASI Eksklusif tidak dapat dilaksanakan oleh ibu kandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) maka pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.
(2)Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu dan keamanan ASI.
(3)Ibu atau keluarga bayi penerima donor ASI bersama-sama dengan calon pendonor ASI membuat dan menandatangani surat pernyataan kerelaan donasi ASI.
(4)Ketentuan mengenai pengelolaan donor ASI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

INFORMASI, EDUKASI DAN PEDOMAN

Pasal 10

(1)Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada calon ibu, ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.
(2)Ketentuan mengenai informasi dan edukasi ASI Eksklusif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2012